SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
1
Oleh:
Petrus Poling W.
BAPPEDA SIKKABAPPEDA SIKKA
Dasar Hukum
2
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penggelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum
3
6. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;
4
Kabupaten : Kepulauan (17 Pulau)
Ibu Kota : Maumere
Luas Wilayah : 7. 553,24 km2
Jumlah Kecamatan : 21 kecamatan
Jml Desa/Kelurahan : 147 Desa & 13 Kel.
Jumlah Penduduk : 317.101 jiwa
Kepadatan Penduduk : 180 jiwa/km2
Angka Kemiskinan : 12,83% (2012)
Penduduk
5
PDRB
6
Pertumbuhan Ekonomi
7
Pendapatan Perkapita
8
Kemiskinan di Kabupaten Sikka
9
Jumlah RTM Kab. Sikka
(PPLS 2011): 36.671
Jumlah RTM Per Kecamatan
Kab. Sikka Tahun 2012
10
Klasifikasi RTM per Kecamatan
11
Ratio Penduduk Miskin
12
Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten dibandingkan dengan Target MDGs 2015
ASPEK DAYA SAING DAERAH
Sektor Unggulan
•Metode pendekatan Location Quotient (LQ) dan analisis Shift
Share
•Hasil analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Sikka:
•Sub sektor basis (LQ>1) adalah:
Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan,
Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, Listrik, Air
Minum, Bangunan/Konstruksi, Perhotelan, Angkutan Jalan
Raya, Angkutan Udara, Jasa Swasta,
•LQ tertinggi adalah: (1) Perikanan: 1,929; (2) Perhotelan:
1,890; (3) Perkebunan: 1,970.
ASPEK DAYA SAING DAERAH
14
Sektor Unggulan
•Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sikka:
 Sektor yang mempunyai
pertumbuhan pesat adalah
Sub Sektor Perkebunan
 Sub sektor yang cenderung
berpotensi adalah Sub Sektor
Perikanan
 Sektor yang berkembang
adalah Sub Sektor Air Minum,
Perhotelan dan Angkutan
Udara.
Q4
Cenderung
Berpotensi
1. Perikanan
Q1
Pertumbuhan
Pesat
1. Perkebunan
Q3
Terbelakang
1.Industri
Pengolahan
2.Angk. Jalan Raya
3.Jasa Swasta
Q2
Berkembang
1.Air Minum
2.Perhotelan
3.Angkutan Udara
DierensialShift+
Proporsional Shift +
-
-
ISU STRATEGIS
15
 Masih rendahnya penegakan Peraturan perundang-undangan
dan tingginya ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat
 Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam pengelolaan dan
penguasaan IPTEK di sektor perkebunan, perikanan dan
pariwisata
 Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum
mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan
 Rendahnya kualitas pelayanan publik dan belum terintegrasinya
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian
pembangunan yang terukur dan transparan
16
VISI
17
MISI
1.1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat SikkaMeningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka
yang berkeadilan, tentram dan tertibyang berkeadilan, tentram dan tertib
2.2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan PotensiMeningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi
Ekonomi DaerahEkonomi Daerah
3.3. Meningkatkan kualitas SDM MasyarakatMeningkatkan kualitas SDM Masyarakat
4.4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersihMewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
18
TUJUAN
1.1. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peransertaMeningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta
masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertibanmasyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomiumum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi
masyarakatmasyarakat
2.2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalamMengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam
memenuhi permintaan pasarmemenuhi permintaan pasar
3.3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangkuMeningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dankepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakatkesehatan bagi masyarakat
4.4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapaiMeningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapai
pelayanan primapelayanan prima
19
SASARAN
20
1. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum;
2. Terwujudnya perikehidupan sosial yang harmonis;
3. Meningkatnya keadilan dalam pengalokasian
sumber daya organisasi pemerintah dan
terwujudnya kesetaraan gender;
SASARAN
21
1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Meningkatnya produksi sektor-sektor dan laju
pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya pendapatan perkapita;
4. Meningkatnya elastisitas kesempatan kerja;
1. Meningkatnya nilai kelulusan;
2. Menurunnya angka drop out;
3. Meningkatnya angka harapan hidup;
4. Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas;
5. Meningkatnya IPM
SASARAN
22
1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
2. Menurunnya kerugian keuangan negara
3. Meningkatnya kemudahan berusaha
4. Meningkatnya indeks efektivitas pelayanan
pemerintahan
5. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
6. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
SASARAN
23
24
25
NO
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja
akhir
periode
RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib
1.1
Iklim Politik Yang Kondusif dan
Partisipasi Politik Rakyat (%)
45,30% 55,55% 65,80% 76,06% 86,30% 96,55% 96,55%
1.2
Penegakan Perda dan Peraturan
Kepala Daerah (%)
