1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Provinsi Jawa Barat
Rabu, 30 Maret 2022
Sambutan
2. Kerangka
Paparan
Tantangan Pembangunan
Global dan Nasional 2023
01 Rancangan Awal
RKP 2023
02
Pokok-Pokok Pikiran
Pembangunan Provinsi
Jawa Barat
03
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Provinsi
Jawa Barat
2
3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2023
3
Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan 2022, OECD Economic Outlook Des 2021, Asian Development Outlook (ADO) ADB Des 2021
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023
IMF WB OECD
OKT 21 JAN 22 JUN 21 JAN 22 SEP 21 DES 21
World 3,6 3,8 3,1 3,2 - 3,2
Major Economies 2,2 2,6 2,2 2,3 - -
Amerika Serikat 2,2 2,6 2,3 2,6 - 2,4
Euro Area 2,0 2,5 2,4 2,1 - 2,5
Jepang 1,4 1,8 1,0 1,2 - 1,1
Emerging Markets 4,6 4,7 4,4 4,4 - -
China 5,3 5,2 5,3 5,3 - 5,1
Indonesia 6,4 6,0 5,1 5,1 - 5,1
Vietnam - - 6,5 6,5 - -
Thailand 4,0 4,7 4,3 4,3 - -
Malaysia 5,7 5,7 4,4 4,5 - -
Filipina 7,0 6,9 6,0 5,7 - -
Brazil 2,0 1,6 2,3 2,7 - 2,1
India 6,6 7,1 6,5 6,8 - 5,5
Highlight
• Proyeksi ekonomi tahun 2023 cenderung
direvisi naik untuk negara negara maju,
sedangkan untuk negara-negara berkembang
beberapa direvisi turun.
• Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023
utamanya dipengaruhi oleh penanganan
COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam
mengurangi atau menghentikan stimulus.
TANTANGAN GLOBAL:
Stimulus
Krisis Energi
Normalisasi suku bunga
Perkembangan varian
baru COVID-19
China switching policy
Gangguan rantai pasok
4. Sektor/Lapangan Usaha 2023 (%)
Industri Pengolahan 5,4 – 6,0
Pertanian 4,0 – 4,2
Konstruksi 6,3 – 6,9
Pertambangan 3,2 – 3,5
Perdagangan 5,0 – 5,6
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
5,2 – 5,6
Informasi dan Komunikasi 7,9 – 9,4
PDB 5,3 – 5,9
Perekonomian Indonesia Diarahkan Untuk Meningkatkan
Kapasitas Produktif Perekonomian Pada Tahun 2023
Komponen Pengeluaran 2023 (%}
Konsumsi RT & LNPRT 5,2 – 5,3
Konsumsi Pemerintah 3,4 – 3,8
Investasi 6,4 – 7,9
Ekspor 6,3 – 7,8
PDB 5,3 - 5,9
Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas
• Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2-5,3
persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring
dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.
• Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 seiring
dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur
prioritas, pengembangan industrialisasi, dan peningkatan
investasi pada industri ramah lingkungan.
• Dorongan ekspor diperkirakan akan berasal dari peningkatan
permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global
dan peningkatan produktivitas dalam negeri
SISI PENGELUARAN
• Sektor industri pengolahan diperkirakan
akan menjadi motor penggerak
pertumbuhan didukung oleh
keberlanjutan pengembangan 7 sektor
prioritas (mamin, tekstil, kimia, otomotif,
elektronika, farmasi, dan alkes), program
industri hijau dan berkelanjutan, serta
perluasan penerapan industri 4.0.
• Sektor pertanian akan tumbuh positif
dengan berlanjutnya kebijakan
pengembangan Food Estate (FE) serta
program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks)
Pertanian dalam upaya meningkatkan
investasi dan ekspor produk sektor
pertanian.
• Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh
tinggi didukung oleh pembangunan
infrastruktur IKN pada tahun 2023 dan
berlanjutnya pembangunan infrastruktur
prioritas lainnya.
SISI LAPANGAN USAHA
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2023
Tahun 2023 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari tahun 2022,
tetapi tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia. Sehingga: optimis tetapi harus realistis.
