Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014

Disampaikan Dalam Acara :
MUSRENBANG RKPD KOTA SOLOK
Tanggal 25 Maret 2014

1.Pendahuluan
2.RPJMD Provinsi Sumatera Barat
3.Capaian Kinerja Makro 2010-2013
4.Isu Strategis dan Arah Kebijakan Tahun 2015
5.Target Capaian Makro 2014-2015
6.Program Strategis Provinsi 2010-2015
7.Gambaran Capaian Kinerja Kota/Kota
8.Rencana Program/Kegiatan Provinsi Tahun 2015
9.Penutup
BIDANG STATISTIK & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

1. Perencanaan pembangunan adalah salah satu
komponen dalam keseluruhan siklus manajemen
pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dalam
empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi pelaporan.
2. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan
pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas
perencanaan pembangunan
3. Ciri perencanaan berkualitas antara lain adalah dapat
mangakomodir kebutuhan masyarakat melalui proses
perencanaan yang partisipatif (MUSRENBANG)
berdasarkan data dan informasi yang akurat, tepat dan
dapat dipertanggungjawabkan.
PENDAHULUAN

VISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2010-2015
(Perda Nomor 5 Tahun 2011)
Terwujudnya Sumatera Barat
Madani yang Adil, Sejahtera, dan
Bermartabat

MISI, DAN AGENDA
RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2010 -2015
MISI AGENDA
1.Mewujudkan tata kehidupan yang
harmonis, agamais, beradat dan
berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK
1.Peningkatan Penerapan Ajaran
Agama dan Budaya Daerah
2.Mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, bersih dan profesional
2.Perbaikan Tatakelola
Pemerintahan Daerah
3.Mewujudkan sumberdaya manusia yang
cerdas, sehat, beriman dan berkualitas
tinggi
3.Peningkatan Kualitas Sumberdaya
Manusia dan Pengembangan
IPTEK
4.Mewujdukan ekonomi masyarakat yang
tangguh, produktif, berbasis kerakyatan,
berdaya saing regional dan global
4.Pengembangan Kegiatan
Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat
5.Mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan
5.Perbaikan Kualitas Lingkungan
Hidup

1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan
Masyarakat
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan
Daerah Tertinggal
6. Pengemb Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan
7. Pengembangan Industri Pengolahan, UMKM, Perdagangan, dan
Iklim Investasi
8. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Wisata Budaya
9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat
10. Pengelolaan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2010-2015

CAPAIAN KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN 2010-2013
INDIKATOR MAKRO 2010 2011 2012 2013
Indeks Pembangunan Manusia 73,78 74,28 74,70 74,70**
Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,94 6,25 6,35 6,18
PDRB Harga Berlaku (Triliun) 87,22 98,96 110,10 127,1
PDRB Per Kapita (Juta) 17,93 20,17 22,21 25,1
Rata-Rata Lama Sekolah (Th) 8,48 8,57 8,60 8,60**
Umur Harapan Hidup (Th) 69,50 69,76 70,02 70,02**
Tingkat Pengangguran (%) 6,95 6,45 6,52 6,99
Tingkat Kemiskinan (%) 9,50 8,99 8,00 7,56
Inflasi (%) 7,84 5,37 4,16 10,87
Indek Gini Ratio 0,330 0,350 0,360 0,363
Investasi (ADHB) Rp.Milyar 17,03 20,04 22,26 24,63
Investasi (ADHK) Rp. Milyar 7,16 7,94 8,50 9,02
Ekspor (US$ jt) 2.214,8 3.031,8 2.363,6 2.209,0
Impor (US$ jt) 751,4 1.076,7 1.242,9 1.035,0
Keterangan : **) data tahun 2012Sumber Data : BPS Sumatera Barat

PERANAN SEKTOR EKONOMI DALAM PDRB
ATAS DASAR HARGA BERLAKU (%)
SEKTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian 24,49 23,95 23,94 23,66 23,01 22,71
PertambangandanPenggalian 3,32 3,33 3,17 2,97 2,90 2,75
IndustriPengolahan 12,12 12,09 11,69 11,39 11,15 10,63
Listrik, Gas dan Air Bersih 1,22 1,17 1,06 0,98 0,95 0,91
Bangunan 5,56 5,63 6,30 6,58 6,68 6,62
Perdagangan, Hotel danRestoran 17,66 17,84 17,74 18,02 18,45 18,96
PengangkutandanKomunikasi 15,06 15,21 15,38 15,62 15,89 16,44
Keuangan, Persewaan&JasaPerusahaan 4,88 4,93 4,74 4,52 4,52 4,48
Jasa-jasa 15,69 15,86 15,97 16,26 16,45 16,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber Data : BPS Sumatera Barat **) Angka Sementara