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 61,32 61,82 62,32 62,82 63,82 64,32 64,32
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
2.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,26 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5
2.2 Inflasi (%) 6,49 5,2 5,1 4,89 4,7 4,5 4,5
2.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku
6.694.324 6.995.569 7.345.347 7.749.341 8.214.302 8.748.231 8.748.231
2.4
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap
PDRB (%)
34,53% 40,98% 41,72% 42,47% 43,23% 44,01% 44,01%
2.5
Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan
terhadap PDRB (%)
6,79% 6,91% 7,03% 7,16% 7,29% 7,42% 7,42%
2.6
Produksi Sektor Pertanian (Ton EQ.
Beras)
63.003 64.401 65.696 66.353 67.016 67.686 67.686
2.7
Produksi Sub Sektor Perkebunan -
Kakao (Ton)
7.151 8.031 8.471 8.646 8.826 9.011 9.011
26
NO
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja
akhir
periode
RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
2.8
Produksi Sub Sektor Perkebunan -
Kelapa (Ton)
7.099 7.254 7.339 7.429 7.524 7.624 7.624
2.9
Produksi Sektor Kelautan dan
Perikanan (Ton) 11.946 12.391 12.857 13.333 13.830 14.345 14.345
2.10
Kontribusi Sektor Pariwisata
terhadap PDRB (%) 0,65% 0,68% 0,70% 0,73% 0,75% 0,78% 0,78%
2.11
Meningkatnya Target PAD (Juta
Rupiah)
42.903,053 46.534 51.653 57.335 63.642 70.643 70.643
2.12
Nilai realisasi investasi (swasta)
PMDN
2.780.700.1
60
2.780.700.1
60
2.836.314.1
63
2.893.040.
446
2.950.901.
255
3.009.919.
281
3.009.919.2
81
2.13
Nilai realisasi investasi (swasta) PMA
(US$)
3.800.000$ 3.800.000$
3.876.000$
3.953.520
$
4.032.590
$
4.113.242
$
4.113.242$
2.14 Angka Kemiskinan (%) 12,83% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 10,00%
2.15 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 59,93% 59,95% 59,95% 59,95% 59,98% 59,98% 59,98%
27
NO
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir
periode
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pendidikan
3.1 Angka Melek Huruf 92,23 93,00 93,80 94,60 95,40 96,20 96,20
3.2 Tingkat kelulusan SD/MI 98,93 98,95 98,96 98,97 98,98 99,00 99,00
3.3 Tingkat Kelulusan SLTP/MTS 95,67 95,80 95,85 95,90 95,95 96,00 96,00
3.4 Tingkat Kelulusan SMU/MA 91,70 91,75 91,80 91,85 91,90 91,95 91,95
3.5 Tingkat Kelulusan SMK 95,44 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,40
3.6 Angka Partisipasi Murni SD/MI 94,08 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 96,50
3.7
Angka Partisipasi Murni
SLTP/MTS
74,82 75,20 75,60 76,00 76,40 76,80 76,80
3.8
Angka Partisipasi Murni
SMU/MA/SMK
67,65 68,30 68,60 68,90 70,20 70,50 70,50
3.9
Angka Partisipasi Kasar
SD/MI
113,98 113,50 113,00 112,50 112,00 111,50 111,50
3.10
Angka Partisipasi Kasar
SLTP/MTS
85,80 86,20 86,60 87,00 87,40 87,80 87,80
3.11
Angka Partisipasi Kasar
SMU/MA/SMK
84,89 85,20 85,50 85,80 86,10 86,40 86,40
28
NO.
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir
periode
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kesehatan
3.12
Angka Kematian Ibu (per
100.000 KH)
97/100.000
KH
115/100.00
0 KH
102//100.00
0 KH
95//100.000
KH
85//100.000
KH
80//100.00
0 KH
80//100.000
KH
3.13 Usia Harapan Hidup 69,63 69,89 70,12 70,31 70,58 70,90 70,90
3.14
Angka Kematian Bayi(per
1.000 KH)
11/1000 KH 11/1000 KH 10/1000 KH 9/1000 KH 8/1000 KH 7/1000 KH 7/1000 KH
3.15 Prevalensi gizi kurang (%) 22,08 19 17 15 14 13 13
3.16 Prevalensi gizi buruk (%) 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4
3.17 Stunting (%) 45 41 39 37 35 32 32
3,18 Prevelensi HIV-Aids (%) 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,35
3.19
Desa/Kelurahan Universal
Child Imunisation (%)
83 85 86 87 88 90 90
3.20 Anual Parasite Insidence 39/1000 30/1000 25/1000 20/1000 15/1000 12/1000 12/1000
3.21 Cure Rate TBC (%) 80 84 86 88 89 90 90
3.22 Desa Stop BABS 76 87 95 105 112 120 120
3.23 Desa STBM (%) 10 28 43 59 74 90 90
3.24
Indeks Pembangunan Manusia
(%)
68,22 70 72 74 76 78 78
3.25 Rasio rumah layak huni (%) 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33
3.26
Proporsi Rumah Tangga yg
dilayani listrik
29.025 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 40.000
3.27
Cakupan layanan air minum
(%) 46,04 47,04 48,04 49,04 50,04 51,04 512,04
29
NO.
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir
periode
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Yang Baik dan Bersih
4.1 Indeks kepuasan masyarakat C C C B B B B
4.2 Hasil Penilaian Audit Eksternal WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
4.3
Volume pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan
berbasis teknologi informasi
(%)
0 50 100 100 100 100 100
4.4
Nilai Sistim Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
C C C CC CC B B
4.5
Jumlah jenis perijinan yang
diterbitkan
21 22 23 24 25 26 26
4.6
Lamanya waktu pengurusan
perijinan (hari)
14 10 8 6 5 4 4
STRATEGI
30
PRIORITAS PEMBANGUNAN
31
1. Peningkatan ketahanan PANGAN dan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar lainnya
2. Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat dengan
penekanan pada pembinaan KARAKTER
3. Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat dengan
penekanan pada penurunan angka kesakitan
4. Percepatan pembangunan perekonomian daerah
berbasis Sektor Unggulan
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi
6. Peningkatan Perikehidupan Sosial yang Harmonis dan
