Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi RPJMN 2010-2014 dengan kondisi provinsi, dan isu-isu tematik di setiap kabupaten/kota. Tim terdiri dari dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan latar belakang ilmu yang beragam.

2. KATA PENGANTAR
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tim EKPD Universitas Maritim Raja Ali
Haji (UMRAH) Tanjungpinang telah dapat menyelesaikan evaluasi kinerja pembangunan
di Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2010 dan saat ini kembali dipercaya untuk
melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi
Kepulauan Riau. Evaluasi kinerja pembangunan merupakan instrumen penting di dalam
proses pembangunan sebab hanya dengan evaluasi maka kita dapat mengetahui
apakah berbagai perencanaan pembangunan tersebut dapat mencapai sasaran dan mampu
mewujudkan berbagai tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Lebih
daripada itu, di dalam konteks kepentingan Nasional yang lebih luas, evaluasi kinerja
pembangunan daerah memiliki posisi strategis karena dapat digunakan sebagai
mekanisme kontrol untuk menyakinkan para pemangku kepentingan apakah perencanaan
pembangunan pada level nasional menjadi acuan atau dapat diterjemahkan oleh para
perencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Tim Independen dari Universitas
Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS). Adapun tujuan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun
2011 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja RPJMN 2010 – 2011 di Provinsi
Kepulauan Riau dan juga mengukur relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakkan dan
strategi pengembangan RPJMN 2010 – 2014 di Provinsi Kepulauan Riau serta untuk
Dalam pelaksanaan evaluasi ini Tim EKPD UMRAH akan melakukan konsolidasi
antar anggota tim, akan melakukan rapat-rapat pembahasan dan diskusi internal
peneliti, akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dan
SKPD lainnya.
Dengan dimulainya penulisan laporan ini, Tim EKPD UMRAH mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah dan akan membantu proses pengumpulan
data, analisis, hingga penulisannya. Karena tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait maka
proses evaluasi ini tentu saja tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik.
Tanjungpinang, 15 Juni 2011
Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji
Prof. Dr. H. Maswardi M. Amin, M.Pd
i

3. DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG .................................................................................................. 1
B. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN ................................................................... 3
C. ANGGOTA TIM EKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU ............................................ 4
BAB II RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU .................. 5
A. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 2010 DAN 2011. ......... 5
B. RELEVANSI ISU STRATEGIS, SASARAN, ARAH KEBIJAKKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN RPJMN 2010 – 2014...................................................................... 8
C. EVALUASI TEMATIK ............................................................................................... 9
BAB III PENUTUP ...........................................................................................................10
ii

4. BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi
antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara
pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis
(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas
mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil
kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4)
administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan
hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran
tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang
didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan
terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan,
demikian juga pencapaian di tiap daerah.
RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
1

5. 3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. E n e r g i
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada
RPJMN 2010- 2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian
target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-
2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan
harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya
berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq.
Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku
evaluator eksternal.
2

6. B. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN
No Tujuan Sasaran Keluaran
1. Untuk melengkapi baseline 1. Tersedianya baseline data Dokumen data dasar
data 2009 dan mengetahui 2009 dan hasil evaluasi evaluasi dan dokumen
terhadap capaian prioritas hasil evaluasi terhadap
tingkat pencapaian
nasional 2010 dan 2011 capaian prioritas nasional
prioritas nasional 2010
berdasarkan RPJMN 2010- 2014 2010 dan 2011
dan 2011 berdasarkan di tiap daerah. berdasarkan RPJMN
RPJMN 2010-2014 di tiap 2. Tersedianya informasi dasar 2010- 2014 di tiap daerah
daerah. untuk merumuskan kebijakan
terutama yang berupa langkah
penanganan segera, baik oleh
pemerintah maupun oleh
pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
relevansi isu strategis, yang menunjukkan relevansi terhadap isu
sasaran, arah kebijakan, kesesuaian dan atau strategis, sasaran, arah
dan strategi ketidaksesuaian antara isu kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam strategis, sasaran, arah pengembangan dalam
RPJMN 2010-2014 kebijakan, dan strategi RPJMN 2010-2014 dengan
dengan kondisi daerah pengembangan dalam RPJMN kondisi daerah.
2010-2014 dengan kondisi
daerah.
2. Tersedianya informasi dasar
untuk melakukan revisi
RPJMN oleh pemerintah dan
revisi RPJMD oleh pemerintah
daerah.
3. Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
masalah spesifik melalui terhadap masalah spesifik terhadap masalah spesifik
evaluasi tematik di tiap melalui evaluasi tematik di tiap melalui evaluasi tematik di
daerah. daerah. tiap daerah.
2. Tersedianya informasi dasar
bagi pemerintah maupun
pemerintah daerah dalam
merumuskan langkah
kebijakan mengatasi masalah
spesifik melalui evaluasi tematik
di tiap daerah.
3

