SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
SEMINAR NASIONAL
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
         DAERAH TAHUN 2009
        PROVINSI GORONTALO


                   PELAKSANA
     UNIVERSITAS NEGERI
         GORONTALO
     Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009
Permasalahan dan Tantangan Utama
              Pembangunan Daerah

                  Visi (2002-2007)
Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Mandiri, Berbudaya
       Entrepreneur dan Bersandar pada Moralitas Agama
                    dalam Kerangka NKRI
                  Visi (2007-2012)
              “Gorontalo Provinsi Inovasi”.

                         Misi
   “Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan
                    Religius”.
4 AGENDA POKOK PEMBANGUNAN
 • Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur
 • Inovasi SDM yang entrepreneur, mandiri dan religius
 • Inovasi Dalam Menumbuh-Kembangkan Ekonomi
   Rakyat Berbasis Desa
 • Inovasi Teknologi Tepat Guna

3 PROGRAM UNGGULAN
 • Pengembangan SDM
 • Agropolitan dengan Entri Point Jagung
 • Etalase Perikanan


3 MASALAH UTAMA
  • Infrastruktur Dasar
  • Energi
  • Banjir
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
              Indikator I
Analisis Relevansi dan Efektivitas
 • Terdapat relevansi antara pembangunan layanan publik yang dijalankan
   oleh Pemeritah Daerah Provinsi Gorontalo dengan kebijakan pembangunan
   nasional. Layanan publik yang dijalankan pemerintah daerah mengacu pada
   agenda kedua RPJMN 2004-2009, Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
   Demokratis, khususnya sasaran ketiga yaitu meningkatnya pelayanan
   kepada masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada
   revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah.


• Terjadi efektivitas dalam pelayanan publik dan demokrasi. Hal ini terjadi
  karena secara konkrik agenda nasional yang berhubungan dengan
  pelayanan publik diimplementasikan ke dalam agenda pembangunan
  daerah yaitu: Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur yang diarahkan untuk
  meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik
  melalui penyediaan Public Goods dan Public Services. Agenda ini
  dituangkan dalam dokumen RPJMD 2007-2012 dan merupakan tindak lanjut
  dari misi pembangunan 2002-2007 yaitu: Mewujudkan sistem demokrasi
  dan supremasi hukum melalui praktek penyelenggaraan pemerintahan
  yang bersih, transparan dan profesional.
Program yang dilaksanakan antara lain
   Mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis
                               pen
    produktivitas sebagai instrumen penilaian kinerja kelembagaan
    dan individu.
        individu.
   Upaya penghapusan retribusi yang tidak memberikan pelayanan
    langsung kepada publik.
                     publik.
   Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP
    dalam pelaksanaan Good Governance.
                             Governance.
• penyuluhan peraturan perundang-undangan dengan
                         perundang-
  menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang
                          nilai-       norma-
  berlaku di masyarakat.
 Reformasi Birokrasi melalui Implementasi 5 Nilai Budaya Kerja
  (Inovasi, Kerjasama, Kecepatan, Kesejahteraan Masyarakat,
  Kepercayaan)
 Program TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)
 Pengembangan SDM Aparat melalui pemberian fasilitas
  beasiswa dan kesempatan belajar pada para aparat serta melalui
  penjaringan calon pegawai negeri sipil yang berizasah S1.
 Penyiapan yuridis formal untuk implementasi kebijakan layanan
  satu atap.
       atap.
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
             Indikator II
Analisis Relevansi dan Efektivitas
 • Terdapat relevansi antara pembangunan kualitas SDM
   Nasional dengan Provinsi karena misi pembangunan
   nasional     diimplementasikan    dalam     program
   pembangunan daerah. Program ini berhubungan dengan
   Agenda ketiga nasional khususnya sasaran ketiga yaitu
   meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.

