SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Provinsi Jawa Barat
Rabu, 30 Maret 2022
Sambutan
Kerangka
Paparan
Tantangan Pembangunan
Global dan Nasional 2023
01 Rancangan Awal
RKP 2023
02
Pokok-Pokok Pikiran
Pembangunan Provinsi
Jawa Barat
03
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Provinsi
Jawa Barat
2
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2023
3
Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan 2022, OECD Economic Outlook Des 2021, Asian Development Outlook (ADO) ADB Des 2021
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023
IMF WB OECD
OKT 21 JAN 22 JUN 21 JAN 22 SEP 21 DES 21
World 3,6 3,8 3,1 3,2 - 3,2
Major Economies 2,2 2,6 2,2 2,3 - -
Amerika Serikat 2,2 2,6 2,3 2,6 - 2,4
Euro Area 2,0 2,5 2,4 2,1 - 2,5
Jepang 1,4 1,8 1,0 1,2 - 1,1
Emerging Markets 4,6 4,7 4,4 4,4 - -
China 5,3 5,2 5,3 5,3 - 5,1
Indonesia 6,4 6,0 5,1 5,1 - 5,1
Vietnam - - 6,5 6,5 - -
Thailand 4,0 4,7 4,3 4,3 - -
Malaysia 5,7 5,7 4,4 4,5 - -
Filipina 7,0 6,9 6,0 5,7 - -
Brazil 2,0 1,6 2,3 2,7 - 2,1
India 6,6 7,1 6,5 6,8 - 5,5
Highlight
• Proyeksi ekonomi tahun 2023 cenderung
direvisi naik untuk negara negara maju,
sedangkan untuk negara-negara berkembang
beberapa direvisi turun.
• Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023
utamanya dipengaruhi oleh penanganan
COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam
mengurangi atau menghentikan stimulus.
TANTANGAN GLOBAL:
Stimulus
Krisis Energi
Normalisasi suku bunga
Perkembangan varian
baru COVID-19
China switching policy
Gangguan rantai pasok
Sektor/Lapangan Usaha 2023 (%)
Industri Pengolahan 5,4 – 6,0
Pertanian 4,0 – 4,2
Konstruksi 6,3 – 6,9
Pertambangan 3,2 – 3,5
Perdagangan 5,0 – 5,6
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum
5,2 – 5,6
Informasi dan Komunikasi 7,9 – 9,4
PDB 5,3 – 5,9
Perekonomian Indonesia Diarahkan Untuk Meningkatkan
Kapasitas Produktif Perekonomian Pada Tahun 2023
Komponen Pengeluaran 2023 (%}
Konsumsi RT & LNPRT 5,2 – 5,3
Konsumsi Pemerintah 3,4 – 3,8
Investasi 6,4 – 7,9
Ekspor 6,3 – 7,8
PDB 5,3 - 5,9
Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas
• Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2-5,3
persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring
dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.
• Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 seiring
dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur
prioritas, pengembangan industrialisasi, dan peningkatan
investasi pada industri ramah lingkungan.
• Dorongan ekspor diperkirakan akan berasal dari peningkatan
permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global
dan peningkatan produktivitas dalam negeri
SISI PENGELUARAN
• Sektor industri pengolahan diperkirakan
akan menjadi motor penggerak
pertumbuhan didukung oleh
keberlanjutan pengembangan 7 sektor
prioritas (mamin, tekstil, kimia, otomotif,
elektronika, farmasi, dan alkes), program
industri hijau dan berkelanjutan, serta
perluasan penerapan industri 4.0.
• Sektor pertanian akan tumbuh positif
dengan berlanjutnya kebijakan
pengembangan Food Estate (FE) serta
program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks)
Pertanian dalam upaya meningkatkan
investasi dan ekspor produk sektor
pertanian.
• Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh
tinggi didukung oleh pembangunan
infrastruktur IKN pada tahun 2023 dan
berlanjutnya pembangunan infrastruktur
prioritas lainnya.
SISI LAPANGAN USAHA
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2023
Tahun 2023 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari tahun 2022,
tetapi tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia. Sehingga: optimis tetapi harus realistis.
4
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI
EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
PRODUKTIVITAS INKLUSIF
• Revitalisasi industri dan penguatan riset
terapan
• Mendorong pemulihan dunia usaha
• Pembangunan Ibu Kota Nusantara
• Infrastruktur digital dan konektivitas
• Percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem
• Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan
pendidikan
• Penanggulangan pengangguran disertai
dengan peningkatan decent job
• Percepatan pembangunan infrastruktur dasar,
antara lain: air bersih dan sanitasi
Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
(respons terhadap perubahan iklim)
TRANSFORMASI
EKONOMI
1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas
Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi Digital
5. Integrasi
Perekonomian
Domestik
6. Pemindahan IKN
BERKELANJUTAN
Kerangka Pikir RKP 2023
5
Tema RKP Tahun 2023
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
Percepatan
pembangunan
infrastruktur dasar
antara lain: air
bersih dan
sanitasi
Percepatan
penghapusan
kemiskinan
ekstrem
Peningkatan
kualitas SDM:
kesehatan dan
pendidikan
Penanggulangan
pengangguran
disertai dengan
peningkatan
decent job
Mendorong
pemulihan
dunia usaha
Revitalisasi
industri dan
penguatan
riset terapan
Pembangunan
rendah karbon
dan transisi
energi
(respons
terhadap
perubahan iklim)
Arah Kebijakan
Pembangunan
Ibu Kota
Nusantara
Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023
6
RANCANGAN FOKUS KEGIATAN DAN LOKASI PRIORITAS
• Pengembangan Kawasan yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata
Pengambangan (DPP) Borobudur dan sekitarnya, KEK Kendal, KSPN Dieng dan
