Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045

Masukan untuk
RPJPD Kota Kotamubagu
2025-2045
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI

1
Masukan untuk
RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tenaga Ahli Profesional Lemhannas RI

2
Daftar Isi
1. Sekilas tentang Pembangunan Kota Kotamubagu Provinsi Sulawesi Utara . 3
2. Arahan RPJPN 2025-2045 bagi Pembangunan Daerah Kota Kotamubagu .. 6
3. Peran Kota Kotamubagu dalam Ketahanan Nasional …………………………….. 8
4. Peran Kota Kotamubagu 2045 pada tataran Global, Regional, dan
Nasional …………………………………………………………………………………………… 10
5. Hasil Evaluasi RPJPD Kota Kotamubagu 2005-2024 ………………………………. 12
6. Faktor Penghambat Pembangunan Kota Kotamubagu 2005-2024 ………….. 19
7. Faktor Pendorong Pembangunan Kota Kotamubagu 2005-2024 …………….. 26
8. Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Kota
Kotamobagu …………………………………………………………………………………….. 30
9. Tindak Lanjut Evaluasi RPJPD Kota Kotamobagu 2005-2024 …………………. 33
10. Visi, Misi, Strategi dan Tema Pembangunan RPJPD Kota Kotamobagu
2025-2045 ……………………………………………………………………………………….. 42
11. Standar Kualitas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) ………………………………………………………………………………… 45
12. Menuju Kota Kotamubagu 2045 yang Smart City yang didukung oleh
Smart Governance …………………………………………………………………………….. 56
13. Pentahapan Pembangunan Kota Kotamubagu 2025-2045 ………………….…. 58

3
Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Jarak
Kotamobagu ke Kota Manado yakni 171,2 km, atau memakan waktu sekitar 5 jam 2
menit perjalanan dengan kendaraan. Sumber pendapatan utama kota ini adalah padi
dan jagung.
Kota Kotamobagu mencakup wilayah daratan dan kepulauan dengan total luas
daratan 184.33 km2. Masyarakat Kota Kotamobagu sebagian besar adalah etnis
Bolaang Mongondow.
Kota Kotamobagu sesuai dengan namanya “mobagu” adalah merupakan simbol etnis
Mongondow yang memiliki karakteristik dan ciri tersendiri, sehingga dalam
pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan nilai-nilai luhur dan budaya
orang mongondow terutama dalam hubungannya dengan penyelenggaraan
pemerintahan. Hal ini perlu dimasukkan dalam perencanaan jangka panjang agar ke
depan Kota Kotamobagu tidak akan kehilangan jatidiri sebagai kota yang berbudaya.
Dengan kondisi Kota Kotamobagu yang diapit oleh tiga Kabupaten Pemekaran dan
satu Kabupaten Induk sangat memungkinkan untuk menjadi kota sentral dalam
pertumbuhan ekonomi jasa sekaligus menjadi spirit dalam memajukan
pembangunan Kota dan mensejahterakan masyarakatnya.
Posisi strategis tersebut dan dengan dukungan semangat nilai-nilai budaya orang
Mongondow maka penetapan visi/misi harus sesuai dengan kepribadian dan kondisi
Kota Kotamobagu. Visi/misi dimaksud haruslah berorientasi pada tantangan yang
dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan dan
memperhitungkan potensi, letak geografis serta budaya daerah Kota Kotamobagu.
Kota Kotamobagu yang diproyeksikan akan menjadi ibukota Provinsi Bolaang
Mongondow Raya baru masih memerlukan landasan perencanaan yang matang
serta penetapan ukuran yang dijadikan parameter dalam pelaksanaan program
pembangunan jangka panjang.
Pembangunan Kota Kotamobagu sebagai smart city yang didukung oleh smart
governance dengan potensi green economy dan blue economy adalah suatu langkah
penting untuk menciptakan sebuah kota yang berkelanjutan, efisien, dan ramah
lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa aspek utama dalam
konsep ini:
1. Smart City:
• Infrastruktur Digital: Kota Kotamobagu harus mengembangkan
infrastruktur digital yang kuat, termasuk jaringan internet yang cepat dan
luas. Hal ini akan memungkinkan konektivitas yang lebih baik antara
warga, bisnis, dan pemerintah.
Sekilas tentang Pembangunan
Kota Kotamubagu
Provinsi Sulawesi Utara
1

4
• E-Government: Penerapan pemerintahan digital (e-government) akan
membantu dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas
pelayanan publik. Warga dapat mengakses layanan pemerintah secara
online, yang akan mengurangi birokrasi dan meningkatkan kualitas
layanan.
• IoT (Internet of Things): Mengintegrasikan teknologi IoT dalam
pengelolaan infrastruktur dan layanan kota dapat meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan transportasi.
2. Smart Governance:
• Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan pemerintah dan pemantauan kinerja pemerintah.
• Data-Driven Decision Making: Menggunakan data dan analisis untuk
membuat keputusan yang lebih cerdas dalam perencanaan kota dan
pengelolaan sumber daya.
• Keterbukaan dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pemerintahan untuk memastikan integritas dan
kepercayaan masyarakat.
3. Green Economy:
• Energi Terbarukan: Memanfaatkan sumber daya energi terbarukan
seperti tenaga surya, angin, dan biomassa untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca.
• Pertanian Berkelanjutan: Mendukung pertanian berkelanjutan dengan
praktik pertanian yang ramah lingkungan dan pengembangan agroforestri.
• Pengelolaan Sampah: Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang
efisien, termasuk daur ulang dan kompos, untuk mengurangi limbah dan
polusi lingkungan.
4. Blue Economy:
• Pengembangan Kelautan: Mendorong pengembangan sektor kelautan
dan perikanan yang berkelanjutan, termasuk budidaya laut dan
peningkatan infrastruktur pelabuhan.
• Pariwisata Berkelanjutan: Mengembangkan pariwisata berkelanjutan
di sekitar sumber daya laut dan pesisir dengan menjaga kelestarian
lingkungan.
• Konservasi Laut: Melindungi dan memelihara ekosistem laut dan pantai
untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut.
5. Parameter Pembangunan Jangka Panjang:
• Pendidikan Berkualitas: Investasi dalam pendidikan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5
• Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang: Menerapkan kebijakan
yang mengatur pertumbuhan penduduk agar sejalan dengan kapasitas
kota.
• Pengurangan Pengangguran: Mendorong pembukaan lapangan kerja
melalui inovasi, pengembangan bisnis, dan pelatihan.
• Harapan Hidup Tinggi: Fokus pada layanan kesehatan yang berkualitas
dan promosi gaya hidup sehat.
Ketika semua aspek ini terintegrasi dengan baik dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, Kota Kotamobagu memiliki peluang besar untuk
menjadi smart city yang berkelanjutan dengan pemerintahan yang efisien serta
potensi ekonomi hijau dan biru yang kuat. Dengan perencanaan yang matang dan
komitmen dari semua pihak, kota ini dapat mencapai tujuannya untuk memberikan
kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduknya sambil menjaga lingkungan yang
sehat.

6
Pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus
menggunakan paradigma baru. Reformasi saja
tidak cukup, Indonesia harus melakukan
transformasi secara menyeluruh berlandaskan
kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam
mendorong kemajuan.
Pencapaian Visi Indonesia 2025-2045
dituangkan dalam 8 (delapan) misi (agenda)
pembangunan, yaitu (1) Transformasi Sosial;
(2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
(6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; (7) Sarana dan
Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kesinambungan
Pembangunan.
Misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong
mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju,
dan Berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamubagu 2025-2045 berdasarkan 8
agenda pembangunan sebagaimana arahan RPJPN tersebut adalah langkah penting
dalam mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang.
Berikut adalah penjelasan perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamubagu
berdasarkan 8 agenda pembangunan tersebut:
1. Transformasi Sosial:
• Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Kotamubagu. Ini
termasuk upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas,
pelayanan kesehatan yang baik, dan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat.
• Promosikan kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pengentasan kemiskinan
dengan mengembangkan program-program yang mendukung kelompok-
kelompok rentan.
2. Transformasi Ekonomi:
• Dorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini melibatkan
pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, diversifikasi ekonomi, dan
peningkatan daya saing.
Arahan RPJPN 2025-2045
bagi Pembangunan Daerah
Kota Kotamubagu
2

7
• Dukung pengembangan sektor ekonomi digital, pertanian modern, pariwisata
berkelanjutan, dan industri lokal.
3. Transformasi Tata Kelola:
• Tingkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Pastikan pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis data.
• Berfokus pada perbaikan dalam administrasi publik, manajemen aset publik,
dan pencegahan korupsi.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi:
• Perkuat hukum dan ketertiban di Kota Kotamubagu. Ini termasuk
memperkuat sistem peradilan, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan
hak asasi manusia.
• Aktif dalam diplomasi regional dan nasional untuk mempromosikan
kepentingan daerah serta berkontribusi pada hubungan baik antar wilayah.
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi:
• Promosikan keberlanjutan lingkungan dengan melindungi sumber daya alam,
mengatasi perubahan iklim, dan menjaga ekosistem alami.
• Lestarikan warisan budaya lokal dan budaya daerah untuk memperkaya
identitas daerah dan melestarikan tradisi.
6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas:
• Pastikan pembangunan merata di seluruh wilayah Kota Kotamubagu. Ini
mencakup investasi infrastruktur, akses publik, dan pelayanan dasar di
wilayah pedesaan dan perkotaan.
• Dukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang kurang berkembang dengan
mengidentifikasi peluang ekonomi dan memberdayakan masyarakat
setempat.
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan:
• Bangun infrastruktur yang berkualitas, termasuk jalan, jembatan, fasilitas
publik, dan sistem transportasi yang berkelanjutan.
• Tingkatkan efisiensi energi, pengelolaan air, dan manajemen limbah untuk
meminimalkan dampak lingkungan negatif.
8. Kesinambungan Pembangunan:
• Pastikan bahwa perencanaan pembangunan adalah upaya berkelanjutan yang
mempertimbangkan dampak jangka panjang.
• Terus pantau dan evaluasi pelaksanaan program dan proyek untuk
memastikan kesinambungan pembangunan.
Semua agenda pembangunan ini harus terintegrasi dan saling mendukung dalam
perencanaan dan implementasi. Ini akan menciptakan fondasi yang kuat untuk
pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota
Kotamubagu dari tahun 2025 hingga 2045.

8
Pembangunan Daerah Kota Kotamubagu memainkan peran strategis dalam
memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia melalui delapan gatra ketahanan
nasional, yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan,
Sumber Kekayaan Alam, Geografi, dan Demografi.
Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi
ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari luar ataupun
dari dalam negeri.
Berikut adalah peran Kota Kotamubagu dalam memperkuat Ketahanan Nasional
melalui setiap gatra tersebut:
1. Ideologi: Pembangunan daerah berperan dalam mendukung dan
mempromosikan nilai-nilai, ideologi, dan kebijakan negara, seperti Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan dan pemahaman ideologi harus ditingkatkan
untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Politik: Pembangunan daerah berperan dalam mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan yang demokratis.
Pembangunan kapasitas pemimpin lokal dan pembangunan institusi politik yang
kuat juga penting untuk stabilitas politik.
3. Ekonomi: Pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di daerah dapat
meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Hal ini termasuk pengembangan
sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, diversifikasi ekonomi, dan penciptaan
lapangan kerja.
4. Sosial Budaya: Pembangunan daerah berperan dalam mendukung pelestarian
dan pengembangan budaya lokal. Hal ini akan memperkuat identitas nasional
dan meningkatkan toleransi antarbudaya serta keragaman.
5. Pertahanan Keamanan: Keterlibatan daerah dalam pemeliharaan keamanan
dan pertahanan nasional sangat penting. Ini melibatkan kerjasama dengan
aparat keamanan dan upaya untuk mencegah dan menanggulangi ancaman
keamanan.
6. Sumber Kekayaan Alam: Pengelolaan sumber kekayaan alam yang
berkelanjutan adalah kunci untuk mendukung ketahanan nasional. Daerah
berperan dalam menjaga lingkungan alam, mengelola sumber daya secara
bijaksana, dan berkontribusi pada ketahanan energi dan pangan nasional.
7. Geografi: Kota Kotamubagu memiliki lokasi strategis yang berbatasan dengan
laut dan memiliki pelabuhan yang penting. Hal ini dapat digunakan untuk
meningkatkan konektivitas dan perdagangan, yang pada gilirannya mendukung
ketahanan nasional dalam hal geografi dan transportasi.
Peran Kota Kotamubagudalam
Ketahanan Nasional
3

9
8. Demografi: Pembangunan daerah harus memperhatikan faktor demografi
seperti pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat akan berkontribusi
pada ketahanan nasional.
Penting untuk mencatat bahwa kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah
pusat, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sangat penting dalam
memperkuat ketahanan nasional melalui delapan gatra tersebut. Selain itu,
koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan wilayah sekitarnya juga
dapat meningkatkan ketahanan nasional secara keseluruhan.

