1. LIMA TOKOH INDONESIA DAN PERAN
PENTINGNYA DALAM ORDE BARU
1. Soeharto
- Presiden RI ke-2 (1967-1998), menggantikan Presiden Soekarno, dengan masa
jabatan 32 tahun, melalui Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret 1967
- Pemimpin militer masa Belanda dan Jepang sebelum menjadi Presiden, dengan
pangkat terakhir Mayor Jendral
- Melalui program rapelita, sukses menghantarkan Indonesia sebagai negara
swasembada dengan berkembang pesatnya dibidang pertanian
- Pengawal dari Panglima Besar Jendral Soedirman dalam peristiwa Serangan Umum 1
Maret
- Mengambil alih kendali pimpinan Angkatan Darat dalam peristiwa G30S/PKI dan
kemudian mengeluarkan perintah yang cepat untuk mengatur dan mengendalikan
keadaan negara yang kacau akibat dari kudeta PKI.
- Menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, menggantikan Jendral Ahmad Yani
- Menjabat sebagai Pangkopkamtib (ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno)
- Penerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno pada
Bulan Maret 1966 dimana tugasnya adalah mengendalikan keamanan dan juga
ketertiban negara yang kacau setelah kudeta yang dilakukan oleh PKI dan
mengamalkan ajaran Besar Revolusi Bung Karno.
- Atas kebijakan politik beliau, Indonesia kembali mendaftarkan diri sebagai anggota
PBB pada tanggal 19 September 1966, dan Indonesia resmi kembali menjadi anggota
PBB pada tanggal 28 September 1966, setelah sebelumnya pada masa Presiden
Soekarno, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB
- Direalisasikannya pembangunan nasional, dengan adanya Pembangunan Jangka
Pendek yang dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dan Pembangunan
Jangka Panjang yang berkesinambungan mencakup periode 25-30 tahun yang
meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

2. - Kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan
ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah.
Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan
Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan
pemerataan pembangunan. Dari keberhasilannya inilah sehingga Presiden Soeharto
kemudian disebut sebagai "Bapak Pembangunan".
- Berakhirnya masa kepresidenan Soeharto pada tahun 1988, merupakan awal bagi
masuknya masa reformasi di Indonesia, dengan ditandai pembacaan pidato pernyataan
berhenti sebagai presiden RI pada tanggal 21 Mei 1988, dikarenakan besarnya
demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa serta rakyat yang tidak puas akan
kepemimpinan Soeharto serta makin tidak terkendalinya ekonomi serta stabilitas
politik Indonesia
2. Bacharuddin Jusuf Habibie
- Dalam jabatannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi (1978-1998), beliau berhasil
membuat pesawat Tetuko, pesawat pertama bagi Indonesia
- Presiden RI ke-3 (21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999) selama 1 tahun 5 bulan,
menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dan
menjabat sebagai wakil presiden RI ke-7 (14 Maret 1998 - 21 Mei 1998) dalam
kabinet Pembangunan VII dibawah Presiden Soeharto selama 2 bulan 7 hari (masa
jabatan presiden dan wakil presiden terpendek di Indonesia)
- Salah satu tugas penting beliau setelah menjadi Presiden adalah kembali mendapatkan
dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk
program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan
mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
- Pada era beliau dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan
UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah yang membantu
meredam gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak Orde Baru dan dapat dituntaskan
pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
- Beberapa kebijakan beliau dalam bidang politik :

3. a. Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak
bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
b. Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan
anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto)
dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh
memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
c. Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
d. Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :
1. UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
2. UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
3. UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR
e. Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban
dari tuntutan reformasi yaitu :
1. Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983
tentangReferendum
2. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No.
II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal
3. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No.
V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki
hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan
4. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden
dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.
12 Ketetapan MPR antara lain :
1. Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan
dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan
negara
2. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan
wakil presiden Republik Indonesia
4. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
5. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi
ekonomi
6. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

4. 7. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR
No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
8. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
9. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
10. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
11. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus
kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan
pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
12. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4)
- Kebijakan belian dalam ekonomi :
a. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui
pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
d. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
f. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan yang Tidak Sehat
g. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Beliau memperbolehkan adanya refendum pada provinsi Timor Timur (sekarang
Timor Leste), dengan dilakukannya jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk
memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa
kepresidenannya, Timor Timur lepas dari NKRI dan menjadi negara terpisah yang
berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang
disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama
Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur. Dan
juga hal ini mendorong pihak oposisi untuk menjatuhkan beliau, dan upaya tersebut
berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, beliau memutuskan tidak mencalonkan
diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

5. 3. Abdul Haris Nasution
- Salah satu korban sasaran G30S/PKI, namun yang menjadi korban adalah putrinya
(Ade Ima Suryani Nasution) dan ajudannya yang bernama Lettu Pierre Tendean
- Salah satu ahli perang gerilya dan sebagai penggagas dwifungsi ABRI, yang
menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan
ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara, namun
doktrin ini disepakati untuk dihapuskan pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000
- Karena julukannya sebagai peletak dasar perang gerilya, beliau terkenal dengan
gagasan perang gerilya yang dituangkan dalam buku beliau yang berjudul,
“Fundamentals of Guerrilla Warfare” yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa
asing dan menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk sekolah
elite militer dunia, West Point, Amerika Serikat
- Pada Maret 1946, ia diangkat menjadi Panglima Divisi III/Priangan.
- Pada Mei 1946, ia dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Divisi Siliwangi
- Pada Februari 1948, ia menjadi Wakil Panglima Besar TNI (orang kedua setelah
Jendral Soedirman).
- Pada Maret 1948, karena jabatan sebagai "Wapangsar" dihapus, maka beliau ditunjuk
menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Perang RI.
- Pada penghujung tahun 1949, beliau diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan
Darat
- Akibat pertentangan internal di dalam Angkatan Darat maka ia menggalang kekuatan
dan melawan pemerintahan yang terkenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952, dan
berakibat pencopotan jabatan KASAD oleh Presiden Soekarno, yang kemudian
digantikan oleh Bambang Sugeng
- Setelah islah, akhirnya pada November 1955 beliau menjabat kembali posisinya
sebagai KASAD.

