Demokrasi terpimpin di Indonesia antara 1959-1966 mengandalkan kepemimpinan Presiden Sukarno. Sistem ini ditandai oleh kebijakan ekonomi yang gagal menstabilkan situasi ekonomi dan kebijakan politik yang semakin otoriter di bawah kepemimpinan tunggal Sukarno.

2. Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah reaksi terhadap
demokrasi liberal/parlementer karena pada masa
Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas
sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah
dilaksanakan oleh partai.
Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun
1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.
Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di
Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan
Presiden Sukarno.
Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah
kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

3. Latar Belakang
Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi
terpimpin oleh Presiden Soekarno :
 Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan
separatis pada masa demokrasi liberal,
menyebabkan ketidakstabilan negara.
 Dari segi perekonomian : Sering terjadinya
pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal
menyebabkan program-program yang dirancang
oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh,
sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
 Dari segi politik : Konstituante gagal dalam
menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS
1950.

4. Masa DemokrasiTerpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali
oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk
menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan
kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya,
diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante .
Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro
kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.
Hasil pemungutan suara menunjukan bahwa :
• 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945
• 119 orang tidak setuju untuk kembali ke UUD 1945
Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan.
Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut
tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.
Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang
disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 :
Tidak berlaku kembali UUDS 1950
 Berlakunya kembali UUD 1945
 Dibubarkannya konstituante
 Pembentukan MPRS dan DPAS

5. Kebijakan Ekonomi
kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai
uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang
kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank
yang melebihi 25.000 dibekukan.
b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap
ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam
pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian
Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang
senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya
dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang
rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan
pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan
angka inflasi.

6. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena
pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak
proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat
politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah
satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa
diartikan bahwa Indonesia berkiblat keTimur (sosialis) baik dalam politik, eonomi,
maupun bidang-bidang lain.
Secara khusus sebab-sebab pokok kegagalan ekonomi terpilih adalah sebagai berikut :
oPenanganan/penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional lebih bersifat politis
dan tanpa terkendali
oDefisit yang makin meningkat yang ditutup dengan mencetak mata uang sehingga
menyebabkan inflasi
oTidak adanya suatu ukuran yang objektif dalam menilai suatu usaha/hasil orang lain
Sementara itu, garis-garis besar Pola Pembangunan Semesta BerencanaTahap 1 (1961
- 1969) yang telah disusun oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan telah
diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1961, dalam
pelaksanaannya kurang berhasil. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :
Rencana pembangunan kurang matang
Biaya pembangunan balk yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri kurang
memadai
Proyek-proyek yang sudah direncanakan sering diterlantarkan
Pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat Mercusuar,
misalnya Monas

7. Kebijakan Politik
Kebijakan politik yang dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin
terkesan otoriter atau bisa dikatakan sudah otoriter. Banyak kebijakan yang ditetapkan
bertentangan dengan konstitusi mulai dibubarkannya DPR hasil Pemilu tahun 1955
hingga penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Bahkan Soekarno membuat
poros tersendiri dengan menjauh dari politik luar negeri bebas aktif.
Namun, pada masa DemokrasiTerpimpin terlihat ada beberapa penyimpangan
dari politik luar negeri bebas-aktif yang menjadi cenderung condong pada salah satu
poros. Saat itu Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada
negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik
Konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang Nefo (New Emerging Forces) dan
Oldefo (Old Established Forces). Nefo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul
yaitu negara-negara progresif revolusioner (termasuk Indonesia dan negara-negara
komunis pada umumnya) yang anti-imperialisme dan kolonialisme, sedangkan Oldefo
merupakan kekuatan lama yang telah mapan, yakni negara-negara kapitalis yang
neokolonialis dan imperialis (Nekolim). Untuk mewujudkan Nefo tersebut maka
dibentuklah poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-PyongYang. Dampaknya ruang
gerak Indonesia di forum internasional menjadi sempit sebab hanya berpedoman ke
negara-negara komunis.