sekitarnya dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; DPP
Bromo-Tengger-Semeru dan DPP Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa
Timur; KI Wilmar Serang dan KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi
Banten; KI Subang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata
Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di
Provinsi Banten dan Jawa Barat; KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa
Timur; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali, KSPN Nusa Penida dan KSPN
Ubud yang berlokasi di Provinsi Bali.
• Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan
produktivitas pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap,
dan perikanan budidaya.
• Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan 5 Wilayah Metropolitan
yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar;
pengembangan Kota Baru Maja; pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta,
dan Malang); dan pembangunan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon,
Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan
Probolinggo).
• Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan
Transmigrasi yang difokuskan pada 8 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN) yaitu KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal,
KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Klungkung;
percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang; dan
peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri.
• Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-
rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial,
dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang
selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali,
penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah
kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana
Keistimewaan D.I. Yogyakarta, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja
dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi
dan kemandirian daerah, kerjasama antardaerah, penataan dan harmonisasi
regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik
pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital,
percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota,
dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.
Arah Pengembangan Wilayah Jawa - Bali RKP 2023
Major Projects Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Awal
RKP Tahun 2023
8
PN Major Projects Lokasi Pelaksanaan Kota/Kabupaten
1 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan
Konservasi Energi
Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL)
masih sampai level Provinsi, Karawang (Katalis
Merah Putih)
1 Industri 4.0 pada subsektor - subsektor industri
prioritas
1 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter Kabupaten Subang
1 Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi
Petani dan Nelayan*
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis,
Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon,
Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya
2 Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan
Masyarakat (Reforma Agraria)
Kabupaten Ciamis
3 Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi
Triple Helix di 4 Major Universitas)
Bandung (ITB), Bogor (IPB), Depok (UI)
3 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
3 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 514 kab/kota
3 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting 514 kab/kota
3 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 514 Kab/Kota di Indonesia
5 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Kabupaten Subang
5 KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta –
Semarang dan Jakarta – Bandung)
Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat,
Bandung
5 Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6
Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung,
Medan, Semarang, dan Makassar
Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian
Kabupaten Sumedang
5 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Kabupaten Indramayu
5 Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik
27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk
38.000 MVA
5 Transformasi Digital
PN Major Projects Lokasi PelaksanaanKota/Kabupaten
5 Pemulihan 4 DAS
Kritis
DAS Citarum: Kab. Bandung, Kab. Bandung
Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kota
Bandung, dan Kota Cimahi
5 18 Waduk
Multiguna
Waduk Matenggeng: Kab. Ciamis
Modernisasi DI Rentang: Kab. Majalengka,
Kab. Cirebon, Kab. Indramayu
Modernisasi DI Jatiluhur: Kab. Purwakarta
5 Pengamanan
Pesisir 5 Perkotaan
Pantura Jawa
Kab. Bekasi
Cirebon Raya: Kab. Cirebon, Kab.
Indramayu, Kota Cirebon
5 Rumah Susun
Perkotaan (1 Juta)
5 Akses Air Minum
Perpipaan (10 Juta
Sambungan
Rumah)
Sukabumi, Banjar, tersebar di 509 kab/kota
5 Akses Sanitasi (Air
Limbah Domestik)
Layak dan Aman
(90% Rumah
Tangga)
Seluruh kota/kabupaten
6 Penguatan Sistem
Peringatan Dini
Bencana
Seluruh kota/kabupaten
Rancangan Awal Indikator Makro Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2023
No Indikator Makro
Sasaran Awal
RKP 2023
(Untuk
Nasional)
Sasaran Awal
RKP 2023
(Untuk Provinsi
Jawa Barat)
Sasaran Provinsi
Tahun 2023
(Dalam RPJMD)
Sasaran
Awal
RKPD
2023**
Catatan Bappenas
1 5,30 - 5,90 5,10 – 5,70 4,35 5,45 • Exercise proyeksi pertumbuhan ekonomi mempertimbangkan prospek
