Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb

1. RPJMD KABUPATEN
PROBOLINGGO 2013 - 2018
(PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN)
Disampaikan Oleh: Drs. Achmad Sapari, M.Pd
(Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab.Probolinggo)

2. TEMA PEMBANGUNAN KAB. PROBOLINGGO TAHUN 2015
“MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING
DAERAH BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT YANG BERKEADILAN”

3. ISU STRATEGIS KABUPATEN
PROBOLINGGO 2015
1. DIBERLAKUKANNYA AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)
2. DIBERLAKUKANNYA BPJS KETENAGAKERJAAN
3. TARGET CAPAIAN MDG’S
4. PILKADES MASAL
5. PEMBANGUNAN PERKANTORAN DI KRAKSAAN
6. PERUNDANG-UNDANGAN BARU (ASN, UU Desa)
7. PEMEKARAN KECAMATAN

4. 4
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013 - 2018
1. KESEHATAN
2. PENDIDIKAN
3. KETAHANAN PANGAN
4. REVITALISASI PERTANIAN
5. PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
6. IKLIM INVESTASI DAN USAHA
7. LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA
8. INFRASTRUKTUR DAERAH
9.PERUMAHAN DAN SANITASI PERMUKIMAN
10. PENGEMBANGAN IKM DAN PERDAGANGAN
11. KOPERASI DAN UMKM
12. PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
13. PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG PARTISIPATIF,
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

5. Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Probolinggo (2013 – 2018)
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI,
BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN BERAKHLAK MULIA
Misi I: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan
ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi
pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
Misi II: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia
melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi
daerah dalam penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik dan bersih

6. Misi I: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi
berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
Tujuan 1 Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
perekonomian
daerah yang
berbasis
kerakyatan
Peningkatan Perekonomian
Daerah
Peningkatan pertumbuhan Ekonomi
Sektor/Sub sektor dalam PDRB,
pemantapan ketahanan pangan,
dan Peningkatan kemandirian usaha
koperasi dan UMKM melalui
pengembangan komoditas unggulan
1. Stabilisasi pertumbuhan ekonomi sektor
pertanian
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor
pertambangan dan penggalian
3. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor
industri pengolahan
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor
listrik, gas dan air bersih
5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor
bangunan
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor
perdagangan,
7. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor hotel
dan restoran
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor
pengangkutan dan komunikasi
9. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
10. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor jasa-
jasa
11. Peningkatan koordinasi dlm pemantapan
ketahanan pangan
Peningkatan dan
pemerataan pendapatan
masyarakat
1. Peningkatan kemandirian usaha koperasi
2. Percepatan pemberdayaan UMKM melalui
pengembangan ekonomi lokal partisipatif sesuai
komoditas unggulan masing-masing wilayah
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Probolinggo (2013 – 2018)
Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN, MANDIRI,
BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN BERAKHLAK MULIA

7. Misi I: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi
berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
Tujuan 2 Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
daya saing
daerah
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Peningkatan iklim investasi dan
pengelolaan SDA yang berkelanjutan
serta berwawasan mitigasi bencana
alam
1. Peningkatan pelayanan prima di bidang perijinan
penanaman modal dan investasi
2. Peningkatan pelayanan prima di bidang
administrasi kependudukan
3. Peningkatan pelayanan prima di bidang
pertanahan
Peningkatan kualitas
infrastruktur daerah 1. Percepatan pembangunan infrastruktur
kebinamargaan
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur sumber
daya air
3. Peningkatan pembangunan sarana/prasarana
kawasan permukiman
4. Peningkatan pembangunan sarana/prasarana
transportasi/perhubungan
Peningkatan kualitas
lingkungan hidup 1. Peningkatan penataan ruang daerah
2. Peningkatan koordinasi pengelolaan LH secara
berkelanjutan
3. Peningkatan koordinasi mitigasi dan adaptasi
penanggulangan bencana alam

8. Misi II: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah
dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan 3 Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
kualitas kehidupan
masyarakat
Peningkatan
kualitas
pendidikan,
kesehatan dan
kondisi sosial
masyarakat
Percepatan peningkatan
kualitas pembangunan
manusia, pengurangan
kemiskinan dan
pengangguran
1. Percepatan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
2. Percepatan peningkatan
derajat pendidikan
masyarakat
3. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan KB dan
KS
4. Peningkatan koordinasi pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
5. Peningkatan koordinasi pemberdayaan
masyarakat dan desa dalam percepatan
penanggulangan kemiskinan
6. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial
masyarakat
7. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan dan
perluasan lapangan kerja
Peningkatan kualitas sanitasi,
perumahan dan permukiman
1. Percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas
perumahan