10
Pada tahun 2045, Kota Kotamubagu, jika berhasil mengimplementasikan visi-misi
dan rencananya dengan baik, akan memainkan peran penting pada tataran global,
regional, dan nasional.
Berikut adalah penjelasan mengenai peran Kota Kotamubagu di tiga tingkatan
tersebut:
1. Tataran Global:
• Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Jika Kota Kotamubagu berhasil
mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan baik, termasuk pertanian,
perikanan, industri, dan pariwisata, Kota ini dapat menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi di tingkat global. Ini akan menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi pada perekonomian
nasional.
• Pelestarian Lingkungan: Kota Kotamubagu memiliki potensi besar dalam
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Jika berhasil
menjalankan praktik-praktik berkelanjutan, Kota ini dapat menjadi contoh
bagi dunia dalam upaya pelestarian alam dan mitigasi perubahan iklim.
• Kerjasama Internasional: Kota Kotamubagu dapat menjalin kemitraan dan
kerjasama dengan kabupaten/kota di negara-negara lain dalam berbagai
bidang seperti perdagangan, investasi, kebudayaan, dan pariwisata. Hal ini
akan memperkuat posisi Kota ini dalam kancah internasional.
2. Tataran Regional:
• Ekonomi Regional: Kota Kotamubagu dapat menjadi motor ekonomi
regional dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini akan
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sekitarnya serta
memperkuat integrasi ekonomi regional.
• Kerjasama Regional: Kota ini dapat menjadi pelaku penting dalam
kerjasama regional seperti ASEAN atau organisasi regional lainnya. Ini
memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum regional, bertukar
pengalaman, dan mempromosikan kepentingan regional.
• Infrastruktur dan Konektivitas: Investasi dalam infrastruktur dan
konektivitas yang baik dapat memfasilitasi perdagangan regional dan
pergerakan barang serta orang. Hal ini akan meningkatkan kerja sama
ekonomi dan integrasi regional.
Peran Kota Kotamubagu 2045
pada tataran Global, Regional, dan
Nasional
4

11
3. Tataran Nasional:
• Perekonomian Nasional: Sebagai kontributor penting dalam pertumbuhan
ekonomi nasional, Kota Kotamubagu akan berperan dalam menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan mengurangi
kesenjangan ekonomi antara wilayah-wilayah di Indonesia.
• Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kota ini akan berperan dalam
pengelolaan sumber daya alam nasional. Jika sumber daya alam dikelola
secara berkelanjutan, ini akan mendukung kebutuhan energi dan pangan
nasional.
• Kebudayaan dan Pariwisata: Kota Kotamubagu dapat menjadi destinasi
wisata yang menarik dan ikon budaya Indonesia. Ini akan mendukung
industri pariwisata nasional dan mempromosikan warisan budaya Indonesia.
Dengan implementasi yang berhasil dari visi pembangunan Kota Kotamubagu 2045,
Kota ini akan berkontribusi secara signifikan pada tingkatan global, regional, dan
nasional.
Keberhasilannya dalam mewujudkan Smart City, pembangunan ekonomi
berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi dalam kerjasama
internasional akan menjadi kunci dalam memainkan peran penting di tingkatan
tersebut.

12
Dalam perencanaan jangka panjang, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor
lingkungan seperti perubahan iklim dan keberlanjutan. Integrasi kebijakan yang
mendukung pengurangan emisi karbon, pelestarian lingkungan, dan adaptasi
terhadap perubahan iklim juga bisa menjadi bagian dari visi pembangunan Kota
Kotamubagu ke depan.
Di samping itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat,
sektor swasta, dan masyarakat lokal, juga akan menjadi kunci dalam mencapai
tujuan pembangunan yang lebih baik di Kota Kotamubagu.
Berikut adalah penjelasan megatrend pembangunan Kota Kotamubagu dalam 20
tahun ke depan berdasarkan pencapaian parameter indikator makro yang sesuai
dengan hasil evaluasi RPJPD 2005-2024.
A. Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia):
Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan bahwa pada Tahun 2010 dengan
nilai indeks 67,89 mengalami pertumbuhan sebesar 0,72% menjadi 0,7396% pada
tahun 2022.
Peningkatan IPM adalah indikator penting yang mencerminkan perkembangan
kualitas hidup penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peningkatan
IPM yang telah terjadi dari 2010 hingga 2022, kita dapat membuat beberapa
prediksi dan proyeksi untuk masa depan:
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Peningkatan IPM biasanya terkait erat
dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Untuk mempertahankan tren
positif ini, Kota Kotamobagu harus fokus pada pengembangan sistem pendidikan
yang lebih baik, termasuk infrastruktur sekolah yang memadai, pelatihan guru
yang berkualitas, dan akses yang lebih luas ke pendidikan.
2. Pengembangan Kesehatan Masyarakat: IPM juga dipengaruhi oleh akses
terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan fasilitas kesehatan,
akses terhadap perawatan medis yang terjangkau, serta program kesehatan
masyarakat yang efektif akan menjadi kunci dalam meningkatkan IPM.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif: IPM dapat ditingkatkan melalui
penciptaan peluang ekonomi yang lebih baik dan inklusif bagi seluruh lapisan
masyarakat. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan
kemiskinan.
4. Pengurangan Disparitas Sosial: Disparitas sosial dapat menjadi penghambat
peningkatan IPM. Masyarakat perlu memiliki kesempatan yang sama untuk
mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Program-
Hasil Evaluasi RPJPD
Kota Kotamubagu 2005-2024
5

13
program yang berfokus pada pengurangan kesenjangan, termasuk bantuan
sosial, dapat membantu meningkatkan IPM secara keseluruhan.
5. Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi informasi dan
inovasi dalam pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi lainnya dapat
membantu mempercepat peningkatan IPM. Kota Kotamobagu harus berinvestasi
dalam infrastruktur teknologi dan mendorong adaptasi teknologi modern.
6. Konservasi Lingkungan: Memastikan keberlanjutan lingkungan juga dapat
berkontribusi pada peningkatan IPM. Perlindungan sumber daya alam,
pengelolaan air yang baik, dan keberlanjutan ekologi adalah faktor-faktor penting
yang harus diperhatikan.
Dalam 20 tahun ke depan, Kota Kotamobagu perlu menjaga dan meningkatkan
upaya dalam semua bidang ini untuk memastikan bahwa peningkatan IPM berlanjut.
Hal ini akan mengarah pada perkembangan kota yang lebih makmur, inklusif, dan
berkelanjutan di masa depan.
B. Penurunan Tingkat Kemiskinan:
Tingkat Kemiskinan sebesar 10,02% pada Tahun 2007 mengalami penurunan yang
sangat baik sebesar- 4,29% yaitu mencapai 5,19% pada Tahun 2022.
Berdasarkan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan yang telah
terjadi selama periode RPJPD 2005-2024, dapat diperkirakan bahwa Kota
Kotamobagu memiliki potensi untuk terus mengalami perbaikan dalam aspek ini
dalam 20 tahun ke depan. Penurunan tingkat kemiskinan adalah indikator yang
sangat penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi
kota.
Berikut adalah beberapa potensi megatrend pembangunan Kota Kotamobagu dalam
20 tahun ke depan berdasarkan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan yang
telah dicapai:
1. Peningkatan Kesempatan Kerja: Penurunan tingkat kemiskinan seringkali
berhubungan erat dengan peningkatan kesempatan kerja. Pemerintah Kota
Kotamobagu dapat berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
menciptakan lapangan kerja baru dan beragam, yang pada gilirannya akan
membantu mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Pengembangan Keterampilan: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan
keterampilan penduduk dapat membantu mereka memperoleh keterampilan yang
dibutuhkan untuk pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi. Program
pelatihan dan pendidikan vokasional dapat menjadi bagian penting dari strategi
ini.
3. Pengentasan Kemiskinan Terpencil: Fokus pada daerah-daerah terpencil
atau komunitas yang lebih rentan dapat membantu mengurangi kemiskinan
ekstrem. Program pengentasan kemiskinan yang spesifik, seperti pemberian
bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan akses yang lebih baik ke layanan
dasar, dapat membantu dalam hal ini.

14
4. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan: Investasi dalam sektor
pendidikan dan kesehatan dapat membantu meningkatkan akses masyarakat
terhadap pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan. Ini akan membantu
meningkatkan kualitas hidup penduduk dan memungkinkan mereka untuk keluar
dari lingkaran kemiskinan.
5. Inklusi Ekonomi: Mendorong inklusi ekonomi dari kelompok-kelompok yang
kurang beruntung, seperti penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok
minoritas, adalah langkah penting dalam mengurangi kemiskinan. Menciptakan
peluang yang setara untuk semua penduduk adalah tujuan yang harus dikejar.
6. Pengurangan Kesenjangan Sosial: Selain mengurangi tingkat kemiskinan
secara keseluruhan, Kota Kotamobagu juga perlu memperhatikan pengurangan
kesenjangan sosial. Fokus pada pengurangan ketidaksetaraan dalam pendapatan
dan akses terhadap layanan dasar akan membantu menciptakan masyarakat
yang lebih adil.
7. Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat
membantu individu dan keluarga untuk mengambil kontrol atas masa depan
mereka. Ini mencakup memberikan akses ke sumber daya, informasi, dan
peluang yang diperlukan.
Dengan mempertimbangkan pencapaian penurunan tingkat kemiskinan yang telah
terjadi, Kota Kotamobagu memiliki landasan yang kuat untuk mempercepat
pembangunan dan pengentasan kemiskinan dalam 20 tahun ke depan. Dengan
fokus yang tepat pada pertumbuhan ekonomi inklusif, akses terhadap pendidikan
dan kesehatan yang lebih baik, serta pengurangan kesenjangan sosial, Kota
Kotamobagu dapat menjadi kota yang lebih sejahtera dan berkelanjutan di masa
depan.
C. Peningkatan Tingkat Pengangguran:
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan 2,91% dari 5,71 %
pada Tahun 2017 menjadi 6,59% pada Tahun 2022.
Peningkatan tingkat pengangguran selama periode RPJPD 2005-2024 menjadi
tantangan yang perlu diatasi dalam pembangunan Kota Kotamobagu dalam 20
tahun ke depan. Tingkat pengangguran yang meningkat dapat memiliki dampak
negatif pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi kota. Oleh karena itu,
perlu diidentifikasi megatrend pembangunan yang mungkin terjadi untuk mengatasi
masalah ini.
Berikut beberapa potensi megatrend pembangunan Kota Kotamobagu dalam 20
tahun ke depan berdasarkan peningkatan tingkat pengangguran:
1. Pengembangan Sektor Ekonomi Baru: Kota Kotamobagu perlu berupaya
untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat menciptakan
lapangan kerja. Hal ini dapat melibatkan investasi dalam industri-industri baru,
promosi pariwisata, atau dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM).

