2. Dasar Hukum
2
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Penggelolaan Keuangan Daerah;
3. Dasar Hukum
3
6. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;
4. 4
Kabupaten : Kepulauan (17 Pulau)
Ibu Kota : Maumere
Luas Wilayah : 7. 553,24 km2
Jumlah Kecamatan : 21 kecamatan
Jml Desa/Kelurahan : 147 Desa & 13 Kel.
Jumlah Penduduk : 317.101 jiwa
Kepadatan Penduduk : 180 jiwa/km2
Angka Kemiskinan : 12,83% (2012)
13. ASPEK DAYA SAING DAERAH
Sektor Unggulan
•Metode pendekatan Location Quotient (LQ) dan analisis Shift
Share
•Hasil analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Sikka:
•Sub sektor basis (LQ>1) adalah:
Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan,
Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, Listrik, Air
Minum, Bangunan/Konstruksi, Perhotelan, Angkutan Jalan
Raya, Angkutan Udara, Jasa Swasta,
•LQ tertinggi adalah: (1) Perikanan: 1,929; (2) Perhotelan:
1,890; (3) Perkebunan: 1,970.
14. ASPEK DAYA SAING DAERAH
14
Sektor Unggulan
•Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sikka:
Sektor yang mempunyai
pertumbuhan pesat adalah
Sub Sektor Perkebunan
Sub sektor yang cenderung
berpotensi adalah Sub Sektor
Perikanan
Sektor yang berkembang
adalah Sub Sektor Air Minum,
Perhotelan dan Angkutan
Udara.
Q4
Cenderung
Berpotensi
1. Perikanan
Q1
Pertumbuhan
Pesat
1. Perkebunan
Q3
Terbelakang
1.Industri
Pengolahan
2.Angk. Jalan Raya
3.Jasa Swasta
Q2
Berkembang
1.Air Minum
2.Perhotelan
3.Angkutan Udara
DierensialShift+
Proporsional Shift +
-
-
15. ISU STRATEGIS
15
Masih rendahnya penegakan Peraturan perundang-undangan
dan tingginya ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat
Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam pengelolaan dan
penguasaan IPTEK di sektor perkebunan, perikanan dan
pariwisata
Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum
mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan
Rendahnya kualitas pelayanan publik dan belum terintegrasinya
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian
pembangunan yang terukur dan transparan
18. MISI
1.1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat SikkaMeningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka
yang berkeadilan, tentram dan tertibyang berkeadilan, tentram dan tertib
2.2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan PotensiMeningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi
Ekonomi DaerahEkonomi Daerah
3.3. Meningkatkan kualitas SDM MasyarakatMeningkatkan kualitas SDM Masyarakat
4.4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersihMewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
18
19. TUJUAN
1.1. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peransertaMeningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta
masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertibanmasyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomiumum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi
masyarakatmasyarakat
2.2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalamMengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam
memenuhi permintaan pasarmemenuhi permintaan pasar
3.3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangkuMeningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku
kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dankepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dan
kesehatan bagi masyarakatkesehatan bagi masyarakat
4.4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapaiMeningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapai
pelayanan primapelayanan prima
19
20. SASARAN
20
1. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum;
2. Terwujudnya perikehidupan sosial yang harmonis;
3. Meningkatnya keadilan dalam pengalokasian
sumber daya organisasi pemerintah dan
terwujudnya kesetaraan gender;
21. SASARAN
21
1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Meningkatnya produksi sektor-sektor dan laju
pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatnya pendapatan perkapita;
4. Meningkatnya elastisitas kesempatan kerja;
22. 1. Meningkatnya nilai kelulusan;
2. Menurunnya angka drop out;
3. Meningkatnya angka harapan hidup;
4. Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas;
5. Meningkatnya IPM
SASARAN
22
23. 1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
2. Menurunnya kerugian keuangan negara
3. Meningkatnya kemudahan berusaha
4. Meningkatnya indeks efektivitas pelayanan
pemerintahan
5. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
6. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
SASARAN
23
25. 25
NO
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja
akhir
periode
RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 1 : Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib
1.1
Iklim Politik Yang Kondusif dan
Partisipasi Politik Rakyat (%)
45,30% 55,55% 65,80% 76,06% 86,30% 96,55% 96,55%
1.2
Penegakan Perda dan Peraturan
Kepala Daerah (%)
50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%
1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 61,32 61,82 62,32 62,82 63,82 64,32 64,32
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
2.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,26 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5
2.2 Inflasi (%) 6,49 5,2 5,1 4,89 4,7 4,5 4,5
2.3
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga
Berlaku
6.694.324 6.995.569 7.345.347 7.749.341 8.214.302 8.748.231 8.748.231
2.4
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap
PDRB (%)
34,53% 40,98% 41,72% 42,47% 43,23% 44,01% 44,01%
2.5
Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan
terhadap PDRB (%)
6,79% 6,91% 7,03% 7,16% 7,29% 7,42% 7,42%
2.6
Produksi Sektor Pertanian (Ton EQ.
