SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi:
Masalah:
 1.   Etos kerja aparatur p
               j p        pemerintah rendah,
 2.   Kualitas pelayanan publik masih rendah
 3.   Birokrasi perizinan masih panjang, membutuhkan waktu lama, dan
      biaya yang tidak transparan dan biaya tinggi
                                            tinggi.
 4.   Masih tingginya budaya KKN dalam pelayanan dan penerimaan
      PNS
 5.   Partsipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
 6.   Masih banyak terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah
      provinsi dan kab/kota koordinasi masih rendah
                   kab/kota,                  rendah.
 7.   Ego sektoral antar SKPD (Dinas) masih tinggi.
 8
 8.   Partisipasi wanita dalam po
        a s pas a a da a politik masih rendah.
                                       as e da
Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi
yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008

                   Jumlah yang diputus         Jumlah Pelaksanaan putusan
   Tahun
           Hukuman       Denda       Uangg   Hukuman     Denda       Uang g
            badan        (Rp.)     pengganti  badan      (Rp.)     Penggant
                                     (Rp.)                             i
                                                                     ( p)
                                                                     (Rp.)
    (1)      (2)           (3)           (4)    (5)        (6)        (7)
    2004      -         65.550,0     7000        -      65.550,0    7000
    2005      -        120 845,5
                           845 5     9251        -     120 845,5
                                                           845 5    9251
    2006      -         38 975,5    11 751       -      38 975,5    11 751
    2007      -        149 877,5    14 852       -     149 877,5    14 852
    2008      -          39 167           -      -       39 167       -
                          000                             000
Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati
Jambi tahun 2008

                 Jumlah perkara                    Perkara yang telah diselesaikan
 Tindak pidana
                 Asal polisi      Asal kejaksaan   Seleksi dan          SP3
                                                   berkekuatan tetap
 (1)             (2)              (3)              (4)                  (5)
 EKONOMI               12                 -                12                 -
 KORUPSI
   O    S               -                23                23                 -
 HAM                    -                 -                 -                 -
 Jumlah/total          12                23                35                 -
 2008
 2007                  16                27                43                 -
 2006                   6                14                20                 -
 2005                  12                24                5                  -
 2004                   1                33                3                  3




                                                                                     4
Rekomendasi:
1. Perbanyak frekuensi Balai Latihan Kerja
2.
2 Memperbanyak SMK
3. Pembuatan pelayanan perizinan satu
   atap.
    t
4. Perbanyak kegiatan pe ba gu a da a
    e ba ya eg ata pembangunan dalam
   perspektif gender.




                                             5
2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia:
Masalah:
1. Etos kerja masyarakat relative rendah serta menyebabkan produktivitas
   rendah,
   rendah dan daya saing kualitas SDM rendah
2. Kualitas pendidikan rata-rata rendah, masih berorientasi pada sekolah
   umum, kurang ke SMK
3. Daya saing untuk masuk k universitas-universitas b
3 D         i     t k      k ke i     it   i   it besar rendah t
                                                            d h tercermin
                                                                       i
   dengan tingkat kelulusan yang rendah.
4. Tingkat adaptasi IPTEK dalam masyarakat masih belum berkembang.
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih rendah.




                                                                            6
Rekomendasi:
1. Perbanyak teknologi tepat g
          y            g p guna
2. Meningkatkan insentif bagi guru di daerah
   terpencil dan terisolir
                 terisolir.
3. Memperbanyak praktek dan latihan di
   sekolah-sekolah.
4.
4 Peningkatan frekuensi peningkatan
   kapasitas guru-guru.