15
2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja: Program pelatihan dan
pendidikan vokasional perlu ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan
tenaga kerja lokal. Ini akan membantu mereka menjadi lebih kompetitif di pasar
kerja dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
3. Promosi Investasi dan Pengusaha Lokal: Mendorong investasi swasta dan
pengusaha lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja. Kota
Kotamobagu perlu menawarkan insentif yang menarik bagi perusahaan-
perusahaan yang ingin berinvestasi di kota ini.
4. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti jalan,
pelabuhan, dan bandara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan
menciptakan pekerjaan dalam sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya.
5. Inovasi dan Digitalisasi: Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam berbagai
sektor dapat menciptakan peluang baru untuk pekerjaan. Kota Kotamobagu perlu
mempromosikan ekosistem inovasi dan mendukung startup dan perusahaan
teknologi.
6. Pengembangan Pariwisata: Jika ada potensi pariwisata yang belum
dimaksimalkan, pengembangan sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan
kerja dalam bidang perhotelan, restoran, dan sektor terkait lainnya.
7. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi
tunggal dan berupaya untuk mendiversifikasi ekonomi dapat membantu
mengurangi dampak fluktuasi tingkat pengangguran.
8. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Kerjasama dengan perusahaan-
perusahaan swasta dapat membantu dalam penciptaan lapangan kerja melalui
program-program CSR (Corporate Social Responsibility) dan investasi dalam
pembangunan lokal.
Peningkatan tingkat pengangguran adalah masalah yang serius, tetapi dengan
rencana pembangunan yang tepat, kota Kotamobagu dapat mengatasi tantangan ini
dalam 20 tahun ke depan. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan
kualifikasi tenaga kerja, dan mendiversifikasi ekonomi dapat membantu menciptakan
lingkungan yang lebih sejahtera dan berkesinambungan bagi penduduk Kota
Kotamobagu.
D. Penurunan Pertumbuhan Ekonomi:
Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami penurunan -2,08% dari kondisi 6,49% pada
Tahun 2011 menjadi 5,15% di Tahun 2022.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang penting
dalam menilai kesejahteraan dan kemajuan suatu wilayah seperti Kota Kotamobagu.
Namun, penurunan pertumbuhan ekonomi selama periode RPJPD 2005-2024 adalah
isu yang perlu diperhatikan. Dalam 20 tahun ke depan, Kota Kotamobagu perlu
mengatasi penurunan pertumbuhan ekonomi ini dan menciptakan megatrend
pembangunan yang lebih positif.

16
Berikut beberapa potensi megatrend pembangunan Kota Kotamobagu dalam 20
tahun ke depan berdasarkan pencapaian parameter penurunan pertumbuhan
ekonomi:
1. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Kota Kotamobagu harus berupaya untuk
mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal, jika ada, yang
mungkin telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Diversifikasi
ekonomi dapat menciptakan stabilitas yang lebih besar.
2. Pendorong Inovasi dan Teknologi: Investasi dalam inovasi dan teknologi
dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi kota.
Hal ini termasuk penggunaan teknologi informasi, digitalisasi bisnis, dan
pengembangan ekosistem inovasi.
3. Investasi Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan,
bandara, dan transportasi umum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan
membuka peluang baru untuk bisnis dan industri.
4. Kemitraan dengan Sektor Swasta: Kerjasama dengan sektor swasta dapat
membantu dalam mendanai proyek-proyek strategis dan menggairahkan
pertumbuhan ekonomi. Kota Kotamobagu dapat menarik investasi swasta melalui
insentif dan kemudahan berbisnis.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja dapat membantu dalam
meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
6. Promosi Pariwisata: Jika ada potensi pariwisata yang belum dimaksimalkan,
pengembangan sektor pariwisata dapat menciptakan peluang baru untuk
pertumbuhan ekonomi melalui wisatawan lokal dan mancanegara.
7. Keberlanjutan Lingkungan: Memastikan perlindungan lingkungan dan
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jangka panjang.
8. Peningkatan Daya Saing Regional: Berkolaborasi dengan wilayah-wilayah
tetangga dan wilayah sekitarnya dapat membantu Kota Kotamobagu menjadi
lebih kompetitif di tingkat regional dan internasional.
9. Pengurangan Birokrasi dan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan efisiensi
birokrasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung kemudahan berbisnis
dapat menarik lebih banyak investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama dalam pembangunan Kota
Kotamobagu dalam 20 tahun ke depan. Dengan strategi yang tepat dan kerjasama
yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Kota Kotamobagu
dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa
depan.
E. Peningkatan Rasio Gini:
Rasio Gini pada kondisi 0,31 pada Tahun 2010 menjadi 0,40 di Tahun 2022 atau
meningkat 2,23%.

17
Peningkatan Rasio Gini adalah indikator yang menggambarkan tingkat
ketidaksetaraan pendapatan dalam suatu wilayah, dan peningkatan ini
mencerminkan peningkatan ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Kota Kotamobagu
selama periode RPJPD 2005-2024.
Ketidaksetaraan ekonomi adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif
pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi peningkatan
Rasio Gini dan menciptakan megatrend pembangunan yang lebih positif dalam 20
tahun ke depan, beberapa langkah dan strategi berikut dapat dipertimbangkan:
1. Program Pemberdayaan Ekonomi: Fokus pada pemberdayaan ekonomi bagi
kelompok yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin, penyandang
disabilitas, dan kelompok minoritas. Ini dapat mencakup program pelatihan,
bantuan modal usaha, dan dukungan untuk usaha mikro dan kecil.
2. Pendidikan yang Berkualitas: Investasi dalam pendidikan yang berkualitas
adalah kunci dalam mengurangi ketidaksetaraan. Memastikan akses yang setara
ke pendidikan berkualitas dan peluang pendidikan adalah hal yang sangat
penting.
3. Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan: Penyediaan akses yang setara ke
layanan kesehatan yang terjangkau adalah faktor penting dalam mengurangi
ketidaksetaraan. Ini termasuk upaya untuk memperluas cakupan asuransi
kesehatan universal dan layanan kesehatan dasar.
4. Upaya untuk Meningkatkan Upah: Meninjau dan meningkatkan upah
minimum regional atau sektor-sektor dengan upah rendah dapat membantu
meningkatkan pendapatan pekerja dengan gaji rendah.
5. Pengembangan Sektor Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan sektor
ekonomi lokal dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan
antarwilayah dan menciptakan peluang kerja di daerah yang kurang
berkembang.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan anggaran publik dan distribusi sumber daya dapat membantu
mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan bahwa program-program bantuan
sosial mencapai yang membutuhkan.
7. Kebijakan Pajak yang Adil: Mengevaluasi dan menyesuaikan sistem pajak
untuk lebih adil, termasuk pengenaan pajak atas kekayaan dan pendapatan
tinggi, dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan.
8. Pemberdayaan Perempuan: Mendorong pemberdayaan perempuan dalam
ekonomi dan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan gender
dan secara keseluruhan mengurangi ketidaksetaraan.
9. Kolaborasi Stakeholder: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM,
dan masyarakat sipil dapat membantu merancang dan melaksanakan program-
program yang efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan.
Peningkatan Rasio Gini adalah tantangan yang serius, tetapi dengan komitmen,
kerjasama, dan strategi yang tepat, Kota Kotamobagu dapat mencapai lebih banyak
kesetaraan ekonomi dalam 20 tahun ke depan. Menciptakan kesempatan yang

18
setara untuk semua penduduk dan memastikan bahwa manfaat pembangunan
mencapai yang membutuhkan adalah tujuan yang harus ditekankan dalam
pembangunan masa depan.

19
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Kotamobagu 2005-2024 menemukan
beberapa faktor penghambat sebagai berikut.
1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan terdapat beberapa indikator yang
tidak tepat dan terlalu banyak sehinga fokus untuk pencapaian tidak optimal.
2. Penentuan Sasaran Pokok masih belum terarah sesuai dengan kondisi daerah.
3. Ketersediaan data pendukung yang tidak lengkap.
4. Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi dapat mengganggu
kontinuitas pelaksanaan RPJPD.
5. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang RPJPD.
6. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia membuat kualitas dokumen
tidak optimal.
A. Beberapa indikator yang tidak tepat dan terlalu banyak.
Masalah ini dapat memiliki dampak negatif terhadap fokus dan pencapaian yang
tidak optimal dalam pembangunan daerah tersebut.
Berikut penjelasan lebih lanjut tentang faktor penghambat ini:
1. Indikator yang Tidak Tepat: Penyusunan dokumen perencanaan yang
mencakup indikator yang tidak tepat dapat menyebabkan perencanaan yang
tidak akurat. Ini berarti bahwa langkah-langkah yang direncanakan mungkin
tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di Kota Kotamobagu. Contohnya, jika
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan tidak tepat, maka
program-program yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan mungkin tidak
efektif.
2. Terlalu Banyak Indikator: Terlalu banyak indikator dalam dokumen
perencanaan dapat mengaburkan fokus dan memecah perhatian. Hal ini dapat
membuat sulit untuk mengidentifikasi prioritas utama dan mengalokasikan
sumber daya dengan efektif. Selain itu, mengumpulkan data untuk banyak
indikator juga bisa menjadi beban administratif yang berat.
3. Alokasi Sumber Daya yang Tidak Optimal: Dengan terlalu banyak indikator,
ada risiko bahwa sumber daya yang terbatas akan tersebar tipis di seluruh
program dan proyek, tanpa fokus yang jelas pada tujuan utama. Ini dapat
mengakibatkan pencapaian yang tidak optimal dalam aspek-aspek kunci
pembangunan Kota Kotamobagu.
Faktor Penghambat Pembangunan
Kota Kotamubagu2005-2024
6

20
4. Ketidakjelasan Prioritas: Dokumen perencanaan yang terlalu kompleks dan
penuh dengan indikator yang tidak tepat dapat membuat sulit bagi para
pemangku kebijakan untuk mengidentifikasi prioritas yang sebenarnya. Tanpa
pemahaman yang jelas tentang apa yang harus diprioritaskan, pembangunan
dapat menjadi tidak fokus dan tidak efisien.
Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah berikut dapat diambil:
1. Revitalisasi Perencanaan: Kota Kotamobagu dapat mempertimbangkan untuk
memperbarui atau merombak dokumen perencanaannya dengan
mengidentifikasi indikator yang lebih tepat dan relevan dengan kondisi saat ini.
2. Sederhanakan Dokumen Perencanaan: Mengurangi jumlah indikator dan
memfokuskan perencanaan pada beberapa prioritas utama akan membantu
dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif.
3. Melibatkan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat,
sektor swasta, dan pemerintah dalam proses perencanaan dapat membantu
dalam menentukan indikator yang relevan dan prioritas pembangunan.
4. Evaluasi Berkala: Dokumen perencanaan harus dievaluasi secara berkala untuk
memastikan bahwa indikator tetap relevan dan pembangunan berjalan sesuai
rencana.
5. Kapasitas SDM: Melatih petugas perencanaan dan pemangku kebijakan dalam
penggunaan indikator yang tepat dan analisis data yang baik juga sangat
penting.
Dengan melakukan langkah-langkah ini, Kota Kotamobagu dapat meningkatkan
efektivitas perencanaan pembangunan mereka dan mencapai pencapaian yang lebih
optimal sesuai dengan RPJPD 2005-2024 mereka.
B. Penentuan sasaran pokok yang masih belum terarah sesuai dengan
kondisi daerah.
Faktor ini dapat memiliki dampak negatif pada efektivitas perencanaan dan
pencapaian tujuan pembangunan di kota tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih
lanjut tentang masalah ini:
1. Ketidakarahan dengan Kondisi Daerah: Penentuan sasaran pokok yang
tidak terarah sesuai dengan kondisi daerah berarti bahwa sasaran-sasaran yang
ditetapkan dalam RPJPD mungkin tidak mencerminkan tantangan dan potensi
yang sebenarnya ada di Kota Kotamobagu. Ini dapat mengakibatkan alokasi
sumber daya yang tidak tepat dan program-program yang tidak efektif.
2. Kurangnya Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat: Jika sasaran pokok
tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, maka
perencanaan pembangunan mungkin tidak akan mendapatkan dukungan yang
kuat dari masyarakat. Ini dapat menghambat implementasi program dan proyek
yang direncanakan.
3. Ketidakjelasan Prioritas: Tanpa sasaran pokok yang terarah, sulit bagi
pemangku kebijakan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang

21
sebenarnya. Hal ini dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien
dan penyebaran usaha tanpa fokus.
1. Studi dan Analisis yang Mendalam: Kota Kotamobagu perlu melakukan studi
dan analisis yang lebih mendalam tentang kondisi daerah, tantangan, peluang,
dan aspirasi masyarakat. Ini akan membantu dalam menentukan sasaran pokok
yang lebih relevan.
2. Konsultasi dengan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak seperti
masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan pihak berwenang dalam proses
perencanaan dapat membantu dalam menentukan sasaran pokok yang sesuai
dengan kebutuhan dan harapan berbagai pihak.
3. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Sasaran pokok perlu dipantau dan
dievaluasi secara berkala selama pelaksanaan RPJPD. Jika ada perubahan dalam
kondisi daerah atau prioritas, sasaran-sasaran tersebut dapat diperbarui.
4. Kapasitas SDM: Penting untuk memastikan bahwa petugas perencanaan dan
pemangku kebijakan memiliki kapasitas yang cukup untuk merumuskan sasaran
pokok yang sesuai dengan kondisi daerah.
relevansi dan ketepatan sasaran pokok dalam RPJPD mereka, yang pada gilirannya
akan membantu dalam mencapai pencapaian yang lebih baik dalam pembangunan
daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya.
C. Ketersediaan data pendukung yang tidak lengkap.
Ketersediaan data yang tidak memadai dapat menghambat proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan, dan berdampak negatif pada kebijakan dan program
yang dijalankan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang dampak dan
implikasi dari faktor ini:
1. Kurangnya Dasar Informasi yang Akurat: Data pendukung yang tidak
lengkap dapat menyebabkan kurangnya informasi yang akurat tentang kondisi
sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Kotamobagu. Tanpa data yang tepat,
kebijakan dan program pembangunan mungkin tidak akan mencerminkan situasi
sebenarnya, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan.
2. Tidak Dapat Mendukung Analisis yang Mendalam: Analisis yang baik
dalam perencanaan pembangunan memerlukan data yang lengkap dan terkini.
Data yang tidak lengkap dapat membuat sulit untuk melakukan analisis yang
mendalam tentang masalah dan potensi pembangunan di kota tersebut.
3. Ketidakpastian dalam Pengambilan Keputusan: Ketersediaan data yang
tidak lengkap dapat menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.
Pemangku kebijakan mungkin merasa ragu-ragu dalam merancang kebijakan dan
program karena kurangnya informasi yang memadai.
4. Kesulitan dalam Mengukur Kemajuan: Data yang tidak lengkap juga dapat
menghambat kemampuan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai sasaran-

22
sasaran pembangunan. Tanpa data yang memadai, sulit untuk menilai apakah
kebijakan dan program telah berhasil atau tidak.
1. Perbarui Data: Kota Kotamobagu perlu berinvestasi dalam pengumpulan data
yang lebih lengkap, terkini, dan relevan tentang kondisi daerah. Ini dapat
melibatkan lembaga statistik, penelitian independen, atau kerjasama dengan
universitas dan organisasi lain.
2. Penguatan Sistem Pencatatan: Meningkatkan sistem pencatatan dan
pelaporan data di tingkat pemerintah daerah dapat membantu dalam
mengumpulkan data secara rutin dan akurat.
3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kota Kotamobagu dapat berkolaborasi
dengan lembaga atau organisasi eksternal yang memiliki data dan pengetahuan
yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.
4. Pelatihan dan Kapasitas SDM: Memastikan bahwa staf yang terlibat dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan memiliki kapasitas yang cukup
dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data.
ketersediaan data pendukung yang lebih lengkap dan relevan, yang akan membantu
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan
berorientasi pada bukti.
D. Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi
Perubahan ini dapat memiliki dampak negatif pada proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan kota. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang
dampak dan implikasi dari faktor ini:
1. Ketidakpastian Perencanaan: Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering
terjadi dapat menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang.
Ketika pemerintah daerah harus terus-menerus menyesuaikan RPJPD dengan
perubahan kebijakan, hal ini dapat membuat sulit untuk merancang program-
program pembangunan yang berkelanjutan.
2. Gangguan pada Pelaksanaan Proyek: Ketika kebijakan dan regulasi berubah
secara mendadak, proyek-proyek yang sudah direncanakan dan dimulai dalam
RPJPD sebelumnya dapat terganggu. Hal ini bisa mengakibatkan penundaan,
penangguhan, atau bahkan pembatalan proyek-proyek yang sudah berjalan.
3. Inkonsistensi dalam Rencana Pembangunan: Perubahan kebijakan dapat
menyebabkan inkonsistensi antara RPJPD dan arah kebijakan yang baru. Ini bisa
membuat RPJPD tidak relevan dan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan
yang telah ditetapkan.
4. Kesulitan dalam Penganggaran: Perubahan kebijakan juga dapat
mengganggu proses penganggaran. Ketika prioritas dan arah kebijakan berubah,
alokasi sumber daya mungkin perlu direvisi, dan ini bisa menjadi tugas yang sulit
dan memakan waktu.

23
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai
berikut:
1. Koordinasi antara Tingkat Pemerintahan: Penting bagi pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait untuk berkoordinasi dengan
baik dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan. Ini dapat
membantu mengurangi perubahan kebijakan yang tiba-tiba dan tidak
terkoordinasi.
2. Pengembangan RPJPD yang Fleksibel: Merancang RPJPD dengan
fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan
yang mungkin terjadi di masa depan.
3. Evaluasi Kebijakan yang Teliti: Sebelum mengubah kebijakan yang ada,
penting untuk melakukan evaluasi yang teliti tentang dampaknya terhadap
RPJPD yang ada dan pembangunan yang sedang berlangsung.
4. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Melibatkan pemangku kebijakan,
masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam proses perubahan kebijakan dapat
membantu meminimalkan dampak negatifnya.
5. Perencanaan Jangka Panjang yang Kuat: Memiliki perencanaan jangka
panjang yang kokoh dan teruji dapat membantu Kota Kotamobagu lebih tahan
terhadap perubahan kebijakan yang tidak terduga.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, Kota Kotamobagu dapat mengurangi
dampak perubahan kebijakan yang sering terjadi dan menjaga kontinuitas dalam
pelaksanaan RPJPD serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjangnya.
E. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang RPJPD di kalangan
pemangku kebijakan, masyarakat, dan pihak terkait.
Faktor ini dapat memiliki dampak negatif pada implementasi dan pencapaian tujuan
pembangunan dalam RPJPD tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang
dampak dan implikasi dari faktor ini:
1. Ketidakpartisipasian Aktif: Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman
tentang RPJPD dapat mengakibatkan ketidakpartisipasian aktif dari pemangku
kebijakan dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Mereka mungkin tidak memahami sepenuhnya tujuan dan
strategi RPJPD, sehingga sulit bagi mereka untuk berkontribusi atau mendukung
implementasi yang efektif.
2. Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan: Tanpa pemahaman yang
memadai tentang RPJPD, pengambilan keputusan yang tepat dan berdasarkan
bukti-bukti menjadi sulit. Hal ini dapat menghambat kemampuan pemangku
kebijakan untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan visi dan tujuan
pembangunan jangka panjang.
3. Ketidakjelasan Prioritas: Keterbatasan pemahaman tentang RPJPD juga
dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam menentukan prioritas pembangunan.

24
Pemangku kebijakan dan masyarakat mungkin tidak tahu dengan pasti apa yang
harus diprioritaskan dalam melaksanakan program-program pembangunan.
4. Kesenjangan antara Rencana dan Implementasi: Ketika pemahaman
tentang RPJPD tidak memadai, ada risiko besar bahwa rencana pembangunan
hanya akan berhenti pada tingkat dokumen tanpa diimplementasikan dengan
baik di lapangan.
berikut:
1. Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat: Pemerintah daerah harus
melakukan kampanye sosialisasi yang efektif untuk memperkenalkan RPJPD
kepada masyarakat secara lebih luas. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan,
seminar, kampanye media sosial, dan pendekatan lainnya.
2. Pelatihan untuk Pemangku Kebijakan: Memberikan pelatihan dan workshop
kepada pemangku kebijakan tentang isi RPJPD, tujuan, strategi, dan tindakan
konkret yang harus diambil dapat meningkatkan pemahaman mereka.
3. Konsultasi dan Partisipasi Aktif: Melibatkan pemangku kebijakan,
masyarakat, dan pihak terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi RPJPD
dapat membantu mereka merasa memiliki peran aktif dalam pencapaian tujuan
pembangunan.
4. Transparansi Informasi: Membuat dokumen RPJPD dan data terkaitnya lebih
mudah diakses oleh publik dapat meningkatkan transparansi dan memungkinkan
masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan dan pencapaian tujuan
pembangunan.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, Kota Kotamobagu dapat mengatasi
keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang RPJPD, sehingga meningkatkan
partisipasi, koordinasi, dan implementasi yang lebih baik dari rencana pembangunan
jangka panjang mereka.
F. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia
Faktor ini dapat memiliki dampak negatif pada proses perencanaan dan
implementasi pembangunan di Kota Kotamobagu. Berikut adalah penjelasan lebih
lanjut tentang dampak dan implikasi dari faktor ini:
1. Kualitas Dokumen yang Terbatas: Keterbatasan anggaran dan sumber daya
manusia dapat membatasi kemampuan untuk melakukan penelitian, analisis, dan
perumusan yang mendalam dalam dokumen RPJPD. Akibatnya, dokumen
tersebut mungkin tidak memiliki dasar yang kuat atau data yang memadai,
sehingga mengurangi kualitas dan ketepatan rencana pembangunan.
2. Keterbatasan Inovasi: Ketika sumber daya terbatas, sulit untuk
mengembangkan ide-ide inovatif atau menciptakan program-program
pembangunan yang efektif. Ini dapat menghambat kemampuan kota untuk
mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan yang ambisius.

25
3. Pengelolaan yang Tidak Efisien: Keterbatasan sumber daya manusia dapat
mengakibatkan pengelolaan dokumen RPJPD yang tidak efisien. Hal ini termasuk
dalam hal pemantauan dan evaluasi, yang penting untuk memastikan
implementasi yang berhasil.
4. Ketidakmampuan Menangani Perubahan: Ketika sumber daya terbatas,
sulit untuk menangani perubahan yang tidak terduga atau perlu dilakukan
penyesuaian dalam RPJPD. Hal ini dapat mengakibatkan dokumen perencanaan
yang menjadi tidak relevan dalam menghadapi perkembangan baru.
berikut:
1. Alokasi Anggaran yang Memadai: Pemerintah daerah perlu memprioritaskan
alokasi anggaran yang memadai untuk proses perencanaan dan penyusunan
RPJPD. Ini mencakup pembiayaan untuk penelitian, analisis data, konsultasi
publik, dan pengembangan dokumen.
2. Pengembangan Kapasitas SDM: Melatih dan meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan
sangat penting. Ini termasuk pelatihan dalam analisis data, manajemen proyek,
dan perencanaan strategis.
3. Kolaborasi dan Kemitraan: Kota Kotamobagu dapat menjalin kemitraan
dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, atau lembaga akademis untuk
mendapatkan sumber daya tambahan, termasuk pengetahuan dan keahlian yang
diperlukan.
4. Evaluasi Reguler: Kota Kotamobagu perlu melakukan evaluasi reguler terhadap
dokumen RPJPD dan proses perencanaan untuk mengidentifikasi perbaikan yang
diperlukan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif.
Dengan mengambil langkah-langkah ini, Kota Kotamobagu dapat meningkatkan
kualitas dokumen RPJPD dan kemampuan untuk mengelola implementasi
pembangunan dengan lebih efektif, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran
dan sumber daya manusia.

26
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kota Kotamobagu 2005-2024 menemukan
beberapa faktor pendorong sebagai berikut.
1. Adanya kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan
RPJPD menjadi faktor pendorong yang signifikan. Kepemimpinan yang efektif
akan mendorong koordinasi, pengambilan keputusan yang tepat, dan
pelaksanaan yang terarah.
2. Adanya Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi RPJPD menjadi faktor pendorong yang penting. Melibatkan masyarakat
dalam proses pembangunan dapat meningkatkan pemahaman, dukungan, dan
tanggung jawab bersama dalam mencapai indikator RPJPD.
3. Adanya kerjasama yang baik antara berbagai sektor pemerintah, lembaga, dan
pemangku kepentingan lainnya sehingga memperkuat implementasi RPJPD.
Sinergi antar sektor dan lembaga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber
daya dan meningkatkan efisiensi.
A. Adanya kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah dalam
melaksanakan RPJPD.
Kepemimpinan yang efektif memainkan peran kunci dalam kesuksesan perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan, dan faktor ini dapat memiliki dampak positif yang
signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang dampak dan implikasi dari
adanya kepemimpinan yang kuat:
1. Koordinasi yang Lebih Baik: Kepemimpinan yang kuat dapat memastikan
koordinasi yang efektif antara berbagai departemen dan lembaga dalam
pemerintah daerah. Ini membantu dalam menghindari tumpang tindih program,
meningkatkan sinergi, dan memastikan implementasi yang lebih lancar.
2. Pengambilan Keputusan yang Tepat: Pemimpin yang kuat mampu
mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan analisis
yang baik. Hal ini penting dalam merancang kebijakan dan program yang sesuai
dengan visi pembangunan jangka panjang.
3. Mendorong Dukungan Masyarakat: Kepemimpinan yang kuat dapat
memberikan dorongan dan keyakinan kepada masyarakat tentang arah dan
tujuan RPJPD. Hal ini dapat meningkatkan dukungan masyarakat dan partisipasi
dalam proses pembangunan.
4. Pengawasan yang Efektif: Kepemimpinan yang efektif juga mencakup
kemampuan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan program. Hal ini
Faktor Pendorong Pembangunan
Kota Kotamubagu2005-2024
7

27
membantu dalam mengidentifikasi masalah dengan cepat dan mengambil
tindakan perbaikan yang diperlukan.
5. Pengarahan yang Terarah: Kepemimpinan yang kuat dapat memberikan
arahan yang jelas dan visi yang kuat untuk pembangunan. Hal ini membantu
dalam memastikan bahwa semua pemangku kebijakan dan personel pemerintah
daerah memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan prioritas
pembangunan.
6. Mobilisasi Sumber Daya: Pemimpin yang efektif dapat membantu dalam
memobilisasi sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun dukungan dari
sektor swasta atau organisasi non-pemerintah, untuk mendukung pelaksanaan
RPJPD.
Untuk memanfaatkan kepemimpinan yang kuat sebagai faktor pendorong,
pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah berikut:
1. Pelatihan Kepemimpinan: Melatih pemimpin dan petugas pemerintah dalam
keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi yang efektif.
2. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
dan evaluasi pembangunan sehingga pemimpin dapat memahami kebutuhan dan
aspirasi mereka.
3. Keterbukaan dan Transparansi: Membuat proses perencanaan dan
pengambilan keputusan terbuka dan transparan untuk meningkatkan
kepercayaan publik.
4. Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RPJPD dan
pencapaian tujuan untuk memastikan bahwa kepemimpinan tetap efektif.
Kepemimpinan yang kuat adalah salah satu faktor kunci dalam mencapai kesuksesan
dalam pelaksanaan RPJPD dan pembangunan berkelanjutan di Kota Kotamobagu.
B. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi RPJPD.
Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan adalah prinsip dasar dalam tata
kelola yang baik dan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan
pembangunan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang dampak dan implikasi
dari partisipasi masyarakat yang aktif:
1. Pemahaman yang Lebih Baik: Partisipasi masyarakat membantu mereka
memahami secara lebih baik tujuan dan strategi yang terkandung dalam RPJPD.
Ini menghasilkan tingkat pemahaman yang lebih dalam tentang arah
pembangunan kota dan mengapa langkah-langkah tertentu diambil.
2. Dukungan dan Legitimitas: Ketika masyarakat merasa mereka telah
berpartisipasi dalam proses perencanaan, mereka lebih cenderung mendukung
dan menerima rencana pembangunan tersebut. Ini memberikan legitimasi pada
pemerintah daerah dalam melaksanakan RPJPD.

28
3. Tanggung Jawab Bersama: Partisipasi masyarakat menciptakan rasa
tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan pembangunan. Masyarakat
merasa terlibat dalam proses dan merasa memiliki peran dalam pencapaian
target-target RPJPD.
4. Identifikasi Prioritas Lokal: Melalui partisipasi masyarakat, prioritas lokal
yang mungkin tidak tercakup dalam dokumen RPJPD dapat diidentifikasi dan
diperhitungkan. Ini memastikan bahwa rencana pembangunan lebih relevan
dengan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Pemantauan yang Lebih Efektif: Masyarakat dapat berperan sebagai
pengawas dalam pelaksanaan RPJPD. Mereka dapat membantu dalam
mendeteksi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan program dan
proyek.
6. Inovasi dan Solusi Lokal: Partisipasi masyarakat dapat membawa ide-ide
inovatif dan solusi lokal untuk tantangan pembangunan. Ini dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan RPJPD.
7. Demokratisasi: Partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip dasar
demokrasi. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbicara,
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memiliki pengaruh dalam
pembangunan kota mereka.
Untuk memanfaatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor pendorong, pemerintah
daerah Kota Kotamobagu dapat mengambil langkah-langkah berikut:
1. Konsultasi Publik: Melakukan konsultasi publik terbuka dan terstruktur saat
merancang RPJPD untuk mendengarkan masukan dan pandangan masyarakat.
2. Pendidikan Masyarakat: Memberikan informasi tentang RPJPD kepada
masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dokumen tersebut.
3. Pembentukan Forum Partisipasi: Membentuk forum atau kelompok
partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan dan pengawasan RPJPD.
4. Transparansi Informasi: Memastikan bahwa dokumen RPJPD dan informasi
terkaitnya mudah diakses oleh masyarakat.
5. Edukasi Partisipatif: Melakukan edukasi partisipatif untuk masyarakat agar
mereka dapat lebih efektif dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam tata kelola yang baik
dan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD serta pencapaian tujuan
pembangunan di Kota Kotamobagu.
C. Kerjasama yang baik antara berbagai sektor pemerintah, lembaga, dan
pemangku kepentingan lainnya
Sinergi dan kolaborasi antar sektor dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam pencapaian tujuan pembangunan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut
tentang dampak dan implikasi dari adanya kerjasama yang baik:

29
1. Penggunaan Sumber Daya yang Optimal: Kerjasama antar sektor dan
lembaga memungkinkan penggunaan sumber daya yang terbatas secara lebih
optimal. Ini dapat menghindari tumpang tindih dan pemborosan sumber daya
yang dapat terjadi jika setiap sektor bekerja secara terpisah.
2. Penyebaran Informasi yang Lebih Cepat: Kerjasama memfasilitasi
pertukaran informasi yang lebih cepat antar sektor dan lembaga. Hal ini
memungkinkan pihak-pihak terkait untuk lebih cepat merespons perubahan
kondisi atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi RPJPD.
3. Koordinasi Program dan Proyek: Sinergi antar sektor dapat memungkinkan
koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan proyek yang terkait
dengan RPJPD. Hal ini membantu dalam menghindari konflik dan tumpang tindih,
serta memastikan bahwa program-program tersebut mendukung tujuan
bersama.
4. Dukungan yang Kuat: Kerjasama dapat menciptakan dukungan yang kuat dari
berbagai pihak terkait terhadap RPJPD. Pihak-pihak yang terlibat merasa memiliki
peran dalam kesuksesan RPJPD, sehingga lebih termotivasi untuk berkontribusi.
5. Sumber Daya Tambahan: Melalui kerjasama dengan sektor swasta, lembaga
non-pemerintah, atau lembaga internasional, pemerintah daerah dapat
memperoleh sumber daya tambahan dalam bentuk dana, pengetahuan, atau
teknologi yang dapat mendukung implementasi RPJPD.
6. Perencanaan Jangka Panjang yang Terintegrasi: Kerjasama antar sektor
dapat membantu dalam merancang perencanaan jangka panjang yang
terintegrasi dan berkelanjutan. Ini memungkinkan pemikiran holistik tentang
pembangunan kota.
Untuk memanfaatkan kerjasama yang baik sebagai faktor pendorong, pemerintah
daerah Kota Kotamobagu dapat mengambil langkah-langkah berikut:
1. Membentuk Forum Kerjasama: Membentuk forum atau mekanisme formal
untuk berkoordinasi antar sektor, lembaga, dan pemangku kepentingan. Ini
dapat berupa komite perencanaan atau pertemuan berkala.
2. Komunikasi yang Terbuka: Membuka saluran komunikasi yang terbuka dan
efektif antar sektor dan lembaga. Ini termasuk pertukaran data, informasi, dan
laporan berkala.
3. Perencanaan Bersama: Melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan RPJPD
dan memastikan bahwa tujuan dan strategi bersama didefinisikan dengan jelas.
4. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kerjasama yang ada
untuk memastikan bahwa itu efektif dan masih sesuai dengan tujuan RPJPD.
Kerjasama yang baik antar sektor dan pemangku kepentingan lainnya adalah elemen
kunci dalam kesuksesan implementasi RPJPD dan pembangunan berkelanjutan di
Kota Kotamobagu.

30
Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Manado pada awal 20231
mendapatkan beberapa temuan berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap
pelaksanaan pembangunan Kota Kotamobagu, sebagai berikut:
Karakteristik Responden
Responden yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini berjumlah 165
responden yang terdiri dari 5 tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk
memberikan pandangan sekaligus penilaian terhadap program pembangunan yang
dilaksanakan di Kota kotamobagu. Dari aspek keterwakilan perempuan ditetapkan
30% atau sekitar 50 orang sedangkan sisanya adalah responden pria. Dari segi
pendidikan responden sebagai besar berpendidikan Sekolah menengah Atas (SMA
sekitar 62,2%) sedangkan yang berpendidikanPerguruan Tinggii sekitar 20%,
lainnya 17,8% adalah SMP dan sebagian kecil SD.
Tanggapan terhadap Perubahan (Kemajuan) Pembangunan
Dari semua responden mengemukakan bahwa terjadi perubahan kemajuan dalam
pembangunan secara signifikan dan hal ini menurut responden sangat baik dalam
pembangunan di Kota Kotamobagu. Sebagai perbandingan yaitu sebelum adalah
pemekaran di kota kotamobagu jalan-jalan yang ada di pusat kota belum ada yang
diperbaiki seperti dengan kondisi sekarang ini. Di samping itu sambutan
masyarakat terhadap program pembangunan juga termasuk positif, hal ini terlihat
dari dukungan terhadap pelebaran jalan tanpa meminta ganti rugi bagi pemerintah.
Klasifikasi Pembangunan yang Menononjol
Masyarakat menilai bahwa (100%) pembangunan yang sangat berpengaruh
langsung terhadap aktivitas kehidupan bermasyarakat adalah pembuatan jalan.
Pelebaran jalan menurutmasarakat sangat memudahkan bagi mereka dalam
kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial. Disamping itu masyarakat menilai
bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan dan pembangunan dalam bidang
kesehatan terutama dengan beroperasinya Rumah Sakit Umum Kota Kotamobagu
yang terletak di Desa Pobundayan, juga termasuk dalam kegiatanyang menonjol
dalam pembangunan tiga tahun berjalan pemeritahan Kota kotamobagu.
1
Hamdi Gugule dan Romi Mesra, 2023, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 2 Maret 2023,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Persepsi Masyarakat terhadap
Pelaksanaan Pembangunan Kota
Kotamobagu
8

31
Program Pembangunan yang Perlu dikembangkan ke Depan
Dari keseluruhan responden penelitian menilai mengenai program pembangunan
yang akan diimplementasikan ke depan bervariasi yaitu untuk pembangunan
bidang pertanian 24,24%, untuk pembangunan pendidikan 36,36%, untuk
pembangunan bidang kesehatan 30,30% sedangkan untuk pembangunan bidang
lainnya seperti pemberdayaan perempuan. Menyimak jawaban tersebut ternyata
bahwa persepsi masyarakat untuk kegiatan pembangunan ke depan lebih
cenderung pada bidang pendidikan, kesehatan dan pertanian. Khususnya untuk
pertanian berkaitan dengan kedudukan Kota Kotamobagu sebagai urban, maka
untuk bidang pertanian masih tetap dipertahankan karena dari aspek lingkungan
kondisiini berhubungan dengan terpeliharanya daerah resapan air. Juga dalam tata
ruang wilayah Kota Kotamobagu dan RPJPD Kota Kotamobagu masih ditegaskan
bahwa untuk areal pertanian khususnya sawah masih dipertahankan 20 tahun ke
depan.
Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional dan pembangunan
Pasar Modern
Kedudukan Kota Kotamobagu yang diapit oleh empat Kabupaten Bolaang
Mongondow raya, sangat menguntungkan secara ekonomi, dan hal ini disadari oleh
masyarakat Kota Kotamobagu. Dari seluruh responden, 97 % menyatakan bahwa
dalam mewujudkan visi danmisi pembangunan Kota sangat setuju terhadap
pembangunan pasar modern. Sedangkan 3% menyatakan dipertimbangkan. Dari
data tersebut maka proses pembangunan dan pengembangkan ekonomi Kota
Kotamobagu mendapat dukungan dari masyarakat Kota Kotamobagu..
Penertiban dan penataan Kota Indah dan Hijau.
Penertiban dalam keindahan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan pada saat
Kota kotamobagu mendapat penghargaan adipura dari pemerintah pusat. Untuk
penataan inikhususnya yang berkaitan dengan penataan lalulintas bentor
masyarakat mengemukakan sangat setuju. Penataan dimaksud untuk menghindari
kemacetan dan kesemrautan lalu-lintas dipusat Kota. Pemerintah Kota tidak
bermaksud untuk menghilangkan jenis kendaraan bentor di Kota Kotamobagu,
hanya menata lalu-lintas di sektor-sektor jalan tertentu.
Dari keseluruhan tanggapan masyarakat yang berhubungan dengan persepsi
masyarakat terhadap pembangunan Kota Kotamobagu 3 tahun berjalan
pemerintahan Kota, ternyata disambut positif oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari
beberapa jawaban yang dikemukakan oleh anggota masyarakat mulai dari
pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, serta penataan potensi
ekonomi masyarakat. Juga yang berkaitan dengan transportasi terutama penataan
mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Jika dibandingkan kondisi awal
Kota Kotamobagu pada saat dimekarkan terdapat perbedaan yangbesar tentang
pelaksanaan pembangunan. Tanggapan masyarakat mengenai pembangunan
pasar tradisional di Desa Poyowa Becil dan Desa Genggulang pada dasarnya
didukung oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi konsentrasi

32
lalulintas di perkotaan sertaterjadi pengembangan potensi secara ekonomi antara
Kotamobagu bagian Utara dan Kotamobagu bagian selatan.
Di samping pembangunan secara fisik yang telah dilaksanakan pemerintah Kota
juga mempersiapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kota
Kotamobagu seperti perencanaan sosial untuk mengantisipasi masalah-masalah
sosial seperti kemiskinan kota, pengangguran serta masalah yang berkaitan dengan
adat dan budaya daerah.

33
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2024 sampai dengan akhir
periode Tahun 2022 direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
A. Menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah. Hasil evaluasi RPJPD
2005-2025 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala
Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran
pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2030 agar selaras
dengan RPJMD 2025-2030 dan sebagai salah satu pedoman dalam
merumuskan rancangan awal RPJPD 2025-2045.
Evaluasi RPJPD 2005-2025 Kota Kotamubagu memiliki peran penting dalam
menyusun panduan dan arah kebijakan untuk tahap selanjutnya, yaitu RPJMD
2025-2030 dan merumuskan rancangan awal RPJPD 2025-2045.
Evaluasi ini membantu dalam memahami pencapaian, keberhasilan, dan
hambatan yang mungkin telah terjadi selama periode RPJPD sebelumnya, dan
ini memberikan panduan berharga bagi pemimpin baru dalam
mengembangkan visi, misi, program, dan kebijakan yang sesuai dengan
kondisi dan aspirasi saat ini.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa hasil evaluasi RPJPD 2005-2025
penting dalam konteks ini:
1. Mengidentifikasi Pencapaian dan Tantangan: Hasil evaluasi akan
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang telah dicapai
selama periode RPJPD sebelumnya dan di mana ada hambatan. Ini
membantu pemimpin baru untuk mengetahui apa yang harus
dipertahankan dan ditingkatkan serta apa yang harus diperbaiki.
2. Membangun Kesinambungan: Dengan merujuk pada hasil evaluasi,
pemimpin baru dapat memastikan adanya kesinambungan antara rencana
pembangunan yang baru dengan yang lama. Ini memastikan bahwa
proyek-proyek yang sudah dimulai tetap berjalan dan rencana
pembangunan yang baru tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan
yang lama.
3. Membangun Visi dan Misi yang Terinformasi: Hasil evaluasi dapat
membantu dalam merumuskan visi dan misi yang lebih terinformasi dan
realistis. Ini memungkinkan pemimpin baru untuk memiliki visi yang
didasarkan pada keadaan nyata dan tantangan yang ada.
4. Menetapkan Prioritas: Dengan memahami apa yang telah dicapai dan
apa yang masih harus dicapai, pemimpin baru dapat menetapkan prioritas
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ini membantu
dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien.
Tindak Lanjut Evaluasi RPJPD
Kota Kotamobagu 2005-2024
9

34
5. Merancang Kebijakan yang Efektif: Evaluasi membantu pemimpin
baru dalam merancang kebijakan yang efektif dan relevan dengan situasi
saat ini. Ini memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan
memberikan dampak positif yang signifikan.
6. Memahami Keterbatasan dan Peluang: Hasil evaluasi juga
memberikan wawasan tentang keterbatasan yang mungkin dimiliki Kota
Kotamubagu, serta peluang yang ada. Ini membantu dalam merencanakan
tindakan yang realistis dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan
yang berkelanjutan.
7. Kepatuhan terhadap Regulasi: Evaluasi memungkinkan pemimpin baru
untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan yang mereka susun
sesuai dengan regulasi dan kerangka kerja hukum yang berlaku, termasuk
peraturan pemerintah pusat.
8. Legitimasi dan Dukungan Masyarakat: Dengan merujuk pada hasil
evaluasi, pemimpin baru dapat membangun dukungan masyarakat yang
lebih kuat dengan menunjukkan bahwa mereka memahami sejarah
pembangunan kota dan berkomitmen untuk memperbaikinya.
Secara keseluruhan, hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 adalah alat yang
berharga dalam merancang rencana pembangunan yang baru dan efektif
yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi terkini Kota Kotamubagu.
Ini membantu memastikan bahwa pembangunan kota berlangsung dengan
baik dan berkelanjutan.
B. Perlu cascading sasaran dan indikator. Dalam penyusunan dokumen
RPJPD ke depan, perlu memperhatikan aspek ketercapaian perencanaan
sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi dan keterukuran, konsistensi, serta
keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator
terhadap perencanaan pembangunan. Dan mengacu pada Permendagri Nomo
86 Tahun 2017.
Cascading sasaran dan indikator dalam perencanaan pembangunan kota
seperti Kota Kotamubagu memiliki banyak manfaat penting.
Pendekatan ini membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih
terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa cascading sasaran dan indikator
sangat penting dalam penyusunan dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah) ke depan:
1. Pengukuran Ketercapaian Tujuan: Cascading sasaran dan indikator
memungkinkan pemerintah kota untuk mengukur sejauh mana tujuan
pembangunan telah tercapai. Dengan menetapkan indikator yang
spesifik, terukur, dan tercapai (SMART), pemerintah dapat melacak
kemajuan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian
khusus.

35
2. Konsistensi dengan Rencana Sebelumnya: Dengan merujuk pada
hasil evaluasi perencanaan sebelumnya, pemerintah dapat memastikan
konsistensi dalam pengembangan rencana ke depan. Ini membantu
memahami apa yang telah berhasil, apa yang belum berhasil, dan
bagaimana memperbaiki rencana ke depan.
3. Pengukuran Kinerja: Cascading sasaran dan indikator membantu
mengukur kinerja pemerintah kota. Ini memungkinkan transparansi dan
akuntabilitas, serta memberikan informasi yang diperlukan kepada
masyarakat tentang kemajuan pembangunan.
4. Penyelarasan dengan Permendagri: Mengacu pada Permendagri No.
86 Tahun 2017, yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan RPJPD,
cascading sasaran dan indikator adalah bagian integral dari perencanaan
pembangunan daerah. Dengan mengikuti pedoman ini, pemerintah kota
dapat memastikan bahwa rencana mereka sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
5. Mengarahkan Sumber Daya dan Prioritas: Dengan menetapkan
sasaran dan indikator yang jelas, pemerintah kota dapat mengalokasikan
sumber daya secara lebih efektif. Mereka dapat menentukan prioritas
berdasarkan data yang diperoleh melalui pengukuran indikator.
6. Memfasilitasi Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Cascading
sasaran dan indikator memfasilitasi proses pemantauan dan evaluasi yang
berkelanjutan. Dengan memeriksa secara berkala kemajuan terhadap
indikator, pemerintah dapat membuat perubahan dan penyesuaian yang
diperlukan selama periode RPJPD.
7. Mendorong Keterlibatan Masyarakat: Indikator yang terukur dan
dapat dimengerti oleh masyarakat memungkinkan partisipasi yang lebih
besar dalam proses perencanaan dan pemantauan. Masyarakat dapat
melihat secara jelas bagaimana kebijakan dan program pemerintah
memengaruhi kehidupan mereka.
8. Memperbaiki Akuntabilitas: Cascading sasaran dan indikator
menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk akuntabilitas. Ini membantu
dalam menjawab pertanyaan seperti siapa yang bertanggung jawab atas
mencapai sasaran tertentu dan bagaimana mereka akan diukur.
Dengan menggunakan pendekatan cascading sasaran dan indikator, Kota
Kotamubagu dapat memiliki rencana pembangunan yang lebih terfokus,
terukur, dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan jangka
panjangnya.
Ini juga membantu menjaga kontinuitas dan konsistensi dalam perencanaan
pembangunan di seluruh periode RPJPD.
C. Perlu dipertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah antara lain
berkaitan dengan penyempurnaan formulasi kata/kalimat, tujuan dan sasaran

36
kebijakan dan strategi, indikator, dan target kinerja pada setiap pentahapan
RPJPD 2025-2045.
Pertimbangan masukan dari Perangkat Daerah Kota Kotamubagu sangat
penting dalam penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah) 2025-2045.
Hal ini dapat memberikan banyak manfaat berikut:
1. Pemahaman yang Lebih Mendalam: Perangkat Daerah, seperti dinas-
dinas terkait, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi
dan tantangan yang dihadapi di berbagai sektor. Dengan melibatkan
mereka, rencana pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan relevan
dengan kebutuhan kota.
2. Perspektif Multi-Sektor: Melibatkan Perangkat Daerah memungkinkan
penyelarasan antara berbagai sektor dalam perencanaan pembangunan.
Ini sangat penting karena tindakan di satu sektor sering memiliki dampak
pada sektor-sektor lain, dan kolaborasi lintas-sektor dapat memaksimalkan
hasil pembangunan.
3. Penyempurnaan Formulasi: Perangkat Daerah dapat memberikan
masukan yang berharga untuk penyempurnaan formulasi kata/kalimat
dalam dokumen RPJPD. Hal ini membantu menjadikan bahasa yang
digunakan lebih jelas, akurat, dan mudah dimengerti oleh semua
pemangku kepentingan.
4. Kesesuaian dengan Kebijakan dan Strategi: Melibatkan Perangkat
Daerah memastikan kesesuaian antara RPJPD dengan kebijakan dan
strategi yang sudah ada di tingkat lokal dan nasional. Ini membantu
mencegah tumpang tindih atau konflik antara rencana-rencana yang
berbeda.
5. Penyempurnaan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target: Perangkat
Daerah dapat membantu dalam menyempurnakan tujuan, sasaran,
indikator, dan target kinerja dalam RPJPD. Mereka memiliki wawasan yang
lebih baik tentang apa yang dapat diukur secara efektif dan realistis dalam
setiap sektor.
6. Penguatan Keberlanjutan: Dengan melibatkan Perangkat Daerah,
RPJPD dapat dirancang untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Ini
termasuk mengintegrasikan rencana-rencana lingkungan, perubahan iklim,
dan sumber daya alam untuk menghadapi tantangan masa depan.
7. Legitimitas dan Dukungan: Partisipasi aktif dari Perangkat Daerah
dapat memberikan legitimasi dan dukungan yang lebih besar terhadap
RPJPD. Ini juga membantu mengurangi potensi perlawanan atau
kontroversi terhadap rencana pembangunan.
8. Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Baik: Dengan masukan yang
kuat dari Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJPD
menjadi lebih efektif. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi

37
perubahan yang diperlukan dan mengevaluasi dampak dari kebijakan dan
program yang diusulkan.
9. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan Perangkat Daerah
juga dapat membantu dalam melibatkan pemangku kepentingan yang
lebih luas, termasuk sektor swasta, organisasi masyarakat, dan
masyarakat umum. Ini menciptakan rencana pembangunan yang lebih
inklusif.
10.Penyusunan Rencana yang Lebih Matang: Dengan masukan dari
Perangkat Daerah, RPJPD dapat disusun dengan lebih matang dan kokoh.
Ini membantu mewujudkan rencana yang lebih kuat dan berkelanjutan
dalam jangka panjang.
Dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah, Kota Kotamubagu
dapat memastikan bahwa RPJPD 2025-2045 adalah rencana yang terbaik
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya serta mencapai
tujuan pembangunan yang diinginkan.
Ini juga membantu menciptakan rencana yang lebih terkoordinasi, efektif, dan
berkelanjutan.
D. Perlu mitigasi risiko perencanaan. Sebagai langkah antisipasi dalam
menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD 2025-2045,
perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu
memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko
agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana
atau on-track.
Mitigasi risiko perencanaan adalah langkah-langkah yang diambil untuk
mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengurangi potensi risiko
yang dapat mempengaruhi pelaksanaan RPJPD 2025-2045 Kota Kotamubagu.
Ini adalah aspek penting dari perencanaan yang bertujuan untuk
meminimalisir dampak risiko dan memastikan ketercapaian target
pembangunan tetap terjaga sesuai rencana.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa mitigasi risiko perencanaan sangat
penting:
1. Menghadapi Ketidakpastian: Masa depan selalu penuh ketidakpastian,
dan banyak faktor luar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana.
Mitigasi risiko membantu mengidentifikasi potensi hambatan dan
tantangan yang mungkin muncul dan merencanakan langkah-langkah
untuk menghadapinya.
2. Melindungi Investasi: RPJPD biasanya melibatkan alokasi sumber daya
yang signifikan, baik dari sektor publik maupun swasta. Dengan
mengidentifikasi dan mengurangi risiko, Kita dapat melindungi investasi
yang telah dibuat dan mengurangi potensi kerugian.

