sistem perekonomian indonesia sebelum orde baru

1. PEREKONOMIAN
INDONESIA SEBELUM
ORDE BARU

2. A. PENGERTIAN SISTEM
EKONOMI
• Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan
atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan
untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Hal ini
mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam
usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai
kemakmuran.
• Sejak kemerdekaan Indonesia telah mengalami 3 orde penting
hingga sekarang yaitu orde lama, orde baru, dan era reformasi
sampai saat ini.

3. B. SEJARAH PERKEMBANGAN
SISTEM EKONOMI INDONESIA
• 1950-1959 : Sistem ekonomi liberal (masa demokrasi)
Sistem ekonomi Liberal, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan
akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
• 1959-1966 : Sistem ekonomi etatisme (masa demokrasi terpimpin)
Sistem ekonomi Etatisme, yaitu keikutsetaan pemerintah yang terlalu dominan
sehingga mematikan motovasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara
sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.
• 1966-1998 : Sistem ekonomi pancasila (demokrasi ekonomi)
Sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-
nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia dan dibangun atas prinsip dasar antara lain prinsip
kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi
kerakyatan, dan keadilan.
• 1998-sekarang : Sistem ekoonomi pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam
prakteknya cenderung liberal
Sistem ekonomi pancasila, yaitu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-
nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia dan dibangun atas prinsip dasar antara lain prinsip
kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi
kerakyatan, dan keadilan. Namun dalam prakteknya sekarang lebih cenderung kepada sistem
ekonomi liberal.

4. C. PEREKONOMIAN SEBELUM
ORDE BARU
A. Masa Orde Lama
• Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS
Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.
• Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran
menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian,
Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan
perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950,
Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia.
• Konstituante diberikan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS
1950. Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka
Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu
yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat
menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dlm Sidang Pertama Babak ke-3
Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”,
karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yg
akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara
demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada
tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yg antara lain
berisi kembali berlakunya UUD 1945. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang
membubarkan Konstituante.

5. • Keadaan ekonomi Indonesia sebenarnya telah di isi dengan beberapa
program & rencana ekonomi pemerintah. Di antara program-program
tersebut adalah:
1. Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai mata uang (sanering) untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan semangat
berwirausaha para pengusaha pribumi dan mendorong importir nasional
agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi
impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada
importir pribumi serta memberikan kredit pada pengusaha pribumi agar
nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional.
Namun usaha ini gagal karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung
konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15
Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank
sentral dan bank sirkulasi.
4. Pembatalan sepihak atas hasil perjanjian KMB, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang
menjual perusahaannya sedangkan pengusaha – pengusaha pribumi
belum bisa mengambil alih perusahaan – perusahaan tersebut.

6. • Walaupun demikian, semua program & rencana tersebut tidak memberikan hasil yang
berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa factor yang menyebabkan kegagalan
adalah :
1. Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relative bukan di
bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang
dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik, bukan masalah ekonomi.
2. Kelanjutan dari akibat di atas, dana negara yang seharusnya di alokasikan untuk
kepentingan kegiatan ekonomi, justru di alokasikan untuk kegiatan politik & perang
3. Faktor berikutnya adalah terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk
(setiap parlementer saat itu). Tercatat tidak kurang dari 13x kabinet yang berganti pada
ssat itu. Akibatnya program-program & rencana ekonomi yang telah disusun masing-
masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas.
4. Disamping itu program & rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi &
aspirasi dari berbagai pihak. Selain itu, putusan individu & partai lebih di dominankan
daripada kepentingan pemerintah & negara.
5. Cenderung terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai
dengan kondisi masyarakat Indonesia (liberalis, 1950- 1957) & etatisme (1958- 1965)
• Akibat yang ditimbulkan dari system etatisme yang pernah ‘terjadi’ di Indonesia pada
periode tersebut, dapat dilihat dari bukti-bukti berikut:
1. Semakin rusaknya sarana-sarana produksi & komunikasi, yang membawa dapak
menurunnya nilai ekspor kita.
2. Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’
3. Defisit anggaran negara yang makin besar & justru ditutup untuk mencetak uang baru,
sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat di cegah kembali.
4. Keadaan tersebut masih di perparah dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak
2,8% yang lebih besar dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu yakni 2,2%

7. B. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
• Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa
pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab
Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa
ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai
berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000
menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan
stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga
naik 400%.
3. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000
menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang
rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah
meningkatkan angka inflasi.
• Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena
pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak
proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik
konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
• Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi
terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam
politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

8. SEKIAN DAN
TERIMAKASIH