8. Selain itu, Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal
ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi
Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris yang membahayakan
Indonesia dan negara-negara blok Nefo. Dalam rangka konfrontasi tersebut Presiden
mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 Mei 1964, yang isinya
adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia
untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris. Pelaksanaan Dwikora dengan
mengirimkan sukarelawan ke MalaysiaTimur dan Barat menunjukkan adanya campur
tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia.
Hal berikutnya adalah Politik Mercusuar. Politik Mercusuar dijalankan oleh
presiden sebab beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat
menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya maka
diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat
menempatkan Indonesia pada kedudukan yang ter-kemuka di kalangan Nefo. Proyek-
proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai milyaran rupiah
diantaranya diselenggarakannya GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang
membutuhkan pembangunan kompleks Olahraga Senayan (Gelora Bung Karno), serta
biaya perjalanan bagi delegasi asing.
Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

9. Dalam bidang politik beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya
sebagai berikut :
1. Menyusun Kabinet Kerja I yang dipimpin oleh Presiden dan Ir. Juanda sebagai
menteri pertamanya. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan
programnya yang disebut “Tri Program Kabinet Kerja” meliputi : masalah-masalah
sandang pangan, keamanan dan pengembalian Irian Barat.
2. Pada tanggal 17 agustus 1959 Presiden Sukarno menyampaikan pidato berjudul :
“Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Isi pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto
Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan untuk dijadikan
GBHN. Pengukuhannya sebagai GBHN melalui Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960.
Selanjutnya ditetapkan dalamTap. MPRS No. 1/MPRS/1960. Inti pidato ini adalah
USDEK.
3. Karena penolakan DPR terhadap Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun
1960, maka pada tanggal 5 Maret 1960 DPR dibubarkan melalui Penetapan Presiden
No. 3 tahun 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960, dibentuklah DPR-GR (DPR Gotong
Royong) yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh presiden.
4. DPAS dipimpin langsung oleh presiden dan Roeslan Abdulgani ditunjuk sebagai
wakil ketuanya. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana
Negara bersama pelantikan Moh.Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional
(Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas
Kegiatan Aparatur Negara.
5. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketuai
oleh Chaerul Shaleh. Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengangkat Presiden
Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

10. Pada awal pelaksanaan DemokrasiTerpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam
kegiatan internasional. Hal ini tampak dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan
perdamaian PBB, UNOC (United Nations Operation for Congo).
2. Pada tanggal 30 September 1960, Presoden Sukarno berpidato dalam Sidang Umum
PBB berjudul “To BuiltThe World A New” yang menguraikan tentang Pancasila,
masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaan perang dingin dan perbaikan organisasi
PBB.
3. Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned).
4. Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games IV di Jakarta, 24 Agustus – 4
September 1962.
Walaupun hubungan dengan negara-negara Barat semakin renggang, akan tetapi
hubungan dengan negara-negara sosialis semakin erat. Hal ini disebabkan baik Uni
Soviet maupun RRC bersedia memberikan bantuan kredit dalam pembelian peralatan
militer. Selanjutnya Indonesia mengkondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia, yaitu :
1. OLDEFO (Old Established Forces) adalah kubu negara-negara imperialis.
2. NEFO (New Emerging Force) adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progesif
revolusioner menentang imperialisme dan neo-kolonialisme.
Kemudian Indonesia bersikap konfrontatif terhadap negara-negara Barat dan
sekutunya. Diantara sikap konfrontatif itu adalah konfrontatif terhadap Malaysia yang
dianggap sebagai proyek neokolin (Neo-Kolonialisme Imperialisme), yaitu Inggris.
Untuk mengganyang Malaysia, maka diumumkan DWIKORA (Dwi Komando Rakyat).
Diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan
pukulan bagi Indonesia. Sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan
keluar dari PBB.