                                               7
3. Tingkat Pembangunan Ekonomi
Masalah:
1.   Tingkat pertumbuhan tinggi, tapi kualitas yang rendah
2.   Tidak terjadi perubahan struktur ekonomi dari Primer ke Sekunder. Malah
     cenderung k T i
         d       ke Tersier.
3.   Nilai tambah produk primer rendah, karena Jambi dijadikan sumber bahan baku.
4.   Kesempatan kerja kurang berkembang, karena aktivitas pertanian didominasi oleh
     sawit yang cenderung padat karya.
                                    karya
5.   Infrastruktur terutama transportasi kurang mampu mendukung kemajuan ekonomi.
     Karen jalan prov dan kab terutama yang ke sentra produksi rusak dan rusak berat.
6.
6    Pertumbuhan ekonomi tertinggi ke tiga di Sumatera tetapi Income Per kapita
                                               Sumatera,
     terendah ke tiga setelah Lampung dan Bengkulu.
7.   Kualitas infrastrukur jalan tidak mampu menahan bobot kendaraan yang semakin
     tinggi.
8.   Konvensasi terhadap hutang lindung dan taman nasional sangat rendah, sebigian
     besar dibebankan kepada APBD kabupaten dan provinsi.




                                                                                        8
Tingkat Pembangunan Ekonomi
                  Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi dan
                       Indonesia, Tahun 2004-2008
                       I d    i T h 2004 2008

      9,000
      8,000
      7,000
      6,000
      5,000
      4,000
      3,000
      3 000
      2,000
      1,000
       ,000
        000
                2004     2005       2006        2007   2008
                            Jambi   Indonesia
                                                              9
Indikator III
(Pertumbuhan PDRB P K it )
  (P t   b h        Per Kapita)

        Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Perkapita,
                     Tahun 2004-2008
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
 ,
2,000
1,000
 ,000
  000
        2004      2005       2006        2007      2008
                    Jambi    Indonesia


                                                          10
PDRB Per Kapita

          Nilai PDRB dan PDB Perkapita, Tahun 2004 2008
                             Perkapita Tah n 2004-2008
9000000

8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

      0

           2004       2005       2006        2007         2008
                         Jambi   Indonesia
                                                                 11
Struktur Ekonomi Tahun 2008
35,000

30,000

25,000

20,000

15,000
                                       Jambi
10,000                                 Indonesia

 5,000

  ,000
   000




                                                   12
Pertumbuhan Sektor Pertanian

           Pertumbuhan Sektor Pertanian Dirinci Menurut Sub
                      Sektor,
                      Sektor Tahun 2003-2008
12,000

10,000

 8,000

 6,000

 4,000

 2,000

   000
  ,000
         Tan. Bahan      Tan.      Peternakan    Kehutanan   Perikanan   Pertanian
-2,000    Makanan     Perkebunan

-4,000
-4 000

-6,000

-8,000

                             2003-2005          2006-2008

                                                                                     13
Trend Pangsa Ekspor Terhadap PDRB
           T   dP       Ek     T h d
         Provinsi Jambi dan PDB Indonesia, Tahun
                        2004-2008
60,000

50,000
50 000

40,000

30,000

20,000
20 000

10,000

  ,000
           2004     2005      2006        2007     2008
                      Jambi   Indonesia
                                                          14
Trend Pangsa SEktor Industri Manufaktur
     Terhadap PDRB Provinsi Jambi dan PDB
           Indonesia,
           Indonesia Tahun 2004-2008
                            2004 2008
30

25

20

15

10

 5

 0
      2004     2005       2006         2007   2008
                  Jambi    Indonesia

                                                     15
Perkembangan Inflasi Jambi dan
        Indonesia,
        Indonesia Tahun 2004-2008
                        2004 2008
18
16
14
12
10
 8
 6
 4
 2
 0
     2004    2005      2006         2007   2008
               Jambi    Indonesia

                                                  16
Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten,
                    Tahun 2004 dan 2008

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
   0




                          2004   2008


                                                         17
Rekomendasi
•    Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi
    Jambi maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan yang
    menitikberatkan pada :
    – Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok agar dapat
      menekan laju inflasi dan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat
      miskin.
        i ki
    – Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada kelompok
      rakyat miskin
    – Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan
      dasar
    – Meningkatkan p
             g      perlindungan terhadap rumah tangga miskin y g
                              g           p           gg       yang
      pemberdyaanya sehingga secara perlahan dapat keluar dari lingkaran
      kemiskinan.