ekonomi global dimana pandemi akan menurun dan melihat konsumsi
yang mulai mengalami pemulihan. Penyusunan kebijakan pada tahun
2022 menjadi tahun kunci pemulihan dan tahun 2023 sebagai
peningkatan kapasitas produksi ekonomi.
• Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di
Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan dengan mendukung program
keterampilan kerja, serta melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja
untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
• Sesuai dengan arahan Presiden bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun
2024 harus sudah 0 persen, maka Pemerintah Jawa Barat memerlukan
usaha ekstra untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengatasi
kemiskinan ekstrem pada 22 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus
sasaran dan mengevaluasi program bantuan pangan non tunai yang
belum tepat sasaran sebanyak 29 persen.
• Penanganan COVID-19 dalam sektor pendidikan sudah baik dan optimis
untuk adanya peningkatan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata
Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat secara umum sudah lebih baik dari
nasional sehingga mendorong peningkatan IPM.
• Adapun tingkat kesenjangan antar individu dapat didorong lebih
rendah melalui pengkajian tidak hanya dari sisi lapangan kerja dan
sosial, namun juga kebijakan fiskal yang perlu diperhatikan.
2 5,30 - 6,00 8,47 - 9,19 9,69 9,09
3 7,50 - 8,50 5,64 - 6,25 7,54 7,40
4 73,31 - 73,49* 73,74 – 73,76* 73,05 73,05
5 0,375 - 0,378 0,402 – 0,404 0,396 0,395
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Tingkat
Pengangguran
Terbuka (%)
Rasio
Gini
Tingkat
Kemiskinan
(%)
Indeks
Pembangunan
Manusia
9
Sumber: Hasil Rakortekrenbang 2022; *) Hasil Exercise Terbaru Bappenas 2 Maret 2022; **) Sasaran Awal RKPD 2023 bersumber dari Bappeda Provinsi Jawa Barat
Arah Kebijakan
RKP 2023
Kurang sesuainya
kualifikasi SDM
dengan kebutuhan
dunia kerja
(mismatch)
Masih perlunya
peningkatan kualitas
lingkungan hidup di
Provinsi Jawa Barat
Ketimpangan Jawa
Barat bagian
Selatan dengan
bagian Utara
Masih perlunya
peningkatan
produktivitas dan
daya saing ekonomi
yang berkelanjutan
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan
Pendidikan
Penanggulangan Pengangguran Disertai
dengan Peningkatan Decent Job
Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset
Terapan
Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi
Energi
Percepatan Infrastruktur Dasar, antara lain Air
Bersih dan Sanitasi
Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Sandingan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat
dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023
Arah Kebijakan RKP yang belum termuat: Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Isu Strategis Daerah
10
Persebaran Usulan Daerah Provinsi Jawa Barat yang
Prospektif Masuk RKP Tahun 2023
PN5-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
PRIORITAS NASIONAL
Keterangan : Font Hitam = Usulan Rakortekrenbang; Font biru = Usulan Rakorgub
z
MAJOR PROJECT
USULAN
DAERAH
Bukan Major Project
Keterangan :
Terdapat 17 usulan dari Forum Rakortekrenbang 2022 yang berstatus Dibahas Lebih Lanjut
dan 10 usulan dari Forum Rakorgub akan Dibahas dalam Forum Musrenbangnas
Font Hitam = Usulan Rakortekrenbang; Font biru = Usulan Rakorgub
Kab. Sukabumi
Kota
Sukabumi
Kota Depok
Kota
Bogor
Kab.
Bogor
Kota
Bekasi
Kab.
Bekasi
Kab.
Karawang
Kab.
Purwakarta
Kab.
Cianjur
Kota
Cimahi Kota
Bandung
Kab.
Bandung
Barat
Kab.
Bandung
Kab. Garut
Kab.
Tasikmalaya Kab.
Pangandaran
Kab. Ciamis
Kab.
Kuningan
Kab.
Cirebon
Kab.
Majalengka
Kab.
Sumedang
Kab. Indramayu
Kab.
Subang
Kota Tasikmalaya Kota
Banjar
Kota
Cirebon
2
1
5
Pembangunan TPA Heuleut (Diakomodir)
Pembangunan TPA Jalupang
Pengembangan Pelabuhan
Pengumpan Regional
Palabuhanratu (Lanjutan)
Pembangunan Jalan Lingkar
Timur Selatan
Pembangunan TPA Nangkaleah
Kabupaten Tasikmalaya
(Diakomodir)
(Dibahas lebih
lanjut)
(Dibahas lebih
lanjut)
(Dibahas lebih
lanjut)
Isu Strategis Daerah Rekomendasi Prioritas Daerah
Rekomendasi Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat
Menjaga daya dukung lingkungan dan mengendalikan emisi karbon
dalam aktivitas sektor industri dan transportasi
Menyediakan sarana-prasarana dan regulasi untuk mengakselerasi
pengembangan komoditas unggulan di Jawa Barat bagian Selatan
Kurang sesuainya kualifikasi SDM dengan
kebutuhan dunia kerja (mismatch)
Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan
hidup di Provinsi Jawa Barat
Meningkatkan program pengembangan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)/sekolah vokasi yang relevan dengan kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri
Ketimpangan Jawa Barat bagian Selatan dengan
bagian Utara
• Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
• Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan
• Penanggulangan Pengangguran disertai dengan
Peningkatan Decent Job
• Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
• Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan
• Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi
• Percepatan Infrastruktur Dasar: Air Bersih dan Sanitasi
Arah
Kebijakan
RKP 2023
12
Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produktivitas dan
daya saing ekonomi dalam rangka mendorong pemulihan dunia
usaha.
Masih perlunya peningkatan produktivitas dan
daya saing ekonomi yang berkelanjutan
Terima Kasih

