SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
PERKEMBANGAN EKONOMI PADA
MASA DEMOKRASI LIBERAL
GUNGUN MISBAH GUNAWAN
1. Pemikiran Ekonomi Nasional
LATAR BELAKANG
Pemikiran ekonomi pada 1950an pada umumnya merupakan upaya
mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian
nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah
sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan
ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak
didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina
sebagai penggerak perekonomian Indonesia.
PLAN SOEMITRO
“Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya
bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut diharapkan
akan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas
barang dan modal domestik”
Pada masa kabinet
Natsir, September
1950–April 1951
waktu
Menteri Perdagangan
Dr. Soemitro
Djojohadikusumo
Penggagas
Suatu cara perbaikan
dan perubahan
struktur ekonomi
peninggalan Belanda
ke arah ekonomi
nasional dan
bertujuan untuk
melindungi para
pengusaha pribumi
dari persaingan
dengan pengusaha
asing.
Isi kebijakan
PENYIMPANGAN PROGRAM BENTENG
• Mereka yang menerima lisensi
bukanlah orang-orang yang memiliki
potensi kewiraswastaan yang tinggi,
namun orang-orang yang
mempunyai hubungan khusus
dengan kalangan birokrat yang
berwenang mendistribusikan lisensi
dan kredit
1
• Mendaftarkan perusahaan yang
sesungguhnya merupakan milik
keturunan Cina dengan
menggunakan nama orang
Indonesia pribumi. Orang Indonesia
hanya digunakan untuk memperoleh
lisensi, pada kenyataannya yang
menjalankan lisensi tersebut adalah
perusahaan keturunan Cina.
2
“Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara
Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian
dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga
keturuan Cina pada khususnya”
GERAKAN ASAAT
Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari
pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956
bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada
pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini
memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang
membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai
menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-
toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya
perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.
GUNTING SYAFRUDIN
“Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin dan
bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan
mengatasi defisit anggaran”
Tanggal 20 Maret
1950
Waktu
Menteri
Keuangan
Syafrudin
Prawiranegara
Penggagas
Memotong uang
dengan
memberlakukan
nilai setengahnya
untuk mata uang
yang mempunyai
nominal Rp2,50
ke atas.
Isi kebijakan
Biro Perancang Nasional (BPN)
BPN
• Menyusun program pembangunan rencana lima tahun (1956-1960)
• Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali
Sastroamidjojo II.
PERBEDAAN
• Program Pembangunan Rencana Lima Tahun berbeda dengan RUP yang
lebih umum sifatnya.
• Program Rencana Lima Tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta
mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah.
TUJUAN
• Mendorong munculnya industri besar
• Munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum
dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu
mendorong penanaman modal dalam sektor swasta.
NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING
DEFINISI
• Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan
kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.
• Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau
asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai
milik pemerintah Republik Indonesia.
AWAL
•Pengalihan hak milik modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada
tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian
Barat yang janjinya satu tahun setelah berakhirnya KMB akan dibicarakan kembali, namun
tidak dilaksanakan sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan
untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda.
TAHAPAN
•Sejak tahun 1957 nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap;
pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan atau sering disebut “di
bawah pengawasan”. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni
perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini
dimulai pada Desember 1958 dengan dikeluarkannya UU tentang nasionalisasi
perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.
2. Sistem Ekonomi Liberal
PERMASALAHAN EKONOMI (1)
Dampak
KMB
Struktur
Ekonomi
Meningkatnya
nilai utang
Indonesia
Ekspor masih
tergantung
dari
perkebunan
PERMASALAHAN EKONOMI (2)JangkaPendek
• Tingginya jumlah
mata uang yang
beredar
• Meningkatnya
biaya hidup.
jangkapanjang
• Perta mbahan
jumlah penduduk
dengan tingkat
hidup yang rendah
• Pemerintah
mengalami defisit
sebesar Rp 5,1
miliar.
PERMASALAHAN EKONOMI (3)
Penerimaan pemerintah
mulai berkurang
• Disebabkan menurunnya
volume perdagangan
internasional. Indonesia
sebagai negara yang
berkembang tidak memiliki
komoditas ekspor lain
kecuali dari hasil perkebunan
Pengeluaran pemerintah
semakin meningkat
• Akibat tidak stabilnya situasi
politik sehingga angka defisit
semakin meningkat.
RENCANA SOEMITRO
Rencana Soemitro
• Kebijakan yang
ditempuh
pemerintah untuk
menanggulangi
permasalahan
ekonomi dengan
melaksanakan
industrialisasi
Sasaran
• Pembangunan
industri dasar,
seperti pendirian
pabrik-pabrik
semen, pemintalan,
karung dan
percetakan.
Kebijakan ini diikuti
dengan peningkatan
produksi, pangan,
perbaikan sarana
dan prasarana, dan
penanaman modal
asing.
FINANSIAL EKONOMI (FINEK)
• Pada masa
pemerintahan
Kabinet Burhanuddin
Harahap
• 7 Januari 1956
Waktu
• Indonesia mengirim
delegasi ke Belanda
dengan misi
merundingkan
masalah Finansial
Ekonomi (Finek).
Proses • Pembatalan Persetujuan Finek
hasil KMB
• Hubungan Finek Indonesia-
Belanda didasarkan atas
hubungan bilateral
• Hubungan finek didasarkan atas
undang-undang Nasional, tidak
boleh diikat oleh perjanjian lain.
Rancangan
persetujuan Finek
“Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah
Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni
Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan
ekonomi dengan Belanda”
BIRO PERANCANG NEGARAPimpinan
Ir. Djuanda Tugas Merancang Rencana
Program Pembanguan
Lima Tahun (RPLT)
FaktorKegagalan
Perekonomian Indonesia
semakin terpuruk ketika
ketegangan politik yang timbul
tidak dapat diselesaikan dengan
diplomasi, akhirnya
memunculkan pemberontakan
yang dalam penumpasannya
memerlukan biaya yang cukup
tinggi. Kondisi ini mendorong
meningkatnya prosentasi defisit
anggaran pemerintah, dari
angka 20% di tahun 1950 dan
100% di tahun 1960.
PENULIS
GUNGUN MISBAH GUNAWAN S.Pd
MAN 1 KAB. SUKABUMI
E-mail : Prammisbah@gmail.com
Web : Gege258.Wordpress.com