                                                                           18
Indikator Spesifik
• Laju pertumbuhan ekonomi tinggi, ekspor
  utama adalah komoditas primer
                          p
• Peningkatan nilai tambah daerah sangat
  rendah.
  rendah
• Tingkat pertumbuhan tinggi, tidak didiringi
  dengan pertumbuhan kesempatan kerja.




                                                19
4. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Hidup: Masalah
1. Tingkat k
1 Ti k kerusakan hutan masih tinggi, di b bk oleh ill
                  k h            ih i    i disebabkan l h illegal l
   loging masing tinggi.
2. Tingginya tekanan terhadap hutan sebagai akibat dari rendahnya
       gg y                   p             g                       y
   tingkat kesempatan kerja.
3. Tingginya tingkat kerusakan hutan lindung yang diakibatkan oleh
   mobilitas penduduk dari provinsi lain (Sumatera Selatan dan
   Bengkulu)
4. Masih banyak pembakaran lahan gambut membuka ladang baru.
5. Jumlah lahan kritis masih tinggi yang izinnya masih dimiliki oleh
   pihak swasta, sementara banyak masyarakat yang tidak memiliki
   lahan.
   lahan
6. Banyak daerah yang rawan terhadap bencana alam



                                                                        20
Tingkat Pengelolaan SDA dan
                    Lingkungan Hidup
                                             Fungsi Hutan
                                                Hutan
                                               Wisata
                                               Wi t
                                                           Hutan
     No          Tahun    Hutan       Hutan      Dan                  Jumlah
                                                          Dikonvers
                         Produksi    Lindung    Hutan                  (Ha)
                                                              i
                                                Suaka
                                                Alam
      1            2        3           4         5           6          7
      1          2004    1.278.700   191 130    679 120       -       2 148 950

      2          2005    1.278.700   191 130    679 120       -       2 148 950

      3          2006    1.312.190   191 130    679 120   2 920 560   5 100 000

      4          2007    1.312.190   191 130    679 120   2 920 560   5 100 000

      5          2008    1.312.190   191 130    679 116       -       2 179 835




                                                                             21
Indikator IV
Luas Kawasan H t di Provinsi Jambi
L    K       Hutan P      i i J bi
menurut Fungsinya Tahun 2008




                                     22
Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat di Provinsi Jambi
Tahun 2004 - 2008 (Ton)


                                    Perikanan Darat
                      Perikanan
       No     Tahun               Perairan              Jumlah
                        Laut                 Budidaya
                                   Umum
       1       2          3           4          5          6
       1      2004    47 078,3     5 134,4    9 736,3   61 949,0
       2      2005    43 120,7     5 554,4   11 418,2   60 093,3
       3      2006    25 099,0     5 121,8   13 232,6   43 453,4
       4      2007    26 078,4     6 760,0   18 243,8   51 082,2
       5      2008    43 944,7     55 801    21 203,4   120 959,1




                                                                    23
Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat di Provinsi Jambi
Tahun 2008 (Ton)




                                                                24
Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut
Jenis Produksi Tahun 2008

                   Produksi Hasil Hutan Produksi (m3)



                     57.64
        68586.27
        68586 27
                                                        1 Kayu bulat
                                  108722.13             2 Kayu bulat kecil
                                                        3 Kayu g g j
                                                            y gergajian
                                                        4 Plywood
                                                        5 Bahan baku serpih
                                                        6 Block board
        98718.02                17784.28
                             13001.07




                                                                              25
Indikator Spesifik:

• Konflik pemanfaatan lahan antara perusahaan
  dan masyarakat, perlu diselesaikan secepat
  mungkin dan dilaksanakan secara arif.




                                                26
Rekomendasi
• Memperkuat kepastian hukum tentang
  illegal loging
      g     g g
• Memperkuat peran Lembaga Adat dan
  Kerakyatan
• Membuka dan memperbaiki akses jalan
  lintas membelah hutan lindung untuk
  kepentingan pengembangan ekonomi
  wilayah.