Kesetaraan gender
7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Birokrasi.
32
Masyarakat
Pemerintah
Dunia Usaha
Ketahanan
Pangan
Pendidikan
Derajad
Kesehatan
Aparatur
Infrastruktu
r
Gender
Program-program Pembangunan Daerah
I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka
yang berkeadilan, tentram dan tertib
1. Program peningkatan kualitas perencanaan daerah
2. Program penyusunan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
4. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Program peningkatan standart keselamatan angkutan umum
6. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
8. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak
9. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Lanjutan…
I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang
berkeadilan, tentram dan tertib
10. Program pengembangan wawasan kebangsaan
11. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
12. Program pendidikan politik masyarakat
13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
14. Program penyediaan dan perluasan lapangan kerja
15. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak
16. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan
anak
17. Program peningkatan kemananan dan kenyamanan lingkungan
18. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
19. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
20. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Lanjutan…
II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi
Ekonomi Daerah
1. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
2. Program keluarga berencana
3. Program peningkatan ketahanan pangan daerah
4. program peningkatan produktivitas tanaman pangan
5. Rehabilitasi hutan dan lahan
6. Program pengembangan promosi pariwisata
7. Program pengembangan destinasi pariwisata
8. Program pengembangan kemitraan pariwisata
9. Program pengembangan pemasaran pariwisata
10. Program pengembangan industri kecil dan menengah
11. Program efisiensi perdagangan dalam negeri
12. Program pengembangan perikanan tangkap
13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Lanjutan…
II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi
Ekonomi Daerah
14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasyaran produksi perikanan
15. Program peningkatan produksi hasil peternakan
16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
17. Program peningkatan ketahanan pangan daerah
18. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
19. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
20. Program peningkatan kesempatan kerja
21. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
22. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
23. Program perlindungan tenaga kerja
24. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. Program pendidikan menengah
4. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
7. Program upaya kesehatan masyarakat
8. Program Program perbaikan gizi masyarakat peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Lanjutan…
III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
11. Program keluarga berencana
12. Program lingkungan sehat perumahan
13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
14. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Lanjutan…
Lanjutan…
IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
1. Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah
2. Program peningkatan kualitas pengeloaan keuangan daerah
3. Program peningkatan pengembangan sistim capaian kinerja dan
keuangan
4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD
5. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Daerah
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
8. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Lanjutan…
IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawas
10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur
pengawasan
11. Program pelayanan administrasi kependudukan
12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Program peningkatan disiplin aparatur
15. Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat
16. Program peningkatan pelayanan perijinan
17. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Lanjutan…
IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
18. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
19. Program pengembangan data dan statistik daerah
20. Program pemantapan otonomi daerah
21. Program penataan daerah otonomi baru
22. Program peningkatan kerjasama antar daerah
23. Program penataan peraturan perundang-undangan
Program dan Kegiatn yang Diusulkan
Melalui APBD Provinsi dan APBN
 20 Program dan 35 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan
APBD Provinsi.
 37 Urusan dan 135 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan
APBN (DAK, TP, Renja K/L, Dekon).
Daftar Usulan Program APBN
Isu Strategis Kementerian Lembaga
Daftra Usulan Program APBD Provinsi
Peningka-
tan
Produksi
Inten
sifika
si
Ekste
nsifik
asi
Kem
itra-
an
SDM
Modal
Sar
pras
Pro
mos
i
Kemi-
traan
Kemi
traan
Pelu-
ang
Inves
tasi
…
…
…
Pasca
Panen
Ken-
dali
Mutu
Perla-
kuan
Produ
k
Modal
Ken-
dali
Mutu
……
SKPD Utama
SKPD Penunjang
SKPD Pendukung
46
Proporsi Belanja Langsung P1 Per-Misi
2015
47
Belanja Langsung (Renja+PIK)
2015
(Miliar Rupiah)
48
49

More Related Content

What's hot

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...Dadang Solihin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
 
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008taufanfahri
 
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangAnalisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangNurlina Y.
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PasuruanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PasuruanPenataan Ruang
 
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianDesentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianIsnu Rahadi Wiratama
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Dadang Solihin
 
Cara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhanCara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhanOpissen Yudisyus
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019Ayu U.
 
TOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLANTOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLANDiari Rizal
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDDadang Solihin
 
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...DIANTO IRAWAN
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Pemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMDPemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMDwekop tyo
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 

What's hot (20)

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
 
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008
 
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten MagelangAnalisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
Analisa Studio Wilayah; Kabupaten Magelang
 
Indeks daya saing wilayah
Indeks daya saing wilayahIndeks daya saing wilayah
Indeks daya saing wilayah
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PasuruanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan
 
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianDesentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan Pencapaian
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
 
Cara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhanCara menghitung pertumbuhan
Cara menghitung pertumbuhan
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
 
TOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLANTOBA INTEGRATED MASTERPLAN
TOBA INTEGRATED MASTERPLAN
 
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahManajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerah
 
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPDPenyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan dan Pencapaian Indikator Kinerja RPJMD dan Renstra SKPD
 
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
Pemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMDPemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMD
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 

Similar to OPTIMALKAN POTENSI SIKKA

Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfssuserc48fc3
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasDeki Zulkarnain
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023ssuser8f1e591
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021ortalakpppa2022
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxDungtji
 
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Pandu Widiarto
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimGalih Putro
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxAbizianMuah
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...MuhammadAkielElhanie
 
Ppt tekno siak
Ppt tekno siakPpt tekno siak
Ppt tekno siakayudewani
 
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdfhasanuddin50
 
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017iman ridho
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Setiono Winardi
 
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfPaparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfHendarko Ari
 
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxAwanSenjahari1
 
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota Surakarta
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota Surakartapaparan P2KKP untuk Bappeda Kota Surakarta
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota SurakartaBagus ardian
 

Similar to OPTIMALKAN POTENSI SIKKA (20)

Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdfpresentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 
Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1Pagu indikatif kewilayahan1
Pagu indikatif kewilayahan1
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
Ppt tekno siak
Ppt tekno siakPpt tekno siak
Ppt tekno siak
 
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
 
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
2.PaparanSosialisasiSIPD2023-DPRD.pdf
 
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
Keterkaitan rpjmd dengan kinerja disduk kabupaten garut tahun 2017
 
Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
Musrenbang RKPD Kota Singkawang Tahun 2020
 
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdfPaparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
Paparan Pembukaan Forum PD F1.pdf
 
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
 
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota Surakarta
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota Surakartapaparan P2KKP untuk Bappeda Kota Surakarta
paparan P2KKP untuk Bappeda Kota Surakarta
 

More from Petrus Poling Wairmahing

More from Petrus Poling Wairmahing (13)

Dinamika Kelompok Pet Poling.ppt
Dinamika Kelompok Pet Poling.pptDinamika Kelompok Pet Poling.ppt
Dinamika Kelompok Pet Poling.ppt
 
Renc Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Sikka 2024.pptx
Renc Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Sikka 2024.pptxRenc Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Sikka 2024.pptx
Renc Pengembangan Kawasan Wisata Kab. Sikka 2024.pptx
 
Tour de Flores
Tour de FloresTour de Flores
Tour de Flores
 
DUKUNGAN PRASARANA JALAN NASIONAL PADA KEGIATAN BALAP SEPEDA “TOUR DE FLORES”
DUKUNGAN PRASARANA JALAN NASIONAL PADA KEGIATAN BALAP SEPEDA  “TOUR DE FLORES”DUKUNGAN PRASARANA JALAN NASIONAL PADA KEGIATAN BALAP SEPEDA  “TOUR DE FLORES”
DUKUNGAN PRASARANA JALAN NASIONAL PADA KEGIATAN BALAP SEPEDA “TOUR DE FLORES”
 
Kebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikka
Kebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikkaKebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikka
Kebijakan pembangunan pariwisata kabupaten sikka
 
Petpoling proyek perubahan
Petpoling proyek perubahanPetpoling proyek perubahan
Petpoling proyek perubahan
 
Arc Catalog
Arc CatalogArc Catalog
Arc Catalog
 
2. menampilkan peta dasar
2. menampilkan peta dasar2. menampilkan peta dasar
2. menampilkan peta dasar
 
Pengenalan Arc Map
Pengenalan Arc MapPengenalan Arc Map
Pengenalan Arc Map
 
Introduction to gis petpoling
Introduction to gis   petpolingIntroduction to gis   petpoling
Introduction to gis petpoling
 
Policy of simplifying of birth certificate service procedure
Policy of simplifying of birth certificate service procedurePolicy of simplifying of birth certificate service procedure
Policy of simplifying of birth certificate service procedure
 
Strategi penanggulangan kemiskinan daerah
Strategi penanggulangan kemiskinan daerahStrategi penanggulangan kemiskinan daerah
Strategi penanggulangan kemiskinan daerah
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 

Recently uploaded

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 

OPTIMALKAN POTENSI SIKKA

  • 1. 1 Oleh: Petrus Poling W. BAPPEDA SIKKABAPPEDA SIKKA
  • 2. Dasar Hukum 2 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah;
  • 3. Dasar Hukum 3 6. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025; 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;
  • 4. 4 Kabupaten : Kepulauan (17 Pulau) Ibu Kota : Maumere Luas Wilayah : 7. 553,24 km2 Jumlah Kecamatan : 21 kecamatan Jml Desa/Kelurahan : 147 Desa & 13 Kel. Jumlah Penduduk : 317.101 jiwa Kepadatan Penduduk : 180 jiwa/km2 Angka Kemiskinan : 12,83% (2012)
  • 9. Kemiskinan di Kabupaten Sikka 9 Jumlah RTM Kab. Sikka (PPLS 2011): 36.671
  • 10. Jumlah RTM Per Kecamatan Kab. Sikka Tahun 2012 10
  • 11. Klasifikasi RTM per Kecamatan 11
  • 12. Ratio Penduduk Miskin 12 Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dibandingkan dengan Target MDGs 2015
  • 13. ASPEK DAYA SAING DAERAH Sektor Unggulan •Metode pendekatan Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share •Hasil analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Sikka: •Sub sektor basis (LQ>1) adalah: Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, Listrik, Air Minum, Bangunan/Konstruksi, Perhotelan, Angkutan Jalan Raya, Angkutan Udara, Jasa Swasta, •LQ tertinggi adalah: (1) Perikanan: 1,929; (2) Perhotelan: 1,890; (3) Perkebunan: 1,970.
  • 14. ASPEK DAYA SAING DAERAH 14 Sektor Unggulan •Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sikka:  Sektor yang mempunyai pertumbuhan pesat adalah Sub Sektor Perkebunan  Sub sektor yang cenderung berpotensi adalah Sub Sektor Perikanan  Sektor yang berkembang adalah Sub Sektor Air Minum, Perhotelan dan Angkutan Udara. Q4 Cenderung Berpotensi 1. Perikanan Q1 Pertumbuhan Pesat 1. Perkebunan Q3 Terbelakang 1.Industri Pengolahan 2.Angk. Jalan Raya 3.Jasa Swasta Q2 Berkembang 1.Air Minum 2.Perhotelan 3.Angkutan Udara DierensialShift+ Proporsional Shift + - -
  • 15. ISU STRATEGIS 15  Masih rendahnya penegakan Peraturan perundang-undangan dan tingginya ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat  Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam pengelolaan dan penguasaan IPTEK di sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata  Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan  Rendahnya kualitas pelayanan publik dan belum terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang terukur dan transparan
  • 16. 16
  • 18. MISI 1.1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat SikkaMeningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertibyang berkeadilan, tentram dan tertib 2.2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan PotensiMeningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi DaerahEkonomi Daerah 3.3. Meningkatkan kualitas SDM MasyarakatMeningkatkan kualitas SDM Masyarakat 4.4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersihMewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih 18
  • 19. TUJUAN 1.1. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peransertaMeningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertibanmasyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomiumum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi masyarakatmasyarakat 2.2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalamMengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam memenuhi permintaan pasarmemenuhi permintaan pasar 3.3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangkuMeningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dankepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatkesehatan bagi masyarakat 4.4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapaiMeningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapai pelayanan primapelayanan prima 19
  • 20. SASARAN 20 1. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum; 2. Terwujudnya perikehidupan sosial yang harmonis; 3. Meningkatnya keadilan dalam pengalokasian sumber daya organisasi pemerintah dan terwujudnya kesetaraan gender;
  • 21. SASARAN 21 1. Menurunnya angka kemiskinan 2. Meningkatnya produksi sektor-sektor dan laju pertumbuhan ekonomi; 3. Meningkatnya pendapatan perkapita; 4. Meningkatnya elastisitas kesempatan kerja;
  • 22. 1. Meningkatnya nilai kelulusan; 2. Menurunnya angka drop out; 3. Meningkatnya angka harapan hidup; 4. Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas; 5. Meningkatnya IPM SASARAN 22
  • 23. 1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 2. Menurunnya kerugian keuangan negara 3. Meningkatnya kemudahan berusaha 4. Meningkatnya indeks efektivitas pelayanan pemerintahan 5. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah 6. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah SASARAN 23
  • 24. 24
