Dokumen ini membahas rencana kerja pemerintah tahun 2009 dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Dokumen ini juga membahas tantangan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta prioritas pembangunan daerah di Sulawesi Selatan seperti peningkatan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

1. 1
RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2009
Oleh:
H. Paskah Suzzeta
Menneg PPN/Kepala Bappenas
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, 15 April 2008
Disampaikan Oleh:
Dadang Solhin
Direktur Sistem dan Pelaporan EKP Bappenas

2. 2

3. dadang-solihin.blogspot.com 3
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies,
Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University
of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building
Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced
International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan
(2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia
(2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local
Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional
Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published
more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile
at +62812 932 2202
Dadang Solihin currently is Director for System and Reporting of
Development Performance Evaluation at Indonesian National
Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree
(Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head,
Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General
as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Bappenas.
Dadang Solihin’s Profile

4. 4
POIN PENTING RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2009
1. RKP Tahun 2009 menjadi titik penting dalam melihat
pencapaian sasaran pembangunan yang tercantum dalam
RPJMN.
2. Memasukkan pengaruh adanya gejolak ekonomi
internasional yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak
serta ketidakpastian di pasar modal, pasar uang dan
perkembangan harga komoditas
3. Adanya tuntutan dalam mengatasi berbagai masalah yang
terjadi di daerah seperti pengangguran, kemiskinan,
bencana alam, hancurnya lingkungan, dan rusaknya
infrastruktur.
4. Adanya tantangan optimalisasi penggunaan APBN dan APBD
2009 secara efisien dan efektif.

5. 5
5
*) Agenda Aman dan Damai serta Agenda Adil dan Demokratis sudah mencatat
banyak kemajuan.
RPJMN 2004-2009
AGENDA
AMAN DAN
DAMAI
AGENDA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
AGENDA ADIL DAN
DEMOKRATIS
• Penyelesaian Aceh, konflik
separatisme menurun
• Ancaman terorisme menurun
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJMN) 2004 – 2009 (1)
• Keberhasilan Pilkada di
berbagai daerah
• Peningkatan penegakan
hukum

6. 6
6
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJMN) 2004 – 2009 (2)
RPJMN 2004-2009
AGENDA AMAN
DAN DAMAI
AGENDA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
AGENDA ADIL
DAN DEMOKRATIS
INDIKATOR Realisasi 2006 Realisasi 2007 Target 2008
PERTUMBUHAN EKONOMI : 5,5% 6,3% 6,4%
PENGANGGURAN : 10,28% (Agst) 9.11% (Agst) 8% - 9%
KEMISKINAN : 17,7% (Mar) 16,6% (Mar) 14,2 - 16,0%
Pencapaian Agenda Meningkatkan Kesejahteraan saat ini sudah berada dijalan yang“benar”
NB: Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 menurut RAPBN Perubahan Tahun 2008

7. 7
TANTANGAN TAHUN 2009
1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dalam tingkat yang tinggi
agar mampu mengurangi kemiskinan, pengangguran.
2. Produktivitas pertanian dan perikanan dalam arti luas dan
pengelolaan sumber daya alam energi terbarukan harus dapat
lebih dioptimalkan.
3. Pertumbuhan ekonomi juga harus berkualitas, dalam arti dapat
mendukung penurunan jumlah penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan.
4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur, memenuhi kebutuhan
energi di dalam negeri, serta merehabilitasi akibat bencana
alam dan sekaligus meningkatkan kemampuan dalam
menangani bencana.
5. Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih harus
ditingkatkan, penegakan hukum dan reformasi birokrasi harus
dapat dioptimalkan, rasa aman dan kekuatan pertahanan
harus ditingkatkan, serta potensi konflik horisontal dapat
diminimalkan.