                                        27
5. Tingkat Kesejahteraan Sosial:
Masalah
1.
1    Tingkat kemiskinan terendah di S
     Ti k k i ki                 d h Sumatera, tetapi PDRB per k i
                                                      i           kapita
     terendah ke tiga, ini disebabkan oleh tingkat disparitas pendapatan
     yang merata.
2.   Tingkat pengangguran rendah, namun banyak penduduk berada
     diatas sedikit garis kemiskinan sehingga terjadi goncangan
     ekonomi sedikit menyebabkan mereka jatuh pada pengangguran
                                                        pengangguran.
3.   Pengeluaran konsumsi tinggi, permintaan pangan tinggi, supply
     rendah menyebabkan inflasi. Kelompok pangan dan olahan
     menjadi penyumbang i fl i ti
          j di         b     inflasi tinggi.
                                           i
4.   Tingkat PHK cukup tinggi akibat dari banyaknya Perusahaan
     Perkayuan yang ditutup karena pasokan bahan baku dari kayu
            y    y g          p          p                        y
     alam yang semakin menyusut.




                                                                           28
Quesioner (diisi tim EKPD Prov)

                               Sangat
                               S     t   Tinggi
                                         Ti   i   Sedang R d h S
                                                  S d    Rendah Sangatt
           Item                Tinggi                           rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
                                                            x
Tingkat Kualitas SDM
                                                    x
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
                                           x
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
                                                    x
Tingkat Kesejahteraan Sosial
                                                    s
Terima Kasih




               30

More Related Content

Similar to UNTUK PELAYANAN PUBLIK

Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskal
Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskalIsu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskal
Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskalMahammad Khadafi
 
Rancangan proposal alat_praktek
Rancangan proposal alat_praktekRancangan proposal alat_praktek
Rancangan proposal alat_praktekISLAMIYATI MIA
 
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...habibi479535
 
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi globalProspek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi globalAbdul Hadi Ilman
 
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanHadi Purwanto
 
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahStatistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahDadang Solihin
 
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptxPPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptxfajaradi29
 
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)SKALI Group
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOEKPD
 
Kebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmk
Kebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmkKebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmk
Kebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmkNcink Irwan
 
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014Galih Putro
 
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA, DER DAN CAR TE...
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA,  DER DAN CAR TE...Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA,  DER DAN CAR TE...
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA, DER DAN CAR TE...Yudy Yunardy
 
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanita
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanitaPengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanita
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanitaKacung Abdullah
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYEKPD
 
04 enterprise risk management telkom 2011 technical risk assessment
04 enterprise risk management   telkom 2011 technical risk assessment04 enterprise risk management   telkom 2011 technical risk assessment
04 enterprise risk management telkom 2011 technical risk assessmentwisnu wardhana, i nyoman
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanSinergy Aditya
 

Similar to UNTUK PELAYANAN PUBLIK (20)

Dpsmk smkn tegalsari 2012
Dpsmk smkn tegalsari 2012Dpsmk smkn tegalsari 2012
Dpsmk smkn tegalsari 2012
 
Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskal
Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskalIsu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskal
Isu strategis pengelolaan industri dalam perpekstif kebijakan fiskal
 
Rancangan proposal alat_praktek
Rancangan proposal alat_praktekRancangan proposal alat_praktek
Rancangan proposal alat_praktek
 
Tropi dan sarana
Tropi dan saranaTropi dan sarana
Tropi dan sarana
 
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
9610042019111330-bahan-paparan-menteri-ppn-musrenbangprov-kalimantan-timur-10...
 
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi globalProspek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
Prospek perbankan nasional hadapi perlambatan ekonomi global
 
Tanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaanTanyajawab pemberdayaan
Tanyajawab pemberdayaan
 
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan DaerahStatistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
Statistik Ekonomi Nasional dan Perannya terhadap Kebijakan Daerah
 
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptxPPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
PPT Perumdawepqiqieipq-20139-1239-139-am.pptx
 
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)
Gabem presentation on funding 19 aug 2011 malay(1)
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALOHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI GORONTALO
 
Kebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmk
Kebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmkKebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmk
Kebijakan pengembangan smk lpmp dan p4 tk dir. psmk
 
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014
Fix arahan men ppn seminar akhir ekpd 2014
 
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA, DER DAN CAR TE...
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA,  DER DAN CAR TE...Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA,  DER DAN CAR TE...
Thesis Journal - ANALISIS PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR, ROA, DER DAN CAR TE...
 