4
5. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI
EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
PRODUKTIVITAS INKLUSIF
• Revitalisasi industri dan penguatan riset
terapan
• Mendorong pemulihan dunia usaha
• Pembangunan Ibu Kota Nusantara
• Infrastruktur digital dan konektivitas
• Percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem
• Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan
pendidikan
• Penanggulangan pengangguran disertai
dengan peningkatan decent job
• Percepatan pembangunan infrastruktur dasar,
antara lain: air bersih dan sanitasi
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
(respons terhadap perubahan iklim)
TRANSFORMASI
EKONOMI
1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas
Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi Digital
5. Integrasi
Perekonomian
Domestik
6. Pemindahan IKN
BERKELANJUTAN
Kerangka Pikir RKP 2023
5
6. Tema RKP Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Percepatan
pembangunan
infrastruktur dasar
antara lain: air
bersih dan
sanitasi
Percepatan
penghapusan
kemiskinan
ekstrem
Peningkatan
kualitas SDM:
kesehatan dan
pendidikan
Penanggulangan
pengangguran
disertai dengan
peningkatan
decent job
Mendorong
pemulihan
dunia usaha
Revitalisasi
industri dan
penguatan
riset terapan
Pembangunan
rendah karbon
dan transisi
energi
(respons
terhadap
perubahan iklim)
Arah Kebijakan
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara
Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023
6
7. RANCANGAN FOKUS KEGIATAN DAN LOKASI PRIORITAS
• Pengembangan Kawasan yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata
Pengambangan (DPP) Borobudur dan sekitarnya, KEK Kendal, KSPN Dieng dan
sekitarnya dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; DPP
Bromo-Tengger-Semeru dan DPP Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa
Timur; KI Wilmar Serang dan KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi
Banten; KI Subang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata
Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di
Provinsi Banten dan Jawa Barat; KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa
Timur; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali, KSPN Nusa Penida dan KSPN
Ubud yang berlokasi di Provinsi Bali.
• Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan
produktivitas pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap,
dan perikanan budidaya.
• Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan 5 Wilayah Metropolitan
yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar;
pengembangan Kota Baru Maja; pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta,
dan Malang); dan pembangunan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon,
Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan
Probolinggo).
• Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan
Transmigrasi yang difokuskan pada 8 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN) yaitu KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal,
KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Klungkung;
percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang; dan
peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri.
• Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-
rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial,
dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana
Keistimewaan D.I. Yogyakarta, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja
dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi
dan kemandirian daerah, kerjasama antardaerah, penataan dan harmonisasi
regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital,
percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota,
dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
Arah Pengembangan Wilayah Jawa - Bali RKP 2023
8. Major Projects Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Awal
RKP Tahun 2023
8
PN Major Projects Lokasi Pelaksanaan Kota/Kabupaten
1 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan
Konservasi Energi
Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL)
masih sampai level Provinsi, Karawang (Katalis
Merah Putih)
1 Industri 4.0 pada subsektor - subsektor industri
prioritas
1 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter Kabupaten Subang
1 Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi
Petani dan Nelayan*
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya
2 Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan
Masyarakat (Reforma Agraria)
Kabupaten Ciamis
3 Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi
Triple Helix di 4 Major Universitas)
Bandung (ITB), Bogor (IPB), Depok (UI)
3 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
3 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 514 kab/kota
3 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting 514 kab/kota
3 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 514 Kab/Kota di Indonesia
5 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Kabupaten Subang
5 KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta –
Semarang dan Jakarta – Bandung)
Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat,
Bandung
5 Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung,
Medan, Semarang, dan Makassar
Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian
Kabupaten Sumedang
5 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Kabupaten Indramayu
5 Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik
27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk
38.000 MVA
5 Transformasi Digital
PN Major Projects Lokasi PelaksanaanKota/Kabupaten
5 Pemulihan 4 DAS
Kritis
DAS Citarum: Kab. Bandung, Kab. Bandung
Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kota
Bandung, dan Kota Cimahi
5 18 Waduk
Multiguna
Waduk Matenggeng: Kab. Ciamis
Modernisasi DI Rentang: Kab. Majalengka,
Kab. Cirebon, Kab. Indramayu
Modernisasi DI Jatiluhur: Kab. Purwakarta
5 Pengamanan
Pesisir 5 Perkotaan
Pantura Jawa
Kab. Bekasi
Cirebon Raya: Kab. Cirebon, Kab.
Indramayu, Kota Cirebon
5 Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
5 Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan
Rumah)
Sukabumi, Banjar, tersebar di 509 kab/kota
5 Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman
(90% Rumah
Tangga)
Seluruh kota/kabupaten
6 Penguatan Sistem
Peringatan Dini
Bencana
Seluruh kota/kabupaten
9. Rancangan Awal Indikator Makro Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2023
No Indikator Makro
Sasaran Awal
RKP 2023
(Untuk
Nasional)
Sasaran Awal
RKP 2023
(Untuk Provinsi
Jawa Barat)
Sasaran Provinsi
Tahun 2023
(Dalam RPJMD)
Sasaran
Awal
RKPD
2023**
Catatan Bappenas
1 5,30 - 5,90 5,10 – 5,70 4,35 5,45 • Exercise proyeksi pertumbuhan ekonomi mempertimbangkan prospek
ekonomi global dimana pandemi akan menurun dan melihat konsumsi
yang mulai mengalami pemulihan. Penyusunan kebijakan pada tahun
2022 menjadi tahun kunci pemulihan dan tahun 2023 sebagai
peningkatan kapasitas produksi ekonomi.
• Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan dengan mendukung program
keterampilan kerja, serta melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja
untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
• Sesuai dengan arahan Presiden bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun
2024 harus sudah 0 persen, maka Pemerintah Jawa Barat memerlukan
usaha ekstra untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengatasi
kemiskinan ekstrem pada 22 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus
sasaran dan mengevaluasi program bantuan pangan non tunai yang
belum tepat sasaran sebanyak 29 persen.