• Dari analisis efektivitas terjadi peningkatan secara terus
  menerus kualitas sumberdaya manusia di Provinsi
  Gorontalo. Efektivitas ini antara lain dipengaruhi oleh
  adanya fokus pembangunan di bidang kualitas
  sumberdaya manusia melalui penetapan program
  unggulan pertama daerah yaitu pengembangan
  sumberdaya manusia.
Program yang dilaksanakan antara lain

• Program unggulan pengembangan SDM
• Pada bidang pendidikan yang cukup menonjol adalah
  program pendidikan berbasis kawasan dan program
  semua bisa sekolah
• Pada bidang kesehatan antara lain        program
  peningkatan sumberdaya kesehatan serta sarana dan
  prasarana kesehatan.
Tingkat Pembangunan Ekonomi
         Indikator III
Analisis Relevansi dan Efektivitas
 • Berdasarkan capaian rata-rata outcomes tingkat ekonomi Provinsi
   Gorontalo relevan   dengan capain outcomes nasional. Hal ini
   disebabkan Pembangunan ekonomi provinsi mengacu pada Visi
   Ketiga Rencana RPJMN 2004-2009 yaitu; terwujudnya perekonomian
   yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang
   layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan
   yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah daerah
   melalui 2 program unggulan yaitu: agropolitan Jagung dan Etalase
   Perikanan



• Terjadi efektivitas pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo. Hal
  ini terjadi program unggulan ditetapkan oleh pemerintah daerah
  telah menimbulkan efek bola salju pada perekonomian daerah
  sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan
  mendorong investasi dan ekspor.
Program yang dilaksanakan antara lain

• Program unggulan agropolitan jagung melalui
  pelaksanaan 9 pilar pengembangan agropolitan
  dimana kesemuanya secara langsung berhubungan
  dengan pembangunan ekonomi.
• Etalase perikanan melalui program taksi mina bahari,
  dimana pengelolaan perikanan dilakukan melalui
  model taksi.
• Kebijakan    promosi daerah  dan   kemudahan
  berinvestasi Perda Kemudahan Investasi Nomor
  4/2004
• Implementasi APBD Hemat dan Efektif
Tingkat Pengelolaan SDA dan
     Lingkungan Hidup
         Indikator V
Analisis Relevansi dan Efektivitas

 • Angka capaian rata-rata tingkat pengelolaan sumberdaya alam dan
   lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo selang tahun 2004-2006
   cenderung menurun dan setelah itu yaitu tahun 2007-2008 angka
   capaiannya mengalami peningkatan. Kondisi yang sama
   diperlihatkan oleh angka capaian nasional dimana pada selang dua
   rahun terakhir memperlihat peningkatan. Dari sisi tren antara data
   provinsi dan nasional cenderung sama akan tetapi trend nasional
   lebih curam yang disebabkan persentase terumbu karang yang
   angkanya berada di bawah provinsi. Terumbu karang di Gorontalo
   cenderung masih terawat

• Capaian rata-rata dan tren menunjukkan terdapat efektivitas
  pengelolaan SDA dan LH di Provinsi Gorontalo. Hal ini dipengaruhi
  adanya beberapa program yang berhubungan dengan penguatan
  ekonomi rakyat seperti halnya program taxi mina bahari yang
  secara tidak langsung berhubungan dengan upaya pelestarian
  terumbu karang.
Tingkat Kesejahteraan Sosial
          Indikator V
Analisis Relevansi dan Efektivitas

• Angka capaian rata-rata dan tren menunjukkan bahwa
  pembangunan tingkat kesejahteraan Provinsi Gorontalo
  masih relevan dengan pembangunan nasional. Relevansi
  terutama terlihat dari penurunan angka kemiskinan dan
  angka pengangguran terbuka.

• Jika dilihat capaiannya dari tahun ke tahun khususnya
  angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang
  cenderung mengalami penurunan, pembangunan
  kesejateraan di Provinsi Gorontalo efektif. Hal ini
  disebabkan oleh adanya penetapan program unggulan
  agropolitan dan etalase perikanan bersama program
  turunannya.
Program yang dilaksanakan antara lain

Program unggulan agropolitan dan turunannya yang
berhubungan dengan penguatan ekonomi rakyat dan sosial
diantaranya : (Limited Government Intervention Policy untuk
menyangga harga dasar jagung, Pembangunan Infrastruktur
berbasis komoditas yang diarahkan untuk meningkatkan
produktivitas masyarakat (jalan agropolitan), Pembangunan
pompanisasi dengan memanfaatkan gravitasi (Pompa Air Tanpa
Motor).
Motor).Pengembangan KIAT (Kawasan Industri Agro Terpadu),
                                                    Terpadu),
Pengembangan
Pengembangan Maize Center

Program Etalase perikanan dan turunannya yang
berhubungan    dengan    ekonomi   rakyat.
                                   rakyat.  Antaranya
pengembangan     perikanan   tangkap,   pengembangan
budidaya perairan laut, pengembangan desa nelayan,
pengembangan marine industri dan pengembangan pulau-
                                               pulau-
pulau kecil)
PERSENTASE APARAT YANG BERIZASAH MINIMAL S1

35                  31
                                    31,93
                                                                    30,99
     29,9                                           30,6

30

25

20                                                          15,94
                                                                            16,94
                                            13,49
15                       11,41
            9,66
10

 5

 0
     2004          2005              2006           2007             2008

                         Nasional      Provinsi Gorontalo
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
                                                    70.59           70.59
71                                   70.1
                   69.6                                                     69.29
70
     68.7                                                   68.83
69                                          68.01
68                        67.5

67
66          65.4
65
64
63
62
     2004          2005              2006           2007            2008
                          Nasional      Provinsi Gorontalo
ANGKA PARTISIPASI MURNI SD/MI

98                                                                          96.75
96
                                      93.54           93.75 93.74   93.98
94   93             93.3

92                         91.62
                                              90.48
90          88.85
88

86

84
     2004           2005              2006            2007          2008
                           Nasional      Provinsi Gorontalo
ANGKA MELEK AKSARA 15 TAHUN KE ATAS

                                           95.7           95.75           95.94
96
            94.7             95
95
94
93                                                                92.19
                                                  91.87
92                                  91.5
                      90.9
91   90.4
90
89
88
87
     2004             2005          2006          2007            2008
                         Nasional     Provinsi Gorontalo
PERSENTASE JUMLAH GURU LAYAK MENGAJAR SMP/MTs                                               PERSENTASE JUMLAH GURU LAYAK MENGAJAR
                                                                                                           SEKOLAH MENENGAH
90                                                      86.26           86.26
     81.12           81.01                                                      80.24   100                                        90.5           91.58           91.74
                                        78.04                   76.49
80                                              72.57                                                              83.93   82.55          84.05           84.05
70           67.11           67.12                                                       80
                                                                                              69.4767.49   72.44
60
50                                                                                       60
40
                                                                                         40
30
20                                                                                       20
10
 0                                                                                        0
     2004            2005               2006            2007            2008                  2004         2005            2006           2007            2008
                             Nasional      Provinsi Gorontalo                                                 Nasional       Provinsi Gorontalo
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)                                                        ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
45                        43                                                   450                                        418
40                                                                             400
     35          34.75              34.35           34           34
35                                                                             350   307                 310                              309
30                                                        26.3                 300                262                                                  265
                                                                                                                   255
25                                                                             250          218                                   228           228
            21                              20.6
20                                                                             200
15                                                                      13.1   150
10                                                                             100
 5                                                                              50
 0                                                                               0
     2004        2005               2006           2007          2008                2004         2005             2006          2007           2008
                         Nasional      Provinsi Gorontalo                                               Nasional     Provinsi Gorontalo
PREVALENSI GIZI KURANG (%)                                                            PREVALENSI GIZI BURUK (%)
30                                                                                 6          5.55
            25.87                                                                                           5.18
25                         22.26                                                   5                                          4.7
     19.6           19.2                     19.02
20                                                            18.1          17.5   4                                                             3.4
15                                                                                                                                                            2.9
                                                        13           13            3

10                                                                                 2

 5                                                                                 1
                                       0                                                0             0                 0                0              0
 0                                                                                 0
     2004           2005              2006             2007          2008              2004          2005              2006             2007           2008
                           Nasional        Provinsi Gorontalo                                               Nasional        Provinsi Gorontalo
PERSENTASE EKSPOR TERHADAP PDRB

25
                   20.84                             21.26          20.34
     20.07                            19.48
20

15
                                              9.42           9.82           10.29
10
             5.5
 5
                           0.93
 0
     2004           2005              2006           2007           2008

                           Nasional      Provinsi Gorontalo
PENDAPATAN PER KAPITA (DALAM JUTA RUPIAH)

25
                                                                  21.7

20                                                17.58
                                   15.03
15                  12.68
     10.61
10
                                                                         6.07
                                           4.31            4.96
             3.12           3.77
 5

 0
     2004            2005          2006           2007            2008
                        Nasional      Provinsi Gorontalo
JUMLAH TINDAK PIDANA PERIKANAN
      200
200
180              174
160
                                 139
140
120                                             116
100
 80
                                                                 62
 60
 40                                                    31
 20                     0               0                                  0
             2                                                        2          2
  0
      2004       2005            2006           2007         2008         2009
                            Nasional        Provinsi Gorontalo
PERSENTASE TERUMBU KARANG DALAM KEADAAN BAIK
             78.3           76.7
80                                             75.6            74.9           74.9
70
60
50
40
     31.46          31.49              29.49          30.62           30.96
30
20
10
 0
     2004           2005               2006           2007            2008
                            Nasional      Provinsi Gorontalo
PERSENTASE PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL                                                                           PERSENTASE PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
                             BAGI LANJUT USIA                                                                                                       BAGI ANAK
                                         6.86                                                                                                                 13.25
7                                                                                                                    14                                                                       12.9
                                                          5.82                           5.78                                                                                                             11.72
6                                                                                                                    12

5                                                                                                                    10
                                                                        3.84
4                                                                                                                     8
                                                                                                                                                                                5.61
3                                                                                                                     6

2   1.42 1.43                                                                                                         4     2.86 3.14
                  1.06                             0.92                                                                                 1.95           1.71
                                  0.7                            0.72                                                 2                                                  1.41          1.25
1
                          0                                                        0                                                           0                                                      0
0                                                                                                                     0
    2004           2005          2006              2007          2008             2009                                      2004        2005           2006              2007          2008          2009
                              Nasional          Provinsi Gorontalo                                                                                 Nasional           Provinsi Gorontalo

                                                                               PERSENTASE PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

                                                             7

                                                             6

                                                             5

                                                             4

                                                             3

                                                             2

                                                             1

                                                             0
                                                                 2004             2005             2006       2007         2008         2009
                                                                                                Nasional   Provinsi Gorontalo
KESIMPULAN
Pada umumnya berdasarkan indikator outcomes tingkat pelayanan
publik, tingkat kualitas sumberdaya manusia, tingkat pembangunan
ekonomi, kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
serta tingkat kesejahteraan rakyat disimpulkan terdapat relevansi
pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dengan
program nasional.


Dari capaian rata-rata indikator outcomes per tahun pembangunan
di Provinsi Gorontalo adalah efektif tetapi umumnya masih berada
di bawah nasional.
SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

More Related Content

What's hot

MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...RizkieDani
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengahkhoiril anwar
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...RizkieDani
 
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanHadi Purwanto
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanSinergy Aditya
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...RizkieDani
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019Asep Walandra
 
Ironi cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakauIroni cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakauBonyeq Sn
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
 
Dokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm finalDokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm finalRisqi Tomy
 
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Oswar Mungkasa
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
 
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...RizkieDani
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022RizkieDani
 

What's hot (20)

MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
MENDORONG PENCAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI DANA ...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa TengahAnalisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Analisis Capaian Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
 
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2022 Mendukung Percepatan Pencegahan Stun...
 
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaan
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
 
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
Evaluasi Pelaksanaan DAK Stunting dan Aksi Konvergensi dalamPemanfaatan Penda...
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
Ironi cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakauIroni cukai-tembakau
Ironi cukai-tembakau
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
 
Dokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm finalDokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm final
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
Penentuan Program dan Kegiatan untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan pada...
 
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan KemiskinanSistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sistem Data dan Penentuan Sasaran dalam Penanggulangan Kemiskinan
 
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
Strategi Manajemen Pembangunan Daerah Penyelarasan dengan RPJMN 2015-2019
 
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PENCEG...
 
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
DAK SubbidangKB untukPercepatanPenurunanStuntingTA 2022
 

Viewers also liked

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILALaporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILAEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARATEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUREKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULUEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUDLaporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUDEKPD
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNG
Laporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNGLaporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNG
Laporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNGEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauEKPD
 

Viewers also liked (18)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILALaporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2009 Lampung - UNILA
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUDLaporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNG
Laporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNGLaporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNG
Laporan Akhir EKPD 2010 - Gorontalo - UNG
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBIHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAMBI
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 

Similar to SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiS. Pandu Hartadita
 
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanArah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanOswar Mungkasa
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...MuhammadAkielElhanie
 
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenasPemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenasRio Prastia
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
 