More Related Content

What's hot

Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerNesha Mutiara
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
 
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Afan lathofy
 
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan ReformasiMakalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan ReformasiDhiarrafii Bintang Matahari
 
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950Mochammad Ridwan
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaDavid Adi Nugroho
 
Masa pergerakan nasional
Masa pergerakan nasionalMasa pergerakan nasional
Masa pergerakan nasionalUmi Pujiati
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Ulul Azmi Lomuber Rezqi
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruNurul Ma'rifah
 
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan MegawatiSejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawatiwikaldypangestu
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaSEJARAH UNY
 
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriPerjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriDewi Setiyani Putri
 
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoMasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoIsmi Ayu
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
 
Perkembangan sosial pada masa demokrasi liberal
Perkembangan sosial pada masa demokrasi liberalPerkembangan sosial pada masa demokrasi liberal
Perkembangan sosial pada masa demokrasi liberalMey Sari
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...inka -chan
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi LiberalIsaka Yoga
 
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurKebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurMuhamad Yogi
 

What's hot (20)

Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalPPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal
 
Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948Pemberontakan PKI Madiun 1948
Pemberontakan PKI Madiun 1948
 
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan ReformasiMakalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
 
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
 
Integrasi nasional ppt
Integrasi nasional pptIntegrasi nasional ppt
Integrasi nasional ppt
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
 