9. Misi II: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dalam
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih
Tujuan 4 Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik dan
bersih
Peningkatan partisipasi aktif
masyarakat dalam
pembangunan
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan otonomi
daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan
daerah, perangkat daerah
dan kepegawaian yang
partisipatif, transparan dan
akuntabel
1. Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan
yang partisipatif, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
partisipatif. transparan dan akuntabel
3. Peningkatan pelayanan fungsi legislasi daerah yang
partisipatif. transparan dan akuntabel
Peningkatan transparansi dan
akuntabilitas publik
1. Peningkatan penyelenggaraan administrasi dan tata
laksana pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2. Peningkatan koordinasi penganggaran, pengelolaan
keuangan, dan asset daerah yang transparan dan
akuntabel
3. Peningkatan koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel
4. Peningkatan koordinasi penguatan kapasitas
kelembagaan dan kualitas SDM aparatur
5. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan arsip daerah
6. Peningkatan koordinasi pemantapan trantibmas dan
stabilitas kesbangpol linmas
7. Peningkatan peran dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan

10. Program Pembangunan Daerah
Prioritas Pendidikan
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2015
Sasaran
Pembangunan
RPJMD Kab.
Probolinggo Tahun
2013 - 2018
Kinerja
Nama Program
SKPD
Pelaksana
Indikator Satuan
Target
2015
1 2 3 4 5 6 7
Pendidikan Peningkatan kualitas
pendidikan 1 Angka partisipasi PAUD % 30,9 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)
DINAS
PENDIDIKAN
2 APK SD/MI % 99,44 2
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
3 APK SMP/MTs % 92,50 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 APK SMA/MA % 60,67 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) % 92,45 5 Program Pendidikan Menengah Universal
6 Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Tahun 6 6
Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan
Perpustakaan
7 Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Tahun 3 7 Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
8 Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA Tahun 3 8 Program Pendidikan Formal dan Informal
9 Rasio siswa/kelas SD/MI Rasio 24 9 Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
10 Rasio siswa/kelas SMP/MTs Rasio 32 10 Program Pendidikan Keaksaraan
11 Rasio siswa/kelas SMA/MA Rasio 32 11
Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun
dan Pendidikan Lanjutan)
12 Event olahraga/kesenian pelajar Org/th 20 12 Program Pendidikan Luar Biasa
13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
15
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pelajar
16 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)

12.  1. Bantuan Operasional Sekolah untuk SLTA
atau BOS SLTA adalah bantuan dana
pengganti sebagian atau seluruh iuran
rutin bulanan yang dibayar oleh siswa
kepada lembaga pendidikan/sekolah dan
disalurkan langsung kepada sekolah.
Dengan adanya Program BOS SLTA ini
maka program Bantuan Khusus Siswa
Miskin (BKSM) berubah menjadi BOS SLTA.

13.  2. Tim Pengelola BOS SLTA di Provinsi yang
selanjutnya disebut Tim Pengelola BOS
SLTA Tingkat Provinsi adalah pengelola
program dan administrasi bantuan dana di
tingkat provinsi.
 3. Tim Pengelola BOS SLTA di
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
Tim Pengelola BOS SLTA Tingkat
Kabupaten/Kota adalah pengelola
program dan administrasi bantuan dana di
tingkat kabupaten/kota.

14.  4. Tim Pengelola BOS SLTA di
lembaga/sekolah yang selanjutnya disebut
Tim Pengelola BOS SLTA Tingkat
Lembaga/Sekolah adalah pengelola
program dan administrasi bantuan dana di
tingkat lembaga/sekolah.
 5. Siswa miskin adalah siswa yang berasal
dari keluarga tidak mampu yang memiliki
Kartu Gakin dan/atau Surat Keterangan
Tidak Mampu atau sejenisnya dari
Desa/Kelurahan.

15.  MAKSUD:
 1. Untuk memberikan bantuan biaya kebutuhan
mendasar dan pokok bagi keluarga tidak
mampu yang diwujudkan sebagai bantuan
operasional sekolah jenjang SLTA
negeri/swasta dalam bentuk uang dan
diberikan/disalurkan kepada lembaga.
Prioritas pemberian bantuan adalah untuk
siswa dari keluarga tidak mampu (sangat
miskin, miskin, mendekati miskin),
dibuktikan dengan Jamkesmas atau Surat
Keterangan Tidak Mampu(SKTM) dari
desa/kelurahan.

16.  2. Khusus Kabupaten/Kota yang mampu
mengalokasikan anggaran untuk Program
Rintisan Wajib Belajar Pendidikan
Menengah 12 tahun bagi seluruh siswa
jenjang SLTA, maka tidak diperlukan Surat
Keterangan Tidak Mampu atau sejenisnya
sebagai persyaratan untuk penerima
bantuan.

17.  TUJUAN
 1. Menampung lulusan SMP/MTs/SMPLB atau
yang sederajat agar melanjutkan
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
 2. Mencegah siswa jenjang SLTA putus
sekolah.
 3. Membantu siswa yang mengalami
kesulitan memperoleh layanan
pendidikan, baik yang disebabkan
oleh kondisi ekonomi, geografi,
maupun alasan sosial lainnya.

18.  4. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
Sekolah Pendidikan Menengah.
 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
 6. Dalam jangka panjang untuk
meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.

19.  A. KEBIJAKAN PROGRAM BOS SLTA
 Pelaksanaan Program BOS SLTA ini didasarkan
atas kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan ketersediaan layanan
pendidikan, memperluas keterjangkauan
layanan pendidikan dan menjamin kepastian
memperoleh layanan pendidikan, serta
peningkatan kualitas pendidikan.

20.  Dengan pelaksanaan BOS SLTA ini:
 1. Pemerintah Kab/Kota tidak
melarang/menghalangi bantuan yang
diberikan oleh masyarakat secara sukarela
dengan syarat bantuan tersebut harus
dikelola secara tertib, transparan, dan
akuntabel oleh lembaga serta tidak ada
ikatan apapun, seperti keterkaitan dengan
penerimaan siswa baru, kenaikan kelas,
kelulusan, dan lainnya.

21.  2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib
mengendalikan pungutan biaya
operasional yang dilakukan oleh sekolah
sehingga tidak ada pungutan berlebihan
pada siswa yang mampu dan siswa miskin
tetap dapat bersekolah.
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib
mensosialisasikan dan melaksanakan
kebijakan Program BOS SLTA serta
memberikan sanksi kepada pihak yang
melanggarnya.

22.  4. Dengan adanya Program BOS SLTA ini tidak
boleh ada siswa miskin yang putus sekolah
karena tidak mampu membayar iuran
sekolah.
 5. Peserta didik, orangtua/wali peserta didik
masih memiliki tanggung jawab terhadap
biaya pendidikan terkait dengan biaya-biaya:
 a. Biaya pribadi peserta didik, seperti uang
saku/jajan, alat tulis, perlengkapan
sekolah,dll.
 B. Sebagian biaya operasional pendidikan
tambahan yang diperlukan dalam rangka
pengembangan sekolah menjadi bertaraf
internasional.

23.  B. SASARAN
 Sasaran program BOS SLTA ini adalah siswa
jenjang SLTA negeri/swasta di Jatim yang
berasal dari keluarga tidak mampu.
 Pemberian BOS SLTA merupakan program
yang mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib
Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun.
Namun, karena anggaran yang tersedia belum
mencukupi untuk seluruh siswa jenjang SLTA
di Jatim maka bantuan ini diprioritaskan bagi
siswa yang tidak mampu.

24.  C. SATUAN BIAYA BOS SLTA
 Satuan biaya BOS SLTA yang diberikan kepada
sekolah adalah sebesar Rp.65.000/siswa
setiap bulan atau sebesar Rp.780.000/siswa
untuk satu tahun.
 Jika iuran rutin bulanan kurang dari
Rp.65.000,- atau sama, maka sekolah tidak
diperkenankan memungut iuran rutin
bulanan kepada siswa penerima bantuan.

25.  A. ORGANISASI
 Organisasi pelaksanaan BOS SLTA dibentuk
secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi
hingga ke sekolah. Susunan Tim Pengelola
BOS SLTA Tingkat Sekolah terdiri atas:
 a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
 b. Sekretaris/Bendahara : Guru/Staf
administrasi
 c. Anggota : Guru,Unsur Ortu,
Komite Sekolah.