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanita
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanitaPengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanita
Pengembangan IKM dalam meningkatkan peran wirausaha wanita
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 
Persentasi euy
Persentasi euyPersentasi euy
Persentasi euy
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIYHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI DIY
 
04 enterprise risk management telkom 2011 technical risk assessment
04 enterprise risk management   telkom 2011 technical risk assessment04 enterprise risk management   telkom 2011 technical risk assessment
04 enterprise risk management telkom 2011 technical risk assessment
 
Kebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaanKebijakan reformasi perencanaan
Kebijakan reformasi perencanaan
 

More from EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 

More from EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 

Recently uploaded

Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 

Recently uploaded (20)

Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 

UNTUK PELAYANAN PUBLIK

  • 1.
  • 2. 1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi: Masalah: 1. Etos kerja aparatur p j p pemerintah rendah, 2. Kualitas pelayanan publik masih rendah 3. Birokrasi perizinan masih panjang, membutuhkan waktu lama, dan biaya yang tidak transparan dan biaya tinggi tinggi. 4. Masih tingginya budaya KKN dalam pelayanan dan penerimaan PNS 5. Partsipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah. 6. Masih banyak terjadi ketidakharmonisan antara pemerintah provinsi dan kab/kota koordinasi masih rendah kab/kota, rendah. 7. Ego sektoral antar SKPD (Dinas) masih tinggi. 8 8. Partisipasi wanita dalam po a s pas a a da a politik masih rendah. as e da
  • 3. Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 Jumlah yang diputus Jumlah Pelaksanaan putusan Tahun Hukuman Denda Uangg Hukuman Denda Uang g badan (Rp.) pengganti badan (Rp.) Penggant (Rp.) i ( p) (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2004 - 65.550,0 7000 - 65.550,0 7000 2005 - 120 845,5 845 5 9251 - 120 845,5 845 5 9251 2006 - 38 975,5 11 751 - 38 975,5 11 751 2007 - 149 877,5 14 852 - 149 877,5 14 852 2008 - 39 167 - - 39 167 - 000 000
  • 4. Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi tahun 2008 Jumlah perkara Perkara yang telah diselesaikan Tindak pidana Asal polisi Asal kejaksaan Seleksi dan SP3 berkekuatan tetap (1) (2) (3) (4) (5) EKONOMI 12 - 12 - KORUPSI O S - 23 23 - HAM - - - - Jumlah/total 12 23 35 - 2008 2007 16 27 43 - 2006 6 14 20 - 2005 12 24 5 - 2004 1 33 3 3 4
  • 5. Rekomendasi: 1. Perbanyak frekuensi Balai Latihan Kerja 2. 2 Memperbanyak SMK 3. Pembuatan pelayanan perizinan satu atap. t 4. Perbanyak kegiatan pe ba gu a da a e ba ya eg ata pembangunan dalam perspektif gender. 5
  • 6. 2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia: Masalah: 1. Etos kerja masyarakat relative rendah serta menyebabkan produktivitas rendah, rendah dan daya saing kualitas SDM rendah 2. Kualitas pendidikan rata-rata rendah, masih berorientasi pada sekolah umum, kurang ke SMK 3. Daya saing untuk masuk k universitas-universitas b 3 D i t k k ke i it i it besar rendah t d h tercermin i dengan tingkat kelulusan yang rendah. 4. Tingkat adaptasi IPTEK dalam masyarakat masih belum berkembang. 5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih rendah. 6
  • 7. Rekomendasi: 1. Perbanyak teknologi tepat g y g p guna 2. Meningkatkan insentif bagi guru di daerah terpencil dan terisolir terisolir. 3. Memperbanyak praktek dan latihan di sekolah-sekolah. 4. 4 Peningkatan frekuensi peningkatan kapasitas guru-guru. 7
  • 8. 3. Tingkat Pembangunan Ekonomi Masalah: 1. Tingkat pertumbuhan tinggi, tapi kualitas yang rendah 2. Tidak terjadi perubahan struktur ekonomi dari Primer ke Sekunder. Malah cenderung k T i d ke Tersier. 3. Nilai tambah produk primer rendah, karena Jambi dijadikan sumber bahan baku. 4. Kesempatan kerja kurang berkembang, karena aktivitas pertanian didominasi oleh sawit yang cenderung padat karya. karya 5. Infrastruktur terutama transportasi kurang mampu mendukung kemajuan ekonomi. Karen jalan prov dan kab terutama yang ke sentra produksi rusak dan rusak berat. 6. 6 Pertumbuhan ekonomi tertinggi ke tiga di Sumatera tetapi Income Per kapita Sumatera, terendah ke tiga setelah Lampung dan Bengkulu. 7. Kualitas infrastrukur jalan tidak mampu menahan bobot kendaraan yang semakin tinggi. 8. Konvensasi terhadap hutang lindung dan taman nasional sangat rendah, sebigian besar dibebankan kepada APBD kabupaten dan provinsi. 8
  • 9. Tingkat Pembangunan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 I d i T h 2004 2008 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 3 000 2,000 1,000 ,000 000 2004 2005 2006 2007 2008 Jambi Indonesia 9 Indikator III
  • 10. (Pertumbuhan PDRB P K it ) (P t b h Per Kapita) Laju Pertumbuhan PDB dan PDRB Perkapita, Tahun 2004-2008 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 , 2,000 1,000 ,000 000 2004 2005 2006 2007 2008 Jambi Indonesia 10
  • 11. PDRB Per Kapita Nilai PDRB dan PDB Perkapita, Tahun 2004 2008 Perkapita Tah n 2004-2008 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Jambi Indonesia 11
  • 12. Struktur Ekonomi Tahun 2008 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 Jambi 10,000 Indonesia 5,000 ,000 000 12
  • 13. Pertumbuhan Sektor Pertanian Pertumbuhan Sektor Pertanian Dirinci Menurut Sub Sektor, Sektor Tahun 2003-2008 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 000 ,000 Tan. Bahan Tan. Peternakan Kehutanan Perikanan Pertanian -2,000 Makanan Perkebunan -4,000 -4 000 -6,000 -8,000 2003-2005 2006-2008 13
  • 14. Trend Pangsa Ekspor Terhadap PDRB T dP Ek T h d Provinsi Jambi dan PDB Indonesia, Tahun 2004-2008 60,000 50,000 50 000 40,000 30,000 20,000 20 000 10,000 ,000 2004 2005 2006 2007 2008 Jambi Indonesia 14
  • 15. Trend Pangsa SEktor Industri Manufaktur Terhadap PDRB Provinsi Jambi dan PDB Indonesia, Indonesia Tahun 2004-2008 2004 2008 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Jambi Indonesia 15
  • 16. Perkembangan Inflasi Jambi dan Indonesia, Indonesia Tahun 2004-2008 2004 2008 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 Jambi Indonesia 16
  • 17. Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, Tahun 2004 dan 2008 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2008 17
  • 18. Rekomendasi • Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan yang menitikberatkan pada : – Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok agar dapat menekan laju inflasi dan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin. i ki – Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada kelompok rakyat miskin – Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar – Meningkatkan p g perlindungan terhadap rumah tangga miskin y g g p gg yang pemberdyaanya sehingga secara perlahan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. 18
  • 19. Indikator Spesifik • Laju pertumbuhan ekonomi tinggi, ekspor utama adalah komoditas primer p • Peningkatan nilai tambah daerah sangat rendah. rendah • Tingkat pertumbuhan tinggi, tidak didiringi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. 19
  • 20. 4. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup: Masalah 1. Tingkat k 1 Ti k kerusakan hutan masih tinggi, di b bk oleh ill k h ih i i disebabkan l h illegal l loging masing tinggi. 2. Tingginya tekanan terhadap hutan sebagai akibat dari rendahnya gg y p g y tingkat kesempatan kerja. 3. Tingginya tingkat kerusakan hutan lindung yang diakibatkan oleh mobilitas penduduk dari provinsi lain (Sumatera Selatan dan Bengkulu) 4. Masih banyak pembakaran lahan gambut membuka ladang baru. 5. Jumlah lahan kritis masih tinggi yang izinnya masih dimiliki oleh pihak swasta, sementara banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan. lahan 6. Banyak daerah yang rawan terhadap bencana alam 20
  • 21. Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Fungsi Hutan Hutan Wisata Wi t Hutan No Tahun Hutan Hutan Dan Jumlah Dikonvers Produksi Lindung Hutan (Ha) i Suaka Alam 1 2 3 4 5 6 7 1 2004 1.278.700 191 130 679 120 - 2 148 950 2 2005 1.278.700 191 130 679 120 - 2 148 950 3 2006 1.312.190 191 130 679 120 2 920 560 5 100 000 4 2007 1.312.190 191 130 679 120 2 920 560 5 100 000 5 2008 1.312.190 191 130 679 116 - 2 179 835 21 Indikator IV
  • 22. Luas Kawasan H t di Provinsi Jambi L K Hutan P i i J bi menurut Fungsinya Tahun 2008 22
  • 23. Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat di Provinsi Jambi Tahun 2004 - 2008 (Ton) Perikanan Darat Perikanan No Tahun Perairan Jumlah Laut Budidaya Umum 1 2 3 4 5 6 1 2004 47 078,3 5 134,4 9 736,3 61 949,0 2 2005 43 120,7 5 554,4 11 418,2 60 093,3 3 2006 25 099,0 5 121,8 13 232,6 43 453,4 4 2007 26 078,4 6 760,0 18 243,8 51 082,2 5 2008 43 944,7 55 801 21 203,4 120 959,1 23
  • 24. Produksi Perikanan Laut dan Perikanan Darat di Provinsi Jambi Tahun 2008 (Ton) 24
  • 25. Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut Jenis Produksi Tahun 2008 Produksi Hasil Hutan Produksi (m3) 57.64 68586.27 68586 27 1 Kayu bulat 108722.13 2 Kayu bulat kecil 3 Kayu g g j y gergajian 4 Plywood 5 Bahan baku serpih 6 Block board 98718.02 17784.28 13001.07 25
  • 26. Indikator Spesifik: • Konflik pemanfaatan lahan antara perusahaan dan masyarakat, perlu diselesaikan secepat mungkin dan dilaksanakan secara arif. 26
  • 27. Rekomendasi • Memperkuat kepastian hukum tentang illegal loging g g g • Memperkuat peran Lembaga Adat dan Kerakyatan • Membuka dan memperbaiki akses jalan lintas membelah hutan lindung untuk kepentingan pengembangan ekonomi wilayah. 27
  • 28. 5. Tingkat Kesejahteraan Sosial: Masalah 1. 1 Tingkat kemiskinan terendah di S Ti k k i ki d h Sumatera, tetapi PDRB per k i i kapita terendah ke tiga, ini disebabkan oleh tingkat disparitas pendapatan yang merata. 2. Tingkat pengangguran rendah, namun banyak penduduk berada diatas sedikit garis kemiskinan sehingga terjadi goncangan ekonomi sedikit menyebabkan mereka jatuh pada pengangguran pengangguran. 3. Pengeluaran konsumsi tinggi, permintaan pangan tinggi, supply rendah menyebabkan inflasi. Kelompok pangan dan olahan menjadi penyumbang i fl i ti j di b inflasi tinggi. i 4. Tingkat PHK cukup tinggi akibat dari banyaknya Perusahaan Perkayuan yang ditutup karena pasokan bahan baku dari kayu y y g p p y alam yang semakin menyusut. 28
  • 29. Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat S t Tinggi Ti i Sedang R d h S S d Rendah Sangatt Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi x Tingkat Kualitas SDM x Tingkat Pembangunan Ekonomi x Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup x Tingkat Kesejahteraan Sosial s