PERTUMBUHAN RIIL SEKTOR EKONOMI (%)
SEKTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pertanian 5,47 3,47 4,09 3,79 4,07 3,58
Pertambangan&Penggalian 5,66 4,66 5,80 3,75 4,41 2,19
IndustriPengolahan 7,14 3,57 2,51 4,65 4,04 4,86
Listrik, Gas dan Air Bersih 3,33 5,80 2,35 3,87 4,91 4,23
Bangunan 7,64 4,04 13,67 8,96 7,07 8,44
Perdagangan, Hotel &Restoran 6,74 3,76 3,48 6,89 7,50 7,55
Pengangkutan&Komunikasi 9,55 5,99 9,73 8,84 9,03 8,23
Keuangan, Persewaan&Jasa
Perusahaan
7,97 4,08 5,66 4,64 6,35 6,33
Jasa-jasa 6,59 5,12 8,78 8,17 7,63 7,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO
6,88 4,28 5,94 6,25 6,35 6,18

PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT
PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 2013
SD KE BAWAH SMP SMA SMK DIPL I/II/III UNIVERSITAS
3.85
6.08
11.12
12.78
6.86
8.35

LAPANGAN KERJA UTAMA PENDUDUK
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
39,3%
6,5
%
23%
17,4%
13,9%
Pertanian
Industri
Perdagangan
Jasa Kemasyarakatan
Lainnya

PROVINSI
Angka Harapan
Hidup
( Tahun )
Angka Melek
huruf
( Persen )
Rata-rata lama
Sekolah
( Tahun )
Pengeluaran riil
per kapita yg
disesuaikan
( Rp. 000 )
I P M Rangking
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
1. NAD 68,80 68,94 96,95 96,99 8,90 8,93 615,60 618,79 71,70 72,16 72,51 17 18 19
2. SUMUT 69,65 69,81 97,46 97,51 8,91 9,07 640,23 643,63 74,19 74,65 75,13 8 8 8
3. SUMBAR 69,76 70,02 97,16 97,23 8,57 8,60 638,73 641,85 73,78 74,28 74,70 9 9 9
4. RIAU 71,55 71,69 98,42 98,45 8,63 8,64 650,83 654,48 76,07 76,53 76,90 3 3 3
5. JAMBI 69,25 69,44 96,16 96,20 8,05 8,20 637,60 640,82 72,74 73,30 73,78 13 13 13
6. SUMSEL 69,80 70,05 97,44 97,50 7,84 7,99 633,57 637,47 72,95 73,42 73,99 10 10 10
7. BENGKULU 70,16 70,39 95,40 95,69 8,33 8,48 631,86 634,74 72,92 73,40 73,93 11 11 11
8. LAMPUNG 69,75 70,05 95,02 95,13 7,82 7,87 621,77 625,52 71,42 71,94 72,45 20 20 20
9. BABEL 69,05 69,21 95,83 95,88 7,58 7,68 645,37 648,49 72,86 73,37 73,78 12 12 12
10. KEPRI 69,85 69,91 97,67 97,80 9,73 9,81 644,96 648,92 75,07 75,78 76,20 6 6 6
11. DKI Jakarta 73,35 73,49 99,15 99,21 10,95 10,98 632,17 635,29 77,60 77,97 78,33 1 1 1
12.YOGYA 73,27 73,33 91,49 92,02 9,20 9,21 650,16 653,78 75,77 76,32 76,75 4 4 4
13. KALTENG 71,30 71,41 97,84 97,88 8,06 8,15 640,73 644,21 74,64 75,06 75,46 7 7 7
14. SULUT 72,33 72,44 99,46 99,53 8,92 9,00 639,57 643,20 76,09 76,54 76,95 2 2 2
INDONESIA 69,65 69,87 92,99 93,25 7,94 8,08 638,05 641,04 72,27 72,77 73,29
Sumber : BPS Provinsi Sumaera Barat, 18 Sept 2013 BIDANG STATISTIK & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015
PRIORITAS ISU STRATEGIS ARAH KEBIJAKAN
1. Pengamalan Agama
dan ABS-SBK Dalam
Kehidupan
Masyarakat.
Masih lemahnya
pemahaman dan
penerapan nilai-nilai
agama ditengah
masyarakat
Diarahkan kepada
implementasi prinsip-
prinsip agama dan ABS-
SBK dalam kehidupan
masyarakat
2.Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Dalam
Pemerintahan
Peningkatan kualitas
SDM aparatur
Peningkatan
pelayanana pada
masyarakat
Aksi Pencegahan
korupsi
(PTSP,Transparansi
anggaran dan RUP)
Diarahkan pada penerapan
prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik
dalam penyelenggaraan
pemerintahan

