DEMOKRASI  INDONESIA   Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd
KONSEP DASAR DEMOKRASI THE PEOPLE FROM BY FOR
SARANA DAN PRASARANA DEMOKRASI RAKYAT DARI OLEH UNTUK PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF PROGRAM PEMERINTAH OTOSENTRISITAS PERDA: DPRD PEMILUKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF
IMPLEMENTASI  DEMOKRASI  THE PEOPLE FROM BY FOR PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF PROGRAM PEMERINTAH PERDA: DPRD PEMILUKADA: REKRUTMEN EKSEKUTIF POLITIK, HUKUM SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL POLITIK, HUKUM SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965) Supremacy of Law  (Hukum di atas segala hal) Equality before the Law  ( Persamaan di hadapan hukum) Constitutional guarantee   of Human Rights  (Jaminan konstitusional terhadap HAM) Impartial Tribune  (Peradilan yang tidak memihak) Civic Education  (Pendidikan Kewarganegaraan)
ASPEK-ASPEK  DEMOKRASI FILOSOFIS: IDE,NORMA, PRINSIP PSIKOLOGIS: WAWASAN,  SIKAP, PERILAKU SOSIOLOGIS: SISTEM  SOSIAL, POLITIK DEMOKRASI
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI   ( Piagam Madinah ) Kebebasan beragama Persaudaraan seagama Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama Saling membantu Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara
Penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
PILAR DEMOKRASI  (USIS:1995) KEDAULATAN RAKYAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH KEKUASAAN MAYORITAS HAK-HAK MINORITAS JAMINAN HAK AZASI MANUSIA PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM PROSES HUKUM YANG WAJAR PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME, KERJASAMA DAN MUFAKAT
PILAR DEMOKRASI INDONESIA  (UUD 1945, Sanusi:1998) DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN  RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
PENDIDIKAN DEMOKRASI   DEMOKRASI DEMOCRACY IS NOT INHERRITED, (DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN DENGAN SENDIRINYA) BUT  IT  IS  LEARNED (TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA MELALUI PROSES BELAJAR)
PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN  UNTUK  BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK   AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN   MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas)
TENTANG  DEMOKRASI MELALUI PROSES DEMOKRATIS UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI P E N D I D I K A N BAGAIMANA STRATEGI AKADEMIK DASAR PENDIDIKAN DEMOKRASI WATAK DAN PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI CORE VALUES
BUILDING DEMOCRACY (MEMBANGUN DEMOKRASI) DOING DEMOCRACY (MELAKUKAN DEMOKRASI) KNOWING DEMOCRACY (TAHU DEMOKRASI) Model Pemecahan Masalah Sosial terkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi, dan praksis demokrasi BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT? WARGA NEGARA YANG CERDAS, PARTISIPATIF,  DAN BERTANGGUNG JAWAB

Demokrasi Indonesia

  • 1.
    DEMOKRASI INDONESIA Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd
  • 2.
    KONSEP DASAR DEMOKRASITHE PEOPLE FROM BY FOR
  • 3.
    SARANA DAN PRASARANADEMOKRASI RAKYAT DARI OLEH UNTUK PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF PROGRAM PEMERINTAH OTOSENTRISITAS PERDA: DPRD PEMILUKADA:REKRUTMEN EKSEKUTIF
  • 4.
    IMPLEMENTASI DEMOKRASI THE PEOPLE FROM BY FOR PEMILU: REKRUTMEN POLITIK LEGISLATIF PROGRAM PEMERINTAH PERDA: DPRD PEMILUKADA: REKRUTMEN EKSEKUTIF POLITIK, HUKUM SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL POLITIK, HUKUM SOS, EK, POL, HUK, AG, DIK, DLL
  • 5.
    KRITERIA NEGARA DEMOKRASI(International Conference of Jurists, Bangkok,1965) Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum) Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM) Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak) Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan)
  • 6.
    ASPEK-ASPEK DEMOKRASIFILOSOFIS: IDE,NORMA, PRINSIP PSIKOLOGIS: WAWASAN, SIKAP, PERILAKU SOSIOLOGIS: SISTEM SOSIAL, POLITIK DEMOKRASI
  • 7.
    PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI ( Piagam Madinah ) Kebebasan beragama Persaudaraan seagama Persatuan politik dalam meraih cita-cita bersama Saling membantu Persamaan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara
  • 8.
    Penegakan hukum demitegaknya keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu Pemberlakuan hukum adat yang tetap berpedoman pada keadilan dan kebenaran, perdamaian dan kedamaian Pengakuan hak atas setiap orang atau individu
  • 9.
    PILAR DEMOKRASI (USIS:1995) KEDAULATAN RAKYAT PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN YANG DIPERINTAH KEKUASAAN MAYORITAS HAK-HAK MINORITAS JAMINAN HAK AZASI MANUSIA PEMILIHAN YANG BEBAS DAN JUJUR PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM PROSES HUKUM YANG WAJAR PEMBATASAN PEMERINTAHAN SECARA KONSTITUSIONAL PLURALISME SOSIAL, EKONOMI, DAN POLITIK NILAI-NILAI TOLERANSI, PRAGMATISME, KERJASAMA DAN MUFAKAT
  • 10.
    PILAR DEMOKRASI INDONESIA (UUD 1945, Sanusi:1998) DEMOKRASI YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA ESA DEMOKRASI DENGAN KECERDASAN DEMOKRASI YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DEMOKRASI DENGAN RULE OF LAW DEMOKRASI DENGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA DEMOKRASI DENGAN HAK AZASI MANUSIA DEMOKRASI DENGAN PERADILAN YANG MERDEKA DEMOKRASI DENGAN OTONOMI DAERAH DEMOKRASI DENGAN KEMAKMURAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN SOSIAL
  • 11.
    PENDIDIKAN DEMOKRASI DEMOKRASI DEMOCRACY IS NOT INHERRITED, (DEMOKRASI TIDAKLAH DIWARISKAN DENGAN SENDIRINYA) BUT IT IS LEARNED (TETAPI DITANGKAP DAN DICERNA MELALUI PROSES BELAJAR)
  • 12.
    PENDIDIKAN NASIONAL BERTUJUAN UNTUK BERKEMBANGNYA POTENSI PESERTA DIDIK AGAR MENJADI MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERAKHLAK MULIA, SEHAT, BERILMU, CAKAP, KREATIF, MANDIRI,DAN MENJADI WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNG JAWAB (Pasal 3 UU RI 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas)
  • 13.
    TENTANG DEMOKRASIMELALUI PROSES DEMOKRATIS UNTUK MEMBANGUN DEMOKRASI P E N D I D I K A N BAGAIMANA STRATEGI AKADEMIK DASAR PENDIDIKAN DEMOKRASI WATAK DAN PERADABAN BANGSA YANG BERMARTABAT NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI CORE VALUES
  • 14.
    BUILDING DEMOCRACY (MEMBANGUNDEMOKRASI) DOING DEMOCRACY (MELAKUKAN DEMOKRASI) KNOWING DEMOCRACY (TAHU DEMOKRASI) Model Pemecahan Masalah Sosial terkait ide, nilai, konsep, prinsip,instrumentasi, dan praksis demokrasi BAGAIMANA PENERAPAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN MASYARAKAT? WARGA NEGARA YANG CERDAS, PARTISIPATIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB