Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berdemokrasi
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•811 views
full materi, rangkuman materi lengkap dari berbagai sumber di internet dan buku PPKN yang lainnya. materi kelas 10 semester 2.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berdemokrasi
Similar to Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berdemokrasi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berdemokrasi
- 1. BAB VI Indahnya Hak & Kewajiban dalam Berdemokrasi 1
- 2. Disusun Oleh : Kelompok 5 Amartya Kurnia S Arneta Zettira Fachrizka Zulfa Futisya Alvita Maria Widhi A X Mia 2 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. S Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah suatu Negara. Penduduk Definisi Penduduk Back Next 5
- 6. S Adalah mereka yang bertempat tinggal dan mendiami suatu wilayah di Indonesia tetapi tidak berkeinginan untuk menetap di Indonesia atau hanya tinggal untuk sementara waktu saja. Bukan Penduduk Definisi Bukan Penduduk Back Next 6
- 7. S “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara”. Warga Negara Back Next Pasal 26 ayat (1) Berbunyi : 7
- 8. S Adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan namun tunduk kepada pemerintah di mana pun mereka berada Bukan Warga Negara Back Next Definisi Bukan Warga Negara 8
- 9. S Rakyat adalah seluruh orang yang berada pada suatu wilayah Negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut. Rakyat Definisi Bukan Warga Negara 9
- 10. K E W A R G A N E G A R A A N Asas yang digunakan untuk menentukan Cara Mendapatkan Sebab-Sebab Kehilangan Naturalisasi Back Next 10
- 11. S Asas sanguinis disebut juga dengan asas keturunan 1. Asas Sanguinis Back Next 11
- 12. S Asas ius soli disebut juga dengan asas kedaerahan 2. Asas Ius Soli 12 Back Next
- 13. S Yaitu adanya seorang penduduk yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus 3. Bipatride 13 Back Next
- 14. S Yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. 4. Apatride 14
- 17. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok adalah perjanjian bilateral antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia tentang kewarganegaraan ganda warga Tionghoa Indonesia. Back Next17
- 18. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). Perjanjian ini ditandatangani oleh Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Cina, dan Sunario, Menteri Luar Negeri Indonesia, pada tanggal 22 April 1955 semasa Konferensi Asia–Afrika di Bandung. Pasca ratifikasi oleh kedua belah pihak, perjanjian ini diberlakukan tanggal 20 Januari 1960 setelah bertukar dokumen ratifikasi di Beijing. 18
- 19. S Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia Back Next 19
- 20. S Back Next Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang tsb mendapat kesempatan itu Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden 1 2 3 4 20
- 21. SSecara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus & bukan dalam rangka dinas negara 5 6 7 8 21
- 22. S Naturalisasi Adalah pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan KBBI Back Next 22
- 23. S Naturalisasi naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Wahyunurrosi Back Next 23
- 24. S Back Next 24
- 25. S Hak opsi Adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dan berpindah kewarganegaraan tertentu. Back Next 25
- 26. SHak Repudiasi Adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain. Back Next 26
- 27. S Back Next Bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun Telah berusia 21 tahun atau lebih Sudah menikah dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya Sehat jasmani dan rohani Mampu berbahasa Indonesia dengan baik Tidak mempunyai kewarganegaraan lain selain Indonesia 1 2 3 4 A. Naturalisasi Biasa 5 6 27
- 28. S Diberikan karena telah Berjasa kepada RI B. Naturalisasi Istimewa 28
- 29. S “demokratia” terdiri dari dua kata, demos= rakyat dan kratos/kratein= kekuatan/ pemerintahan Hakikat Warga Negara Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Hakikat Sistem Demokrasi Istilah demokrasi Next Pemerintahan Rakyat 29
- 30. S Hakikat Warga Negara Secara umum Hakikat Sistem Demokrasi Istilah demokrasi Back Next demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam berlangsungnya pemerintahan. 30
- 31. S Pemerintahan dari rakyat, Pemerintahan oleh rakyat, Pemerintahan untuk rakyat. Hakikat Demokrasi ” “ Back Next Menurut Abraham Lincoln 31
- 32. S Back Next Adanya jaminan HAM (Pasal 28A-J UUD 1945) Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan beroposisi Perlakuan dan kedudukan sama dalam hukum (pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Kekuasaan yang dikontrol oleh rakyat melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat Jaminan kekuasaan yang telah dikuasai bersama 1 2 3 4 5 Ciri – Ciri Demokrasi 32
- 33. SMenjamin tegaknya keadilan Menekan penggunaan kebebasan seminimal mungkin Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur Menyelesaikan perselisihan dg damai & secara melembaga Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai/tanpa gejolak Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman 1 2 3 4 5 Nilai nilai demokrasi 6 33