More Related Content

Similar to 4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Provinsi-Tahun-2022_Jabarrev1.pptx

Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxDimasDimas25774
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Dadang Solihin
 
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptxRakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptxFeryHaidir2
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaKutsiyatinMSi
 
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxMenko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxjenalabidin17
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxMattula Ada
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Ridho Fitrah Hyzkia
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehDadang Solihin
 
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptxNazmulWatan
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangmuzakir tombolotutu
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
PPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdf
PPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdfPPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdf
PPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdfAbdullahAdeSuryobuwo
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015fionarazqa
 

Similar to 4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Provinsi-Tahun-2022_Jabarrev1.pptx (20)

Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptxPeta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
Peta-Jalan-NDC-sektor-energi-dalam-RPJMN-2020-2024-rev-2.pptx
 
MATERI 1.pptx
MATERI 1.pptxMATERI 1.pptx
MATERI 1.pptx
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
 
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptxRakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
Rakor Industri Agro 2015 - BAPPENAS.pptx
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptxMenko Perekonomian final tayangan.pptx
Menko Perekonomian final tayangan.pptx
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov acehPaparan menteri ppn musrenbang prov aceh
Paparan menteri ppn musrenbang prov aceh
 
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
 
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbangPaparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
Paparan sesmenko-perekonomian-di-musrenbang
 
Ipkm
IpkmIpkm
Ipkm
 
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan NasionalSinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
Sinergi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
 
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan dan  Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
PPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdf
PPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdfPPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdf
PPT-PKM-Pak Dr. Atong-Agustus 2023[1].pdf
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015
 

4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Provinsi-Tahun-2022_Jabarrev1.pptx

  • 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Rabu, 30 Maret 2022 Sambutan
  • 2. Kerangka Paparan Tantangan Pembangunan Global dan Nasional 2023 01 Rancangan Awal RKP 2023 02 Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan Provinsi Jawa Barat 03 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2
  • 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2023 3 Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan 2022, OECD Economic Outlook Des 2021, Asian Development Outlook (ADO) ADB Des 2021 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2023 IMF WB OECD OKT 21 JAN 22 JUN 21 JAN 22 SEP 21 DES 21 World 3,6 3,8 3,1 3,2 - 3,2 Major Economies 2,2 2,6 2,2 2,3 - - Amerika Serikat 2,2 2,6 2,3 2,6 - 2,4 Euro Area 2,0 2,5 2,4 2,1 - 2,5 Jepang 1,4 1,8 1,0 1,2 - 1,1 Emerging Markets 4,6 4,7 4,4 4,4 - - China 5,3 5,2 5,3 5,3 - 5,1 Indonesia 6,4 6,0 5,1 5,1 - 5,1 Vietnam - - 6,5 6,5 - - Thailand 4,0 4,7 4,3 4,3 - - Malaysia 5,7 5,7 4,4 4,5 - - Filipina 7,0 6,9 6,0 5,7 - - Brazil 2,0 1,6 2,3 2,7 - 2,1 India 6,6 7,1 6,5 6,8 - 5,5 Highlight • Proyeksi ekonomi tahun 2023 cenderung direvisi naik untuk negara negara maju, sedangkan untuk negara-negara berkembang beberapa direvisi turun. • Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 utamanya dipengaruhi oleh penanganan COVID-19 serta keputusan pemerintah dalam mengurangi atau menghentikan stimulus. TANTANGAN GLOBAL: Stimulus Krisis Energi Normalisasi suku bunga Perkembangan varian baru COVID-19 China switching policy Gangguan rantai pasok
  • 4. Sektor/Lapangan Usaha 2023 (%) Industri Pengolahan 5,4 – 6,0 Pertanian 4,0 – 4,2 Konstruksi 6,3 – 6,9 Pertambangan 3,2 – 3,5 Perdagangan 5,0 – 5,6 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,2 – 5,6 Informasi dan Komunikasi 7,9 – 9,4 PDB 5,3 – 5,9 Perekonomian Indonesia Diarahkan Untuk Meningkatkan Kapasitas Produktif Perekonomian Pada Tahun 2023 Komponen Pengeluaran 2023 (%} Konsumsi RT & LNPRT 5,2 – 5,3 Konsumsi Pemerintah 3,4 – 3,8 Investasi 6,4 – 7,9 Ekspor 6,3 – 7,8 PDB 5,3 - 5,9 Sumber: Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas • Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2-5,3 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. • Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, pengembangan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan. • Dorongan ekspor diperkirakan akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri SISI PENGELUARAN • Sektor industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (mamin, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alkes), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. • Sektor pertanian akan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. • Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh tinggi didukung oleh pembangunan infrastruktur IKN pada tahun 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. SISI LAPANGAN USAHA Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2023 Tahun 2023 ada optimisme untuk tumbuh lebih baik dari tahun 2022, tetapi tantangan global dan domestik masih akan dihadapi oleh Indonesia. Sehingga: optimis tetapi harus realistis. 4
  • 5. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN PRODUKTIVITAS INKLUSIF • Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan • Mendorong pemulihan dunia usaha • Pembangunan Ibu Kota Nusantara • Infrastruktur digital dan konektivitas • Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem • Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan • Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job • Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain: air bersih dan sanitasi Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim) TRANSFORMASI EKONOMI 1. SDM Berdaya Saing 2. Produktivitas Sektor Ekonomi 3. Ekonomi Hijau 4. Transformasi Digital 5. Integrasi Perekonomian Domestik 6. Pemindahan IKN BERKELANJUTAN Kerangka Pikir RKP 2023 5
  • 6. Tema RKP Tahun 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job Mendorong pemulihan dunia usaha Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim) Arah Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023 6
