SlideShare a Scribd company logo
Jakarta, 04 Mei 2021
AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI, Ph.D
DEPUTI BIDANG EKONOMI
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM
MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN
REFORMASI STRUKTURAL
KERANGKA EKONOMI
MAKRO 2022
Kedeputian Bidang Ekonomi
KERANGKA PIKIR TEMA RKP 2022
6 Strategi Transformasi
Ekonomi Indonesia
(Jangka Menengah-Panjang)
1. SDM berdaya saing:
2. Produktivitas Sektor
Ekonomi
3. Ekonomi Hijauh
4. Transformasi digital
5. Integrasi perekonomian
domestik
6. Pemindahan IKN
Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola
q Penuntasan krisis kesehatan
• Vaksinasi dan intervensi Kesehatan lainnya (Tuberkolosis)
• Penanganan kasus COVID-19 yang tersisa
Transformasi
Ekonomi Indonesia
PEMULIHAN EKONOMI
q Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
• Jaminan pinjaman untuk dunia usaha
• Pemulihan investasi dan industri
• Pemulihan UMKM
• Pemulihan pasar dan industri pariwisata
q Menjaga daya beli rumah tangga
• Perlindungan sosial
• Pelatihan Pra Kerja
REFORMASI STRUKTURAL
q Peningkatan Nilai Tambah
• Peningkatan kontribusi industri pengolahan
• Hilirisasi Produk Pertanian (a.l sektor perkebunan
dan perikanan)
q Ketahanan pangan
Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial
• Sistem Kesehatan Nasional
• Pendidikan dan Keterampilan
• Sistem Perlindungan Sosial
Reformasi Iklim Investasi
q Pembangunan Rendah Karbon
q Peningkatan pemerataan infrastruktur dan
kualitas layanan digital
Pemulihan Daya Beli dan Usaha Diversifikasi Ekonomi
q Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya
q Program Khusus (prioritas arahan tertentu)
• Contoh : Percepatan Pembelajaran Offline
3
Kedeputian Bidang Ekonomi
INVESTASI, EKSPOR DAN KONSUMSI PEMERINTAH SERTA RUMAH
TANGGA AKAN MENJADI KUNCI PEMULIHAN TAHUN 2022
4
Konsumsi RT &
LNPRT
Konsumsi
Pemerintah
Investasi
Impor
Ekspor
SISI PENGELUARAN
5,8 – 6,3
0,8 – 2,8
6,5 – 7,2
6,5 – 7,1
7,8 – 8,9
§ Investasi akan menciptakan
lapangan pekerjaan yang lebih
besar bagi pengangguran pasca
pandemi.
PDB: 5,4 – 6,0
Investasi dan Ekspor
§ Ekspor akan mengurangi
tekanan defisit transaksi
berjalan seiring dengan
akselerasi pertumbuhan
ekonomi domestik.
• Investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian
yang sempat turun karena dampak krisis Covid-19. Peningkatan kapasitas
produktif terjadi melalui peningkatan stok kapital dan produktivitas.
• Konsumsi domestik akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi mengingat
kontribusinya terhadap PDB yang cukup tinggi. Tingginya tingkat tabungan
masyarakat akan menjadi potensi bagi peningkatan konsumsi Ketika pandemi
covid-19 sudah terkendali
Konsumsi Domestik
Kontribusi thd
PDB 2020 (%)
Pertumbuhan
tahun 2020 (%)
Konsumsi Masyarakat 57,7 -2,63
Konsumsi Pemerintah 9,3 1,94
Kedeputian Bidang Ekonomi
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DIHARAPKAN MENJADI MOTOR
PERTUMBUHAN TAHUN 2022
5
Industri Manufaktur
5,6 – 6,3
3,9 – 4,0 Pertanian
6,7 – 7,4 Konstruksi
Pertambangan
2,0 – 2,6
SISI PRODUKSI
• Sektor industri mampu pulih karena didorong oleh berlanjutnya pertumbuhan positif beberapa subsektor esensial selama pandemi, seperti industri
farmasi dan kimia
• Sektor pertanian sebagai salah satu sektor esensial, tetap akan mampu bertahan dan tumbuh positif.
• Sektor konstruksi diperkirakan mampu pulih ke level sebelum pandemi didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur.
• Sektor pertambangan akan pulih, diantaranya didorong oleh smelter nikel dan alumina.