3.Peningkatan
Pemerataan dan
Kualitas
Pendidikan.
Rendahnya rata-rata lama
sekolah (tahun 2012 =
8,60 tahun)
Diarahkan pada penuntasan wajib
belajar 9 tahun, perintisan wajib
belajar 12 tahun, dan peningkatan
standar pendidikan untuk
menghasilkan lulusan
berkharakter yang memenuhi
tuntutan persyaratan atau dapat
menciptakan lapangan kerja
4.Peningkatan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat.
 Masih tingginya angka
kematian ibu dan bayi
Belum meratanya
pelayanan kesehatan
Penerapan BPJS
Target MDGs
Diarahkan untuk mewujudkan
masyarakat yang sehat dan
berkecukupan gizi

5.Pengembangan
Pertanian
Berbasis
Kawasan dan
Komoditi
Unggulan.
Masih rendahnya produksi dan
produktivitas pertanian dan
perikanan
Pengembangan pertanian yang
belum terintegrasi
Keterbatasan tenaga dan
kualitas SDM penyuluh
Diarahkan untuk mengembangkan
kawasan pertanian dan komoditi
unggulan baik pada tanaman
pangan, perkebunan, peternakan,
maupun perikanan dan kelautan
6.Pengembangan
Industri Olahan,
Perdagangan,
UMKM, dan
Iklim Investasi
Belum optimalnya pengolahan
pasca panen produksi pertanian
dan perikanan
Belum berkembangnya
diversifikasi produk olahan
Peningkatan SDM aparatur dan
prosedur perizinan
Keterbatasan prasarana
mendukung investasi
Ketersediaan data yang akurat
tentang potensi daerah
Diarahkan untuk mengembangkan
industri skala kecil dan menengah
dan jasa berbasis bahan baku dan
potensi daerah

7.Pengembangan
Kawasan Wisata
Alam dan
Budaya
Belum berkembangnya
kawasan wisata alam dan
budaya
Keterbatasan sarana dan
prasarana wisata
Keterbatasan SDM pelaku,
pengelola dan pendukung
wisata
Diarahkan untuk
mengembangkan obyek-obyek
wisata alam dan situs budaya
Minangkabau yang sudah ada
menjadi obyek wisata yang lebih
menarik
8.Penurunan
Tingkat
Pengangguran,
Kemiskinan, dan
Daerah
Tertinggal.
Belum fokusnya program
penanganan kemiskinan,
daerah tertingal
Lambatnya laju penurunan
tingkat kemiskinan,
Gap antara kaya dan
miskin semakin jauh
Diarahkan untuk mengurangi
jumlah penduduk yang
menganggur dan yang miskin
secara intensif, serta
mengentaskan daerah tertinggal

PRIORITAS ISU STRATEGIS FOKUS 2015
9.Pembangunan
Infrastruktur
Penunjang
Ekonomi Rakyat
Rendahnya kualitas
jalan antar kab/kota
Pembangunan
infrastruktur kereta
api
Pembangunan jalan
tol Padang – Batas
Riau
Diarahkan untuk meningkatkan
akses, jumlah dan efisiensi
distribusi produksi masyarakat,
penataan ruang terpadu untuk
usaha, industri, sarana prasarana
pertanian, parawisata dan
perumahan rakyat
10. Penanggulangan
Bencana Alam
dan Pelestarian
Lingkungan
Hidup.
Peningkatan sarana
dan prasarana
penanggulangan
bencana
Meningkatkan
ekonomi masyarakat
korban gempa dan
bencana alam
Diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan daerah dalam
penanggulangan bencana serta
menjaga kelestarian dan daya
dukung sumberdaya alam untuk
pembangunan berkelanjutan.

