2. ISU STRATEGIS ASN DI ERA INDUSTRI 4.0
• ASN harus dapat beradaptasi dengan mempelajari, memanfaatkan dan
mengembangkan teknologi dengan cepat, terutama teknologi informasi sebagai
indikator dari kebangkitan Revolusi Industri 4, seiring masiv-nya masyarakat
menggunakan teknologi informasi.
• Industri 4.0 memberikan banyak peluang dan kesempatan untuk menjadikan
pelayanan publik lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi.
• Kepala BKN pada tahun 2018 menyatakan bahwa 65% pekerjaan saat ini akan
hilang dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, jika ASN tidak menguasai
teknologi.
• Penguasaan terhadap teknologi dapat mendukung penciptaan inovasi terutama
berkaitan dengan inovasi pelayanan publik.
• ASN sesuai UU 5/2014 (Pasal 10) memiliki tugas dan fungsi sebagai: (1)
pelaksana kebijakan publik; (2) pelayan publik; dan (3) perekat dan pemersatu
bangsa.
• Ketiga fungsi ASN diatas akan berjalan apabila kebijakan, pembinaan,
pengawasan, dan manajemennya berjalan dengan baik.
2
3. TEKNOLOGI MERUBAH CARA KERJA ASN
Bekerja menulis
dengan tangan
Bekerja dengan
mesin ketik
Komputer terkoneksi via
LAN
Komputer terkoneksi via
web
Munculnya mobile apps
Bekerja dengan
komputer
3
4. TANTANGAN SDM ASN
1. Kemampuan masih kurang dalam mengikuti perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mutakhir;
2. Proses demokratisasi dan desentralisasi yang dinamis;
3. Kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi;
4. Praktik KKN dan konflik kepentingan;
5. Inefisiensi dan efektifitas pemerintahan;
6. Rendahnya kapasitas sumber daya aparaturnya.
4
5. AGENDA PN KE-3 RPJMN 2020-2024 “MENINGKATKAN SUMBER
DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”, YANG
MENJADI FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG APARATUR
1
• Peningkatan akuntabilitas kinerja,
pengawasan dan reformasi birokrasi
2
• Peningkatan inovasi dan kualitas
pelayanan publik
3
• Penguatan implementasi manajemen
ASN berbasis merit
5
6. 14
MANAJEMEN
PNS
Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
Pengadaan;
Pangkat dan jabatan;
Pengembangan karier;
Pola karier;
Promosi;
Mutasi;
Penilaian kinerja;
Penggajian dan tunjangan;
Penghargaan;
Disiplin;
Pemberhentian;
Pensiun dan tabungan hari tua; dan
Perlindungan.
Manajemen PNS
Pengemb karier,
pengemb komp,
pola karier, mutasi, dan
promosi mrp
manajemen karier PNS
harus prinsip
Sistem Merit
6
7. MANAJEMEN ASN BERBASIS SISTEM MERIT
Sesuai amanah UU ASN, Pemerintah saat ini melaksanakan
kebijakan sistem merit melalui strategi manajemen human
capital ASN yang dituangkan dalam Grand Design
Pembangunan ASN 2020-2024, melalui enam prioritas:
1. Perencanaan ASN;
2. Perekrutan ASN;
3. Pengembangan kompetensi ASN;
4. Penilaian kinerja dan penghargaan;
5. Pengembangan karier ASN, serta
6. Peningkatan kesejahteraan ASN.
7
9. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023
Jawa
Tengah
2018-2023
Kemiskinan
Daya Saing
Ekonomi
Kedaulatan
Pangan
dan Energi
Kualitas
dan Daya
Saing SDM
Kesenjangan
Wilayah
Pengelolaan
SDA-LH
Tata Kelola
Pemerintahan
Kemiskinan diatas rata-rata Prov dan Nasional
• Modernisasi Industri Padat Karya
dengan buruh berpendidikan rendah
• Investasi sektor jasa, pariwisata dan
pengelolaan SDM masih rendah
• Askes pemodalan dan daya saing
produk UMKM lemah
• Kesenjangan wilayah
• Tenaga Kerja yang berkualitas dan
mampu bersaing
• Bonus Demografi
• Radikalisme dan terorisme
• Ancaman Narkoba
• Konektivitas antar wilayah
• Transportasi Publik yang memadai
• Sarana Dasar seperti perumahan
pemukiman dan RTLH
• Kerusakan ekosistem
pesisir dan laut
• Pencemaran
Lingkungan
• Pertambangan Ilegal
• Bencana
• Pengembangan
Kompetensi aparatur
• Good governance dan
Clean Government
• Wujudkan persatuan
dan kesatuaan serta
kondusifitas wilayah
Jawa Tengah
Sumber: Rancangan RPJMD Jawa Tengah2018-2023
• Ketresediaan/ketercukupan dan
keberagaman pangan
• Pemerataan elektrifikasi untuk
rumah tangga miskin
• Bauran energi
9
10. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
KINERJA DAERAH
RPJMD TAHUN 2018-
2023
10
DOKUMEN
PERENCANAAN
SEBAGAI DASAR
PENILAIAN
KINERJA
11. No Indikator Kinerja Utama Daerah R.2020
Target RPJMD Murni
T.2022 T.2023
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Persentase penurunan konflik SARA 15,38 15,00 15,00
2 Indeks Reformasi Birokrasi 77,05 79,00 80,00
3 Angka Kemiskinan 11,84 8,27-7,27 7,48-6,48
4 Indeks Gini 0,36 0,32 0,30
5 Tingkat Pengangguran Terbuka 6,48 4,13 4,00
6 Pertumbuhan Ekonomi -2,65 5,5-5,8 5,6-6,0
7 Inflasi 1,56 3,0±1 3,0±1
8 PDRB per kapita 38,6 43,2 45,35
9 Indeks Williamson 0,608 0,57 0,56
10 Nilai Tukar Petani 101,49 102,96 103,15
11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,87 72,70 73,00
12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92,18 92,18 92,25
13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)
67,37 67,14 67,26
INDIKATOR KINERJA UTAMA (INDIKATOR ORGANISASI
SEMUA MERUJUK KE IKU)
11
12. REVIU KINERJA BERKALA
Reviu Capaian Kinerja Daerah dan
OPD dilakukan secara berkala 3
bulanan
Dengan
instrumen:
e-controlling
e-SAKIP
Dilakukan oleh Gubernur
Rapat Pengendalian Operasional
Kegiatan
Fokus pada pencapaian kinerja daerah
Dan pencapaian masing-masing OPD di
level IKU OPD
Dilakukan oleh Kepala OPD
Rapat Pengendalian Operasional
Kegiatan
Fokus pada pencapaian kinerja IKU
OPD dan program/kegiatan OPD
Sumber: Biro Organisasi Setda prov Jateng
12
13. PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DAN INDIVIDU
Penilaian Organisasi
PD
Kinerja
Organisasi
Kinerja
Keuangan
Capaian IK
Sasaran
Capaian IK
Program
Capaian IK
Kegiatan
Realisasi Fisik
Realisasi
Keuangan
Pembobotan
Kategori Nilai
Konversi
Triwulan dan
Tahunan Nilai OPD
Penilaian Kinerja
Individu
Nilai OPD Nilai
Individu
Tinggi
Sedang
Rendah
Produktivitas
ASN
Tingkat Capaian
Sasaran/Program/K
egiatan
Perilaku Disiplin
Faktor
Koreksi
Hukuman
Disiplin
Nilai Individu
Setiap Bulan
T P P (sesuai
KJ)
Sumber: Biro Organisasi Setda prov Jateng
13
14. PENUTUP
1. Keberhasilan penerapan penilaian kinerja ASN tidak terlepas dari keberhasilan
membangun pengembangan karir termasuk didalamnya pola karir, sebagai jaminan
kepastian dan keadilan karir individu ASN, untuk memacu kinerja ASN dalam rangka
memenuhi kebutuhan kader suksesi berkualitas (isue strategis kepegawaian saat ini).
2. Pohon kinerja target capaian indikator organisasi (tujuan, sasaran, program, kegiatan
dan seterusnya) harus menjadi muara dari disusunnya target sasaran kinerja individu
ASN (tracibility/ tertelusur sampai ke tingkat IKU Pemda).
3. Kinerja Pemimpin yang diikat dalam perjanjian kinerja (PK) merupakan lokomotif bagi
capaian kinerja organisasi/ OPD, sehingga PK harus menjadi unsur utama SKP Pimpinan.
4. Diusulkan sebuah training/ diklat ulang orientasi kepemimpinan singkat bagi ASN yang
dilantik pada jenjang jabatan administrasi baru yang diambil dari the best talent pool,
untuk membentuk pemahaman yang sama atas tupoksi, target capaian kinerja
organisasi, kualitas pelayanan publik serta prioritas kepemimpinan lainnya.
5. Diperlukan Big Data Mobile Apps pemantauan kinerja ASN yang merekam profile dan
performance/ kinerja individu terintegrasi dengan capaian kinerja organisasi sebagai
bagian dari tools pembentukan calon kader suksesi birokrat di Jawa Tengah.
14