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014Dadang Solihin
 
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Sugeng Budiharsono
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Dasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasionalDasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasionalmunnianwar
 
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersPresentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersDadang Solihin
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaKutsiyatinMSi
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxDungtji
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxMattula Ada
 
materi panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptmateri panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptFennyPuspadewi1
 
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfPemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfYunantoPujiKartiko
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Dadang Solihin
 

Similar to SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (20)

Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi JambiRefleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
Refleksi 5 (Lima) Tahun Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
 
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan KemiskinanArah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
Arah Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenasPemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
Pemb berkelanjutan pengarusutamaan bappenas
 
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok  2014
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014
 
Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014Evaluasi RPJMN 2010-2014
Evaluasi RPJMN 2010-2014
 
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
Peld untuk Meningkatkan Daerah Saing Daerah, Menyongsong MEA
 
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptxRPJMD prioritas pendidikan.pptx
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Dasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasionalDasar pembangunan nasional
Dasar pembangunan nasional
 
Gd
GdGd
Gd
 
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointersPresentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
Presentasi meneg ppn musrenbangprov sulawesi selatan 15 april 2008 pointers
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
 
materi panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptmateri panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.ppt
 
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdfPemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung PN 2019_Medan_final.pdf
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
 

More from EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehEKPD
 

More from EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
 

Recently uploaded

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfmaulanayazid
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfcicovendra
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxMateri Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxshafiraramadhani9
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasAZakariaAmien1
 

Recently uploaded (20)

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdfKelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
Kelompok 1 Bimbingan Konseling Islami (Asas-Asas).pdf
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdfMA Kelas XII  Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
MA Kelas XII Bab 1 materi musik mkontemnporerFase F.pdf
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxMateri Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnasPembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
Pembahasan Soal UKOM gerontik persiapan ukomnas
 

SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

  • 1. SEMINAR NASIONAL HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO PELAKSANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009
  • 2. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah Visi (2002-2007) Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Mandiri, Berbudaya Entrepreneur dan Bersandar pada Moralitas Agama dalam Kerangka NKRI Visi (2007-2012) “Gorontalo Provinsi Inovasi”. Misi “Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan Religius”.
  • 3. 4 AGENDA POKOK PEMBANGUNAN • Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur • Inovasi SDM yang entrepreneur, mandiri dan religius • Inovasi Dalam Menumbuh-Kembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa • Inovasi Teknologi Tepat Guna 3 PROGRAM UNGGULAN • Pengembangan SDM • Agropolitan dengan Entri Point Jagung • Etalase Perikanan 3 MASALAH UTAMA • Infrastruktur Dasar • Energi • Banjir
  • 4. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Indikator I
  • 5. Analisis Relevansi dan Efektivitas • Terdapat relevansi antara pembangunan layanan publik yang dijalankan oleh Pemeritah Daerah Provinsi Gorontalo dengan kebijakan pembangunan nasional. Layanan publik yang dijalankan pemerintah daerah mengacu pada agenda kedua RPJMN 2004-2009, Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, khususnya sasaran ketiga yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah. • Terjadi efektivitas dalam pelayanan publik dan demokrasi. Hal ini terjadi karena secara konkrik agenda nasional yang berhubungan dengan pelayanan publik diimplementasikan ke dalam agenda pembangunan daerah yaitu: Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik melalui penyediaan Public Goods dan Public Services. Agenda ini dituangkan dalam dokumen RPJMD 2007-2012 dan merupakan tindak lanjut dari misi pembangunan 2002-2007 yaitu: Mewujudkan sistem demokrasi dan supremasi hukum melalui praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.
  • 6. Program yang dilaksanakan antara lain  Mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis pen produktivitas sebagai instrumen penilaian kinerja kelembagaan dan individu. individu.  Upaya penghapusan retribusi yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada publik. publik.  Melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP dalam pelaksanaan Good Governance. Governance. • penyuluhan peraturan perundang-undangan dengan perundang- menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang nilai- norma- berlaku di masyarakat.  Reformasi Birokrasi melalui Implementasi 5 Nilai Budaya Kerja (Inovasi, Kerjasama, Kecepatan, Kesejahteraan Masyarakat, Kepercayaan)  Program TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)  Pengembangan SDM Aparat melalui pemberian fasilitas beasiswa dan kesempatan belajar pada para aparat serta melalui penjaringan calon pegawai negeri sipil yang berizasah S1.  Penyiapan yuridis formal untuk implementasi kebijakan layanan satu atap. atap.
  • 7. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Indikator II
  • 8. Analisis Relevansi dan Efektivitas • Terdapat relevansi antara pembangunan kualitas SDM Nasional dengan Provinsi karena misi pembangunan nasional diimplementasikan dalam program pembangunan daerah. Program ini berhubungan dengan Agenda ketiga nasional khususnya sasaran ketiga yaitu meningkatnya kualitas sumberdaya manusia. • Dari analisis efektivitas terjadi peningkatan secara terus menerus kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Gorontalo. Efektivitas ini antara lain dipengaruhi oleh adanya fokus pembangunan di bidang kualitas sumberdaya manusia melalui penetapan program unggulan pertama daerah yaitu pengembangan sumberdaya manusia.
  • 9. Program yang dilaksanakan antara lain • Program unggulan pengembangan SDM • Pada bidang pendidikan yang cukup menonjol adalah program pendidikan berbasis kawasan dan program semua bisa sekolah • Pada bidang kesehatan antara lain program peningkatan sumberdaya kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan.
  • 11. Analisis Relevansi dan Efektivitas • Berdasarkan capaian rata-rata outcomes tingkat ekonomi Provinsi Gorontalo relevan dengan capain outcomes nasional. Hal ini disebabkan Pembangunan ekonomi provinsi mengacu pada Visi Ketiga Rencana RPJMN 2004-2009 yaitu; terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan oleh pemerintah daerah melalui 2 program unggulan yaitu: agropolitan Jagung dan Etalase Perikanan • Terjadi efektivitas pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo. Hal ini terjadi program unggulan ditetapkan oleh pemerintah daerah telah menimbulkan efek bola salju pada perekonomian daerah sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mendorong investasi dan ekspor.
  • 12. Program yang dilaksanakan antara lain • Program unggulan agropolitan jagung melalui pelaksanaan 9 pilar pengembangan agropolitan dimana kesemuanya secara langsung berhubungan dengan pembangunan ekonomi. • Etalase perikanan melalui program taksi mina bahari, dimana pengelolaan perikanan dilakukan melalui model taksi. • Kebijakan promosi daerah dan kemudahan berinvestasi Perda Kemudahan Investasi Nomor 4/2004 • Implementasi APBD Hemat dan Efektif
  • 13. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Indikator V