PROGRAM STRATEGIS DALAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
1. Gerakan Pensejahteraan
Petani (GPP)
Ekonomi Masyarakat
Pesisir (GPEMP)
UMKM (GPUMKM)
4. Gerakan Pemberdayaan
Fakir Miskin (GPFakin)

 Dasar: Perda No. 5 Tahun 2011 tentang RPJMD Sumatera Barat
2010-2015, Keputusan Gubernur Sumatera Barat No: 520-330-2010
Tgl 27 Oktober 2010.
 Tujuan: Meningkatkan jam kerja efektif dari 3,5 jam/ hari menjadi 8
jam/hari dengan minimal 3 jenis usaha.
 Sasaran: Pemberdayaan 37.200 Rumah Tangga petani dengan
melibatkan 1.860 Kelompok Tani dan 930 Nagari/Kelurahan/Desa
(seluruh nagari). Realisasi sampai tahun 2013 adalah 124 Nagari,
248 Kelompok Tani dan 4.960 RTP
SATU SAPI
SATU PETANI

GERAKAN PENSEJAHTERAAN EKONOMI
MASYARAKAT PESISIR (GEPEMP)
Dasar: Perda No 5 Th. 2011 tentang
RPJMD Sumatera Barat 2010-2015,
Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor: 523-70-2012 Tgl 30 Jan 2012
Tujuan: Peningkatan usaha Kelautan
perikanan dan Pengembangan mata
pencaharian alternatif di luar bidang
kelautan dan perikanan
Sasaran GEPEMP: Pemberdayaan
5.680 KK masyarakat pesisir/nelayan
miskin yang tersebar pada 7 Kab/Kota,
42 Kec dan 89 Nagari/Desa/Kelurahan.
Realisasi sampai 2013 sebanyak 2.976
KK di 7 Kab/Kota
DIVERSIFIKASI
USAHA NELAYAN

GERAKAN PENSEJAHTERAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (GPUMKM)
 Dasar: Perda Nomor 5 Tahun 2011
tentang RPJMD Sumatera Barat 2010-
2015, Kpts Gubernur Sumatera Barat
No: 516-399-2012 Tgl 22 Mei 2012.
 Tujuan: Meningkatkan kemampuan
pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha,
akses ke lembaga keuangan,
pemasaran, dan peningkatan peranan
koperasi
 Sasaran: peningkatan kemampuan
kelompok pelaku UMKM
 Realisasi: KUR Rp. 4,1 T untuk 226
Ribu Nasabah (Penduduk Sumbar 4,9
juta dan BUMD Jamkrida).
PEMBINAAN
KOPERASI

GERAKAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
(GPFAKIN)
 Dasar: Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang
RPJMD Sumatera Barat 2010-2015
 Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 Sasaran: GP Fakir Miskin adalah melalui kegiatan:
Program Keluarga Harapan , Program Bantuan
Usaha Ekonomi Produktif (KUBE), Program PNPM
Mandiri (Pedesaan/Perkotaan), Penyaluran Bagi
Keluarga Miskin Melalui Hibah Bansos, Bantuan
Beasiswa Miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat,
Jaminan Kesehatan Daerah, Pengadaan Beras
Raskin dan Bantuan Untuk Panti Asuhan Swasta.
- Program tersebut dalam rangka penurunan angka
kemiskinan di Sumatera Barat yang ditargetkan
berkurang 1 %/tahun, realisasi sebanyak 49.000
jiwa/tahun
PEMBERDAYAA
N FAKIR
MISKIN

BANTUAN BEASISWA KELUARGA MISKIN
Dasar: Perda Nomor 5 Tahun 2011
tentang RPJMD Sumatera Barat
2010-2015
Tujuan: Menurunkan angka putus
sekolah melalui bantuan beasiswa.
Sasaran: 112.716 orang siswa
SLTA, 1.259 orang mahasiswa
pada Perguruan Tinggi Terkemuka
Program lainnya : Pendidikan
Karakter, 1 Jorong 1 PAUD,
Program Belajar 12 Tahun,
Beasiswa Keberlanjutan
Pendidikan.
MENINGKAT KAN
APK, APM, LAM
A SEKOLAH

JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA)
 Dasar: Perda Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Pelaksanaan Jamkes Sumbar
Sakato.
 Tujuan: Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat miskin dan
tidak mampu.
 Mekanisme: Jamkesmas dan sharing
pendanaan provinsi dan Kab/Kota
(40 :60)
 Realisasi yang dijamin kesehatannya
sudah 72,3%.
 Komitmen Pemprov dengan Kab/Kota
pencapaian target MDGs dan
penurunan kemiskinan
 Pemprov ikut SJSN 1 Januari 2014
MENINGKATKAN
AKSES
PELAYANAN
KESEHATAN
DASAR

KORIDOR EKONOMI SUMBAR
Koridor 2
Pantai Barat
Koridor1
Gerbang Timur
Koridor3
Lintas Sumatera
Koridor
Sumatera

KORIDOR EKONOMI SUMBAR
DALAM MP3ESB
PUSAT PRODUKSI INDUSTRI DAN
JASA, PINTU GERBANG
PERDAGANGAN DAN WISATA
PUSAT PRODUKSI PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN INDUSTRI
AGRO
PUSAT PRODUKSI ,PENGOLAHAN
PERIKANAN,
PERKEBUNAN, ENERGI DAN
PERTAMBANGAN DAERAH
KORIDOR I (GERBANG TIMUR)
Padang-Padang Panjang-
Bukittinggi-Tanah Datar-
Payakumbuh-Limapuluh Kota
KORIDOR II (LINTAS SUMATERA)
Padang-Solok-Kota Solok-
Sawahlunto-Sijunjung-
Dharmasraya-Solok Selatan
KORIDOR III (PANTAI BARAT)
Pasaman Barat-Agam-Pasaman-
Padang Pariaman-Pariaman-
Padang-Pesisir Selatan-Mentawai

USULAN PROGRAM STRATEGIS
1. Pembangunan Railway Duku-BIM
2. Jalan Dua Jalur Padang By Pass
3. Lanjutan Jalan Duku-Sicincin-
Malalak
4. Rest Area dan Asesoris Kelok
Sembilan
5. Short Cut Padang Solok
6. Pengembangan dan Pembangunan
Geothermal
7. Pembangunan jalan evakuasi dan
shelter
8. Pembangunan pelabuhan perintis
(Mentawai)
9. Pembangunan Jalan Bebas
Hambatan Padang-Bukittinggi-
Payakumbuh
10.Main Stadion (Persiapan Tuan
Rumah PON 2024)
11.Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya

12. Lanjutan Rehab/Rekons Gedung
Kantor SKPD Provinsi Sumatera
Barat
13. Pembangunan Jalan Menuju
Pelabuhan Teluk Tapang Pasaman
Barat (42 km)
14. Pembangunan Sekolah Ilmu
Pelayaran dan Pelabuhan Teluk
Tiram Padang Pariaman
15. Pembangunan Jembatan Ngarai
Sianok
16. Pengembangan dan Promosi
Destinasi Pariwisata
17. Swasembada Daging dan Susu
Sambungan....

PROVINSI 2010 2011 2012 2013
Kep. Mentawai 76,40 78,00 79,40 81,10
Pesisir Selatan 430,90 435,70 440,30 444,90
Kab.Solok 349,90 353,60 357,20 360,60
Sijunjung 202,50 206,10 209,70 213,30
Tanah Datar 339,80 342,30 344,70 346,80
Pdg Pariaman 392,60 396,50 400,20 403,70
Agam 456,70 461,70 466,60 471,40
Lima Puluh kota 349,80 354,20 358,50 362,70
Pasaman 254,30 257,60 261,00 264,20
Solok Selatan 144,80 147,50 150,20 152,90
Dharmasraya 192,10 196,70 201,80 206,70
Pasaman Barat 366,50 373,90 381,30 388,90
Padang 836,70 849,60 862,10 874,60
Kota Solok 59,70 60,80 61,80 63,00
Sawahlunto 57,10 57,80 58,50 59,10
Pdg Panjang 47,20 48,00 48,70 49,40
Bukitinggi 111,70 113,60 115,60 117,60
Payakumbuh 117,30 119,20 121,10 123,00
Pariaman 79,30 80,30 81,50 82,60
SUMATERA BARAT 4.865,30 4.933,10 5.000,20 5.066,50
Sumber Data : BPS Sumatera Barat (DATA SANGAT SEMENTARA MASIH DIBAHAS DI BPS RI) BIDANG STATISTIK & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PROVINSI
Angka Harapan
Hidup
( Tahun )
Angka Melek
huruf
( Persen )
Rata-rata lama
Sekolah
( Tahun )
Pengeluaran riil per
kapita yg disesuaikan
( Rp. 000 )
I P M
Rangking
(Provinsi)
Rangking
(Nasional)
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Kep. Mentawai 68,45 68,54 68,63 93,58 93,67 93,69 6,51 6,52 6,52 606,53 609,56 611,43 68,75 69,06 69,26 19 19 19 373
Pesisir Selatan 67,31 67,59 67,88 94,92 95,01 96,00 7,84 8,12 8,23 629,30 632,30 634,99 71,15 71,77 72,43 13 13 12 251
Kab.Solok 66,60 66,95 67,30 97,19 97,21 97,24 7,60 8,03 8,04 627,25 631,02 633,78 70,93 71,73 72,15 14 14 14 260
Sijunjung 66,92 67,25 67,58 94,78 94,79 94,80 7,43 7,50 7,51 633,55 636,58 639,31 70,92 71,40 71,80 15 15 15 261
Tanah Datar 70,94 71,30 71,67 97,10 97,25 97,27 8,35 8,40 8,41 628,88 632,89 635,60 74,00 74,58 75,00 8 8 8 116
Pdg Pariaman 68,65 69,01 69,38 94,49 94,51 94,53 7,26 7,31 7,46 630,40 634,09 637,05 71,45 71,98 72,53 11 11 11 231
Agam 69,04 69,23 69,43 97,85 97,86 97,87 8,50 8,59 8,61 629,65 633,28 636,57 73,28 73,74 74,11 9 9 9 146
Lima Puluh kota 68,45 68,81 69,18 98,85 98,99 99,01 7,94 8,00 8,01 608,70 613,39 616,54 71,22 71,78 72,24 12 12 13 244
Pasaman 67,44 67,77 68,11 98,73 98,82 98,84 7,61 7,66 7,87 639,84 642,90 646,09 72,71 73,19 73,78 10 10 10 173
Solok Selatan 64,61 64,74 64,88 97,53 97,60 97,63 7,82 7,84 7,86 613,28 616,62 616,84 68,98 69,34 69,69 18 18 18 359
Dharmasraya 66,00 66,25 66,50 96,38 97,27 97,29 7,77 8,24 8,24 608,89 610,06 612,72 69,13 69,89 70,25 17 17 17 357
Pasaman Barat 65,15 65,41 65,68 98,20 98,29 98,32 8,00 8,03 8,06 621,31 624,64 628,04 70,18 70,62 71,07 16 16 16 308
Padang 70,89 71,14 71,39 99,49 99,50 99,51 10,91 10,92 10,94 647,24 649,62 652,88 77,81 78,15 78,55 2 2 2 17
Kota Solok 69,69 69,86 70,03 98,51 98,52 99,21 10,43 10,48 10,49 635,24 638,63 641,79 75,65 76,04 76,54 5 5 5 67
Sawahlunto 71,65 71,86 72,08 98,55 98,62 98,63 9,14 9,23 9,42 624,52 627,79 630,20 74,96 75,41 75,87 6 6 6 85
Pdg Panjang 71,30 71,66 72,01 99,30 99,31 99,32 10,23 10,73 10,74 646,57 647,98 650,36 77,45 78,12 78,51 3 3 3 25
Bukitinggi 71,53 71,69 71,85 99,92 99,93 99,93 10,50 10,58 10,59 651,09 655,31 658,39 78,26 78,73 79,07 1 1 1 12
Payakumbuh 70,62 70,78 70,94 99,18 99,19 99,20 9,66 9,72 9,91 636,22 640,51 643,67 75,81 76,29 76,76 4 4 4 61
Pariaman 69,02 69,25 69,48 98,92 98,93 98,94 9,90 9,92 9,93 628,66 632,35 634,90 74,46 74,89 75,23 7 7 7 98
SUMATERA
BARAT 69,50 69,76 70,02 97,09 97,16 97,23 8,48 8,57 8,60 635,29 638,73 641,85 73,78 74,28 74,70 9 9 9
Sumber : BPS Provinsi Sumaera Barat, 18 Sept 2013 BIDANG STATISTIK & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KONDISI IPM NASIONAL, PROVINSI DAN KOTA SOLOK
TAHUN 2010-2013

KONDISI RATA-RATA LAMA SEKOLAH NASIONAL, PROVINSI DAN
KOTA SOLOK TAHUN 2010-2013

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KAB/KOTA
SE SUMATERA BARAT TAHUN 2012 (%)
NO KABUPATEN/KOTA 2011 2012
KABUPATEN
1 Kepulauan Mentawai 4,94 5,25
2 Pesisir Selatan 5,48 5,66
3 S o l o k 6,13 6,26
4 Sijunjung 5,74 6,08
5 Tanah Datar 5,87 5,71
6 Padang Pariaman 5,50 6,03
7 A g a m 5,93 6,82
8 50 Kota 6,31 6,37
9 Pasaman 6,15 6,16
10 Solok Selatan 6,35 6,44
11 Dharmasraya 6,54 6,62
12 Pasaman Barat 6,42 6,47
KOTA
13 Padang 6,41 6,61
14 S o l o k 6,07 6,33
15 Sawahlunto 5,86 5,98
16 Padang Panjang 6,14 6,24
17 Bukittinggi 6,19 6,39
18 Payakumbuh 6,79 6,82
19 Pariaman 5,98 6,02
LPE PROVINSI
SUMBAR
2011 : 6,25 %
2012 : 6,35 %

KONDISI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL, PROVINSI
DAN KOTA SOLOK TAHUN 2010-2013

KONDISI PDB/PDRB PERKAPITA NASIONAL, PROVINSI DAN

KABUPATEN/KOTA ANGKA TAN KERJA
(000)
BE KERJA
(000)
PENGANGGURAN
(000)
TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA (%)
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
KABUPATEN
Kep.Mentawai 37,9 38,1 36,0 37,9 1,9 0,2 5,04 0,40
Pesisir Selatan 176,9 168,9 160,5 150,2 16,4 18,7 9,31 11,06
Solok 148,6 144,4 141,5 136,1 7,1 8,3 4,76 5,72
Sijunjung 90,3 88,5 86,3 85,1 4,0 3,3 4,33 3,77
Tanah Datar 167,2 172,7 161,4 164,4 5,8 8,4 3,46 4,84
Padang Pariaman 169,1 163,0 156,8 150,9 12,3 12,1 7,31 7,41
Agam 223,4 199,3 215,1 188,4 8,3 10,9 3,71 5,46
Limapuluh Kota 178,8 175,5 173,3 168,7 5,5 6,8 3,09 3,90
Pasaman 126,4 124,0 122,1 122,1 4,3 1,9 3,41 1,54
Solok Selatan 61,8 61,4 57,3 59,2 4,5 2,2 7,33 3,60
Dharmasraya 96,4 97,2 90,4 92,2 6,0 5,0 6.21 5,13
Pasaman Barat 152,1 143,7 141,0 134,4 11,1 9,3 7,29 6,49
KOTA
Padang 334,7 361,1 296,3 301,6 38,4 50,5 11,48 13,99
Solok 25,7 26,5 24,4 24,9 1,4 1,5 5,31 5,60
Sawahlunto 29,3 27,6 27,5 25,9 1,8 1,7 6,07 6,16
Padang Panjang 21,1 22,0 19,6 20,5 1,5 1,6 7,33 7,07
Bukittinggi 52,9 51,9 49,3 49,5 3,6 2,4 6,93 4,68
Payakumbuh 55,2 56,0 51,1 52,0 4,1 4,0 7,42 7,13
Pariaman 32,0 34,5 27,9 32,5 4,1 2,1 12,69 5,99
TOTAL SUMBAR 2.179,8 2.156,3 2.037,6 2.005,6 142,2 150,7 6,52 6,99
KETENAGAKERJAAN MENURUT KAB/KOTA SE SUMATERA BARAT
(AGUSTUS 2012-AGUSTUS 2013)
Sumber Data : BPS Sumatera Barat

KONDISI TINGKAT PENGANGGURAN NASIONAL, PROVINSI DAN

PROVINSI
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000) % PENDUDUK MISKIN
2010 2011 2012** 2010 2011 2012**
Kep. Mentawai 15.1 14.56 13.1 19.74 18.85 16.71
Pesisir Selatan 44.0 42.42 38.2 10.22 9.75 8.69
Kab.Solok 41.0 39.52 35.6 11.74 11.19 10.04
Sijunjung 21.1 20.34 18.3 10.45 9.94 8.80
Tanah Datar 23.4 22.56 20.4 6.90 6.57 5.96
Pdg Pariaman 46.3 44.63 40.2 11.86 11.26 10.13
Agam 44.9 43.28 39.0 9.84 9.39 8.44
Lima Puluh kota 36.5 35.19 31.7 10.47 9.96 8.90
Pasaman 27.8 26.80 24.1 10.96 10.42 9.31
Solok Selatan 16.1 15.52 14.0 11.11 10.61 9.38
Dharmasraya 20.3 19.57 17.7 10.56 10.09 8.83
Pasaman Barat 35.1 33.84 30.4 9.59 9.14 8.05
Padang 52.8 50.90 45.8 6.31 6.02 5.30
Kota Solok 4.2 4.05 3.6 6.99 6.72 5.88
Sawahlunto 1.4 1.35 1.3 2.47 2.34 2.17
Pdg Panjang 3.6 3.47 3.2 7.60 7.25 6.50
Bukitinggi 7.6 7.33 6.6 6.82 6.49 5.74
Payakumbuh 12.4 11.95 10.8 10.58 10.09 9.00
Pariaman 4.7 4.53 4.1 5.90 5.66 5.02
SUMATERA BARAT 458.20 441.80 397.90 9.44 8.99 8.00
Sumber Data : BPS Sumatera Barat

KONDISI PERSENTASE KEMISKINAN NASIONAL, PROVINSI DAN

Sumber : TNP2K BIDANG STATISTIK & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

1. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga (MP-ASI
Prov:10%, Kab/Kota:90% sesuai jumlah sasaran Balita)
2. Penanggulangan Penyakit Menular (TB, HIV/AIDS, malaria)
3. Penyehatan Lingkungan (kualitas air minum, jamban, sanitasi)
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan (buffer stock)
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (Nagari
Siaga, SIK terintegrasi, alkes, dll)
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Sakato (Provinsi
40% dan kab/Kota 60%)  BPJS
7. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin
8. Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang terkait perkara
pengadilan
BIDANG SOSIAL BUDAYA

9. Sesuai Instruksi Gubernur :
- Program Memakmurkan mesjid melalui Pesantren Ramadhan, Wirid
Remaja, Didik Subuh, Majelis Ta’lim
- Gerakan Gemar Berzakat
10. Pendidikan Berkarakter SD sampai SLTA
11. Perpustakaan Mesjid dan Nagari
12. Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA
13. Anggaran bagi penyandang cacat berat oleh Kab/Kota
14. Kesiapan Kab/Kota dalam penilaian Camat, Lurah/Walinagari dan
Seknag berprestasi
15. Penyelamatan media naskah kuno di Kab/Kota
16. Dukungan terhadap penyelenggaraan PON Tahun 2024 di Sumatera
Barat (spt : sarana prasarana venue, pembinaan atlet, dll)
17. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
18. Penuntasan Daerah tertinggal
19. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

1. Optimalisasi program GPP,GPEMP,GPUMKM
2. Optimalisasi pengembangan skala ekonomi tanaman kakao
3. Peremajaan tanaman kelapa rakyat, pemanfaatan produk serta
pengolahan kelapa dalam
4. Pengembangan alsintan dan bengkel keliling
5. Pemasyarakatan padi tanam sabatang
6. Pengembangan bibit buah-buahan di Nagari
7. Diversifikasi Pola Pangan Harapan
8. Pengawasan distribusi pangan segar yang beredar di
masyarakat
9. Peningkatan peranan Bakorluh
BIDANG EKONOMI

10.Fasilitasi alat tangkap tramel net, pembuatan rumpon laut
dangkal
11.Sosialisasi peraturan perizinan kapal
12.Pemberdayaan kelompok wanita pesisir
13.Pengawasan Sumberdaya pesisir dan perikanan
14.Management regional, industri unggulan minapolitan, PUD
OVOP,PELD,Kawasan Sentra Produksi
15.Fasilitasi sarana pendukung usaha pedagang kecil dan
pengolahan makanan berbasis bahan baku ikan
16.Fasilitasi dan pembimbingan koperasi yang tidak aktif serta
peningkatan peran koperasi jasa keuangan syariah
17.Pengembangan Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif

1. Pembangunan Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi
2. Rehab dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan provinsi
3. Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan Pada Jalan
Kewenangan Provinsi
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
5. Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi kewenangan provinsi
6. Normalisasi Sungai dan Perkuatan Tebing
7. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
BIDANG INFRASTRUKTUR

PENUTUP
• Perlu ditingkatkan keterpaduan dan sinkronisasi program
antara pusat, provinsi dan kab/kota untuk mencapai
sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan
• Usulan program strategis sebaiknya didukung oleh
jaminan ketersediaan lahan, penyusunan studi kelayakan
dan DED
• Usulan program/kegiatan hasil musrenbang RKPD
Kabupaten yang disampaikan ke Musrenbang provinsi
dan nasional agar sudah disesuaikan dengan
kewenangan dan sumber dana terpilah berdasarkan
prioritas

Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014

Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014

Similar to Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014