Bahan paparan DAK Metrologi Tahun 2019

1. REPUBLIK INDONESIA
Medan, 15 Januari 2019
Pemanfaatan DAK Kemetrologian dalam Mendukung
Prioritas Nasional 2019
Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama
Ekonomi Internasional

2. 2
OUTLINE
Pengantar
Arah Kebijakan DAK Penugasan Pasar
Perkembangan DAK Bidang Pasar Menu Kegiatan
Metrologi Legal TA 2015 - 2018
Hasil Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pasar TA
2018 Menu Kegiatan Metrologi Legal

3. REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR

4. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2019
4
Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
1
Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
2
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri,
Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya
3
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan,
dan Sumber Daya Air
4
Stabilitas Keamanan Nasional dan
Kesuksesan Pemilu
5
“Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas”
Tema RKP

5. 5
Pendidikan Perumahan
Permukiman
Kelautan
Perikanan
Pendidikan Perumahan
Permukiman
Pendidikan
KesehatanKB Pariwisata
IKM
Jalan
Kesehatan
T
ransportasi Air Minum Sanitasi
EnergiSkala
Kecil
Pasar
Meningkatkan kualitas kesejahteraan
masyarakat melalui pemenuhanpelayanan
dasar dan pemerataan ekonomi.
Mempercepat pembangunan infrastruktur
dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas
yang termasuk kategori daerah perbatasan,
kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi
(Area/Spatial Based).
Irigasi
Sanitasi
Kesehatan
Lingkungan
Hidup
Kehutanan
Jalan
Mendukung pencapaian Prioritas Nasional
Tahun2019 yang menjadi kewenangan
daerah denganlingkup kegiatan spesifik
dan lokasi prioritas tertentu
Pariwisata
Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik Tahun 2019
11 Bidang
DAK Reguler
6 Bidang
DAK Afirmasi
9 Bidang
DAK Penugasan
Air Minum
Air Minum Sanitasi Pertanian

6. Dukungan DAK dalam Pencapaian
Prioritas Nasional (Seluruh Bidang)
6
4 Prioritas
Nasional
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak
Peningkatan Konektivitas dan TIK
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
Peningkatan Sistem Logistik
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan
Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif
Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
DAK mendukung 4 dari 5 PN DAK mendukung 13 dari 24 PP
13 Program
Prioritas
PN 1
Pembangunan Manusia
melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar
PN 2
Pengurangan Kesenjangan
Antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan
Kemaritiman
PN 3
Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi melalui Pertanian,
Industri, dan Jasa Produktif
PN 4
Pemantapan Ketahanan
Energi, Pangan, dan Sumber
Daya Air
PN 5
Stabilitas Keamanan
Nasional dan Kesuksesan
Pemilu

7. REPUBLIK INDONESIA
ARAH KEBIJAKAN DAK PENUGASAN PASAR

8. Skema Arah Kebijakan dan Menu Kegiatan
DAK Penugasan Bidang Pasar TA 2019
Pembangunan/Revitali-
sasi Pasar Rakyat
Pembangunan UPTD
Metrologi Legal
Pembangunan Gerai
Maritim
Pembangunan Gudang
SRG dan Sarana
Penunjang
Revitalisasi Peralatan
Uji Mutu Barang
1 2 3 4 5
• Melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan sarana perdagangan,
serta menjamin kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat;
• Melindungi konsumen;
• Meningkatkan daya saing produk Indonesia.
ARAH KEBIJAKAN
MENU DAK Bidan Pasar TA 2019
PN 3: Peningkatan
Nilai Tambah
Ekonomi melalui
Pertanian, Industri,
dan Jasa Produktif

9. INTERVENSI
KEBIJAKAN
Kerangka Logis Kebijakan DAK
Kemetrologian Secara Nasional
9
UU 23 Tahun 2014
(Pemerintahan Daerah)
Pelaksanaan Tera/Tera Ulang
UTTP, serta pengawasan
dilakukan oleh Kabupaten/Kota
Penyerahan Personil, Peralatan,
Pendanaan dan Dokumen (P3D)
dari Pemprov ke Pemkab/Kota
Kerjasama antara Kabupaten/Kota
dalam pelaksanaan tugas
Kemetrologian
Pembentukan Unit Metrologi
Legal Mandiri di
Kabupaten/Kota
SDM Kemetrologian Sarana dan Prasarana Kelembagaan
1. PPSDK
2. Akademi Metrologi
DAK Kemetrologian
INPUT

10. REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN DAK KEMETROLOGIAN TA 2015 - 2018

11. 11
Perkembangan Jumlah
UPTD Metrologi Legal Operasional
Secara umum, perkembangan jumlah UPTD Metrologi Legal relatif lambat. Di tahun 2018, baru terdapat 128 UPTD
Metrologi Legal yang operasional (23,9%) dari target 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Pada TA 2019 direncanakan DAK Bidang Pasar untuk Menu Metrologi Legal akan dialokasikan untuk:
1. Paket Peralatan: 269 Paket; senilai Rp180.176.000.000,-
2. Paket Kendaraan: 282 Paket; senilai Rp211.178.000.000,-
Perkembangan Jumlah UPTD Metrologi Legal
1 3
31
55
8
11 12
6
Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku-Papua
2014 2018
Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah
Perbandingan antara Realisasi dan Target
UPTD Metrologi Legal Operasional
20,1%
46,2%
19,5% 19,6% 14,8% 9,5%
79,9%
53,8%
80,5% 80,4% 85,2% 90,5%
Sumatera Jawa Bali-Nusa
Tenggara
Kalimantan Sulawesi Maluku-Papua
realisasi 2018 belum ada UPTD

12. 93,90
71,88
156,53
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
2015 2016 2018
40,47
8,3
4,2
27,1
13,8
17,2 16,7
6,7
18,6
3,56
9
41,77
35,63
23
18,37
10,6
19,23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali & Nusa
Tenggara
Maluku & Papua
2015 2016 2018
Perkembangan Alokasi DAK Kemetrologian TA 2015 – 2018
(Milyar Rupiah)
Perkembangan Alokasi DAK Kemetrologian Per Gugus Pulau
TA 2015 – 2018 (Milyar Rupiah)
• DAK Metrologi mulai disalurkan melalui skema DAK sejak TA 2011. Sesuai arahan Presiden sejak TA 2016 DAK disalurkan dengan
pendekatan top down-bottom up dengan pengajuan proposal untuk mendukung PN, melalui sistem aplikasi KRISNA DAK
• Alokasi DAK Kemetrologian meningkat cukup tinggi di tahun 2018, setelah menu DAK Kemetrologian di tahun 2017 tidak
dilaksanakan karena efisiensi anggaran pemerintah.
• Apabila dilihat per gugus pulau, pulau Sumatera merupakan penerima terbesar alokasi DAK Kemetrologian di tahun 2018, dengan
jumlah dana Rp41,77Milyar. Adapun daerah penerima terkecil pada TA 2018 adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan alokasi sebesar
Rp10,6Milyar.
Perkembangan Alokasi DAK Kemetrologian
TA 2015 - 2018

13. REPUBLIK INDONESIA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAK KEMETROLOGIAN
TA 2018

14. Hasil Pemantauan dan Evaluasi
DAK Kemetrologian TA 2018
14
Nama Provinsi
Sudah Memiliki UPTD Belum Memiliki UPTD
UTTP bertanda tera sah
UTTP belum ditera /tanda
tera melewati masa
berlakunya
UTTP bertanda tera sah
(ditera dengan kerjasama daerah lain)
UTTP belum ditera/tanda
tera melewati masa
berlakunya
Provinsi Jawa Barat*) sesuai, dengan beda hanya
0.005 – 0.01 kg
sampel lebih dari yang
seharusnya, yaitu lebih 0.02
– 0.03 kg
Hasil p
engukuran menunjukkan bah w
a
sam p
el sesuai, dengan beda han y
a
0.005 – 0.01 kg.
_**)
Provinsi Bali sesuai, tidak ada perbedaan sesuai, tidak ada perbedaan sesuai, tidak ada perbedaan
sesuai, dengan beda hanya
0.01 kg
Keterangan:
S
esuai artin y
a masuk dalam ambang batas toleransi; *
) Pengambilan sam p
el dilakukan di Kota Cimahi dan Kota Bandung; **)Semua UTTP masih berlaku
tanda teranya.
• S
emua sampel menunjukkan hasil yang sesuai, baik sam p
el y
ang berasal dari daerah y
ang sudah memil ik i UPTD mau p
un daerah y
ang belum memil ik i
UPTD.Untuk UTTP y
ang belum di tera/le w
at masa berlaku,terda p
at 33,0 p
ersen sam p
el y
ang melebihi dari timbangan y
ang seharusn y
a.Namun, kondis i
tersebut sebenarnya tidak merugikan konsumen.
• Pelaksanaan kegiatan kemetrologian di daerah sam p
el sudah sangat baik . Pemerintah Daerah di kedua daerah sam p
el telah melakukan sosialisasi dan
edukasi berkala terkait ketertiban ukuran dan p
erlindungan konsumen ke p
ada mas y
arakat. Selain itu, terda p
at kerjasama antara d
aerah yang belum
memiliki U
PTD d
engan d
aerah yang su d
ah memiliki U
PTD sehingga pelaksanaan tera /
tera ulang d
i d
aerah yang belum memiliki U
P TD tetap d
apat
terlaksana sesuai ketentuan.

15. Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil Pemantauan dan Evaluasi
• Hasil pengukuran dari semua sampel dari UTTP yang bertanda tera sah adalah sesuai. Untuk hasil pengukuran dari
UTTP yang belum di tera/tanda tera melewati batas berlakunya sebagian besar adalah sesuai, dan hanya 33,0 persen
yang tidak sesuai. Namun, sampel yang tidak sesuai pun tidak akan merugikan konsumen, karena timbangannya
melebihi dari yang seharusnya (bukan kurang).
• Perlindungan konsumen di daerah sampel sudah baik. Hal ini bisa disebabkan Pemerintah Daerah setempat secara
intensif melakukan sosialisasi dan edukasi terkait ketertiban ukuran dan perlindungan konsumen kepada
masyarakat. Selain itu, kerjasama antara daerah yang belum memiliki UPTD dengan daerah yang sudah memiliki
UPTD juga sudah terjalin dengan baik.
• Kerjasama antara daerah yang sudah memiliki UPTD dengan daerah yang belum memiliki UPTD merupakan solusi
jangka pendek untuk mengatasi permasalahan UPTD yang belum merata di setiap Kabupaten/Kota.
15

16. Terima Kasih
16