Beras)
63.003 64.401 65.696 66.353 67.016 67.686 67.686
2.7
Produksi Sub Sektor Perkebunan -
Kakao (Ton)
7.151 8.031 8.471 8.646 8.826 9.011 9.011
26. 26
NO
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja
akhir
periode
RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah
2.8
Produksi Sub Sektor Perkebunan -
Kelapa (Ton)
7.099 7.254 7.339 7.429 7.524 7.624 7.624
2.9
Produksi Sektor Kelautan dan
Perikanan (Ton) 11.946 12.391 12.857 13.333 13.830 14.345 14.345
2.10
Kontribusi Sektor Pariwisata
terhadap PDRB (%) 0,65% 0,68% 0,70% 0,73% 0,75% 0,78% 0,78%
2.11
Meningkatnya Target PAD (Juta
Rupiah)
42.903,053 46.534 51.653 57.335 63.642 70.643 70.643
2.12
Nilai realisasi investasi (swasta)
PMDN
2.780.700.1
60
2.780.700.1
60
2.836.314.1
63
2.893.040.
446
2.950.901.
255
3.009.919.
281
3.009.919.2
81
2.13
Nilai realisasi investasi (swasta) PMA
(US$)
3.800.000$ 3.800.000$
3.876.000$
3.953.520
$
4.032.590
$
4.113.242
$
4.113.242$
2.14 Angka Kemiskinan (%) 12,83% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 10,00%
2.15 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 59,93% 59,95% 59,95% 59,95% 59,98% 59,98% 59,98%
29. 29
NO.
Misi/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Kondisi
Awal
Periode
Target CapaianSetiapTahun
Kinerja akhir
periode
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Yang Baik dan Bersih
4.1 Indeks kepuasan masyarakat C C C B B B B
4.2 Hasil Penilaian Audit Eksternal WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
4.3
Volume pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan
berbasis teknologi informasi
(%)
0 50 100 100 100 100 100
4.4
Nilai Sistim Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
C C C CC CC B B
4.5
Jumlah jenis perijinan yang
diterbitkan
21 22 23 24 25 26 26
4.6
Lamanya waktu pengurusan
perijinan (hari)
14 10 8 6 5 4 4
31. PRIORITAS PEMBANGUNAN
31
1. Peningkatan ketahanan PANGAN dan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar lainnya
2. Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat dengan
penekanan pada pembinaan KARAKTER
3. Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat dengan
penekanan pada penurunan angka kesakitan
4. Percepatan pembangunan perekonomian daerah
berbasis Sektor Unggulan
5. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi
6. Peningkatan Perikehidupan Sosial yang Harmonis dan
Kesetaraan gender
7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Birokrasi.
34. Program-program Pembangunan Daerah
I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka
yang berkeadilan, tentram dan tertib
1. Program peningkatan kualitas perencanaan daerah
2. Program penyusunan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
4. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5. Program peningkatan standart keselamatan angkutan umum
6. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
8. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak
9. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
35. Lanjutan…
I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang
berkeadilan, tentram dan tertib
10. Program pengembangan wawasan kebangsaan
11. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
12. Program pendidikan politik masyarakat
13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
14. Program penyediaan dan perluasan lapangan kerja
15. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan
anak
16. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan
anak
17. Program peningkatan kemananan dan kenyamanan lingkungan
18. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
19. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
20. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
36. Lanjutan…
II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi
Ekonomi Daerah
1. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
2. Program keluarga berencana
3. Program peningkatan ketahanan pangan daerah
4. program peningkatan produktivitas tanaman pangan
5. Rehabilitasi hutan dan lahan
6. Program pengembangan promosi pariwisata
7. Program pengembangan destinasi pariwisata
8. Program pengembangan kemitraan pariwisata
9. Program pengembangan pemasaran pariwisata
10. Program pengembangan industri kecil dan menengah
11. Program efisiensi perdagangan dalam negeri
12. Program pengembangan perikanan tangkap
13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
37. Lanjutan…
II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi
Ekonomi Daerah
14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasyaran produksi perikanan
15. Program peningkatan produksi hasil peternakan
16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
17. Program peningkatan ketahanan pangan daerah
18. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
19. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
20. Program peningkatan kesempatan kerja
21. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
22. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
23. Program perlindungan tenaga kerja
24. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
38. III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. Program pendidikan menengah
4. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran
7. Program upaya kesehatan masyarakat
8. Program Program perbaikan gizi masyarakat peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Lanjutan…
39. III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat
11. Program keluarga berencana
12. Program lingkungan sehat perumahan
13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
14. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Lanjutan…
40. Lanjutan…
IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
1. Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah
2. Program peningkatan kualitas pengeloaan keuangan daerah
3. Program peningkatan pengembangan sistim capaian kinerja dan
keuangan
4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD
5. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Daerah
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
8. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
41. Lanjutan…
IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawas
10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur
pengawasan
11. Program pelayanan administrasi kependudukan
12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Program peningkatan disiplin aparatur
15. Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat
16. Program peningkatan pelayanan perijinan
17. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
42. Lanjutan…
IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih
18. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
19. Program pengembangan data dan statistik daerah
20. Program pemantapan otonomi daerah
21. Program penataan daerah otonomi baru
22. Program peningkatan kerjasama antar daerah
23. Program penataan peraturan perundang-undangan
43. Program dan Kegiatn yang Diusulkan
Melalui APBD Provinsi dan APBN
20 Program dan 35 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan
APBD Provinsi.
37 Urusan dan 135 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan
APBN (DAK, TP, Renja K/L, Dekon).
Daftar Usulan Program APBN
Isu Strategis Kementerian Lembaga
Daftra Usulan Program APBD Provinsi