• Penanganan COVID-19 dalam sektor pendidikan sudah baik dan optimis
untuk adanya peningkatan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata
Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat secara umum sudah lebih baik dari
nasional sehingga mendorong peningkatan IPM.
• Adapun tingkat kesenjangan antar individu dapat didorong lebih
rendah melalui pengkajian tidak hanya dari sisi lapangan kerja dan
sosial, namun juga kebijakan fiskal yang perlu diperhatikan.
2 5,30 - 6,00 8,47 - 9,19 9,69 9,09
3 7,50 - 8,50 5,64 - 6,25 7,54 7,40
4 73,31 - 73,49* 73,74 – 73,76* 73,05 73,05
5 0,375 - 0,378 0,402 – 0,404 0,396 0,395
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
Rasio
Gini
Tingkat
Kemiskinan
(%)
Indeks
Pembangunan
Manusia
9
Sumber: Hasil Rakortekrenbang 2022; *) Hasil Exercise Terbaru Bappenas 2 Maret 2022; **) Sasaran Awal RKPD 2023 bersumber dari Bappeda Provinsi Jawa Barat
10. Arah Kebijakan
RKP 2023
Kurang sesuainya
kualifikasi SDM
dengan kebutuhan
dunia kerja
(mismatch)
Masih perlunya
peningkatan kualitas
lingkungan hidup di
Provinsi Jawa Barat
Ketimpangan Jawa
Barat bagian
Selatan dengan
bagian Utara
Masih perlunya
peningkatan
produktivitas dan
daya saing ekonomi
yang berkelanjutan
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan
Pendidikan
Penanggulangan Pengangguran Disertai
dengan Peningkatan Decent Job
Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset
Terapan
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi
Energi
Percepatan Infrastruktur Dasar, antara lain Air
Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sandingan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat
dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023
Arah Kebijakan RKP yang belum termuat: Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Isu Strategis Daerah
10
11. Persebaran Usulan Daerah Provinsi Jawa Barat yang
Prospektif Masuk RKP Tahun 2023
PN5-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
PRIORITAS NASIONAL
Keterangan : Font Hitam = Usulan Rakortekrenbang; Font biru = Usulan Rakorgub
z
MAJOR PROJECT
USULAN
DAERAH
Bukan Major Project
Keterangan :
Terdapat 17 usulan dari Forum Rakortekrenbang 2022 yang berstatus Dibahas Lebih Lanjut
dan 10 usulan dari Forum Rakorgub akan Dibahas dalam Forum Musrenbangnas
Font Hitam = Usulan Rakortekrenbang; Font biru = Usulan Rakorgub
Kab. Sukabumi
Kota
Sukabumi
Kota Depok
Kota
Bogor
Kab.
Bogor
Kota
Bekasi
Kab.
Bekasi
Kab.
Karawang
Kab.
Purwakarta
Kab.
Cianjur
Kota
Cimahi Kota
Bandung
Kab.
Bandung
Barat
Kab.
Bandung
Kab. Garut
Kab.
Tasikmalaya Kab.
Pangandaran
Kab. Ciamis
Kab.
Kuningan
Kab.
Cirebon
Kab.
Majalengka
Kab.
Sumedang
Kab. Indramayu
Kab.
Subang
Kota Tasikmalaya Kota
Banjar
Kota
Cirebon
2
1
5
Pembangunan TPA Heuleut (Diakomodir)
Pembangunan TPA Jalupang
Pengembangan Pelabuhan
Pengumpan Regional
Palabuhanratu (Lanjutan)
Pembangunan Jalan Lingkar
Timur Selatan
Pembangunan TPA Nangkaleah
Kabupaten Tasikmalaya
(Diakomodir)
(Dibahas lebih
lanjut)
(Dibahas lebih
lanjut)
(Dibahas lebih
lanjut)
12. Isu Strategis Daerah Rekomendasi Prioritas Daerah
Rekomendasi Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat
Menjaga daya dukung lingkungan dan mengendalikan emisi karbon
dalam aktivitas sektor industri dan transportasi
Menyediakan sarana-prasarana dan regulasi untuk mengakselerasi
pengembangan komoditas unggulan di Jawa Barat bagian Selatan
Kurang sesuainya kualifikasi SDM dengan
kebutuhan dunia kerja (mismatch)
Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan
hidup di Provinsi Jawa Barat
Meningkatkan program pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)/sekolah vokasi yang relevan dengan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri
Ketimpangan Jawa Barat bagian Selatan dengan
bagian Utara
• Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
• Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan
• Penanggulangan Pengangguran disertai dengan
Peningkatan Decent Job
• Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
• Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
• Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
• Percepatan Infrastruktur Dasar: Air Bersih dan Sanitasi
Arah
Kebijakan
RKP 2023
12
Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produktivitas dan
daya saing ekonomi dalam rangka mendorong pemulihan dunia
usaha.
Masih perlunya peningkatan produktivitas dan
daya saing ekonomi yang berkelanjutan