11. Kebijakan Sosial Budaya
1. Pendidikan
Murid-murid sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas pada tahun 1950-an jumlahnya melimpah
dan berharap menjadi mahasiswa. Mereka ini adalah produk pertama dari system pendidikan
setelah kemerdekaan. Universitas baru didirikan di ibukota propinsi dan jumlah fakultas ditambah
meskipun kekurangan tenaga pengajar. Perguruan tinggi swasta semakin banyak terutama tahun
1960. Eksplosi pendidikan tinggi ini disebabkan meluasnya aspirasi untuk menjadi mahasiswa.
Untuk memenuhi keinginan golongan islam didirikan Institut Agama Islam Negeri
(IAIN). Sedangkan umat Kristen dan katolik didirikan sekolah TinggiTheologia serta seminari-
seminari. Sistem penerimaan mahasiswa yang mudah dan pembebasan biaya kuliah
menyebabkan peningkatan jumlah mahasiswa besar-besaran. Penambahan mahasiswa mencapai
seratus ribu dengan perguruan tinggi 181 buah pada tahun 1961.
Sejak tahun 1959 dibawah menteri P dan K Prof. Dr. Prijono disusun suatu rencana
pengajaran yang disebut Sapta UsahaTama, yang meliputi :
a. Penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen P dan K,
b. Meningkatkan seni dan olahraga
c. Mengharuskan usaha halaman
d. Mengharuskan penabungan
e. Mewajibkan usaha-usaha koperasi
f. Mengadakan kelas masyarakat
g. Membentuk regu kerja di kalangan SLTP/SLTA dan Universitas

12. 2. Komunikasi Massa
Surat kabar dan majalah yang tidak seirama dengan DemokrasiTerpimpin, harus
menyingkir dan tersingkir. Persyaratan untuk mendapatkan Surat IjinTerbit dan Surat
Ijin Cetak (SIT) diperketat. Sejak tahun 1960, semua penerbit wajib mengajukan
permohonan SIT dengan dicantumkan 19 pasal yang mengandung
pertanggungjawaban surat kabar/majalah tersebut.
Pedoman resmi untuk penerbitan surat kabar dan majalah diseluruh Indonesia,
dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1960 yang ditanda tangani oleh Ir. Juanda
selaku Pejabat Presiden. Pedoman yang berisi 19 pasal tersebut mudah digunakan
penguasa untuk menindak surat kabar/majalah yang tidak disenangi. Maka satu demi
satu penerbit yang menentang dominasi PKi di cabut SITnya.Yakni, Harian Pedoman,
Nusantara, Keng Po, Pos Indonesia, StarWeekly dan sebagainya. Surat kabar Abadi
lebih memilih menghentikan penerbitan daripada menandatangani persyaratan 19
pasal itu. Dengan semakin sedikitnya pers Pancasila yangb masih hidup, dapat
digambarkan betapa merajalelanya Surat Kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang
Timur, dan Warta Bhakti.

13. 3. Kehidupan Budaya
Sesuai dengan semboyan PKI “ politik adalah panglima” maka seluruh kehidupan
masyarakat diusahakan untuk berada di bawah dominasi politiknya. Kampus
diperpolitikkan mahasiswa yang tidak mau ikut dalam rapat umumnya, appel-
appel besarnya dan demonstrasi-demonstrasi revolusionernya di caci maki dan
dirongrong oleh unsur Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) atau
satelit-satelitnya.Wartawan yang ikut BPS dimaki-maki sebagai antek Nekolim
atau agen CIA. Bahkan para budayawan maupun seniman juga tak luput dari raihan
tangan mereka.
Realisme sosialis sebagai doktrin komunis dibidang seni dan sastra diusahakan
untuk menjadi doktrin di Indonesia juga. Akan tetapi pelaksanaan doktrin tersebut
lebih represif dari pada persuasive seperti adanya larangan bagi pemusik-pemusik
pop untuk memainkan lagu-lagu ala imperialis barat. Peristiwa yang paling diingat
oleh masyarakat pada bidang budaya adalah heboh mengenai Manifes Kebudayaan
dan Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Sesungguhnya isi dari
Manifes Kebudayaan itu tidaklah baru atau luar biasa.Yang diungkap adalah
konsepsi humanisme universal yang timbul dalam masyarakat liberal yang
menekankan kebebasan individu untuk berkarya secara kreatif.