7. C. ANGGOTA TIM EKPD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Anggota tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dosen-dosen Universitas
Maritim Raja Ali Haji yang terdiri dari berbagai latar belakang ilmu. Berikut adalah nama-
nama tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau 2011:
1. Prof. DR. H Moeljadi, SE, M.Si,. M.Sc
2. Rafki Rasyid, SE, MM
3. Agus Hendrayady, S.Sos, MM
4. H. Jamhur Poti, SE, M.Si
5. Akhirman, S.Sos, MM
6. Dony Apdillah, Spi, M.Si
7. Nancy Willian, S.Si, M.Si
8. Rozeff Pramana, ST., MT
4

8. BAB II RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
A. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL 2010 DAN 2011.
A.1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan provinsi yang relatif muda. Berdiri
pada tahun 2002 yang didasarkan pada Undang-undang No. 25 Tahun 2002 dan
merupakan provinsi ke 32 di Indonesia. Kabupaten / kota yang terdapat di Provinsi
Kepri terdiri dari: Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten
Kepulauan Lingga.
Kondisi alam yaitu Provinsi Kepri terdiri dari 96% lautan dan hanya 4 % daratan telah
membuat Kepri menjadi salah satu provinsi yang unik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi
lainnya di Indonesia. Provinsi Kepri harus mengembangkan diri dengan menjadikan konsep laut
dan kemaritiman sebagai dasar pembangunan.
Ditilik dari visinya yaitu : Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat
Pertumbuhan Perekonomian Nasional dengan Payung Budaya Melayu dan Memiliki
Masyarakat yang Sejahtera, Cerdas dan Berahklak Mulia. Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi
menjadi prioritas utama dengan tidak melupakan budaya melayu untuk membentuk moral dan
akhlak masyarakat.
Visi tersebut diuraikan ke dalam beberapa misi yaitu:
1. Mendorong Terciptanya Pusat - Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Seluruh Wilayah
Kepulauan Riau yang Akan Menumbuh Kembangkan Kegiatan Industri & Pariwisata
yang Berbasis Kelautan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Menuju Kehidupan yang Makmur, Sejahtera,
Sehat, Berbudaya dan Berkeadilan.
3. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Pembangunan yang Unggul dan
Berahklak Mulia.
Sementara itu, Kepri merupakan salah satu provinsi muda di Indonesia yang
didirikan atas semangat kemandirian oleh para pendirinya. Sejarah pendirian Provinsi
Kepri dapat diuraikan sebagai berikut:
5

9. Tahun 1950 : Kepri sebagai salah satu Resident di bawah Provinsi
Sumatera Tengah
Tahun 1956 : Dibentuk Provinsi Riau dengan Ibukota Tanjungpinang
Tahun 1957 : Ibukota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru
Th 1956 - 2002 : Kepri merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau
Tahun 1999 : Dibentuk Kota otonom baru yaitu Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna dan Kota Batam
Tahun 2001 : Dibentuk Kota Otonom Tanjungpinang
Tahun 2002 : Undang-Undang pembentukan Provinsi Kepri ditetapkan
Tahun 2003 : Dibentuk Kabupaten Lingga
Tahun 2004 : Dimulainya penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepri
Tahun 2008 : Dibentuk Kabupaten Kep. Anambas, sebagai kabupaten
termuda sehingga Provinsi Kepulauan Riau sekarang
memiliki 5 (lima)Kabupaten dan 2 (dua) Kota
• Ide pembentukan Provinsi Kepulauan Riau menjadi Provinsi dicetuskan dalam
Musyawarah Besar masyarakat Kepulauan Riau pada tanggal 15 Mei 1999 di Royal
Palace Hotel Tanjungpinang
• MUBES kemudian membentuk Tim 9 (sembilan). Kemudian Tim 9 ini merupakan
embrio bagi BP3KR (Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau) sebagai
wadah mewujudkan cita-cita bersama pembentukan provinsi Kepulauan Riau
• Tanggal 4 Februari 2002, Pemerintah C.q. Mendagri menyetujui pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau dan Menteri dalam negeri menugaskan Dewan pertimbangan Otonomi
daerah (DPOD) untuk memberikan rekomendasi kelayakan berdirinya Provinsi
Kepulauan Riau
• Tanggal 24 September 2002, Ditetapkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi kepulauan Riau
• Penyelenggaraan pemerintahan provinsi kepulauan Riau secara resmi pada tanggal 1
Juli 2004, sejak pelantikan carateker pejabat Gubernur Kepulauan Riau, Drs. Ismeth
Abdullah
• Tanggal 30 Juni 2005 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon
6