- 34. S Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi Pemilu yang bersifat LUBER-JURDIL Jaminan HAM Persamaan kedudukan di depan hukum Peradilan yang jujur & tidak memihan untuk mencapai keadilan Kebebasan berserikat & menyatakan pendapat Kebebasan Pers 1 2 3 4 5 Prinsip – Prinsip Demokrasi 6 7 34
- 35. S Adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi Demokrasi pancasila ” “ Back Next 35
- 37. SDefinisi Hak ” “ Back Next Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa 37
- 38. S 1. Hakatas pekerjaan dan penghidupanyanglayak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaandan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2). 2. Hak untukhidup dan mempertahankankehidupan:“setiap orang berhak untukhidupserta berhakmempertahankan hidupdan kehidupannya.”(pasal28A). 3. Hakuntukmembentukkeluargadan melanjutkan keturunanmelaluiperkawinanyang sah (pasal 28B ayat 1). Back Next 38
- 39. S 4. Hak atas kelangsunganhidup. “Setiapanakberhak atas kelangsunganhidup, tumbuh,dan Berkembang” 5. Hak untukmengembangkandiridan melaluipemenuhan kebutuhandasarnya dan berhak mendapatpendidikan, ilmu pengetahuan danteknologi,seni dan budaya demi meningkatkankualitashidupnya demikesejahteraanhidup manusia.(pasal 28C ayat 1) Back Next 39
- 40. S 6. Hak untukmemajukandirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektifuntukmembangunmasyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2). 7. Hakatas pengakuan,jaminan,perlindungan,dan kepastian hukumyang adilserta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal28D ayat 1). 8. Setiap warga negara memilikikedudukanyang sama di mata hukumdan di dalam pemerintahan Back Next40
- 41. S 9. Setiap warga negara bebas untukmemilih,memelukdan menjalankanagama dan kepercayaan masing-masingyang dipercayai 10. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran Back Next 41
- 42. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 11. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1). Back Next 42
- 43. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 12. Setiap orang berhakhidupsejahtera lahirdan batin, bertempattinggal,dan mendapatkanlingkunganhidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayanankesehatan. 13. Setiap orang berhak mendapatkemudahandan perlakuankhususuntukmemperolehkesempatandan manfaatyang sama gunamencapaiguna mencapai persamaandan keadilan. Back Next 43
- 44. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 14. Setiap orang berhak atas jaminansosial yang memungkinkanpengembangandirinyasecara utuh sebagai manusiayang bermartabat. 15. Setiap orang berhak mempunyaihak milikpribadi dan hak miliktersebut tidakbolehdiambilalihsecara sewenang-wenangolehsiapapun. Back Next 44
- 45. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 16. Hak untukhidup, hakuntuktidakdisiksa, hak kemerdekaanpikiran dan hatinurani,hakberagama, hakuntuktidak diperbudak, hak untukdiakuisebagai pribadi di hadapan hukum,dan hakuntuktidak dituntutatas dasar hukumyang berlakusurut adalah hakasasi manusiayang tidak dapat dikurangidalam keadaanapapun. Back Next 45
- 46. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 17. Setiap orang berhakbebas dari perlakuanyang bersifat diskriminatifatas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindunganterhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 46
- 48. SDefinisi Wajib ” Menurut Prof. Dr. Natanegoro “ Back Next adalah beban untukmemberikansesuatu yang semestinya dibiarkan ataudiberikan melulu oleh pihak tertentutidak dapat oleh pihak lain manapunyang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. 48
- 49. S Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Definisi Kewajiban Back Next 49
- 50. S Sejarah terbentuknya UUD 1945 adalah diawali dengan kekalahan Jepang atas sekutu. Back Next 50
- 51. S Sejarah UUD 1945 Setelah membacakan proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 terbentuklah UUD ’45 yang disusun oleh tim PPKI Back Next 51
- 52. S BatangtubuhUUD yang berisi pasal1 – 37 yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasalaturan peralihan dan 2 ayataturan tambahan,penjelasan UUD yang terbagidalamPenjelasan Umumdan PenjelasanPasal demi Pasal. UUD 1945 terdiri dari : Back Next 52
- 53. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. ” Back Next 53
- 54. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain. Back Next 54
- 55. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Back Next55
- 56. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Back Next56
- 57. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berfungsi sbg subjek sekaligus objek, maksudnya adalah rakyatlah yang menjalankan proses pemerintahan dan hasilnya ditujukan untuk kepentingan rakyat Back Next57
- 58. S • Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28Iayat 1). Seluruh rakyat indonesia juga harus mewujudkan situasi negara yang kondusif, aman, tertib dan demokratis. Untuk mewujudkan hal tsb dengan cara menjalankan semua kewajiban terhadap negara. Back Next58
- 59. SBertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi pancasila Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu JURDIL Bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan Bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara Bertanggung jawab atas pelaksanaan HAM, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan 1 2 3 4 5 Tanggung jawab warga negara dalam demokrasi 59
- 60. 60