14. Penyimpangan Terhadap Pancasila
dan UUD 1945
Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa DemokrasiTerpimpin
diantaranya ialah:
1. Kekuasaan Presiden
Pada masa demokrasi terpimpin, Majelis Permusyaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengangkat
Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD
1945 Bab III Pasal 7.
2.Pembentukan MPRS
Ada yang janggal saat pembentukan MPRS. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang seharusnya
dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Umum) malah dibentuk oleh presiden sendiri melalui Penetapan
Presiden No. 3Tahun 1959. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. Bukankah seharusnya
dilakukan pemilihan umum? tapi mengapa malah membentuknya sendiri?
3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPRGR(Gotong Royong)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena DPR menolak RAPBN
tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan
sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).
Lagi-lagi pembentukan parlemen dengan kehendak presiden sendiri.
4.Pembentukan DPAS (Dewan PertimbanganAgung Sementara)
Dewan PertimbanganAgung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.3
tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Keanggotaan DPAS terdiri atas satu orang
wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan.
Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada
pemerintah. Padahal, pemerintah dipegang sepenuhnya oleh Presiden. Mungkinkah hanya untuk
memperkuat jabatan saja?!

15. 5. Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.13Tahun 1959. Front
Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita
proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945.
6. Keterlibatan PKI dalam Nasakom (Nasio, Agama dan Komunis)
Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan
bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela NASAKOM. Keterlibatan PKI tersebut
menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan
bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain
itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil
meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap
TNI.
7. Pembentukan Kabinet Kerja
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong
Royong diangkat sebagai menteri.Tindakan ini bertentangan dengan UUD 45, sebab
kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan Presiden selaku
eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri, di mana dalam
UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka
tindakan tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga
legislatif.

16. 8. Adanya ajaran Resopim
Adanya ajaran RESOPIM.Tujuan adanya ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme Indonesia,
dan Pimpinan Nasional) adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Sukarno. Ajaran
Resopim diumumkan pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-
16.
9. Peran ABRI
ABRI yang harusnya menjaga keamanan dan pertahanan negara, malah menjadi
kekuatan politik yang sangat kuat. Apalagi saat 1/3 menteri di kabinet kerja diisi oleh
anggota ABRI.
10. Kehidupan Partai Politik
Penyederhanaan yang dimaksud adalah pembubaran partai-partai politik yang tidak
sesuai dengan Penpres no.7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat, akan
dibubarkan sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Kedudukan presiden
yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik
yang pernah berjaya masa demokrasi Parlementer yaitu Masyumi dan Partai Sosialis
Indonesia (PSI).Alasannya, karena kedua partai tersebut terlibat dlm pemberontakan
PRRI & Permesta. Kedua Partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960

17. Keberhasilan dan Kegagalan
 Keberhasilan
Keberhasilan demokrasi terpimpin yang paling mencolok yaitu
merebut Irian Barat dan memasukkannya dalam kesatuan
indonesia pada tahun 1962. OperasiTrikora kala itu sukses
memukul mundur tentara asing yang mencoba menghalangi
upaya pemerintah Indonesia dalam menyatukan Irian Barat.
Disisi lain pelaksanaan demokrasi terpimpin juga mengakibatkan
turunnya peforma perekonomian didalam negri. Devisa negara
semakin kecil dengan minimnya kegiatan ekspor produk ke luar
negri. Hal ini menyulut kaum mahasiswa dan kaum intelektual
kala itu menentang dalam bentuk demonstrasi yang sebesar-
besarnya.