Masa pergerakan nasional
Masa pergerakan nasionalMasa pergerakan nasional
Masa pergerakan nasional
 
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
Perkembangan Ekonomi dan Politik pada Masa Awal Kemerdekaan
 
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde BaruPresentasi Sejarah Masa Orde Baru
Presentasi Sejarah Masa Orde Baru
 
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan MegawatiSejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
Sejarah - Kondisi Politik dan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Megawati
 
Pemberontakan DI / TII
Pemberontakan DI / TIIPemberontakan DI / TII
Pemberontakan DI / TII
 
Pendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di IndonesiaPendudukan Jepang di Indonesia
Pendudukan Jepang di Indonesia
 
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriPerjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
 
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoMasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
 
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruDampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde Baru
 
Perkembangan sosial pada masa demokrasi liberal
Perkembangan sosial pada masa demokrasi liberalPerkembangan sosial pada masa demokrasi liberal
Perkembangan sosial pada masa demokrasi liberal
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
 
Demokrasi Liberal
Demokrasi LiberalDemokrasi Liberal
Demokrasi Liberal
 
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan GusdurKebijakan Pemerintahan Gusdur
Kebijakan Pemerintahan Gusdur
 

Similar to Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

Ekonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpin
Ekonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpinEkonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpin
Ekonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpinGino Yunanda
 
Tugas sejarah ekonomi masa liberal
Tugas sejarah ekonomi masa liberalTugas sejarah ekonomi masa liberal
Tugas sejarah ekonomi masa liberalNining Purwaningsih
 
Presentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptx
Presentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptxPresentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptx
Presentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptxmeyhulu
 
Sejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesiaSejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesiaLutfiyah Siti
 
(2)sejarah perekonomian indonesia
(2)sejarah perekonomian indonesia(2)sejarah perekonomian indonesia
(2)sejarah perekonomian indonesiaElisabeth Marina
 
LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...
LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...
LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...Kusmiati
 
(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIABakhrul Ulum
 
Perekonomian Indonesia Setelah Pengakuan Kedaulatan
Perekonomian Indonesia Setelah Pengakuan KedaulatanPerekonomian Indonesia Setelah Pengakuan Kedaulatan
Perekonomian Indonesia Setelah Pengakuan KedaulatanIndri Lestari
 
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial  dan Ekonomi  Masa Demokrasi Liberal Kehidupan Sosial  dan Ekonomi  Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
 
Ruri nurul jannah 2.2
Ruri nurul jannah 2.2Ruri nurul jannah 2.2
Ruri nurul jannah 2.2Ruri1139
 
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomiTugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomiMuhamadFajar IndraJaya
 
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)HIA Class.
 
Sejarah perekonomian
Sejarah perekonomianSejarah perekonomian
Sejarah perekonomianmariam Iam
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaifa_talita
 
perekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomiperekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomiSuhanda Handa
 
Keadaan Ekonomi di Indonesia
Keadaan Ekonomi di IndonesiaKeadaan Ekonomi di Indonesia
Keadaan Ekonomi di IndonesiaAz-zahra Budiman
 
Sejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesiaSejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesiaEnengNs
 

Similar to Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal (20)

Ekonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpin
Ekonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpinEkonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpin
Ekonomi indonesia pada masa demokrasi terpimpin
 
Tugas sejarah ekonomi masa liberal
Tugas sejarah ekonomi masa liberalTugas sejarah ekonomi masa liberal
Tugas sejarah ekonomi masa liberal
 
Presentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptx
Presentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptxPresentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptx
Presentasi kelompok 4 sejarah indonesia_20231030_160153_0000.pptx
 
Sejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesiaSejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesia
 
(2)sejarah perekonomian indonesia
(2)sejarah perekonomian indonesia(2)sejarah perekonomian indonesia
(2)sejarah perekonomian indonesia
 
LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...
LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...
LKS KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK PADA MASA AWAL KEMRDEKAAN SAMPAI DEMOKRASI ...
 
(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
(2) SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
 
Perekonomian Indonesia Sumitro
Perekonomian Indonesia SumitroPerekonomian Indonesia Sumitro
Perekonomian Indonesia Sumitro
 
Perekonomian Indonesia Setelah Pengakuan Kedaulatan
Perekonomian Indonesia Setelah Pengakuan KedaulatanPerekonomian Indonesia Setelah Pengakuan Kedaulatan
Perekonomian Indonesia Setelah Pengakuan Kedaulatan
 
Bab 5 a sni 6
Bab 5 a sni 6Bab 5 a sni 6
Bab 5 a sni 6
 
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial  dan Ekonomi  Masa Demokrasi Liberal Kehidupan Sosial  dan Ekonomi  Masa Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal
 
Ruri nurul jannah 2.2
Ruri nurul jannah 2.2Ruri nurul jannah 2.2
Ruri nurul jannah 2.2
 
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomiTugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
Tugas perekonomian indonesia sejarah ekonomi
 
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
History Economy of Indonesia (Sejarah Ekonomi Indonesia)
 
Sejarah perekonomian
Sejarah perekonomianSejarah perekonomian
Sejarah perekonomian
 
Perubahan paradigma ekonomi
Perubahan paradigma ekonomiPerubahan paradigma ekonomi
Perubahan paradigma ekonomi
 
Perekonomian indonesia
Perekonomian indonesiaPerekonomian indonesia
Perekonomian indonesia
 
perekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomiperekonomian indonesia sejarah ekonomi
perekonomian indonesia sejarah ekonomi
 
Keadaan Ekonomi di Indonesia
Keadaan Ekonomi di IndonesiaKeadaan Ekonomi di Indonesia
Keadaan Ekonomi di Indonesia
 
Sejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesiaSejarah perekonomian indonesia
Sejarah perekonomian indonesia
 

More from Gungun Misbah Gunawan

Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_SAncaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_SGungun Misbah Gunawan
 
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigris
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigrisPeradaban lembah sungai eufrat dan tigris
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigrisGungun Misbah Gunawan
 
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatanPeta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatanGungun Misbah Gunawan
 
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronikKemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronikGungun Misbah Gunawan
 

More from Gungun Misbah Gunawan (20)

Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_SAncaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
Ancaman disintegrasi PKI Madiun,DI TII,G30_S
 
6. peradaban romawi
6. peradaban romawi6. peradaban romawi
6. peradaban romawi
 
5. peradaban yunani
5. peradaban yunani5. peradaban yunani
5. peradaban yunani
 
Peradaban mesir (lembah sungai nil)
Peradaban mesir (lembah sungai nil)Peradaban mesir (lembah sungai nil)
Peradaban mesir (lembah sungai nil)
 
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigris
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigrisPeradaban lembah sungai eufrat dan tigris
Peradaban lembah sungai eufrat dan tigris
 
2. peradaban cina
2. peradaban cina2. peradaban cina
2. peradaban cina
 
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatanPeta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
Peta jalur penyebaran manusia purba indonesia peminatan
 
Manusia purba di dunia
Manusia purba di duniaManusia purba di dunia
Manusia purba di dunia
 
Pembabakan masa pra aksara
Pembabakan masa pra aksaraPembabakan masa pra aksara
Pembabakan masa pra aksara
 
Pola hunian dan sistem kepercayaan
Pola hunian dan sistem kepercayaanPola hunian dan sistem kepercayaan
Pola hunian dan sistem kepercayaan
 
Migrasi deutro dan proto melayu
Migrasi deutro dan proto melayuMigrasi deutro dan proto melayu
Migrasi deutro dan proto melayu
 
Terbentuknya kep. indonesia
Terbentuknya kep. indonesiaTerbentuknya kep. indonesia
Terbentuknya kep. indonesia
 