8. 8
TEMA DAN PRIORITAS 2009
RANCANGAN AWAL RKP 2009
TEMA
”Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”
PRIORITAS
1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan.
2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya
Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian dan
Perikanan, Infrastruktur, dan Energi
3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta
Pemantapan Keamanan dan Demokrasi
PENGARUSUTAMAAN
(1) Partisipasi Masyarakat; (2) Pembangunan Berkelanjutan; (3) Gender;
(4) Tata Pengelolaan yang baik; (5) Pengurangan Kesenjangan
Antarwilayah dan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan
Daerah Tertinggal; dan (6) Desentralisasi dan Otonomi Daerah

9. 9
1. Mendorong pertumbuhan yang berkualitas disertai dengan
peningkatan daya tahan, melalui:
Mendorong pertumbuhan di sisi produksi:
• pertanian dan perikanan: peningkatan ketahanan pangan dan kualitas
pertumbuhan
• Industri: peningkatan industri pengolahan
• UMKM: peningkatan produktivitas dan akses terhadap sumberdaya
produktif
• Tenaga kerja: peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan hubungan
industrial
Mendorong pertumbuhan di sisi pengeluaran:
• Investasi: meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang termasuk
investasi skala kecil dan menengah
• Diversifikasi ekspor baik produk mapun negara tujuan
• Peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah yang dibiayai budget
dengan defisit yang terkendali
2. Tetap menjaga stabilitas perekonomian melalui:
Stabilitas Harga dan Pengamanan Pasokan Bahan Pokok
Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter
Pengamanan APBN
PEMBANGUNAN EKONOMI

10. 10
10
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2009
1. Upaya perlindungan Sosial dan Keberpihakan terhadap Rakyat Miskin.
2. Upaya meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar kepada Rakyat
Miskin
3. Upaya peningkatan Daya Beli melalui Pertumbuhan Berkualitas dan
Pemantapan Stabilitas Harga.
Upaya-upaya di atas akan dilakukan dengan menerapkan pola-pola
pelaksanaan yang bersifat padat karya, terutama untuk memenuhi kebutuhan
sarana dan prasarana fisik di daerah perdesaan dan difokuskan pada daerah-
darah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang besar, atau daerah
kantong-kantong kemiskinan.
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

11. 11
PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (1)
1. Dengan melihat kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005, dan berdasarkan
urutan nilai IPM terbesar ke yang terkecil, Provinsi Sulawesi Selatan
berada pada peringkat 23 dari 33 provinsi. Hal ini menunjukkan
bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan perlu
menjadi perhatian utama dalam penyusunan prioritas program dan
kegiatan pembangunan daerah.
2. Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional
Bruto), pada tahun 2007 Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai laju
pertumbuhan PDRB sebesar 7,41 persen per tahun. Dibandingkan
dengan provinsi lainnya dan berdasarkan urutan nilai terbesar ke
yang terkecil, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan
pada tahun 2007 berada pada urutan ke 6 dari 33 provinsi.

12. 12
PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (2)
3.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus mempersiapkan
pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis penguatan
daya saing terutama sebagai penopang utama dalam menghadapi
persaingan global terutama dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi
ASEAN.
4.Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi masalah
pengangguran dan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Pada tahun
2007, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan
tercatat sebesar 372,7 ribu jiwa atau dengan tingkat pengangguran
terbuka sebesar 11,25 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan di
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 tercatat sebesar 14.11
persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1,08 juta jiwa.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan pengangguran, sejalan
dengan kebijakan nasional, pelaksanaan berbagai program
pembangunan perlu diarahkan ke kecamatan dan desa-desa miskin,
serta dilakukan dengan pola padat karya.

13. 13
PEMBANGUNAN DAERAH
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (3)
5. Memantapkan sistem kesiapsiagaan dini dalam
mengantisipasi berbagai bencana alam untuk meminimalkan
potensi kerugian akibat bencana.
6. Peningkatan dan perluasan jangkauan sarana dan prasarana
yang menghubungkan rakyat di pelosok daerah ke pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan.
7. Pengembangan wilayah dan penataan ruang secara cermat,
disiplin, dan terpadu dengan memperhatikan tata guna
lahan, zonasi, serta pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup yang menjamin pembangunan
berkelanjutan.
8. Meningkatkan kualitas, proses dan kinerja politik dalam
menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar
rakyat.
9. Menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi rakyat serta
menegakan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi.
10. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparat dalam
memberikan layanan kepada rakyat.

14. 14
HARAPAN
Musrenbang Provinsi diharapkan dapat menghasilkan:
1. Kesepakatan prioritas pembangunan provinsi.
2. Kesepakatan prioritas yang memerlukan dukungan
Kementerian/Lembaga.
3. Usulan prioritas yang perlu dipadukan dengan Rencana
Kerja Kementerian/Lembaga sebagai bahan pembahasan
dalam Musrenbang Nasional yang akan diselenggarakan
pada awal bulan Mei 2008.

15. 15
TERIMA KASIH