18. •Kegagalan
a) Adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, menyebabkan penyimpangan dan
penyelewengan terhadap penyelewengan terhadap undang-undang dasar 1945dan pancasila dan
pada akhirnya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI)
yang merupakan bencana bagi bangsa Indonesia.
b) Kedudukan presiden yang bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan
presiden berada dibawah MPR. Akan tetapi, kenyataan bertentangan dengan UUD 1945, sebab
MPRS tunduk kepada presiden. Presiden menentukan apa yang harus di putuskan oleh MPRS. Hal ini
tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat ketua MPRS dirangkan oleh wakil
perdana menteri III serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-
partai besar serta wakil ARBI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak
memeimpin departemen.
c) Pembentukan MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945. Presiden juga membentuk MPRS
berdasarkan penetapan presiden No.2 tahun 1959. Tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945
karena berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara
harus melalui pemilu sehingga partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk
di MPR.
d) Kegagalan kontituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia
ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempuyai pijakan hukum yang mantap.
e) Situasi politik yang semakin buruk.
f) Konflik antar partai yang mengganggu stabilitas nasional.
g) Banyaknya partai dalam parlemen yang saling bebeda pendapat sementara sulit untuk
mempertemukannya.
h) Masing-masing politik berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai.

19. Penyebab Berakhirnya
Berakhirnya Demokrasi Terpimpin berarti juga berakhirnya kekuasaan presiden Seokarno
digantikan dengan Orde Baru dibawah kepemimpinan presiden Soehartno. Pergantian
Peralihan kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto, tidak terjadi begitu saja melalui
proses yang mulus. Pada kurun waktu tahun 1965-1967 merupakan tahun-tahun yang
penuh intrik dan ketegangan politik. Peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965 dapat
dilukiskan sebagai percobaan kudeta yang gagal dari golongan kontra revolusioner yang
menamakan dirinya Gerakan 30 September.
Tindakan-tindakan yang diambil oleh Jenderal Soeharto sejak Peristiwa 30 September 1965
sampai diangkat sebagai pejabat presiden pada tahun 1967, merupakan kudeta merangkak
(creeping coup ). Proses kudetanya tidak langsung menghantam, melainkan secara
perlahan. Bahkan setelah kekuasaan beralih, Soekarno masih berstatus sebagai presiden.
Inilah dualisme kepemimpinan yang terjadi dalam kurun waktu peralihan kekuasaan
Soekarno kepada Soeharto.
Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik awal bagi keruntuhan Soekarno dari panggung
politik Indonesia. Peristiwa ini masih menyimpan misteri tentang pelaku dan pihak
sebenarnya yang harus bertanggung jawab, namun titik awal inilah yang kemudian
menghasilkan berbagai persepsi dan hasil studi menyangkut jatuhnya Presiden Soekarno
sepanjang periode 1965-1967.Turunnya Soekarno dari kursi kepresidenan melahirkan suatu
pemerintahan baru yang memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan
melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad inilah yang disebut sebagai
Orde Baru dan melahirkan kepemimpinan baru yaitu Soeharto.

20. PKI nan dianggap sebagai dalang dari gerakan ini pun
ditumpas, ratusan ribu anggota PKI nan berada di Jawa dan
Bali ditangkap dan dibunuh (terdapat majemuk versi
mengenai peristiwa G30S ini). Setelah penumpasan
Gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, Mayjen
Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan Surat
Perintah Sebelas Maret (Supersemar) nan diberikan oleh
Presiden Soekarno.
Keluarnya Supersemar menjadi titik akhir aplikasi
DemokrasiTerpimpin nan menjadi penggalan sejarah
aplikasi demokrasi di Indonesia, sekaligus menutup masa
kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehidupan demokrasi
Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi Demokrasi
Pancasila.