38
3. Menjaga Kontinuitas Pembangunan: Risiko seperti bencana alam,
perubahan iklim, atau perubahan kebijakan dapat menghambat
pelaksanaan rencana. Mitigasi risiko membantu menjaga kontinuitas
pembangunan meskipun adanya kendala tersebut.
4. Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan mengidentifikasi risiko dan
merencanakan langkah-langkah mitigasi, pemerintah kota menjadi lebih
akuntabel terhadap masyarakat. Masyarakat akan melihat bahwa
pemerintah telah mempertimbangkan kemungkinan risiko dan telah
merencanakan tindakan yang sesuai.
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Melalui mitigasi risiko, Kita dapat
menghindari pemborosan sumber daya yang mungkin terjadi jika terjadi
gangguan atau perubahan yang tidak terduga. Ini membantu memastikan
bahwa sumber daya digunakan dengan efisien.
6. Menjaga Reputasi: Gagal dalam mencapai target pembangunan dapat
merusak reputasi pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat.
Mitigasi risiko membantu menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat.
7. Meningkatkan Peluang Sukses: Dengan merencanakan mitigasi risiko,
Kita dapat meningkatkan peluang kesuksesan pelaksanaan RPJPD.
Langkah-langkah ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana
mengatasi hambatan dan beradaptasi dengan perubahan.
8. Pemantauan dan Evaluasi yang Lebih Efektif: Mitigasi risiko
membuat pemantauan dan evaluasi lebih efektif karena Kita telah
merencanakan indikator dan tindakan korektif yang sesuai. Ini membantu
dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang
diperlukan.
9. Penyesuaian Terhadap Perubahan: Masa pelaksanaan RPJPD bisa
sangat panjang, dan banyak hal bisa berubah selama periode tersebut.
Mitigasi risiko memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana
dengan perubahan kondisi.
Dengan demikian, mitigasi risiko perencanaan adalah alat yang penting dalam
menjaga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan RPJPD 2025-2045 Kota
Kotamubagu.
Ini membantu menciptakan rencana yang lebih adaptif, kuat, dan responsif
terhadap perubahan dan tantangan yang mungkin timbul selama periode
perencanaan.
E. Perlu disusun pentahapan pembangunan. Sebagai tindak lanjut setelah
tersusunnya dokumen RPJPD 2025-2045, perlu disusun pentahapan
pembangunan lima tahunan yang adaptif, dan berkesinambungan antar setiap
tahap pembangunan.

39
Pembagian rencana pembangunan Kota Kotamubagu menjadi tahapan lima
tahunan adalah langkah yang penting dalam memastikan pelaksanaan yang
sukses dan terkelola dengan baik dari RPJPD 2025-2045.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa disusun pentahapan pembangunan
yang adaptif dan berkelanjutan sangat penting:
1. Mempermudah Perencanaan dan Pelaksanaan: Dengan membagi
rencana jangka panjang menjadi tahap-tahap lima tahunan, pemerintah
kota dapat lebih mudah merencanakan dan melaksanakan berbagai
program dan proyek pembangunan. Ini membantu menghindari tumpang
tindih dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien.
2. Ketepatan Waktu: Tiap tahap pembangunan memiliki tenggat waktu
yang jelas, yang memungkinkan pemantauan kemajuan secara teratur. Ini
membantu menjaga agar rencana pembangunan tetap berada di jalur
yang benar.
3. Kesesuaian dengan Kondisi Masa Depan: Setiap tahap pembangunan
dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada pada saat itu.
Ini memungkinkan perubahan rencana jika diperlukan untuk mengatasi
perubahan ekonomi, sosial, atau lingkungan yang mungkin terjadi.
4. Kontrol Risiko: Dengan tahapan lima tahunan, pemerintah kota dapat
mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul selama
pelaksanaan. Ini memungkinkan rencana respons yang lebih cepat
terhadap masalah yang mungkin timbul.
5. Kolaborasi yang Lebih Baik: Pembagian rencana menjadi tahapan
memungkinkan kolaborasi yang lebih baik dengan pemangku kepentingan
lain, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat, dan pemerintah pusat.
Mereka dapat lebih mudah berpartisipasi dalam tahapan tertentu sesuai
dengan keahlian dan sumber daya mereka.
6. Mendukung Ketercapaian Tujuan Jangka Panjang: Setiap tahap
pembangunan harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan
jangka panjang yang tercantum dalam RPJPD 2025-2045. Ini memastikan
bahwa setiap langkah yang diambil memiliki relevansi dan kontribusi
terhadap visi jangka panjang kota.
Contoh tahapan pembangunan seperti yang disebutkan (Tahap I 2025-2029,
Tahap II 2030-2034, Tahap III 2035-2039, dan Tahap IV 2040-2045) adalah
contoh cara membagi rencana jangka panjang menjadi tahapan lima tahunan
yang adaptif.
Setiap tahap ini harus memiliki sasaran, indikator, dan rencana tindakan yang
spesifik untuk mencapai tujuan pembangunan pada periode tersebut.
Dengan demikian, pentahapan pembangunan membantu Kota Kotamubagu
untuk mengelola rencana pembangunan dengan lebih baik, mengurangi risiko,
dan memastikan ketercapaian target jangka panjang secara berkelanjutan.

40
6. Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas
dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat
perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga
seperti pandemic dan isu yang berkembang.
Mekanisme penyesuaian dalam dokumen perencanaan Kota Kotamubagu
(baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan) sangat penting untuk
menghadapi dinamika dan situasi tidak terduga yang dapat memengaruhi
pelaksanaan rencana.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa mekanisme penyesuaian diperlukan:
1. Fleksibilitas dalam Perubahan Prioritas: Situasi di tingkat lokal,
nasional, dan global dapat berubah secara mendadak. Mekanisme
penyesuaian memungkinkan pemerintah kota untuk menyesuaikan
prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan mendesak yang muncul,
seperti tanggapan terhadap krisis seperti pandemi atau bencana alam.
2. Respons Terhadap Isu yang Berkembang: Isu-isu baru yang muncul,
seperti perubahan iklim, teknologi baru, atau tren sosial, dapat
memerlukan perhatian khusus. Mekanisme penyesuaian memungkinkan
pemerintah kota untuk merespons dan mengintegrasikan isu-isu ini ke
dalam rencana pembangunan.
3. Meningkatkan Ketahanan: Dengan memiliki mekanisme penyesuaian
yang kuat, Kota Kotamubagu dapat meningkatkan ketahanan terhadap
risiko yang mungkin timbul. Ini mencakup kemampuan untuk
mengantisipasi risiko, merespons dengan cepat, dan meminimalkan
dampak negatif.
4. Peningkatan Akuntabilitas: Mekanisme penyesuaian juga memastikan
akuntabilitas dalam pelaksanaan rencana. Pemerintah kota dapat
menjelaskan perubahan yang dibuat dalam rencana dan bagaimana
perubahan tersebut akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan.
5. Kemampuan Belajar dan Peningkatan Kinerja: Dengan mengadopsi
mekanisme penyesuaian, pemerintah kota dapat belajar dari pengalaman
pelaksanaan rencana sebelumnya. Mereka dapat mengidentifikasi apa
yang berhasil dan apa yang tidak, dan melakukan perbaikan berkelanjutan
untuk meningkatkan kinerja.
6. Menghadapi Krisis: Mekanisme penyesuaian sangat penting saat
menghadapi krisis, seperti pandemi. Ini memungkinkan pemerintah kota
untuk merespons dengan cepat dan merencanakan tindakan darurat yang
diperlukan untuk melindungi kesejahteraan warga.
7. Pemantauan yang Lebih Efektif: Mekanisme penyesuaian menciptakan
kerangka kerja yang memungkinkan pemantauan yang lebih efektif
terhadap pelaksanaan rencana. Ini melibatkan pemantauan progres,
penilaian terhadap indikator kinerja, dan identifikasi masalah yang
mungkin perlu diatasi.

41
8. Mendukung Inovasi: Dengan memiliki mekanisme penyesuaian yang
inklusif, pemerintah kota dapat mendorong inovasi dalam perencanaan
dan pelaksanaan. Ini menciptakan kesempatan untuk mencoba
pendekatan baru dan beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi.
9. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Mekanisme penyesuaian juga
dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyesuaian.
Ini menciptakan keterlibatan yang lebih besar dan membantu menciptakan
rencana yang lebih representatif dan relevan bagi masyarakat.
Dengan adanya mekanisme penyesuaian yang baik, Kota Kotamubagu dapat
lebih siap menghadapi perubahan dan situasi yang tidak terduga.
Ini memungkinkan kota untuk tetap adaptif, responsif, dan efektif dalam
mencapai tujuan pembangunan jangka panjangnya.

42
Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamubagu 2025-
2045 adalah dokumen rencana resmi Pemerintah Daerah Kota Kotamubagu yang
mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
ke depan.
Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah
Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses
penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi,
dan review berkala atas implementasinya.
Dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi
penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti
RTRWD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD.
Oleh karena itu, kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan dan
perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di
masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan strategi kebijakan pembangunan
Kota Kotamubagu 2025-2045 akan turut menentukan kualitas rencana
pembangunan daerah.
RPJPD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak
dicapai dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
2. Bagaimana mencapainya dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
Penyusunan Visi, Misi, Strategi, dan Tema Pembangunan RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Kotamobagu 2025-2045 yang
bertujuan untuk menjadi smart city yang didukung oleh smart governance dengan
potensi green economy dan blue economy yang melimpah memerlukan proses yang
teliti dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah langkah-
langkah yang dapat diambil dalam penyusunan dokumen tersebut:
1. Pemahaman Terhadap Konteks dan Potensi Lokal:
• Identifikasi dan analisis potensi lokal yang ada di Kota Kotamobagu,
termasuk sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
• Pelajari tren perkembangan global terkait smart city, green economy, dan
blue economy, serta praktik terbaik dari kota-kota lain yang telah berhasil
menerapkan konsep tersebut.
Visi, Misi, Strategi dan Tema
Pembangunan RPJPD
Kota Kotamobagu 2025-2045
10

43
2. Konsultasi Publik dan Partisipasi Stakeholder:
• Libatkan masyarakat, perwakilan sektor swasta, akademisi, LSM, dan
pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan. Ini bisa
melalui pertemuan publik, survei, atau forum diskusi.
• Dapatkan masukan dan umpan balik dari berbagai pihak untuk memahami
aspirasi dan kebutuhan mereka terkait dengan visi, misi, dan strategi
pembangunan.
3. Penyusunan Visi dan Misi:
• Visi adalah gambaran jangka panjang tentang masa depan yang
diinginkan oleh Kota Kotamobagu. Ini harus mencerminkan cita-cita yang
ambisius, seperti menjadi smart city yang berkelanjutan.
• Misi adalah pernyataan tentang bagaimana mencapai visi tersebut. Misi
harus mencakup tujuan-tujuan strategis yang harus dicapai.
4. Penyusunan Tema Pembangunan:
• Tema pembangunan adalah konsep atau ide utama yang akan menjadi
landasan bagi pengembangan strategi dan program. Dalam konteks ini,
tema bisa mencakup "smart city," "green economy," dan "blue economy."
• Tema ini harus mencerminkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta
potensi lokal dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
5. Penyusunan Strategi Pembangunan:
• Identifikasi strategi-strategi utama yang akan mendukung pencapaian visi
dan misi. Strategi ini harus mencakup aspek-aspek smart city, green
economy, dan blue economy.
• Pastikan bahwa strategi-strategi tersebut dapat diukur, realistis, dan
terimplementasi dengan baik.
6. Penyusunan Rencana Aksi:
• Rencana aksi adalah dokumen yang merinci langkah-langkah konkret yang
akan diambil dalam implementasi strategi-strategi yang telah ditetapkan.
• Tetapkan target waktu, indikator kinerja, dan sumber daya yang
dibutuhkan untuk setiap langkah dalam rencana aksi.
7. Pengembangan Smart Governance:
• Selain strategi ekonomi dan pembangunan, fokuskan juga pada
pengembangan smart governance, yang mencakup pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
pemerintahan.
8. Evaluasi dan Monitoring:
• Tetapkan mekanisme evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa
RPJPD terus berjalan sesuai rencana dan dapat disesuaikan dengan
perubahan kondisi.