10. Gubernur dan wakil Gubernur Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Sani
dinyatakan sebagai pemenang
• Pelantikan Kdh / Wakil Kdh hasil Pilkada pada tanggal 19 Agustus 2005, sesuai dengan
Kepres Nomor 150/M/2005 tentang Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Definitif
masa bhakti 2005-2009, yaitu Gubernur Kepri Drs. H. Ismeth Abdullah dan Wakil
Gubernur Drs. H. Muhammad Sani
A.2. Evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011
Untuk melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional tahun 2010 dan
2011 ini tentu saja yang utama adalah melengkapi data. Data yang dibutuhkan dalam
hal ini adalah antara lain:
- Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011
- Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011
- Angka pengangguran di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011
- Angka kematian bayi di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011
- Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011
- Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepri tahun 2009 – 2011
Sebenarnya data tersebut di atas untuk tahun 2009 telah dikumpulkan dalam analisis
tahun lalu. Sehingga data yang perlu dilengkapi hanyalah pada tahun 2010 dan triwulan pertama
atau kedua di tahun 2011. Mengingat bahwa data tersebut di atas pernah dikumpulkan pada
periode evaluasi sebelumnya maka melengkapi data 2010 – 2011 relatif lebih mudah. Namun
begitu, kendala yang sering dihadapi adalah lambatnya pemerintah daerah terkait dalam meng-
update data di instansi masing-masing. Sehingga dalam hal ini kemungkinan untuk
mendapatkan data tahun 2011 akan sedikit lebih sulit. Sama seperti tahun sebelumnya, data
yang tidak didapatkan akan dicoba diprediksi dengan memakai metode statistik. Data juga bisa
dilengkapi dengan ekspos yang dilakukan pemerintah daerah untuk rencana pembangunan
yang akan dilakukan. Target-target yang diumumkan pemerintah daerah merupakan sumber
utama dalam analisis kinerja nantinya.
Setelah data di atas di dapatkan, langkah selanjutnya adalah membandingkan data
tersebut dengan data nasional pada tahun yang sama. Untuk indikator yang ada target
kinerjanya pada tahun 2010 – 2011, maka dilakukan analisis untuk melihat tercapai atau
tidaknya target kinerja tersebut. Analisis juga dilakukan dengan cara memprediksi kemungkinan
tercapai atau tidaknya target kinerja yang telah ditetapkan tentu saja dengan penjelasan logis
dan ilmiah. Sementara untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka analisis
dilakukan dengan cara analisis time series. Yaitu dengan cara melihat trend pergerakkan dari
indikator tersebut. Berikut penyebab kenapa menaik atau menurunnya arah dari indikator
7

