Dokumen tersebut membahas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yaitu kerangka kebijakan untuk menangani kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari program inti berbasis wilayah dan program penguat sektoral untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berkontribusi pada pembangunan dan

2. 2

3. DAFTAR ISI
Pendahuluan ...................................................................................................................... 2
PNPM Mandiri ..................................................................................................................... 6
Tanya Jawab Seputar PNPM Mandiri ..................................................................... 10
Lampiran:
Matriks Program PNPM Mandiri .............................................................................. 20
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Data Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka
dalam Rentang 1996-2007 ................................................................ 2
Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 1996 - 2007 ................................................................................. 3
1

4. PENDAHULUAN
K
emiskinan dan pengangguran merupakan persoalan besar yang
dihadapi oleh setiap bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 adalah 35 juta
atau 15,4% dari total populasi. Sedangkan jumlah pengangguran dari tahun
ke tahun juga terus bertambah, disebabkan tidak seimbangnya jumlah
antara penyediaan lapangan kerja baru dengan pertumbuhan jumlah
penduduk. Pasca krisis ekonomi tahun 1997, jumlah pengangguran terus
meningkat tiap tahunnya. Dalam kurun waktu 1997-2008, jumlah tersebut
hanya dua kali mengalami penurunan, yakni pada tahun 2007 dan 2008.
Tabel 1. Data Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka
dalam Rentang 1996-2008
Tahun Pengangguran Terbuka Kemiskinan
Jumlah (juta orang) % Jumlah (juta orang) %
1996 4.4 4.9 34.5 17.7
1997 4.2 4.7 - -
1998 5 5.5 49.5 24.2
1999 6 6.4 47.9 23.4
2000 5.8 6.1 38.7 19.1
2001 8 8.1 37.9 18.4
2002 9.1 9.1 38.4 18.2
2003 9.9 9.7 37.3 17.4
2004 10.3 9.9 36.1 16.7
2005 11,9 11,2 35.1 16.0
2006 10,9 10,3 39.3 17.7
2007 (Tw I-III) 10,5 9,8 37,2 16,6
2008 9,4 8,5 35,0 15,4
Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia hidup di perdesaan.
Komposisi ini relatif tidak berubah dalam sepuluh tahun terakhir. Secara
lengkap, komposisi penduduk miskin di Indonesia berdasarkan lokasi tempat
tinggal dalam rentang tahun 1996-2008 diperlihatkan pada tabel 2.
2

5. Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Tahun 1996 - 2008
Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang) Persentase Penduduk Miskin (%)
Kota Desa Total Kota Desa Nasional
1996 9,60 24,90 34,50 13,70 19,90 17,70
1998 17,60 31,90 49,50 21,90 25,70 24,20
1999 15,60 32,30 47,90 19,40 26,00 23,40
2000 12,30 26,40 38,70 14,60 22,30 19,10
2001 8,60 29,30 37,90 9,80 24,80 18,40
2002 13,30 25,10 38,40 14,50 21,10 18,20
2003 12,20 25,10 37,30 13,60 20,20 17,40
2004 11,50 24,60 36,10 12,60 19,50 16,60
2005 12,40 22,70 35,10 11,37 19,51 15,97
2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75
2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58
2008* 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42
* BPS Maret 2008
Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari rendahnya pendapatan
masyarakat, namun juga ditandai oleh berbagai masalah multidimensi.
Belum meratanya pembangunan khususnya di perdesaan dan luar Jawa
menyebabkan kurangnya akses masyarakat miskin di perdesaan terhadap
sumber daya produktif dan lapangan pekerjaan di perdesaan sehingga
menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka di perdesaan atau
menjadi bagian dari kemiskinan di perkotaan. Kemiskinan juga terkait
dengan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
dan keberdayaan mereka untuk menjangkau layanan tersebut sehingga
rentan untuk jatuh miskin pada saat terjadi guncangan ekonomi atau
bencana lainnya.
Dengan dimensinya yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani
secara komprehensif dan sistemik. Faktor-faktor penyebab yang
dipengaruhi begitu banyak variabel, baik yang bersifat internal maupun
global, dan bersifat dinamis dari waktu ke waktu membutuhkan upaya
penanggulangan kemiskinan yang harus terus diperbaharui. Pemecahan
3