  • 7. RANCANGAN FOKUS KEGIATAN DAN LOKASI PRIORITAS • Pengembangan Kawasan yang difokuskan pada Destinasi Pariwisata Pengambangan (DPP) Borobudur dan sekitarnya, KEK Kendal, KSPN Dieng dan sekitarnya dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; DPP Bromo-Tengger-Semeru dan DPP Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; KI Wilmar Serang dan KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Jawa Barat; KEK Singhasari yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali, KSPN Nusa Penida dan KSPN Ubud yang berlokasi di Provinsi Bali. • Pengembangan Sektor Unggulan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, kakao, garam, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. • Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan 5 Wilayah Metropolitan yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar; pengembangan Kota Baru Maja; pembangunan 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang); dan pembangunan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo). • Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada 8 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Pandeglang, KPPN Sukabumi, KPPN Magelang, KPPN Kendal, KPPN Pamekasan, KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Klungkung; percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang; dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri. • Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata- rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi dan kemandirian daerah, kerjasama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar. Arah Pengembangan Wilayah Jawa - Bali RKP 2023
  • 8. Major Projects Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2023 8 PN Major Projects Lokasi Pelaksanaan Kota/Kabupaten 1 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) masih sampai level Provinsi, Karawang (Katalis Merah Putih) 1 Industri 4.0 pada subsektor - subsektor industri prioritas 1 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter Kabupaten Subang 1 Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan* Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya 2 Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria) Kabupaten Ciamis 3 Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas) Bandung (ITB), Bogor (IPB), Depok (UI) 3 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 3 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 514 kab/kota 3 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting 514 kab/kota 3 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 514 Kab/Kota di Indonesia 5 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Kabupaten Subang 5 KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung) Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung Barat, Bandung 5 Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang 5 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Kabupaten Indramayu 5 Penyediaan Tenaga Listrik: Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 kms, dan Gardu Induk 38.000 MVA 5 Transformasi Digital PN Major Projects Lokasi PelaksanaanKota/Kabupaten 5 Pemulihan 4 DAS Kritis DAS Citarum: Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Purwakarta, Kab. Bekasi, Kota Bandung, dan Kota Cimahi 5 18 Waduk Multiguna Waduk Matenggeng: Kab. Ciamis Modernisasi DI Rentang: Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu Modernisasi DI Jatiluhur: Kab. Purwakarta 5 Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa Kab. Bekasi Cirebon Raya: Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon 5 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) 5 Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) Sukabumi, Banjar, tersebar di 509 kab/kota 5 Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) Seluruh kota/kabupaten 6 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Seluruh kota/kabupaten
  • 9. Rancangan Awal Indikator Makro Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 No Indikator Makro Sasaran Awal RKP 2023 (Untuk Nasional) Sasaran Awal RKP 2023 (Untuk Provinsi Jawa Barat) Sasaran Provinsi Tahun 2023 (Dalam RPJMD) Sasaran Awal RKPD 2023** Catatan Bappenas 1 5,30 - 5,90 5,10 – 5,70 4,35 5,45 • Exercise proyeksi pertumbuhan ekonomi mempertimbangkan prospek ekonomi global dimana pandemi akan menurun dan melihat konsumsi yang mulai mengalami pemulihan. Penyusunan kebijakan pada tahun 2022 menjadi tahun kunci pemulihan dan tahun 2023 sebagai peningkatan kapasitas produksi ekonomi. • Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan dengan mendukung program keterampilan kerja, serta melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan saat ini. • Sesuai dengan arahan Presiden bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 harus sudah 0 persen, maka Pemerintah Jawa Barat memerlukan usaha ekstra untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengatasi kemiskinan ekstrem pada 22 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus sasaran dan mengevaluasi program bantuan pangan non tunai yang belum tepat sasaran sebanyak 29 persen. • Penanganan COVID-19 dalam sektor pendidikan sudah baik dan optimis untuk adanya peningkatan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat secara umum sudah lebih baik dari nasional sehingga mendorong peningkatan IPM. • Adapun tingkat kesenjangan antar individu dapat didorong lebih rendah melalui pengkajian tidak hanya dari sisi lapangan kerja dan sosial, namun juga kebijakan fiskal yang perlu diperhatikan. 2 5,30 - 6,00 8,47 - 9,19 9,69 9,09 3 7,50 - 8,50 5,64 - 6,25 7,54 7,40 4 73,31 - 73,49* 73,74 – 73,76* 73,05 73,05 5 0,375 - 0,378 0,402 – 0,404 0,396 0,395 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Rasio Gini Tingkat Kemiskinan (%) Indeks Pembangunan Manusia 9 Sumber: Hasil Rakortekrenbang 2022; *) Hasil Exercise Terbaru Bappenas 2 Maret 2022; **) Sasaran Awal RKPD 2023 bersumber dari Bappeda Provinsi Jawa Barat
  • 10. Arah Kebijakan RKP 2023 Kurang sesuainya kualifikasi SDM dengan kebutuhan dunia kerja (mismatch) Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat Ketimpangan Jawa Barat bagian Selatan dengan bagian Utara Masih perlunya peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job Mendorong Pemulihan Dunia Usaha Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi Percepatan Infrastruktur Dasar, antara lain Air Bersih dan Sanitasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara Sandingan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023 Arah Kebijakan RKP yang belum termuat: Pembangunan Ibu Kota Nusantara Isu Strategis Daerah 10
  • 11. Persebaran Usulan Daerah Provinsi Jawa Barat yang Prospektif Masuk RKP Tahun 2023 PN5-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar PRIORITAS NASIONAL Keterangan : Font Hitam = Usulan Rakortekrenbang; Font biru = Usulan Rakorgub z MAJOR PROJECT USULAN DAERAH Bukan Major Project Keterangan : Terdapat 17 usulan dari Forum Rakortekrenbang 2022 yang berstatus Dibahas Lebih Lanjut dan 10 usulan dari Forum Rakorgub akan Dibahas dalam Forum Musrenbangnas Font Hitam = Usulan Rakortekrenbang; Font biru = Usulan Rakorgub Kab. Sukabumi Kota Sukabumi Kota Depok Kota Bogor Kab. Bogor Kota Bekasi Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Cianjur Kota Cimahi Kota Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Pangandaran Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kota Cirebon 2 1 5 Pembangunan TPA Heuleut (Diakomodir) Pembangunan TPA Jalupang Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional Palabuhanratu (Lanjutan) Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan Pembangunan TPA Nangkaleah Kabupaten Tasikmalaya (Diakomodir) (Dibahas lebih lanjut) (Dibahas lebih lanjut) (Dibahas lebih lanjut)
  • 12. Isu Strategis Daerah Rekomendasi Prioritas Daerah Rekomendasi Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat Menjaga daya dukung lingkungan dan mengendalikan emisi karbon dalam aktivitas sektor industri dan transportasi Menyediakan sarana-prasarana dan regulasi untuk mengakselerasi pengembangan komoditas unggulan di Jawa Barat bagian Selatan Kurang sesuainya kualifikasi SDM dengan kebutuhan dunia kerja (mismatch) Masih perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat Meningkatkan program pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sekolah vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Ketimpangan Jawa Barat bagian Selatan dengan bagian Utara • Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim • Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan • Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job • Mendorong Pemulihan Dunia Usaha • Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan • Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi • Percepatan Infrastruktur Dasar: Air Bersih dan Sanitasi Arah Kebijakan RKP 2023 12 Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produktivitas dan daya saing ekonomi dalam rangka mendorong pemulihan dunia usaha. Masih perlunya peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan