1. Pengarusutamaan
Pembangunan Berkelanjutan
dalam RPJP dan RPJM
Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi KLHS Tahun 2012
Putri Duyung Cottage , 10 Juli 2012
2. Kerangka Paparan
I. Pendahuluan
II. Pengarusutamaan Pembangunan
Berkelanjutan dalam Perencanaan
Pembangunan Nasional
III. Langkah-langkah Menuju
Pembangunan Berkelanjutan
IV. Implementasi KLHS dalam
Perencanaan Pembangunan
Nasional
4. Istilah Pembangunan
Berbagai istilah Pembangunan
Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan Berwawasan
Lingkungan
Pembangunan Hijau
Pembangunan Rendah Karbon
5. PRINSIP UTAMA
Daya dukung dan Daya Tampung
Keberlanjutan Sosial, Ekonomi dan
Lingkungan
Keadilan antar generasi (intergenerational
equity)
Keadilan dalam satu generasi
(intragenerational equity)
Prinsip pencegahan dini (precautionary
principle)
Perlindungan keanekaragaman hayati
(conservation of biological diversity)
Internalisasi biaya lingkungan dan
mekanisme insentif (internalisation of
6. Tiga Pilar Pembangunan
• Ekonomi
economically
viable
• Sosial
socially
acceptable
• Lingkungan
environmentally
sustainable
+ Tata Kelola
7. II. Pengarusutamaan
Pembangunan Berkelanjutan
dalam Perencanaan
Pembangunan Nasional
8. VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
2005-2025
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS
DAN BERKEADILAN
8 Misi Pembangunan:
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan
falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional
KEBERLANJUTAN MERUPAKAN JALAN KEHIDUPAN BANGSA
INDONESIA DAN SECARA EKSPLISIT DINYATAKAN SEBAGAI VISI
BANGSA 8
9. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJMN) 2010-2014
RPJMN 2010-2014
2010 2011 RKP 2012 RKP 2013 Proyeksi 2014
Pertumbuhan Ekonomi 6,1% 6,4 % 6,5%-6,9% sekitar 7% 7,0%-7,7%
Pengangguran 7,1% 7,0 % 6,4%-6,6% 5,8%-6,1% 5%-6%
Kemiskinan 13,3% 12,5% 10,5%-11.5% 9,5%-10,5% 8%-10%
RKP 2010 RKP 2011 RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014
Pemulihan Percepatan Percepatan dan Memperkuat Untuk ditentukan
Ekonomi dan Pertumbuhan perluasan Perekonomian selanjutnya
Mempertahankan Ekonomi yang pertumbuhan Domestik bagi
Kesejahteraan merata didukung ekonomi guna peningkatan dan
Rakyat oleh Pemerintahan meningkatkan perluasan
yang kuat dan kesejahteraan kesejahteraan
sinergi antara rakyat secara rakyat
pembangunan inklusif dan merata
Pusat dan Daerah
10. Perspektif Pembangunan Berkelanjutan
dalam RPJMN 2010-2014
• Pengintegrasian isu pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan dalam semua sektor dan daerah
• Perbaikan Kualitas Lingkungan dengan target indikator peningkatan
kualitas lingkungan dalam 5 tahun ke depan
Sasaran • Mengembangkan, menyepakati dan menggunakan Indeks Kualitas
Lingkungan sebagai salah satu instrumen mengukur keberhasilan
pembangunan
• Merupakan upaya terintegrasi antara sektor dan daerah
• Tidak mengindikasikan tambahan anggaran, merupakan kegiatan yang
terintegrasi/terarusutamakan dalam perencanaan
• Mempertimbangkan aspek lingkungan (daya dukung) dan aspek sosial
Kriteria • Diprioritaskan untuk kegiatan strategis dan yang utamanya memberikan
dampak pada lingkungan
• Program dan Kegiatan yang mendukung upaya kelestarian lingkungan
baik air, udara maupun lahan.
