Dokumen tersebut merangkum sejarah perekonomian Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi. Mencakup periode penjajahan asing, masa Orde Lama, Orde Baru, dan upaya-upaya pemerintah dalam menangani berbagai krisis ekonomi.

1. SEJARAH PEREKONOMIAN
INDONESIA
SINTA LESTARI
12140235

2. 1. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN
Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah, hal
tersebut membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong untuk menguasai sumber daya
alam yang ada di Indonesia. Negara-negara
tersebut yaitu seperti Portugis, Belanda, Inggris
dan Jepang.

3. Pada masa penjajahan Portugis, Indonesia tidak
banyak mengalami perubahan karena kekalahannya oleh
Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia.
Pada masa Penjajahan Belanda selama 350 tahun,
Belanda membentuk Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk
mengatur Hindia-Belanda dengan tujuan menghindari
persaingan antaea pedagang Belanda, sekaligus untuk
menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik
Inggris.

4.  Cultuurstelstel (Sistem Tanam Paksa)
pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch
tujuannya memproduksi berbagai komoditi yang
diminta di pasar dunia. System ini sangat
menguntungkan Belanda, tetapi tidak untuk masyarakat
Indonesia. Karena system ini, masyarakat Indonesia
menjadi sangat menderita, karena masyarakat
Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman komoditas
ekspor. Walau itu sangat menyiksa, tetapi ada segi
positif dari system ini, yaitu masyarakat Indonesia
dapat mengenal tata cara menanam tanaman komoditas
ekspor dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang
memicu meningkatnya taraf hidup.

5.  Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis Belanda
yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah
yang lebih baik dengan mendorong pemerintah Belanda
mengubah kebijakkan ekonominya. Namun bukannya menjadi
lebih baik, masyarakat Indonesia malah menjadi semakin
tersiksa, terutama bagi para kuli kontrak yang tidak
diperlakukan layak.
 Pada masa penjajahan Inggris,
Inggris menerapkan Landrent (pajak tanah). Dengan
Landrent, masyarakat Indonedia akan memiliki uang untuk
membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari
India.

6.  Pada masa penjajahan militer Jepang
Menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya
ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam
Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan besar-
besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan
untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak
jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati
prioritas utama.

7. 2. MASA ORDE LAMA
a. Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

8. A. MASA PASCA KEMERDEKAAN
(1945-1950)
Pada masa ini, ekonomi keuangan amat buruk karena
inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang
lebih dari satu secara tidak terkendali. Pada
Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI
(Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang
Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh
Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.

9. KEGIATAN PEMERINTAH YANG
DILAKUKAN UNTUK MENGHADAPI
KRISIS EKONOMI :
 Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman
dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman
nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu
40 tahun.
 Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade
Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal
Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang
mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan
dirampas oleh angkatan laut Belanda.
 Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas
mengenai peningkatan hasil produksi pangan,
distribusi bahan makanan, sandang, serta status dan
administrasi perkebunan asing.

10.  Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan
anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul,
mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu
dalam pertanian, menanami tanah terlantar di
Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
 Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi
Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi
swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal
kemerdekaan.
 Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara
Indonesia,
 Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
 Sistem Ekonomi Ali-Baba

11. B. MASA DEMOKRASI LIBERAL
(1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar,
padahal pengusaha pribumi masih belum mampu
bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang
dilakukan untuk mengatasinya seperti pemotongan
nilai mata uang, menumbuhkan wiraswasta pribumi,
pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk
pembubaran Uni Indonesia-Belanda

12. USAHA – USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK
MENGATASINYA:
 Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering)
20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang
beredar agar tingkat harga turun.
 Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya
menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong
importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan
impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan
memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi.
 Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan
fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
 Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I)
yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan
pengusaha pribumi.

13. C. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN
(1959-1967)
Pada masa ini, Indonesia menjurus pada sistem
etatisme (segalanya diatur pemerintah). Namun
lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki
keadaan ekonomi Indonesia.
Akibatnya yaitu Devaluasi menurunkan nilai uang
dan semua simpanan di bank diatas 25.000
dibekukan, pembentukan Deklarasi Ekonomi
(Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpinm dan kegagalan
dalam berbagai tindakan moneter.

14. 3. MASA ORDE BARU
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan
Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era
pemerintahan Soekarno.Orde Baru berlangsung
dari tahun 1968 hingga 1998.
Perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat
pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha
pemerintah tersebut ditambah lagi dengan
penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara
bertahap dengan target-target yang jelas sangat
dihargai oleh negara-negara barat.

15. Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan
juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai
tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah
Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret,
antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi
anggaran belanja negara. Pada akhir pemerintah
meminta bantuan kepada IMF yaitu paket bantuan
mencapai 23 miliar US$ dan pencabutan izin usaha
16 bank swasta yang dinilai tidak sehat.

16. Pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi
sesuai kesepakatan dengan IMF pencairan pinjaman
angsuran 2 diundur. Maka dilakukan kesepakatan baru
atau Memorandum Tambahan, yaitu:
 Program stabilitasi.
 Restrukturisasi perbankan.
 Restrukturisasi struktural.
 Penyelesaian utang luar negeri swasta.
 Bantuan bagi raykat kecil (kelompok ekonomi rendah).

17. 4. MASA ORDE REFORMASI
hingga sekarang masalah-masalah yang diwariskan
dari masa orde baru masih belum dapat
diselesaikan secara sepenuhnya.
Masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi,
kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah
yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian
Indonesia.

18. MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN
ABDURRAHMAN WAHID
Pada masa ini belum ada tindakan yang cukup
berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan.
Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang
diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain
masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),
pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian
inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.
Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang
menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden
Megawati.

19. MASA KEPEMIMPINAN MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI
Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian
Indonesia yang jauh lebih buruk daripada masa pemerintahan
Gusdur.
Kebijakan yang dilakukan presiden dalam masa ini untuk
mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada
pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran
utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan
melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-
kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan
tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia
menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi
yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada perusahaan
asing.

20. MASA KEPEMIMPINAN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO
Kebijakan kontroversial pertama SBY adalah
 Mengurangi subsidi BBM/Menaikan harga BBM. Anggaran
subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan
kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
 Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan
November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor
dengan kepala-kepala daerah.
 Melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar
dolar AS.

21. TERIMA KASIH