6. - Pada Desember 1955 beliau diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Republik
Indonesia.
- Pada 5 Oktober 1997, bertepatan dengan hari ABRI, beliau dianugerahi pangkat
Jendral Besar bintang lima
4. Amir Machmud
- Seorang Jendral Militer Indonesia yang merupakan saksi mata penandatanganan
Supersemar (Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto)
- Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, beliau bergabung dengan PETA, dan
terpilih sebagai Komandan Peleton
- Beliau merupakan salah satu diantara pemimpin kelompok-kelompok milisi yang
dikenal sebagai Badan Keamanan Rakyat yang ditugaskan ke Lembang, Jawa Barat
ketika Presiden Soekarno memplokamirkan kemerdekaan RI
- Dalam BKR Lembang yang telah diintegrasikan ke Kodam VI/Siliwangi (Divisi
Siliwangi), beliau turut ambil bagian dalam penumpasan Pemberontakan PKI di
Madiun dibawah komando dari Abdul Haris Nasution, melawan gerakan Darul Islam
(kelompok separatis yang ingin mendirikan Indonesia yang teokratis di bawah agama
Islam) di Jawa Barat tahun 1949, dan penumpasan APRA pada tahun 1950
- Beliau menjabat sebagai Panglima Batalyon di Tasikmalaya dan Garut, sebelum
diangkat menjadi Kepala Staf Resimen di Bogor. Setelah mengabdi di Bogor,
Amirmachmud menjabat sebagai Kepala Staf Panglima KODAM VI/Siliwangi.
- Beliau dipercayakan Soeharto sebagai Kepala Staf Operasional dalam misi merebut
kembali Irian Barat atas ketetapan dari Presiden Soekarno
- Pada tahun 1962, beliau diangkat sebagai Panglima KODAM X/Lambung Mangkurat,
yang bertanggung jawab untuk keamanan Kalimantan Selatan, namun ketika peristiwa
G30S/PKI meletus, mereka mengumumkan bahwa pembentukan Dewan Revolusi
mencakup Amir Machmud sebagai anggota, seperti banyak jenderal anti-komunis
lainnya yang masuk dalam daftar.
- Pada Desember 1965, beliau diangkat menjadi Panglima KODAM V/JAYA, yang
bertangggungjawab atas keamanan Jakarta dan sekitarnya

7. - Ketika awal dari dari kejatuhan Presiden Soekarno dan muncul para demonstran dari
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang meneriakkan TRITURA pada
tanggal 10 Januari 1966 dengan tuntutan :
1. Dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya
2. Perombakan Kabinet Dwikora
3. Turunkan harga sandang pangan
Beliau berada dalam dualisme, dimana beliau mendukung sisi Soeharto, yang tidak
lain merupakan anti-Soekarno, namun disisi lain, beliau sudah seharusnya
bertanggungjawab untuk mencegah kekacauan dengan semua protes dan demonstrasi
di Jakarta. Untuk membuat hal-hal lebih praktis, beliau bersama dengan Umar
Wirahadikusumah (Pangkostrad) dan Sarwo Edhie Wibowo (Komandan RPKAD)
atas izin Kepala Staf Kostrad, Kemal Idris untuk mengambil kendali dari pasukan
mereka yang sekarang terkonsentrasi di Jakarta.
5. Soemitro Djojohadikusumo
- Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya adalah sebagai Menteri
Keuangan RI ke-8 (3 April 1952 - 30 Juli 1953) menggantikan Jusuf Wibisono,
Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI ke-7 (6 September 1950 – 24 Maret 1956)
menggantikan Ong Eng Die dan sebagai Menteri Riset (sekarang Menristek).
- Beliau dikenal aktif menulis, dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Buku terakhir
yang ia tulis adalah Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, diterbitkan Pustaka Sinar
Harapan, April 2000. Selama 1942-1994, beliau telah menulis sebanyak 130 buku dan
makalah dalam bahasa Inggris.
- Beliau memperoleh banyak penghargaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Misalnya, Bintang Mahaputra Adipradana (II), Panglima Mangku Negara, Kerajaan
Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant, First Class dari
Kerajaan Thailand, Grand Cross of the Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang
lainnya dari Republik Tunisia dan Prancis.(RSB)

8. - Beberapa daftar buku yang telah ditulis oleh beliau : Het volkscredietwezen in de
depressie (1943), Beberapa Soal Keuangan (1947), Soal Bank di Indonesia (1946),
Laporan Dividien tahun 1950 dan 1951 (1952), Pandangan tjara2 menghadapi
kesukaran2 ekonomi di Indonesia (1954), Koperasi-Koperasi di luar Indonesia (1954),
Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendukung
pembangunan hankanmas (1977)
Diambil dari :
http://id.wikipedia.org/wiki/Soemitro_Djojohadikoesoemo
http://id.wikipedia.org/wiki/Amirmachmud
http://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Haris_Nasution
http://id.wikipedia.org/wiki/Dwifungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bacharuddin_Jusuf_Habibie
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-presiden-soeharto.html
Edited by :
TRIANA ZULFA ARDIYANI
XII IPA 2
2014/2015
SMA ISLAM HIDAYATULLAH
JL. CEMARA RAYA NO. 290
BANYUMANIK – SEMARANG, JAWA TENGAH