Indikator
11. Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
Prioritas Nasional
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
1 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
2 Pendidikan
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, &
3 Kesehatan Pasca-konflik
4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi
Teknologi
5 Ketahanan Pangan
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6 Infrastruktur
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
13 Bidang Perekonomian
7
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat
8 Energi
• Pro-growth
Strategi • Pro-job
• Pro-poor Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
4 Jalur • Pro-environment melalui internalisasi dan integrasi 3 +1
(kelembagaan) pilar utama pembangunan dan
perbaikan daya dukung untuk mendukung
pencapaian pertumbuhan
ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan
pengurangan kemiskinan
12. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan
RKP 2013
Meningkatnya pelaksanaan prinsip pembangunan
berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
Terpadunya pelaksanaan program-program pembangunan
yang mengarah kepada perwujudan pembangunan
berkelanjutan, yaitu: MDGs, Ekonomi Hijau, serta
penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan
Ditetapkannya satu alat untuk mengukur pencapaian
pembangunan berkelanjutan
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan
aparat pemerintah di Indonesia untuk penerapan
Pembanguan Berkelanjutan
13. Komposisi Anggaran APBN
Perbandingan antara seluruh belanja negara dalam APBN dengan belanja bidang
Lingkungan Hidup (APBN dalam triliun rupiah) perlunya internalisasi
(pengarusutamaan) pertimbangan lingkungan dalam anggaran sektor terkait
14. Pengembangan Instrumen
Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Valuasi (nilai) lingkungan dan sumber daya alam dan
mengintegrasikannya ke dalam perencanaan
KLHS (kajian lingkungan hidup strategis), analisa
dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana dan
program untuk penguatan perencanaan
pembangunan
Pengembangan Indikator Pembangunan yang
memasukkan kondisi sumber daya alam dan
lingkungan hidup (PDB Hijau, Genuine
Savings, Indikator Kualitas Lingkungan Hidup dan
Indikator lain)
Pengembangan insentif dan disinsentif
(pricing, pajak, payment for environmental
services dsb) bagi daerah, swasta dan masyarakat
agar pertimbangan lingkungan hidup terinternalisasi
dalam perilaku perusahaan, pemda dan masyarakat
15. Indikator Pembangunan tahun 2009
PROVINSI PDRB TOTAL PDRB/CAPITA HDI Rangking
(Miliar RP.) (Juta RP.) HDI EQI
(1) (2) (3) (5) (6) (7)
N.A.D 70 758 16.22 71.31 17 72.47
Sumatera Utara 236 354 17.84 73.80 8 62.48
Sumatera Barat 76 295 15.80 73.44 9 87.04
Riau 319 511 60.21 75.60 3
Kep.Riau 63 893 42.17 74.54 6 51.65
Jambi 42 816 15.11 72.45 13 75.04
Sumatera Selatan 136 558 18.91 72.61 10 69.30
Bangka Belitung 22 614 19.87 72.55 11 52.15
Bengkulu 15 533 9.32 72.55 12 79.58
Lampung 88 322 11.79 70.93 21 73.64
DKI Jakarta 757 023 82.08 77.36 1 41.73
Jawa Barat 652 029 15.71 71.64 15 49.69
Banten 133 029 13.60 70.06 23 50.86
Jawa Tengah 392 984 11.96 72.10 14 55.40
D.I. Yogyakarta 41 427 11.83 75.23 4 53.52
Jawa Timur 684 231 18.35 71.06 18 59.01
Kalimantan Barat 53 866 12.47 68.79 28 71.92
Kalimantan Tengah 36 224 17.37 74.36 7 45.70
Kalimantan Selatan 51 177 14.64 69.30 26 48.25
Kalimantan Timur 281 414 88.92 75.11 5 68.63
Sulawesi Utara 32 050 14.38 75.68 2
Gorontalo 7 083 7.20 69.79 24 88.21
Sulawesi Tengah 32 057 12.93 70.70 22 68.51
Sulawesi Selatan 99 905 12.63 70.94 20
Sulawesi Barat 8 672 8.28 69.18 27 67.62
Sulawesi Tenggara 25 656 12.11 69.52 25 60.53
Bali 57 579 16.22 71.52 16 85.50
N.T.B 41 786 9.42 64.66 32 73.69
N.T.T 24 139 5.23 66.60 31 66.61
Maluku 7 069 5.28 70.96 19
Maluku Utara 4 688 4.81 68.63 29 78.80
Papua 66 652 31.78 64.53 33
Papua Barat 14 548 19.56 68.58 30 75.30
INDONESIA 5 613 442 24.26 71.76 - 59.79
18. Pilar Lingkungan Hidup (1)
Penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK)
sebesar 26 persen – upaya sendiri dan 41 persen
dengan dukungan kerjasama internasional.
Pelaksanaan RAN GRK:
Pembangunan pilar lingkungan dengan indikator
terukur dan valuasi yang tepat kesempatan
memberikan “return” atau imbalan yang tepat atas
jasa lingkungan penyediaan jasa lingkungan
dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Mempermudah internalisasi pertimbangan
lingkungan ke dalam pilar ekonomi untuk
membentuk apa yang disebut dengan ekonomi
hijau (green economy).
18
19. Pilar Lingkungan ..... (2)
RAN GRK dituangkan dalam Peraturan Presiden (Prepres) No. 61
Tahun 2011
Berisi tentang:
Alokasi target penurunan emisi 5 (lima) sektor utama yaitu:
kehutanan dan lahan gambut; pertanian; energi dan transportasi;
industri dan pengelolaan limbah;
Identifikasi program pembangunan untuk melaksanakan dan
memfasilitasi pelaksanaan penurunan emisi GRK.
Untuk mempermudah pelaksanaan oleh K/L dan para pihak
Pelaksanaan di tingkat daerah Rencana Aksi Daerah penurunan
emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
Saat ini sedang dilakukan bimbingan dan pendampingan untuk
penyusunan RAD GRK) untuk 33 provinsi.
Cerminan penerapan strategi pro-environment untuk
pengembangan konsep pembangunan
berkelanjutan, khususnya pilar lingkungan hidup.
19
20. Pilar Sosial (1)
Capaian: Indonesia telah cukup sukses dalam pencapaian
indikator Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium
Development Goals/MDGs).
Evaluasi MDG 2011:
On-track: (i) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (ii)
mencapai pendidikan dasar untuk semua; (iii) mendorong
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (iv)
menurunkan angka kematian anak; (v) meningkatkan
kesehatan ibu (kecuali untuk angka kematian ibu per 100
kelahiran); (vi) memerangi HIV/AIDs, malaria, dan penyakit
menular lainnya (kecuali mengendalikan penyebaran kasus
baru HIV/AIDs dan akses terhadap pengobatan HIV/AIDs);
(vii) memastikan kelestarian lingkungan hidup (kecuali rasio
luas kawasan 11 tertutup pepohonan, jumlah emisi CO2, dan
proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air minum layak
dan sanitasi layak); dan (viii) mengembangkan kemitraan
global untuk pembangunan.
Sebagian besar tujuan diharap tercapai pada tahun 2015. 20
21. Pilar Sosial (2)
Pembangunan ekonomi yang inklusif:
Perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka
kemiskinan.
Wujud: akses yang lebih luas kepada semua kelompok
masyarakat dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan
kesempatan kerja.
Wujud: program-program pro-rakyat yang bersifat affirmative
untuk kelompok rakyat miskin 4 (empat) klaster sebagai
berikut:
(i) Klaster 1, Program Bantuan dan Jaminan Sosial -
mengurangi beban masyarakat dan keluarga miskin dalam
pemenuhan kebutuhan dasar;
(ii) Klaster 2, Program Pemberdayaan Masyarakat -
meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keterlibatan
penduduk miskin dalam pembangunan;
(iii) Klaster 3, Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah,
(iv) Klaster 4, Program Pro-Rakyat - melengkapi berbagai
program dan kegiatan tiga klaster – khususnya wilayah 21
22. Pilar Ekonomi (perluasan)
Percepatan pembangunan ekonomi yang lebih merata
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI)
MP3EI meliputi:
Pembangunan ekonomi di 6 (enam) koridor ekonomi;
Peningkatan konektivitas domestik; dan
Pembangunan SDM, penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta kapasitas untuk melakukan
inovasi.
Pertumbuhan ekonomi lebih merata antar daerah
dan antar lapisan masyarakat mengurangi
kesenjangan dan ketidakadilan.
Upaya menghijauan MP3EI berdasarkan aturan UU
Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, REDD, RAN-
RAD GRK
22
24. Dasar Hukum
Undang-undang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup No.
32 tahun 2009 pasal 15-18
Permen Lingkungan Hidup No.
09/2011 tentang Pedoman Umum
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Peraturan Pemerintah (PP) mengenai
KLHS sedang dalam penyusunan
25. Urgensi Kajian Lingkungan Hidup
Strategis [KLHS]
Sumber masalah degradasi SDA dan LH
berawal dari proses pengambilan keputusan
upaya penanggulangan degradasi SDA
dan LH harus dimulai dari proses
pengambilan keputusan pembangunan pula.
Sebagai alat pengikat antar para pelaku
perencana pembangunan berinteraksi
secara sinergis
26. Kriteria Acuan Studi KLHS
KLHS memuat kajian antara lain:
1.Kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
2.Perkiraan mengenai dampak dan risiko
lingkungan hidup;
3.Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4.Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5.Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
terhadap perubahan iklim; dan
6.Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.
UU PPLH Pasal 16
27. KLHS Melahirkan Alternatif KRP dan
Meningkatkan Mutu Perencanaan
KLHS harus mampu mendorong alternatif –alternatif baru
pembangunan melalui:
◦ Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau pembangunan
berkelanjutan yang perlu dipertimbangkan dalam KRP
(Kebijakan, Rencana, Program).
◦ Analisis dampak setiap alternatif strategi pembangunan dari
KRP, khususnya isu-isu yang relevan dan memberikan
masukan untuk optimalisasi dampak positif dan reduksi
dampak negatif.
◦ Keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), baik
pemerintah maupun non-pemerintah dalam perumusan
alternatif-alternatif pembangunan.
◦ Bukan hanya sekedar dokumen atau pemenuhan prosedur/
peraturan
28. Bagaimana mengintegrasikan KLHS/SEA dalam
pengambilan keputusan?
Dua pilihan pendekatan integrasi KLHS
[Verheem, 2007]:
Proses Menyatu Proses Terintegrasi
Perencanaan KLHS
Ke depan diharapkan implementasi KLHS menyatu dengan proses perencanaan pemba
29. Empat Langkah KLHS untuk RPJM
[diusulkan sebagai panduan implementasi KLHS terhadap
RPJMN/Renstra]
1. Persiapan KLHS
Penentuan dan penjelasan elemen perencanaan
Identifikasi kemungkinan dampak lingkungan dari KRP serta melakukan
pertemuan dengan pemangku kepentingan
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KLHS
2. Baseline/Data dasar
Rona lingkungan hidup awal pembangunan tanpa Rencana/Program (KRP)
3. Analisis
Penjelasan mengenai dampak jangka pendek dan panjang serta mitigasi
untuk mengurangi dampak negatif
Penjelasan mengenai aspek-aspek yang akan dipantau dalam implementasi
Rencana (indikator lingkungan)
4. Rekomendasi
Penyusunan dan evaluasi rekomendasi termasuk alternatif
Laporan KLHS dipublikasikan atau dijadikan bagian yang terintegrasi
dengan Rencana (KRP)
Semua pemangku kepentingan mempunyai kemungkinan untuk
memberikan masukan tambahan
30. Kendala dan Tantangan Implementasi
KLHS untuk RPJMN
Otoritas Sektor (Kementerian/Lembaga) terhadap
Perencanaan di masing-masing sektor
Proses perencanaan waktu dan muatan yang
tersegregasi
Proses perencanaan yang sudah mapan tidak
mudah menambah beban prosedur perencanaan
Banyak/bervariasinya KRP pembangunan yang harus
dikaji
Proses politik dalam perencanaan pembangunan dan
penganggaran
Tingginya pertimbangan ekonomi dalam perencanaan
pembangunan
Kapasitas SDM dalam mengarusutamakan
pertimbangan lingkungan hidup dalam perencanaan