26. B. TUGAS
 Tim Pengelola BOS SLTA Tingkat Sekolah
bertugas untuk:
 1. Memberikan sosialisasi kepada tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan, siswa,
ortu, dan masyarakat.
 2. Mendata siswa calon penerima BOS SLTA.
 3. Mengajukan usulan siswa calon penerima
BOS ke Dispendik Kab.
 4. Menerima dana BOS melalui rekening
lembaga.

27.  5. Memverifikasi jumlah dana yang diterima
dengan data siswa yang ada dan
diusulkan.
 6. Mengumumkan jumlah bantuan yang
diterima serta penggunaannya pada papan
pengumuman sekolah.
 7. Mengelola dan melaksanakan bantuan
Program BOS SLTA sesuai dengan kegiatan
yang telah diprogramkan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAKS)

28.  8. Menampung pengaduan/saran masyarakat
dan menugaskan anggota untuk
menindaklanjuti pengaduan/saran
masyarakat.
 9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas
kepada Tim Pengelola BOS SLTA Tingkat
Kabupaten/Kota.

29.  C. TANGGUNG JAWAB
 Tim Pengelola BOS SLTA Tingkat
Lembaga/Sekolah bertanggung jawab:
 1. Melaporan tugasnya (membuat laporan)
kepada Tim Pengelola BOS SLTA
Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan
kepada Dispendik Kab.
 2. Bertanggung jawab terhadap permasalahan
dan penyimpangan dana di tingkat sekolah.
 3. Wajib menyelesaikan administrasi sebagai
bukti akuntabilitas yang dituangkan dalam
SPJ.

30.  A. PENYALURAN DANA
 Penyaluran dana Program BOS SLTA di
Kabupaten/Kota, baik dari provinsi maupun
kab/kota kepada penerima bantuan dilakukan
sesuai dengan aturan, mekanisme, dan tatacara
yang berlaku di kab/kota.
 B. PELAPORAN
 Laporan merupakan salah satu bagian yang tidak
terpisahkan dari pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan. Laporan digunakan untuk
melihat keterlaksanaan program dan sebagai
dasar untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
program

31.  Urutan prioritas pemanfaatan dana BOS adalah:
 1. Mendukung peningkatan mutu proses belajar
mengajar (pembelian buku teks pelajaran,
ulangan umum, ulangan harian, UTS, UAS,
pengadaan alat tulis, dsb).
 2. Mendukung pembinaan dan pengembangan
kesiswaan (kegiatan keagamaan, pramuka,
olahraga, UKS, dsb).
 3. Mendukung pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana ringan.
 4. Mendukung peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan (KKG,MGMP,honor
GTT/PTT/workshop, dsb)

32.  Larangan Penggunaan Dana
 Dana BOS dilarang untuk:
 1. Disimpan/dipinjamkan dengan tujuan
mendapatkan bunga.
 2. Kebutuhan pribadi guru/siswa seperti:
seragam, pakaian, peralatan sekolah yang
bukan merupakan inventaris sekolah.
 3. Membiayai rehab sedang/berat atau
membangun ruang/gedung baru.
 4. Membiayai kegiatan yang tidak
mendukung PBM.

33.  A. MONITORING EVALUASI
 Fokus monev adalah:
 1. Ketepatan anggaran, sasaran, waktu, dan
penggunaan pemberian BOS.
 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS).
 3. Organisasi dan manajemen pelaksanaan BOS.
 4. Mekanisme pelaksanaan BOS.
 5. Dampak dan manfaat BOS terhadap prestasi
siswa penerima BOS.
 6. Permasalahan yang timbul dan upaya
pemecahannya.

34.  B. PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT
◦ Pengawasan dapat dilaksanakan dengan cara:
◦ 1. Pengawasan melekat oleh pimpinan instansi, mulai
dari tingkat lembaga, kabupaten/kota, hingga
provinsi.
◦ 2. Pengawasan internal oleh Inspektorat Kab/Provinsi.
◦ 3. Pengawasan eksternal oleh BPKP/BPK/Instansi
berwenang lainnya.
◦ Pengawasan oleh masyarakat tidak diperkenankan
melakukan audit. Jika ada indikasi penyimpangan dapat
melapor ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau
Inspektorat Kab/Kota.

35.  C. SANKSI
 1. Sanksi administrasi/kepegawaian.
 2. Sanksi ganti rugi/pengembalian dana
bantuan yang diselewengkan.
 3. Pemblokiran/penghentian sementara
bantuan yang diberikan.
 4. Sanksi pidana, setelah melalui proses
hukum.

36. TERIMA KASIH