Fiksi dan mitos dalam sejarah
Fiksi dan mitos dalam sejarahFiksi dan mitos dalam sejarah
Fiksi dan mitos dalam sejarah
 
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronikKemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
Kemampuan berpikir diakronis dan sinkronik
 
Kausalitas
KausalitasKausalitas
Kausalitas
 
Periodisasi
PeriodisasiPeriodisasi
Periodisasi
 
Jenis dan ciri manusia purba
Jenis dan ciri manusia purbaJenis dan ciri manusia purba
Jenis dan ciri manusia purba
 
4. reformasi gereja
4. reformasi gereja4. reformasi gereja
4. reformasi gereja
 
6. revolusi industri
6. revolusi industri6. revolusi industri
6. revolusi industri
 
5. aufklarung
5. aufklarung5. aufklarung
5. aufklarung
 

Recently uploaded

AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 

Perkembangan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

  • 1. PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL GUNGUN MISBAH GUNAWAN
  • 3. LATAR BELAKANG Pemikiran ekonomi pada 1950an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia.
  • 4. PLAN SOEMITRO “Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik” Pada masa kabinet Natsir, September 1950–April 1951 waktu Menteri Perdagangan Dr. Soemitro Djojohadikusumo Penggagas Suatu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional dan bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan dengan pengusaha asing. Isi kebijakan
  • 5. PENYIMPANGAN PROGRAM BENTENG • Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewiraswastaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit 1 • Mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi, pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. 2
  • 6. “Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya” GERAKAN ASAAT Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko- toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.
  • 7. GUNTING SYAFRUDIN “Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin dan bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran” Tanggal 20 Maret 1950 Waktu Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara Penggagas Memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Isi kebijakan
  • 8. Biro Perancang Nasional (BPN) BPN • Menyusun program pembangunan rencana lima tahun (1956-1960) • Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. PERBEDAAN • Program Pembangunan Rencana Lima Tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. • Program Rencana Lima Tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. TUJUAN • Mendorong munculnya industri besar • Munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta.
  • 9. NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING DEFINISI • Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. • Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. AWAL •Pengalihan hak milik modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian Barat yang janjinya satu tahun setelah berakhirnya KMB akan dibicarakan kembali, namun tidak dilaksanakan sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. TAHAPAN •Sejak tahun 1957 nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap; pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan atau sering disebut “di bawah pengawasan”. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember 1958 dengan dikeluarkannya UU tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.
  • 10. 2. Sistem Ekonomi Liberal
  • 11. PERMASALAHAN EKONOMI (1) Dampak KMB Struktur Ekonomi Meningkatnya nilai utang Indonesia Ekspor masih tergantung dari perkebunan
  • 12. PERMASALAHAN EKONOMI (2)JangkaPendek • Tingginya jumlah mata uang yang beredar • Meningkatnya biaya hidup. jangkapanjang • Perta mbahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah • Pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar.
  • 13. PERMASALAHAN EKONOMI (3) Penerimaan pemerintah mulai berkurang • Disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan Pengeluaran pemerintah semakin meningkat • Akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat.
  • 14. RENCANA SOEMITRO Rencana Soemitro • Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi Sasaran • Pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.
  • 15. FINANSIAL EKONOMI (FINEK) • Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap • 7 Januari 1956 Waktu • Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek). Proses • Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB • Hubungan Finek Indonesia- Belanda didasarkan atas hubungan bilateral • Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Rancangan persetujuan Finek “Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda”
  • 16. BIRO PERANCANG NEGARAPimpinan Ir. Djuanda Tugas Merancang Rencana Program Pembanguan Lima Tahun (RPLT) FaktorKegagalan Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah, dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960.
  • 17. PENULIS GUNGUN MISBAH GUNAWAN S.Pd MAN 1 KAB. SUKABUMI E-mail : Prammisbah@gmail.com Web : Gege258.Wordpress.com