11. tersebut. Indikator penunjang dari indikator utama tersebut menjadi faktor utama untuk
melakukan analisis.
B. RELEVANSI ISU STRATEGIS, SASARAN, ARAH KEBIJAKKAN DAN
STRATEGI PENGEMBANGAN RPJMN 2010 – 2014
Untuk melakukan analisis masalah isu strategis ini, Bappenas selaku koordinator EKPD
2011 telah mengidentifikasi apa yang menjadi isu strategis dalam pengembangan RPJMN 2010
– 2014 tersebut. Tim EKPD Provinsi Kepri dalam hal ini akan membandingkan antara RPJMN
2010 – 2014 dengan RKPD 2010 – 2011 di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini yang paling
utama yang akan dilihat adalah kaitan isu strategis di tingkat nasional dengan isu strategis di
tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Selain itu yang akan dilihat adalah sasaran yang akan dicapai di Provinsi Kepulauan
Riau. Untuk meninjau apakah sasaran tersebut sudah sesuai ataukah belum dengan apa yang
ada dalam buku RPJMN 2010 – 2014.
Lebih lanjut, hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk dianalisis adalah arah kebijakkan
dan strategi yang dijalankan di Provinsi Kepulauan Riau. Akan ditinjau apakah kebijakan dan
strategi tersebut sudah relevan dengan kebijakkan dan strategi pemerintah pusat ataukah
belum.
Untuk melaksanakan tiga hal di atas, Tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau sudah
menjalin komunikasi dan kerjasam intensif dengan pihak Bappeda Provinsi Kepulauan Riau.
Baik dalam hal penyediaan data pendukung maupun dalam hal diskusi untuk menyelaraskan
pandangan agar analisis bisa dilakukan lebih tepat dan mendalam. Kerjasam dalam EKPD
tahun sebelumnya semakin memudahkan hal ini untuk dilakukan.
Jadi dalam hal ini tiga hal yang akan dianalisis adalah:
- Relevansi Isu Strategis di Provinsi Kepulauan Riau dengan Isu Strategis di tingkat
nasional.
- Relevansi sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau dengan sasaran di
tingkat nasional.
- Relevansi arah dan kebijakkan serta strategi pengembangan di Provinsi Kepulauan
Riau dengan arah dan kebijakan serta pengembangan di tingkat nasional.
Untuk melihat relevansi di tingkat nasional dan di tingkat provinsi ini, Bappenas sudah
menyediakan panduan berupa tabel yang hanya tinggal di isi oleh tim EKPD Provinsi Kepulauan
Riau. Analisis relevansi ini akan menjadi bab tersendiri nantinya dalam laporan akhir EKPD 2011
di Provinsi Kepulauan Riau.
8

12. C. EVALUASI TEMATIK
Evaluasi tematik adalah evaluasi baru dalam pelaksanaan EKPD. Evaluasi ini
dimaksudkan untuk mengakomodasi usulan kebijakkan yang akan disampaikan ke pemerintah
dari hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Evaluasi tematik ini
merupakan masukan bagi Bappenas untuk perencanaan periode berikutnya.
Untuk melaksanakan evaluasi tematik ini, tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau akan
melakukan koordinasi dengan seluruh perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang ada di
Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan koordinasi ini adalah untuk melihat hasil-hasil studi yang telah
dilakukan yang menjadi isu utama dalam pembangungan di Provinsi Kepulauan Riau.
Koordinasi juga akan dilakukan tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan para stake
holders yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Utamanya adalah pihak pengusaha, serikat
pekerja, dan pemerintah di daerah tingkat II untuk melihat isu tematik di daerah tingkat II tersebut.
Sebab, pembangunan di Provinsi Kepri relatif sangat timpang mengingat kondisi geografis yang
terdiri dari sebagian besar lautan. Jadi akan lebih tepat jika meninjau isu tematik ini dengan
melihat ke daerah-daerah tingkat II di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.
9

13. BAB III PENUTUP
Secara umum Tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau berada dalam kondisi yang
siap untuk melakukan evaluasi dan melangkah kepada tahapan evaluasi berikutnya yaitu
menilai capaian prioritas pembangunan di Provinsi Kepuluan Riau. Juga mengidentifikasi
kesesuaian atau relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakkan dan strategi pengembangan
RPJMN 2010 – 2014. Serta melakukan evaluasi tematik.
Namun, kendala dan hambatan di lapangan tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kemungkinan terbesar yang akan menjadi hambatan adalah kesulitan dalam mendapatkan data
pada tahun 2011 mengingat lambatnya update data di instansi-instansi terkait di lingkungan
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Tapi, hal ini tentu saja akan menjadi tantangan yang
akan memicu semangat kerja tim EKPD Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan
tugasnya pada tahun ini.
Akhirnya, segala kekuatan hanya datang dari Allah SWT dan tim EKPD berharap
mendapatkan bantuan dari semua pihak yang dibutuhkan untuk membantu demi
terwujudnya pembangunan yang lebih baik di Provinsi Kepulauan Riau.
10