44
9. Konsultasi Lanjutan dan Validasi:
• Lakukan konsultasi lanjutan dengan masyarakat dan pemangku
kepentingan untuk memvalidasi Visi, Misi, Strategi, dan Tema
Pembangunan yang telah disusun.
10.Penyusunan Dokumen RPJPD:
• Susun dokumen RPJPD secara lengkap dengan mengintegrasikan semua
elemen, termasuk visi, misi, strategi, tema, dan rencana aksi.
11.Adopsi dan Implementasi:
• Setelah dokumen RPJPD disetujui oleh pemerintah daerah, lakukan
implementasi dengan memastikan bahwa rencana aksi dijalankan sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan.
12.Evaluasi Berkala:
• Lakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan dan strategi dalam
RPJPD. Sesuaikan rencana aksi jika diperlukan untuk mengatasi
perubahan kondisi atau kendala yang muncul.
Proses penyusunan RPJPD yang melibatkan partisipasi publik dan pemangku
kepentingan dapat membantu memastikan bahwa rencana pembangunan benar-
benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memungkinkan
tercapainya visi Kota Kotamobagu sebagai smart city dengan ekonomi hijau dan biru
yang berkelanjutan.

45
Sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memiliki
setidaknya 8 (delapan) standar kualitas. Mulai dari Adanya kejelasan rumusan status
dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah, sampai dengan adanya pengorganisasian keterlibatan
stakeholders yang terarah oleh fasilitator yang kompeten dalam jaring aspirasi isu
dan harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang RPJPD.
Berikut adalah delapan poin standar kualitas dimaksud.
A. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan
daerah
RPJPD Kota Kotamubagu harus memiliki kejelasan dalam rumusan status dan
kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah.
Ini mengacu pada deskripsi yang jelas dan komprehensif tentang kondisi Kota
Kotamubagu saat ini dalam berbagai aspek pemerintahan, ekonomi, sosial,
lingkungan, dan sektor-sektor lain yang relevan.
Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipahami tentang kejelasan rumusan
status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah dalam RPJPD:
1. Deskripsi Situasi Saat Ini: RPJPD harus memiliki deskripsi yang lengkap
tentang kondisi Kota Kotamubagu pada saat ini. Ini mencakup data dan
informasi terkait ekonomi, sosial, lingkungan, keuangan, dan infrastruktur.
2. Pencapaian Pembangunan: Dokumen RPJPD harus menjelaskan
pencapaian yang telah dicapai oleh Kota Kotamubagu selama periode
RPJPD sebelumnya. Ini mencakup capaian dalam hal pertumbuhan
ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), pencapaian dalam sektor pendidikan dan
kesehatan, dan pencapaian lain yang relevan.
3. Analisis terhadap Tantangan dan Hambatan: RPJPD juga harus
memiliki analisis terhadap tantangan dan hambatan yang dihadapi Kota
Kotamubagu saat ini. Ini mencakup permasalahan seperti
ketidaksetaraan, perubahan iklim, kerawanan terhadap bencana, atau
masalah lain yang mempengaruhi pembangunan.
4. Penyajian Data Statistik: RPJPD harus memastikan bahwa data statistik
yang digunakan dalam deskripsi dan analisis kondisi saat ini adalah akurat,
relevan, dan diperbarui secara berkala. Ini untuk memastikan bahwa
Standar Kualitas Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD)

46
kebijakan dan program yang diusulkan didasarkan pada informasi yang
benar dan terbaru.
5. Penyajian Visual yang Jelas: Untuk membantu pemahaman dan
komunikasi kepada masyarakat, RPJPD sebaiknya menggunakan grafik,
tabel, peta, dan visualisasi data lainnya untuk menyajikan status dan
kedudukan pencapaian pembangunan dengan cara yang lebih mudah
dipahami.
6. Keterkaitan dengan Tujuan Jangka Panjang: Deskripsi kondisi saat
ini harus ditarik hubungannya dengan tujuan jangka panjang yang
diinginkan oleh RPJPD 2025-2045. Ini memungkinkan pemahaman yang
lebih baik tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai visi jangka
panjang.
7. Mengidentifikasi Prioritas: Dari analisis kondisi saat ini, RPJPD harus
mengidentifikasi prioritas pembangunan yang perlu diutamakan dalam
periode RPJPD yang akan datang. Hal ini akan membantu dalam
merumuskan program dan kebijakan yang sesuai dengan situasi saat ini.
Dengan adanya kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian
pembangunan saat ini dalam RPJPD Kota Kotamubagu , maka dokumen
tersebut akan menjadi landasan yang kokoh untuk perumusan tujuan,
strategi, dan program pembangunan yang efektif dan relevan dengan
keadaan aktual Kota Kotamubagu serta memastikan kelangsungan
pembangunan yang berkelanjutan.
B. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis
pembangunan daerah masa kini.
RPJPD Kota Kotamubagu harus memiliki kejelasan dalam rumusan isu dan
permasalahan strategis pembangunan daerah masa kini.
Ini mengacu pada identifikasi dan deskripsi yang jelas tentang isu-isu kunci
dan permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kota Kotamubagu pada saat
ini.
Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipahami tentang kejelasan rumusan
isu dan permasalahan strategis dalam RPJPD:
1. Identifikasi Isu-isu Kunci: RPJPD harus mengidentifikasi isu-isu kunci
yang sedang dihadapi oleh Kota Kotamubagu pada masa kini. Isu-isu ini
bisa meliputi aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan,
ketahanan terhadap bencana, perubahan iklim, pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, pengangguran, dan lain sebagainya.
2. Deskripsi Isu-isu tersebut: Setelah identifikasi, RPJPD harus
memberikan deskripsi yang mendalam tentang masing-masing isu kunci.
Ini mencakup penyebab, dampak, dan implikasi dari isu tersebut terhadap
pembangunan Kota Kotamubagu .

47
3. Prioritasi Isu-isu: RPJPD juga harus memiliki tahapan prioritas isu-isu
tersebut. Ini membantu pemerintah kota dalam menentukan mana yang
harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan alokasi sumber daya.
4. Analisis Terhadap Permasalahan Strategis: RPJPD harus
menggambarkan permasalahan strategis yang muncul dari isu-isu kunci
yang diidentifikasi. Ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang
hambatan dan tantangan yang perlu diatasi.
5. Keterkaitan dengan Visi dan Misi: Rumusan isu dan permasalahan
strategis harus ditarik hubungannya dengan visi dan misi pembangunan
Kota Kotamubagu . Ini memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil
dalam RPJPD relevan dengan tujuan jangka panjang.
6. Pemantauan dan Evaluasi: RPJPD juga harus memiliki indikator yang
akan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi progres dalam
mengatasi isu-isu dan permasalahan strategis tersebut. Hal ini
memungkinkan penilaian terhadap efektivitas program dan kebijakan yang
diusulkan.
7. Konsultasi dengan Pihak Terkait: Untuk memastikan keakuratan dan
kejelasan rumusan isu-isu dan permasalahan strategis, konsultasi dengan
pemangku kepentingan seperti masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan
organisasi masyarakat sipil dapat sangat berguna.
Dengan adanya kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis
pembangunan daerah masa kini dalam RPJPD Kota Kotamubagu , dokumen
tersebut menjadi landasan yang kuat untuk merancang strategi, program, dan
kebijakan yang efektif dalam mengatasi permasalahan aktual dan mencapai
tujuan pembangunan jangka panjang.
Hal ini juga membantu pemerintah kota dalam menghadapi tantangan-
tantangan masa kini dengan cara yang lebih terarah dan efisien.
C. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada
kinerja pembangunan daerah saat ini
RPJPD Kota Kotamubagu harus mencakup identifikasi faktor-faktor eksternal
yang berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah saat ini.
Identifikasi faktor-faktor eksternal ini adalah langkah penting dalam
memahami konteks dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Kotamubagu
dalam merumuskan rencana pembangunan. Berikut adalah beberapa poin
yang perlu dipahami tentang identifikasi faktor-faktor eksternal ini:
1. Faktor Ekonomi: RPJPD harus mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi
eksternal yang dapat memengaruhi kinerja pembangunan daerah. Ini
mencakup kondisi ekonomi nasional dan global, fluktuasi harga komoditas,
tingkat inflasi, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi Kota Kotamubagu .

48
2. Faktor Sosial dan Demografi: Identifikasi faktor-faktor sosial dan
demografi yang memengaruhi pembangunan, seperti pertumbuhan
penduduk, migrasi, perubahan struktur usia penduduk, dan tren sosial
seperti urbanisasi dan perubahan nilai-nilai masyarakat.
3. Faktor Lingkungan: RPJPD harus mempertimbangkan faktor-faktor
lingkungan yang berpengaruh, termasuk perubahan iklim, degradasi
lingkungan, dan potensi risiko bencana alam. Ini penting untuk
memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap
dampak lingkungan.
4. Faktor Politik dan Hukum: Identifikasi faktor-faktor politik dan hukum
seperti kebijakan pemerintah pusat, perubahan kebijakan nasional, dan
regulasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pembangunan di
Kota Kotamubagu .
5. Faktor Teknologi dan Inovasi: Faktor-faktor terkait teknologi dan
inovasi yang dapat memengaruhi sektor-sektor seperti industri,
pendidikan, dan layanan publik. Hal ini mencakup perubahan teknologi,
akses terhadap teknologi informasi, dan tren inovasi dalam ekonomi
digital.
6. Faktor Keuangan dan Investasi: Identifikasi faktor-faktor terkait
keuangan dan investasi seperti tingkat suku bunga, akses terhadap
pembiayaan, dan investasi dalam infrastruktur. Faktor-faktor ini dapat
memengaruhi kemampuan Kota Kotamubagu untuk mendukung proyek-
proyek pembangunan.
7. Faktor Geografis dan Spasial: Pertimbangan faktor-faktor geografis
dan spasial seperti lokasi geografis, aksesibilitas, dan hubungan dengan
daerah sekitarnya yang dapat memengaruhi kinerja pembangunan dan
konektivitas dengan wilayah lain.
8. Faktor Sosial Budaya: Identifikasi faktor-faktor sosial budaya seperti
keragaman budaya, tradisi, dan norma-norma sosial yang perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan program-program
sosial.
Dengan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal ini, RPJPD Kota Kotamubagu
dapat lebih baik memahami konteks luas dalam merumuskan strategi,
program, dan kebijakan yang sesuai dengan realitas saat ini.
Ini juga memungkinkan pemerintah kota untuk merencanakan respons yang
lebih efektif terhadap perubahan kondisi eksternal yang mungkin terjadi
selama periode perencanaan.
D. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan
faktor- faktor eksternal di masa depan
RPJPD Kota Kotamubagu harus memiliki analisis atas kecenderungan
perkembangan dan perubahan faktor-faktor eksternal di masa depan.

Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045

Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045

Similar to Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045 (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Masukan untuk RPJPD Kota Kotamubagu 2025-2045