6. masalah kemiskinan juga tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah
sendiri melalui kebijakan yang terpusat dan berjangka pendek, melainkan
memerlukan pendekatan yang terpadu, terencana, berkesinambungan,
dan menuntut keterlibatan berbagai pihak.
Untuk perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah menetapkan tiga jalur
strategi pembangunan, yakni:
• Pro-Pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat
pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan
bisnis, termasuk perbaikan iklim investasi;
• Pro-Lapangan Kerja, untuk menciptakan lapangan kerja termasuk
di dalamnya menciptakan pasar tenaga kerja dan fleksibel dan
menciptakan hubungan industri yang kondusif; dan
• Pro-Masyarakat Miskin, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan,
memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor
pertanian, kehutanan, kelautan, ekonomi pedesaan.
Untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengelompok-
kan (cluster) program-program penanggulangan kemiskinan tersebut
berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai
berikut:
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
BANTUAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
JAMINAN SOSIAL PRODUKTIF
4

7. Cluster pertama adalah kelompok program-program bantuan dan jaminan
sosial yang ditujukan terutama bagi masyarakat termiskin di antara yang
miskin. Termasuk di dalamnya adalah berbagai program pelayanan dasar
seperti penyaluran beras bersubsidi (raskin) dan jaminan kesehatan
(Jamkesmas); pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat
terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; bantuan
sosial untuk masyarakat rentan serta korban bencana alam dan sosial;
bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin yang memenuhi
persyaratan (Program Keluarga Harapan/PKH); serta peningkatan
kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).
Cluster kedua adalah kelompok program-program yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka yang tidak termasuk atau sudah lepas
dari cluster 1 didorong dan difasilitasi untuk dapat mengoptimalkan potensi
yang mereka dan lingkungan mereka miliki.
Sedangkan cluster ketiga ditujukan bagi mereka yang sudah/tidak masuk
ke dalam kategori penerima cluster 1 dan 2 karena dinilai memiliki mata
pencaharian atau usaha yang cukup untuk dapat membiayai kebutuhan
dasar mereka, namun tetap perlu ditingkatkan. Termasuk dalam cluster ini
adalah program-program bantuan bagi UMKM, baik berupa bantuan
modal atau pun peningkatan kapasitas, dan Kredit Usaha Rakyat.
Secara kelembagaan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
memberikan arah dan melakukan koordinasi keseluruhan upaya
penanggulangan kemiskinan. Di daerah, koordinasi penanggulangan
kemiskinan dilakukan oleh TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.
Buku pegangan ini untuk selanjutnya difokuskan pada penjelasan
mengenai PNPM Mandiri.
5

8. PNPM MANDIRI
P
NPM Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka
kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan
sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pen-
dampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan
inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang
berkelanjutan. Program-program yang tercakup dalam PNPM Mandiri
adalah program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan
lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri:
a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan
penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program
dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Ini didasarkan pada peta
kemiskinan dan kondisi pengangguran di Indonesia yang ditunjukkan pada
bagian sebelumnya.
PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas:
a. PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masya-
rakat berbasis kewilayahan, seperti PNPM Perdesaan (PPK), PNPM
Perkotaan (P2KP), PNPM Daerah tertinggal dan Khusus (P2DTK),
PNPM Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan PNPM Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW).
b. PNPM-Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan
masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk
mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya
terkait pencapaian target tertentu. Termasuk dalam PNPM
Penguatan adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan (PUAP), Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan
Investasi Pertanian (BLM-KIP) dan sebagainya.
Harmonisasi melalui PNPM akan dilaksanakan hingga tahun 2015, sejalan
dengan target MDGs. Rentang waktu yang cukup panjang ini diharapkan
6

9. akan menghasilkan modal kemandirian di daerah agar keberlanjutan dalam
bentuk program lain setelah program ini selesai dan dapat diwujudkan.
Harmonisasi program-program PNPM Mandiri pada tahun 2007 sampai
dengan tahun 2008 merupakan tahap transisi yang meliputi langkah-
langkah sebagai berikut:
2007-2008 Transisi 2009 - 2015
1. Harmonisasi program-program PNPM melalui: • Di masing-masing desa/kelurahan
> Fokus pada lokasi PNPM Inti untuk kecamatan terbentuk lembaga keswadayaan
dan desa miskin sebagai acuan lokasi PNPM- masyarakat yang dibentuk dan
Penguatan. ditetapkan oleh masyarakat
sendiri.
> Integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur
melalui pengembangan Pedoman Umum dan • Sinkronisasi proses perencanaan
pedoman pelaksanaan (pengaduan masyarakat, partisipatif masyarakat ke dalam
monitoring & evaluasi, pengelolaan data dan perencanaan pembanguan
informasi, serta strategi komunikasi) daerah.
> Sinkronisasi pedoman terknis operasional tiap • Memperkuat integrasi dan
program dengan pedoman PNPM Mandiri sinergi PNPM-Inti dan PNPM-
Penguatan, termasuk
2. Koordinasi pelaksanaan melalui Tim Pengendali
pendanaannya.
PNPM Nasional, serta Tim Koordinasi PNPM
Provinsi dan Kabupaten/Kota • Melakukan integrasi MIS untuk
kegiatan monitoring dan
3. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan PNPM-
evaluasi yang lebih baik
Penguatan yang berasal dari Departemen Teknis
ke dalam PNPM-Inti. • Meningkatkan kualitas dan
kapasitas Pemerintah Derah
4. Memperbaiki kualitas dan mobilisasi fasilitator
Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui
komponen kegiatan sebagai berikut:
1. Pengembangan Masyarakat, mencakup serangkaian kegiatan
membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang
terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat,
perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber-
daya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.
7

10. Untuk mendukung kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung
pembelajaran masyarakat, pengembangan dan operasional relawan
sebagai penggerak masyarakat; pendampingan, pengembangan
kapasitas, mediasi dan advokasi.
2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), merupakan dana stimulan
keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk
membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat
miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, merupakan
serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah
daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu
menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi
masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan
hidupnya secara layak. Kegiatan komponen ini antara lain seminar,
pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara
selektif, dan sebagainya.
4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program, meliputi kegiatan-
kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok
peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan
konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengem-
bangan program.
PNPM Mandiri mengembangkan kerangka pemantauan dan evaluasi,
pengelolaan informasi dan pengaduan masyasarakat, serta strategi
komunikasi dan sosialisasi sebagai instrument harmonisasi para pengelola
program di berbagai program dan wilayah.
Melalui PNPM Mandiri dan berbagai upaya harmonisasi dan sinergi antar
program, diharapkan kapasitas masyarakat dapat meningkat, baik secara
individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan
8

11. terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan-
nya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar
dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan
kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
9

12. TANYA JAWAB SEPUTAR PNPM MANDIRI
1 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN APA SAJA YANG
DIJALANKAN OLEH PEMERINTAH?
Program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh
pemerintah dapat dikategorikan dalam tiga kelompok (cluster), yakni:
a. Pertama, adalah program-program perlindungan sosial yang secara
langsung ditujukan bagi masyarakat yang paling miskin di antara
yang miskin. Kelompok masyarakat ini tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar mereka, sehingga tanpa diberikan bantuan sosial
kondisi mereka akan semakin sulit. Termasuk dalam program ini
adalah subsidi minyak tanah, Program Beras untuk Masyarakat
Miskin (RASKIN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan Bantuan Langsung Tunai
(BLT).
b. Kedua, adalah program penanggulangan kemiskinan yang berbasis
pada pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan, diharap-
kan masyarakat dapat berperan sebagai subyek pembangunan dan
secara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan-
nya. Program-program dalam kelompok ini diharmonisasi dan
dikoordinasikan dalam payung Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat – Mandiri (PNPM Mandiri)
c. Ketiga, adalah berbagai program kredit mikro dan penguatan/
pembinaan usaha kecil dan mikro yang secara berkesinambungan
melanjutkan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan
kemandiriannya. Termasuk di dalam kelompok ini adalah Kredit
Usaha Rakyat (KUR) dan program dana bergulir untuk kegiatan
produktif skala mikro.
10

13. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PNPM INTI DAN PNPM
PENGUATAN? 2
PNPM Inti merupakan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis
kewilayahan, mencakup Program Pengembangan Kecamatan (PPK),
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program
Pengembangan Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) dan
Program Pengembangan Infrastuktur Perdesaan (PPIP).
Sedankan PNPM Penguatan adalah program-program pemberdayaan
masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan serta khusus untuk men-
dukung penaggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait
pencapaian target sektor tertentu. Termasuk dalam PNPM Penguatan
adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP),
Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-
KIP), Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Berbasis Masyarakat dan lain sebagainya (Pamsimas) dan
lain sebagainya.
APA YANG DIMAKSUD DENGAN HARMONISASI DALAM
PNPM MANDIRI? 3
Harmonisasi program adalah sinkronisasi dan keterpaduan tujuan, prinsip,
dan kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, harmoni-
sasi menjadi kunci keberhasilan sebab sebelumnya PNPM Mandiri terdiri
dari beberapa program pemberdayaan yang terpisah, yang dilakukan oleh
beberapa departemen teknis. Dengan latar belakang, sasaran, metode,
dan tujuan yang berbeda tersebut, maka sukses tidaknya PNPM Mandiri
akan sangat ditentukan oleh harmonisasi program yang dilakukan.
11

14. 4 BAGAIMANA TAHAP-TAHAP HARMONISASI DILAKUKAN?
Harmonisasi awal adalah tahap transisi (tahun 2007- 2008), meliputi:
a. Harmonisasi dan integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur ke
dalam pedoman, peraturan pelaksanaan, dan petunjuk teknis.
b. Harmonisasi lokasi oleh Tim Pengendali melalui:
• penetapan kecamatan dengan prioritas penanganan desa/ke-
lurahan tertinggal serta desa/kelurahan dengan jumlah penduduk
miskin besar dan dengan tingkat pelayanan dasar rendah;
• pengarahan program-program pemberdayaan masyarakat
lainnya ke lokasi-lokasi tersebut.
c. Pengelolaan program-program PNPM Mandiri oleh lembaga
keswadayaan masyarakat di masing-masing desa/kelurahan yang
dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat di setiap desa/kelurahan.
Harmonisasi mulai tahun 2009 dan selanjutnya merupakan tahap
pelembagaan, meliputi langkah-langkah berikut:
a. Masing-masing kecamatan PNPM Mandiri mendapatkan alokasi BLM
dan bantuan teknis, yang pemanfaatannya diprioritaskan kepada
masyarakat miskin dan daerah tertinggal.
b. Komponen BLM dan bantuan teknis PNPM Mandiri dianggarkan
melalui:
• Pendanaan yang bersumber dari APBN dibebankan pada bagian
anggaran dan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga ke dalam jenis belanja barang untuk
bantuan teknis. Sedangkan untuk BLM dialokasikan ke dalam
jenis belanja bantuan sosial.
• Pendanaan daerah yang berasal dari APBD untuk mendukung
program dan kegiatan bersama PNPM Mandiri dialokasikan dan
disusun oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12

15. Penentuan lebih lanjut pemanfaatan dana BLM tersebut diatur
dalam petunjuk teknis masing-masing program.
c. Harmonisasi Perencanaan Partisipatif PNPM Mandiri ke dalam sistem
perencanaan reguler (yang dimulai dari Musrenbang desa/
kelurahan dan penyusunan RKP desa/ kelurahan), dengan arahan
sebagai berikut:
• Kegiatan masyarakat yang tidak dapat didanai oleh PNPM Mandiri
dimasukkan dalam Daftar Kegiatan Prioritas hasil Musrenbang
desa/ kelurahan untuk diusulkan dalam Musrenbang di
kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang di kabupaten/ kota.
• Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan yang
dimaksud di atas diprioritaskan dalam rencana kerja SKPD dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar untuk pe-
nyusunan RAPBD.
• Pada setiap proses Musrenbang kecamatan dan kabupaten/kota
harus ada keterwakilan masyarakat untuk mengawal dan
menegaskan usulannya secara langsung.
• Hasil Musrenbang kabupaten/kota di informasikan kembali
kepada masyarakat oleh perwakilan masyarakat tersebut di atas
melalui pertemuan di kecamatan dan di desa/kelurahan dan
melalui media atau saluran informasi lainnya.
SIAPA YANG TERLIBAT DALAM MENGKOORDINASIKAN PNPM DI
TINGKAT PUSAT, PROPINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN? 5
Di tingkat pemerintah pusat, pengendalian PNPM Mandiri dilakukan oleh
Tim Pengendali PNPM Mandiri yang diketuai oleh Menko Bidang
Kesejahteraan Rakyat. Tim ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana
dari berbagai kementerian/lembaga terkait, dengan masing-masing
tanggungjawabnya sebagai berikut:
• Koordinasi pengendalian PNPM Mandiri: Kantor Kementerian
Koordinasi Kesra.
13

16. • Perencanaan dan Pengembangan kebijakan serta monitoring dan
evaluasi: Bappenas
• Pembiayaan: Departemen Keuangan
• Sosialisasi dan komunikasi: Depkominfo
• Pelaksanaan dan pembinaan teknis: masing-masing departemen
Teknis terkait.
Sedangkan di tingkat daerah, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Propinsi terdiri
dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD
Propinsi. Sedangkan Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota terdiri
dari pejabat instansi terkait dan berada di bawah koordinasi TKPKD
kabupaten/kota. Di setiap propinsi dan kabupaten, hanya akan ada satu
Tim Koordinasi PNPM Mandiri. Untuk itu Gubernur dan Bupati/Walikota,
selaku penanggungjawab TKPKD propinsi dan kabupaten membentuk dan
menetapkan Tim Koordinasi PNPM Mandiri di wilayahnya masing-masing
dengan diketuai oleh Bappeda. Tim tersebut bertugas mengkoordinir,
memantau, memfasilitasi bantuan teknis dari dinas sektoral, memediasi
penyelesaian masalah dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh program-
program di bawah PNPM Mandiri.
6 DARI MANA SUMBER DANA PNPM MANDIRI BERASAL DAN
BAGAIMANA PENGELOLAANNYA?
Sebagian besar dana bersumber dari APBN kementerian/lembaga.
Kementerian/lembaga mengalokasikan anggaran untuk komponen
bantuan teknis dan BLM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan
bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran operasional satker
pelaksana PNPM Mandiri baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/
kota. Penetapan pejabat satker dikoordinasikan dengan gubernur atau
Bupati/Walikota dengan memperhatikan peraturan perundangan yang
berlaku.
14

17. Selain itu, diperlukan juga dana daerah untuk mendukung kegiatan
bersama PNPM Mandiri, mencakup pelaksanaan koordinasi, komponen
BLM dana pendamping, dan bantuan teknis untuk mendampingi
pelaksanaan BLM. Dana daerah tersebut dituangkan dalam dokumen
APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan dianggarkan sepanjang
dibutuhkan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri. Dalam pelaksanaannya,
Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan satker yang mendukung
pelaksanaan pengendalian dan koordinasi lingkupnya masing-masing
serta tugas rutin Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan kabupaten/
kota yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
Secara umum, besaran dana APBD untuk mendukung pelaksanaan PNPM
Mandiri adalah 20 – 50% dari total biaya yang dibutuhkan, bergantung
dari kapasitas fiskal masing-masing daerah.
PNPM Mandiri juga memperoleh dukungan dari berbagai donor, baik
berupa hibah maupun pinjaman. Untuk mengkoordinasikan dukungan
hibah dari berbagai donor, dibentuk Badan Fasilitas Pendukung PNPM
Mandiri (PNPM Support Facility/PSF), yang diketuai oleh Deputi Bidang
Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas.
KEGIATAN APA SAJA YANG DAPAT DIDANAI MELALUI
PNPM MANDIRI? 7
Pada prinsipnya adalah kegiatan yang bermanfaat bagi warga dan
diusulkan melalui perencanaan partisipatif PNPM Mandiri dan dituangkan
dalam rencana kerja masyarakat, mencakup antara lain:
• Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan
permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
• Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit
mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat
miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum
perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini;
15

18. • Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia,
terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs;
• Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui
penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen
organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan
yang baik.
Dana ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang merusak
lingkungan, melanggar hukum, dimanfaatkan untuk kepentingan politik,
segelintir pihak, atau penerima manfaatnya sebagian besar bukan
kelompok miskin.
8 BAGAIMANA BLM DIKELOLA OLEH MASYARAKAT?
Prinsip dasar pengelolaan dana BLM PNPM Mandiri adalah swakelola
masyarakat. Dana BLM yang telah masuk ke rekening kolektif masyarakat
menjadi kekayaan dan milik sepenuhnya masyarakat penerima dan
digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara bertanggung
jawab, sesuai prinsip dan prosedur masing-masing program, dan Negara
melepaskan segala hak dan kewajiban terhadap dana tersebut.
9 BAGAIMANA PELAKSANAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI OLEH
MASYARAKAT?
Kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri pada prinsipnya dilaksanakan secara
swadaya oleh masyarakat. Di desa/kelurahan, kegiatan tersebut dikelola
oleh lembaga keswadayaan masyarakat dibantu oleh tim-tim khusus yang
dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah masyarakat desa/
kelurahan.
Pada pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri, apabila dibutuhkan barang/
jasa yang tidak dapat disediakan secara swadaya maka dilakukan
16

19. pengadaan barang/jasa oleh masyarakat melalui lembaga keswadayaan
masyarakat. Atas permintaan lembaga keswadayaan masyarakat, dinas
teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan
tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya lebih lanjut
diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan petunjuk teknis masing-
masing program.
APA YANG DIMAKSUD DENGAN LEMBAGA KESWADAYAAN
MASYARAKAT? 10
Lembaga keswadayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh
masyarakat di setiap desa/kelurahan, yang berfungsi secara kolektif dan
bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di desa/
kelurahan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui
musyawarah desa/kelurahan.
Lembaga keswadayaan masyarakat tersebut bertanggungjawab atas,
pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan PNPM
Mandiri di desa/kelurahan. Mekanisme dan prosedur pembentukan
Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan pelaksanaan musyawarah antar
desa/kelurahan tersebut diatur dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri dan
petunjuk teknis masing-masing program, dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka kerjasama antar desa/kelurahan, forum musyawarah antar
desa/kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di
kecamatan pedesaan. Sedangkan untuk kecamatan di wilayah perkotaan,
musyawarah antar kelurahan/desa dilakukan melalui Musrenbang
kecamatan.
17

20. 11 BAGAIMANA PELAKSANAAN PNPM MANDIRI DI LOKASI-LOKASI
PERGANTIAN PROGRAM?
Dalam rangka harmonisasi, dapat terjadi pergantian pengelola program
di suatu lokasi kecamatan. Di lokasi-lokasi tersebut, perlu dilakukan
langkah-langkah berikut:
• Serah terima konsultan/fasilitator antar program dengan difasilitasi
Tim Koordinasi PNPM Mandiri, melalui penandatanganan berita
acara serah terima.
• Lokasi Program. Seluruh desa/kelurahan di kecamatan lokasi-lokasi
pergantian program berhak berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan maupun Perkotaan.
• Hasil proses perencanaan dari program sebelumnya supaya
diperhatikan/ dipertimbangkan dan dimanfaatkan dalam proses
perencanaan program pengganti.
• Pelaku-pelaku Program yang terlibat termasuk pengurus lembaga/
unit di desa/kelurahan yang mengelola program sebelumnya,
fasilitator desa, kader, relawan, anggota lembaga keswadayaan
masyarakat, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), termasuk unit-unit
pengelola kegiatan (UPK) lainnya yang pernah dibentuk harus
diumumkan keberadaannya dan dipertimbangkan dalam proses
pemilihan pelaku dan/atau pengelola lembaga keswadayaan
masyarakat PNPM Mandiri perkotaan/perdesaan.
• Setiap fasilitator pengganti wajib memfasilitasi dan memberikan
bimbingan, serta pemeriksaan administrasi dan keuangan, sesuai
dengan pedoman/petunjuk yang berlaku sehingga harapan/
kebutuhan masyarakat terpenuhi.
• Kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat yang pernah
mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri atau program pemerintah
lainnya harus didata dan diarsipkan dengan baik, mencakup
keanggotaan dan kinerja pinjamannya. Kelompok-kelompok yang
18

21. tidak mengembalikan pinjaman atau masih dalam masa pengem-
balian pinjaman tidak boleh mendapatkan pinjaman dari program
PNPM Mandiri pengganti sampai semua pinjamannya lunas.
• PNPM Mandiri memberi kesempatan bagi masyarakat menerapkan
sanksi dalam pelaksanaan program sepanjang sanksi tersebut
mendukung penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri.
APA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LSM DALAM
MENDUKUNG KEGIATAN PNPM MANDIRI? 12
Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di suatu wilayah sebenarnya
pelaku potensial yang dapat turut mensukseskan program ini. Diantara-
nya melakukan pengawasan program, advokasi program dan pember-
dayaan masyarakat yang lebih efektif, quality assurance (jaminan kualitas)
dari kegiatan fisik prasarana yang akan dan telah dilakukan, dan lain
sebagainya. Sumber pendanaan untuk lembaga-lembaga non pemerintah
itu diharapkan dari swadaya mereka sendiri atau dapat pula mengakses
pendanaan dari berbagai donor.
19

22. LAMPIRAN MATRIKS PROGRAM PNPM MANDIRI
No ItemsPrograms PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perkotaan
1 Coverage Area
- Jumlah Provinsi 32 33
- Jumlah Kab/Kota 366* 245
- Jumlah Kecamatan (2008) 2835* 955
2 Besaran Bantuan Langsung
Masyarakat
- Kabupaten/Kota
- Kecamatan 1.5 - 3 M selama 3 tahun
- Kelurahan/Desa 150-500 juta (selama program berlangsung)
3 Pagu Indikatif (miliar)
- 2008 4.300,20 1.414,75
- 2009 6.992,10 1.737,04
4 Sumber Pendanaan:
5 Kriteria Lokasi Program Kecamatan yang tidak bermasalah dalam PPK Kecamatan Perkotaan
Kecamatan yang diusulkan Pemda dalam Kelurahan dengan dominan jumlah Masyarakat Pra
skema kontribusi pendanaan Sejahtera Tinggi
Kelurahan dengan KK miskin > 10%
6 Koordinasi Program
- Tingkat Pusat Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Pengendali PNPM Mandiri
- Tingkat Provinsi Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi PNPM Provinsi
- Tingkat Kab/Kota Tim Koordinasi PNPM Kab/Kota Tim Koordinasi PNPM Kab/Kota
7 Executing Agency
- Tingkat Pusat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ditjen Cipta Karya Dep. PU
Depdagri
- Tingkat Provinsi BPMD Provinsi/Sejenisnya Dinas Cipta Karya Provinsi/Sejenisnya
- Tingkat Kab/Kota BPMD Kab. Dinas Cipta Karya Kab/Kota/Sejenisnya
- Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat Kecamatan
- Tingkat Kelurahan/Desa - Pemerintah Tingkat Kelurahan
20

23. PNPM Mandiri DTK PNPM Mandiri IP PNPM Mandiri PISEW
8 26 9
32 177 32
186 497 237
1 - 5 milyar 2 milyar
500 juta - 1 milyar 1.5 milyar
250 juta
363,00 550 52.50
195,93 950 485.30
(1) APBN
(2) APBD
(3) Swadaya Masyarakat
(4) Partisipasi Dunia Usaha
Daerah Tertinggal secara ekonomi, sumber daya Desa Tertinggal Kabupaten eks. Proyek Pengembangan Prasarana
manusia, prasarana/ infrastruktur, kemampuan Perdesaan (P2D).
keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan Kabupaten di luar Pulau Jawa, Bali, Maluku, Irian
karakteristik daerah yang kurang mendukung. dan NAD,
Daerah Khusus, mengalami bencana alam, Kabupaten di luar wilayah pengembangan PPK
bencana sosial serta daerah yang ada di perbatasan dan P2DTK) serta program sejenis lainnya,
dengan Negara lain. Kabupaten dengan alokasi anggaran
pembangunan (APBD) per kapita yang kecil,
Kabupaten dengan jumlah dan prosentase
penduduk miskin yang besar,
Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Pengendali PNPM Mandiri
Tim Koordinasi P2DTK Pusat (Bappenas, KPDT, Tim Koordinasi Pusat (Menko Kesra dan Menko Tim Koord. Pisew Pusat (Bappenas, Dep PU,
Depkeu, Depdagri, Depkes, Diknas, Menkokesra, Perekonomian) Sepdagri, Depkeu, Depkes, Depdiknas, KPDT)
Dept PU, Depsos, Menkop dan UKM) Tim Pengarah Pusat (Menteri PU)
Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi PNPM Provinsi Tim Koordinasi PNPM Provinsi
Tim Koordinasi Propinsi (Ketua: Bappeda, Tim Pengarah Propinsi (TPPr) (Ketua: Tim Koordinasi Pisew Propinsi (Ketua: Bappeda
anggota: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeprop, Sekres: Dinas PU dan anggota dari Prop, dan anggota dari unsur Sekretariat Daerah
Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Prpinsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas
Badan PMD dan dinas/instansi lainnya ) Dinas-dinas terkait, masyarakat dan stakeholder
PU/ nama lain, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan,
lainnya Dinas Pendidikan, Kanwil Dirjen Perbendaharaan,
Dinas/badan/kantor terkait)
Tim Koordinasi P2DTK Kabupaten (Ketua: Tim Pengarah Kabupaten (TPK) (Ketua: Bappeda, Tim Koordinasi Pisew Kabupaten (Ketua: Bappeda
Bappeda, Anggota: Bagian Penyusunan Program Sekretaris: Kepala Dinas Bidang Pekerjaan Kabupaten, dan anggota dari unsur Sekretariat
dan Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah, Dinas Umum/ Kimpraswil, dan anggota adalah Pemkab, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Instansi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala PU/ nama lain, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan,
Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Dinas/Instansi terkait serta masyarakat dan Dinas Pendidikan, Kantor Pelayanan
Perdagangan, Badan PMD, KPPN, dan Dinas/ stakeholders lainnya Perbendaharaan Negara/KPPN, Dinas/badan/
instansi lain yang terkait kantor terkait)
Deputi Bidang Pembangunan Pedesaan Ditjen Cipta Karya Dep. PU Ditjen Cipta Karya, Dep. PU, Ditjen PMD Depdagri,
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Ditjen Bangda Depdagri
Tertinggal
UPKD Provinsi Satuan Kerja Tingkat Provinsi Dinas Cipta Karya Provinsi
UPKD Kabupaten Satuan Kerja Tingkat Provinsi Dinas Cipta Karya Kab.
UPK Kec. Pemerintah Tingkat Kecamatan Pemerintah Tingkat Kecamatan
TPK Pemerintah Tingkat Desa
21

24. LAMPIRAN MATRIKS PROGRAM PNPM MANDIRI
No ItemsPrograms PNPM Mandiri Perdesaan PNPM Mandiri Perkotaan
8 Konsultan
- Tingkat Pusat National Management Consultant Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Unit Penelitian dan Pengembangan (R&D)
- Tingkat Provinsi Regional Management Unit Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
- Tingkat Kab/Kota Fasilitaor Kab. Dan Fasilitator Teknik Kab. Kordinator Kota/ Asisten Kota Mandiri
- Tingkat Kec. Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik Asisten Kota (askot), tdd askot sosial, askot ekonomi,
Kecamatan askot teknik
- Tingkat Kelurahan. Fasilitator Desa, terdiri dari Tim Penulis Usulan Fasilitator Kelurahan
dan Tim Pelaksana Kegiatan
9 Rasio Fasilitator
- Fasilitator Kecamatan Tiap Kecamatan terdiri dari 1 F.Kec dan F Teknik Fasilitator Kelurahan, tdd fasilitator sosial, fasilitator
Kec. ekonomi, fasilitator teknik
- Fasilitator Kelurahan - 5 Fasilitator untuk 7 Kelurahan
10 Peruntukan Bantuan Open Menu, dengan prioritas sebagai berikut: Jenis bantuan: Open Menu untuk kegiatan sosial,
a. Kegiatan pembangunan perbaikan ekonomi, dan lingkungan
prasarana sarana dasar yang dapat memberikan Kelompok sasaran bantuan teknis: pemerintah dan
manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM, masyarakat
b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan Kelompok sasaran BLM: masyarakat miskin yang
kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan diidentifikasi masyarakat sendiri dan disepakati
pelatihan pengembangan ketrampilan bersama oleh masyarakat kelurahan
masyarakat (pendidikan nonformal) Peruntukan BLM: stimulan untuk memberi
c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ kesempatan masyarakat berlatih melaksanakan
ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama pronangkis
bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan Pemanfaatan BLM dana bergulir: di lokasi baru
produksi berbasis sumber daya lokal (tidak maksimal 30% dan di lokasi lama maksimal 20%
termasuk penambahan modal)
d. Penambahan permodalan simpan pinjam
untuk Kelompok Perempuan (SPP)
11 Pencairan Dana BLM Pencairan dana dari rekening kolektif Bantuan Proses penyaluran dan pencairan dana BLM P2KP
PPK (BPPK) yang dikelola Unit Pengelola dari pemerintah yang diwakili oleh PJOK secara
Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan langsung ke masyarakat yang diwakili oleh BKM
(TPK) di tingkat desa.
12 Keberlanjutan Keberlanjutan dan pelibatan pelaku yang telah Penguatan kapasitas LKM dan unit-unit
ada melalui : Peningkatan kapasitas pelaku pengelolanya (UPK, UPL, UPS)
secara teknis dan manajerial, Penyediaan Melembagakan sinergi PJM Pronangkis dengan
sistem dan mekanisme, Penguatan perencanaan pembangunan reguler tingkat
kelembagaan kelurahan
Adanya sistem pemeliharaan Sistem pemeliharaan partisipatif
Inventarisasi Best Practice
Pengembangan media warga di tingkat kelurahan
Pelatihan kepada tim pemeliharaan Pedoman Exit Strategy dan Penyiapan Tahap
Terminasi
*) Termasuk Papua dan Papua Barat
22

25. PNPM Mandiri DTK PNPM Mandiri IP PNPM Mandiri PISEW
Konsultan Manajemen Nasional Konsultan Manajemen Pusat Konsultan Pendukung Tim Koordinasi dan
Konsultan Manajemen Advisory
Konsultan Manajemen Provinsi Konsultan Manajemen Provinsi KM. Provinsi dan KM. Provinsi Teknik
Konsultan Manajemen Kabupaten Konsultan Manajemen Kabupaten KM. Kabupaten & Asisten
Fasilitator Kecamatan Fasilitator Kecamatan dan TPL.
FD TPKM/Komite Sekolah
Tiap Kecamatan terdiri dari 1 Fasilitator - Tiap Kecamatan terdiri dari 1 Fasilitator dan 1 TPL
- 1 Fasilitator untuk 3 Desa -
Open Menu dengan prioritas pemenuhan Infrastruktur (umum, jalan, air minum, irigasi, Infrastruktur (umum, jalan, air minum, irigasi,
kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan), sanitasi) sanitasi)
infrastruktur, penguatan hukum, capacity
building, penciptaan iklim investasi, iklim usaha
serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana sosial ekonomi.
Pencairan dana dari rekening kolektif Bantuan PPK Penerima Dana Bantuan Sosial Infrastrukturn Pencaiaran dana dilakukan dengan cara
(BPPK) yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan Perdesaaan (DBS) untuk rehabilitasi dan Pelaksanaan Langsung ke Lembaga
(UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di peningkatan infrastruktur dan sarana adalah Kemasyarakatan Desa (LKD)
tingkat desa. masyarakat desa melalui rekening OMS/ Pokmas/
LKD
Pemanfaatan dan pelibatan pelaku yang telah ada Pengelolaan pemanfaatan, pemeliharaan dan Pemanfaatan dokumen perencanaan dan
pengembangan diserahkan kepada masyarakat infrastruktur oleh Kelompok Pemanfaat dan
sesuai hasil Musdes (oleh Kelompk Pemanfaat Pemelihara/KPP)
dan Pemelihara/KPP)
Adanya sistem pemeliharaan Adanya prinsip-prinsip pemeliharaan, Monitoring
pelaksanaan Pisew Mandiri dengan pendanaan dari
Pemda pasca program selama 2 tahun
Pelatihan kepada tim pemeliharaan Pelatihan Kelompk Pemanfaat dan Pemelihara/ Pelatihan Kelompk Pemanfaat dan Pemelihara/
KPP) KPP)
23