  • 14. Analisis Relevansi dan Efektivitas • Angka capaian rata-rata tingkat pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo selang tahun 2004-2006 cenderung menurun dan setelah itu yaitu tahun 2007-2008 angka capaiannya mengalami peningkatan. Kondisi yang sama diperlihatkan oleh angka capaian nasional dimana pada selang dua rahun terakhir memperlihat peningkatan. Dari sisi tren antara data provinsi dan nasional cenderung sama akan tetapi trend nasional lebih curam yang disebabkan persentase terumbu karang yang angkanya berada di bawah provinsi. Terumbu karang di Gorontalo cenderung masih terawat • Capaian rata-rata dan tren menunjukkan terdapat efektivitas pengelolaan SDA dan LH di Provinsi Gorontalo. Hal ini dipengaruhi adanya beberapa program yang berhubungan dengan penguatan ekonomi rakyat seperti halnya program taxi mina bahari yang secara tidak langsung berhubungan dengan upaya pelestarian terumbu karang.
  • 16. Analisis Relevansi dan Efektivitas • Angka capaian rata-rata dan tren menunjukkan bahwa pembangunan tingkat kesejahteraan Provinsi Gorontalo masih relevan dengan pembangunan nasional. Relevansi terutama terlihat dari penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. • Jika dilihat capaiannya dari tahun ke tahun khususnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang cenderung mengalami penurunan, pembangunan kesejateraan di Provinsi Gorontalo efektif. Hal ini disebabkan oleh adanya penetapan program unggulan agropolitan dan etalase perikanan bersama program turunannya.
  • 17. Program yang dilaksanakan antara lain Program unggulan agropolitan dan turunannya yang berhubungan dengan penguatan ekonomi rakyat dan sosial diantaranya : (Limited Government Intervention Policy untuk menyangga harga dasar jagung, Pembangunan Infrastruktur berbasis komoditas yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat (jalan agropolitan), Pembangunan pompanisasi dengan memanfaatkan gravitasi (Pompa Air Tanpa Motor). Motor).Pengembangan KIAT (Kawasan Industri Agro Terpadu), Terpadu), Pengembangan Pengembangan Maize Center Program Etalase perikanan dan turunannya yang berhubungan dengan ekonomi rakyat. rakyat. Antaranya pengembangan perikanan tangkap, pengembangan budidaya perairan laut, pengembangan desa nelayan, pengembangan marine industri dan pengembangan pulau- pulau- pulau kecil)
  • 18.
  • 19. PERSENTASE APARAT YANG BERIZASAH MINIMAL S1 35 31 31,93 30,99 29,9 30,6 30 25 20 15,94 16,94 13,49 15 11,41 9,66 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 20.
  • 21.
  • 22. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 70.59 70.59 71 70.1 69.6 69.29 70 68.7 68.83 69 68.01 68 67.5 67 66 65.4 65 64 63 62 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 23. ANGKA PARTISIPASI MURNI SD/MI 98 96.75 96 93.54 93.75 93.74 93.98 94 93 93.3 92 91.62 90.48 90 88.85 88 86 84 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 24. ANGKA MELEK AKSARA 15 TAHUN KE ATAS 95.7 95.75 95.94 96 94.7 95 95 94 93 92.19 91.87 92 91.5 90.9 91 90.4 90 89 88 87 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 25. PERSENTASE JUMLAH GURU LAYAK MENGAJAR SMP/MTs PERSENTASE JUMLAH GURU LAYAK MENGAJAR SEKOLAH MENENGAH 90 86.26 86.26 81.12 81.01 80.24 100 90.5 91.58 91.74 78.04 76.49 80 72.57 83.93 82.55 84.05 84.05 70 67.11 67.12 80 69.4767.49 72.44 60 50 60 40 40 30 20 20 10 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo Nasional Provinsi Gorontalo
  • 26.
  • 27. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) 45 43 450 418 40 400 35 34.75 34.35 34 34 35 350 307 310 309 30 26.3 300 262 265 255 25 250 218 228 228 21 20.6 20 200 15 13.1 150 10 100 5 50 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo Nasional Provinsi Gorontalo
  • 28. PREVALENSI GIZI KURANG (%) PREVALENSI GIZI BURUK (%) 30 6 5.55 25.87 5.18 25 22.26 5 4.7 19.6 19.2 19.02 20 18.1 17.5 4 3.4 15 2.9 13 13 3 10 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo Nasional Provinsi Gorontalo
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32. PERSENTASE EKSPOR TERHADAP PDRB 25 20.84 21.26 20.34 20.07 19.48 20 15 9.42 9.82 10.29 10 5.5 5 0.93 0 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 33. PENDAPATAN PER KAPITA (DALAM JUTA RUPIAH) 25 21.7 20 17.58 15.03 15 12.68 10.61 10 6.07 4.31 4.96 3.12 3.77 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38. JUMLAH TINDAK PIDANA PERIKANAN 200 200 180 174 160 139 140 120 116 100 80 62 60 40 31 20 0 0 0 2 2 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 39. PERSENTASE TERUMBU KARANG DALAM KEADAAN BAIK 78.3 76.7 80 75.6 74.9 74.9 70 60 50 40 31.46 31.49 29.49 30.62 30.96 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 40.
  • 41.
  • 42. PERSENTASE PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PERSENTASE PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA BAGI ANAK 6.86 13.25 7 14 12.9 5.82 5.78 11.72 6 12 5 10 3.84 4 8 5.61 3 6 2 1.42 1.43 4 2.86 3.14 1.06 0.92 1.95 1.71 0.7 0.72 2 1.41 1.25 1 0 0 0 0 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nasional Provinsi Gorontalo Nasional Provinsi Gorontalo PERSENTASE PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nasional Provinsi Gorontalo
  • 43. KESIMPULAN Pada umumnya berdasarkan indikator outcomes tingkat pelayanan publik, tingkat kualitas sumberdaya manusia, tingkat pembangunan ekonomi, kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta tingkat kesejahteraan rakyat disimpulkan terdapat relevansi pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dengan program nasional. Dari capaian rata-rata indikator outcomes per tahun pembangunan di Provinsi Gorontalo adalah efektif tetapi umumnya masih berada di bawah nasional.