  • 25. 25 NO Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Periode Target CapaianSetiapTahun Kinerja akhir periode RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib 1.1 Iklim Politik Yang Kondusif dan Partisipasi Politik Rakyat (%) 45,30% 55,55% 65,80% 76,06% 86,30% 96,55% 96,55% 1.2 Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%) 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 61,32 61,82 62,32 62,82 63,82 64,32 64,32 Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah 2.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,26 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5 2.2 Inflasi (%) 6,49 5,2 5,1 4,89 4,7 4,5 4,5 2.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku 6.694.324 6.995.569 7.345.347 7.749.341 8.214.302 8.748.231 8.748.231 2.4 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%) 34,53% 40,98% 41,72% 42,47% 43,23% 44,01% 44,01% 2.5 Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan terhadap PDRB (%) 6,79% 6,91% 7,03% 7,16% 7,29% 7,42% 7,42% 2.6 Produksi Sektor Pertanian (Ton EQ. Beras) 63.003 64.401 65.696 66.353 67.016 67.686 67.686 2.7 Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kakao (Ton) 7.151 8.031 8.471 8.646 8.826 9.011 9.011
  • 26. 26 NO Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Periode Target CapaianSetiapTahun Kinerja akhir periode RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah 2.8 Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kelapa (Ton) 7.099 7.254 7.339 7.429 7.524 7.624 7.624 2.9 Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan (Ton) 11.946 12.391 12.857 13.333 13.830 14.345 14.345 2.10 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) 0,65% 0,68% 0,70% 0,73% 0,75% 0,78% 0,78% 2.11 Meningkatnya Target PAD (Juta Rupiah) 42.903,053 46.534 51.653 57.335 63.642 70.643 70.643 2.12 Nilai realisasi investasi (swasta) PMDN 2.780.700.1 60 2.780.700.1 60 2.836.314.1 63 2.893.040. 446 2.950.901. 255 3.009.919. 281 3.009.919.2 81 2.13 Nilai realisasi investasi (swasta) PMA (US$) 3.800.000$ 3.800.000$ 3.876.000$ 3.953.520 $ 4.032.590 $ 4.113.242 $ 4.113.242$ 2.14 Angka Kemiskinan (%) 12,83% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 10,00% 2.15 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 59,93% 59,95% 59,95% 59,95% 59,98% 59,98% 59,98%
  • 27. 27 NO Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Periode Target CapaianSetiapTahun Kinerja akhir periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pendidikan 3.1 Angka Melek Huruf 92,23 93,00 93,80 94,60 95,40 96,20 96,20 3.2 Tingkat kelulusan SD/MI 98,93 98,95 98,96 98,97 98,98 99,00 99,00 3.3 Tingkat Kelulusan SLTP/MTS 95,67 95,80 95,85 95,90 95,95 96,00 96,00 3.4 Tingkat Kelulusan SMU/MA 91,70 91,75 91,80 91,85 91,90 91,95 91,95 3.5 Tingkat Kelulusan SMK 95,44 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,40 3.6 Angka Partisipasi Murni SD/MI 94,08 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 96,50 3.7 Angka Partisipasi Murni SLTP/MTS 74,82 75,20 75,60 76,00 76,40 76,80 76,80 3.8 Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK 67,65 68,30 68,60 68,90 70,20 70,50 70,50 3.9 Angka Partisipasi Kasar SD/MI 113,98 113,50 113,00 112,50 112,00 111,50 111,50 3.10 Angka Partisipasi Kasar SLTP/MTS 85,80 86,20 86,60 87,00 87,40 87,80 87,80 3.11 Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK 84,89 85,20 85,50 85,80 86,10 86,40 86,40
  • 28. 28 NO. Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Periode Target CapaianSetiapTahun Kinerja akhir periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kesehatan 3.12 Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) 97/100.000 KH 115/100.00 0 KH 102//100.00 0 KH 95//100.000 KH 85//100.000 KH 80//100.00 0 KH 80//100.000 KH 3.13 Usia Harapan Hidup 69,63 69,89 70,12 70,31 70,58 70,90 70,90 3.14 Angka Kematian Bayi(per 1.000 KH) 11/1000 KH 11/1000 KH 10/1000 KH 9/1000 KH 8/1000 KH 7/1000 KH 7/1000 KH 3.15 Prevalensi gizi kurang (%) 22,08 19 17 15 14 13 13 3.16 Prevalensi gizi buruk (%) 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 3.17 Stunting (%) 45 41 39 37 35 32 32 3,18 Prevelensi HIV-Aids (%) 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,35 3.19 Desa/Kelurahan Universal Child Imunisation (%) 83 85 86 87 88 90 90 3.20 Anual Parasite Insidence 39/1000 30/1000 25/1000 20/1000 15/1000 12/1000 12/1000 3.21 Cure Rate TBC (%) 80 84 86 88 89 90 90 3.22 Desa Stop BABS 76 87 95 105 112 120 120 3.23 Desa STBM (%) 10 28 43 59 74 90 90 3.24 Indeks Pembangunan Manusia (%) 68,22 70 72 74 76 78 78 3.25 Rasio rumah layak huni (%) 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 3.26 Proporsi Rumah Tangga yg dilayani listrik 29.025 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 40.000 3.27 Cakupan layanan air minum (%) 46,04 47,04 48,04 49,04 50,04 51,04 512,04
  • 29. 29 NO. Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Periode Target CapaianSetiapTahun Kinerja akhir periode RPJMD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Yang Baik dan Bersih 4.1 Indeks kepuasan masyarakat C C C B B B B 4.2 Hasil Penilaian Audit Eksternal WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP 4.3 Volume pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berbasis teknologi informasi (%) 0 50 100 100 100 100 100 4.4 Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah C C C CC CC B B 4.5 Jumlah jenis perijinan yang diterbitkan 21 22 23 24 25 26 26 4.6 Lamanya waktu pengurusan perijinan (hari) 14 10 8 6 5 4 4
  • 31. PRIORITAS PEMBANGUNAN 31 1. Peningkatan ketahanan PANGAN dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar lainnya 2. Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat dengan penekanan pada pembinaan KARAKTER 3. Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat dengan penekanan pada penurunan angka kesakitan 4. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis Sektor Unggulan 5. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi 6. Peningkatan Perikehidupan Sosial yang Harmonis dan Kesetaraan gender 7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Birokrasi.
  • 32. 32
  • 34. Program-program Pembangunan Daerah I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertib 1. Program peningkatan kualitas perencanaan daerah 2. Program penyusunan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 4. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5. Program peningkatan standart keselamatan angkutan umum 6. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 8. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 9. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
  • 35. Lanjutan… I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertib 10. Program pengembangan wawasan kebangsaan 11. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 12. Program pendidikan politik masyarakat 13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 14. Program penyediaan dan perluasan lapangan kerja 15. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 16. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak 17. Program peningkatan kemananan dan kenyamanan lingkungan 18. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 19. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) 20. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
  • 36. Lanjutan… II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah 1. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran 2. Program keluarga berencana 3. Program peningkatan ketahanan pangan daerah 4. program peningkatan produktivitas tanaman pangan 5. Rehabilitasi hutan dan lahan 6. Program pengembangan promosi pariwisata 7. Program pengembangan destinasi pariwisata 8. Program pengembangan kemitraan pariwisata 9. Program pengembangan pemasaran pariwisata 10. Program pengembangan industri kecil dan menengah 11. Program efisiensi perdagangan dalam negeri 12. Program pengembangan perikanan tangkap 13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
  • 37. Lanjutan… II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah 14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasyaran produksi perikanan 15. Program peningkatan produksi hasil peternakan 16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 17. Program peningkatan ketahanan pangan daerah 18. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 19. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran 20. Program peningkatan kesempatan kerja 21. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 22. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 23. Program perlindungan tenaga kerja 24. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
  • 38. III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat 1. Program pendidikan anak usia dini 2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 3. Program pendidikan menengah 4. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Program manajemen pelayanan pendidikan 6. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran 7. Program upaya kesehatan masyarakat 8. Program Program perbaikan gizi masyarakat peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Lanjutan…
  • 39. III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat 11. Program keluarga berencana 12. Program lingkungan sehat perumahan 13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 14. Program penyediaan dan pengelolaan air baku Lanjutan…
  • 40. Lanjutan… IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih 1. Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Program peningkatan kualitas pengeloaan keuangan daerah 3. Program peningkatan pengembangan sistim capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD 5. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Daerah 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 8. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
  • 41. Lanjutan… IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih 9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas 10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan 11. Program pelayanan administrasi kependudukan 12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14. Program peningkatan disiplin aparatur 15. Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat 16. Program peningkatan pelayanan perijinan 17. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  • 42. Lanjutan… IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih 18. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 19. Program pengembangan data dan statistik daerah 20. Program pemantapan otonomi daerah 21. Program penataan daerah otonomi baru 22. Program peningkatan kerjasama antar daerah 23. Program penataan peraturan perundang-undangan
  • 43. Program dan Kegiatn yang Diusulkan Melalui APBD Provinsi dan APBN  20 Program dan 35 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi.  37 Urusan dan 135 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan APBN (DAK, TP, Renja K/L, Dekon). Daftar Usulan Program APBN Isu Strategis Kementerian Lembaga Daftra Usulan Program APBD Provinsi
  • 45. 46
  • 46. Proporsi Belanja Langsung P1 Per-Misi 2015 47
  • 48. 49