*Angka 2022 berdasarkan angka perhitungan sementara Bappenas
Perdagangan
5,2 – 5,7
6,3 – 7,0
Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
9,6 – 9,8
Informasi dan
Komunikasi
Transportasi
8,0 – 8,9
Kedeputian Bidang Ekonomi
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2022
Provinsi 2019 2020
Outlook
2021
RA RKP 2022
Pembahasan
Rakortek
Low HIgh Low HIgh
Aceh* 4,1 -0,4 4,0 4,6 5,1 3,7 3,7
Sumatera Utara 5,2 -1,1 5,4 5,6 6,0 5,2 5,8
Sumatera Barat 5,0 -1,6 5,2 5,4 5,7 5,4 5,7
Riau* 2,8 -1,1 2,6 3,0 3,5 2,1 2,7
Jambi 4,4 -0,5 4,6 4,7 5,1 4,3 4,9
Sumatera Selatan 5,7 -0,1 5,7 5,8 6,5 5,8 6,5
Bengkulu 4,9 -0,0 4,8 5,0 5,6 4,9 5,2
Lampung* 5,3 -1,7 5,0 5,5 5,9 5,3 5,9
Kep. Bangka Belitung* 3,3 -2,3 3,9 4,5 5,2 4,2 5,2
Kepulauan Riau* 4,8 -3,8 4,9 5,6 6,2 3,7 3,7
DKI Jakarta 5,8 -2,4 5,2 5,8 6,2 5,8 6,2
Jawa Barat 5,1 -2,4 4,6 5,2 5,7 5,0 5,0
Jawa Tengah* 5,4 -2,7 5,4 5,4 5,8 3,9 5,2
D.I. Yogyakarta* 6,6 -2,7 5,7 5,3 5,6 5,0 5,4
Jawa Timur 5,5 -2,4 4,9 5,5 5,7 5,4 5,7
Banten 5,3 -3,4 4,7 5,4 5,8 5,6 5,6
Bali 5,6 -9,3 5,6 5,5 6,3 5,5 6,3
PDB Nasional 5,0 -2,1 5,0 5,4 6,0 4,9 5,5
Sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah tahun 2022 Kembali mengikuti arahan RPJMN 2020-2024 yang menargetkan rata-rata pertumbuhan
Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia dengan menjaga momentum pertumbuhan KBI
*) Peninjauan kembali target pertumbuhan ekonomi setelah rilis PDB TW 1 2021 pada tanggal 5 Mei 2021
(persen, yoy)
Provinsi 2019 2020
Outlook
2021
RA RKP 2022
Pembahasan
Rakortek
Low HIgh Low HIgh
Nusa Tenggara Barat* 3,9 -0,6 4,1 4,5 5,3 3,5 4,5
Nusa Tenggara Timur 5,2 -0,8 5,5 5,3 5,5 6,0 6,3
Kalimantan Barat 5,1 -1,8 5,3 5,6 6,0 5,5 6,0
Kalimantan Tengah 6,1 -1,4 6,0 6,4 6,8 5,6 6,5
Kalimantan Selatan* 4,1 -1,8 3,8 5,0 5,5 4,0 4,5
Kalimantan Timur* 4,7 -2,9 4,2 5,8 6,3 2,5 4,5
Kalimantan Utara 6,9 -1,1 5,9 6,6 7,3 6,1 7,0
Sulawesi Utara* 5,7 -1,0 5,8 6,1 6,6 4,3 5,3
Sulawesi Tengah* 8,8 4,9 6,7 8,3 9,0 6,5 7,0
Sulawesi Selatan* 6,9 -0,7 6,4 6,8 7,6 6,0 7,6
Sulawesi Tenggara* 6,5 -0,7 5,8 6,3 7,0 4,0 5,0
Gorontalo* 6,4 -0,0 5,8 6,3 7,0 6,3 7,0
Sulawesi Barat* 5,7 -2,4 4,6 5,8 6,5 5,5 6,0
Maluku 5,4 -0,9 5,5 5,8 6,2 5,8 6,2
Maluku Utara* 6,1 4,9 5,8 7,5 8,5 6,9 8,5
Papua Barat 2,7 -0,8 5,6 5,2 5,7 6,0 6,5
Papua -15,8 2,3 4,1 5,6 6,3 5,6 6,3
PDB Nasional 5,0 -2,1 5,0 5,4 6,0 4,9 5,5
6
STRATEGI PEMULIHAN
INDUSTRI DAN PARIWISATA
Kedeputian Bidang Ekonomi
FOKUS PEMULIHAN EKONOMI DI SEKTOR PARIWISATA
12
2020 2021T 2022T 2024T
• Sektor pariwisata sangat
terdampak dari adanya
pandemic COVID-19, mulai
dari penurunan kunjungan
wisatawan, pendapatan dari
sektor pariwisata, dan tenaga
kerja pariwisata.
• Sektor pariwisata merupakan
leading sector, pemulihan
pariwisata akan membantu
pemulihan sektor lain yang
tergabung dalam rantai pasok
pariwisata
• Destinasi pariwisata prioritas
dikembangkan untuk
meningkatkan jumlah dan
kualitas kunjungan wisatawan
yang mengutamakan dengan
tujuan protokol kebersihan,
kesehatan, dan keselamatan
• Kualitas kunjungan wisatawan
meningkat akan berimplikasi
pada peningkatan peningkatan
aktivitas ekonomi yang
berujung pada penciptaan
lapangan pekerjaan bagi
masyarakat
URGENSI
Pariwisata STRATEGI SEKTOR PARIWISATA
Wisman (juta Orang) 2,8-4,0 4,0-7,0 8,5 -10,5 16,0-17,0
Devisa (Miliar USD) 3,3-4,9 4,8-8,5
10,6-
11,3
21,5-22,9
Wisnus (juta perjalanan)
120-
140
180-220 260-280 320-335
Kontribusi PDB (%) 4,0 4,2 4,3 4,5
Tenaga Kerja (Juta Orang) 13,9 14,3 14,7 15,0
Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah
• Di masa Covid-19, sektor Pariwisata terdampak cukup dalam, ditunjukkan dari penurunan
kunjungan wisman dan mobilitas masyarakat dalam negeri.
• Terjadi penurunan spending wisman dan wisnus dalam beberapa tahun terakhir, sehingga
berdampak pada penurunan PDB Pariwisata
• Terdapat 2 juta TK di sektor Pariwisata yang terdampak COVID-19, dimana sekitar 1 juta
orang yang menganggur atau berpindah ke sektor lain
Tren Kunjungan Wisman dan Devisa Pariwisata Tren Kontribusi PDB dan Tenaga Kerja Pariwisata
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Wisman dan Devisa Pariwisata
(Sb. Kiri Juta orang, Sb. Kanan USD Miliar)
Wisman (sb. kiri) Devisa (sb. kanan)
Diverisifikasi Pariwisata
Pemulihan Pasar dan Industri Pariwisata
Pemulihan pasar wisatawan
• Mobilisasi Pasar Wisatawan Nusantara;
• Insentif paket wisata;
• MICE pemerintah;
• Travel bubble/corridor: bilateral dan regional
Pemulihan lapangan kerja:
• Bantuan pemulihan tenaga kerja parekraf
• Pemulihan jam kerja dan re-hiring
Pemulihan industri parekraf yang didukung
penyiapan destinasi:
• Hibah pemulihan dunia usaha
• Penerapan CHSE di Destinasi
• Penyelesaian pembangunan 5 DPSP, revitalisasi
Bali dan destinasi pariwisata prioritas lainnya
Perluasan pasar:
• Pengembangan Tourism Hub
• Niche tourism package dan Destinasi Film
• Bidding Event minat khusus, MICE, dan olahraga
internasional; Pemanfaatan Big Data Parekraf
Pariwisata berkualitas:
• Re-skilling dan Up-skilling tenaga kerja Parekraf
• Diversifikasi destinasi dan Desa wisata
• Kualitas infrastruktur parekraf
• Penguatan konten dan kemasan dengan
dukungan ekonomi kreatif
0
5
10
15
20
0
1
2
3
4
5
6
2015 2016 2017 2018 2019 2020
PDB dan Tenaker Pariwisata
(Sb. Kiri Persen, Sb. Kanan Juta Orang)
PDB (%, Sb. Kiri) Tenaker (Jt org, Sb.Kanan)
(T) Angka Target RKP 2021, Rancangan RKP 2022, RPJMN 2020-2024
Kedeputian Bidang Ekonomi
FOKUS PEMULIHAN EKONOMI DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
13
Pertumbuhan PDB (%)
Tenaga Kerja (Juta Orang)
Pertumbuhan Ekspor (%)
2020 2021T 2022T 2024T
• Terdampak Covid-19 secara
signifikan, mulai dari
penurunanan kapasitas
produksi, pengurangan jumlah
tenaga kerja, hingga berhenti
beroperasional
• Kontribusi terbesar
terhadap perekonomian
Indonesia, penyumbang
ekspor, dan pencipta
lapangan kerja layak
• Potensi kehilangan s.d. 30
persen nilai output jika
pemulihan pasca krisis
berjalan lambat
• Peluang untuk mengambil
peran lebih besar di dalam
rantai pasok global dalam
kondisi normal-baru pasca
krisis
• Tren percepatan digitalisasi
membuka peluang untuk
reorientasi pertumbuhan
sektor industri menjadi lebih
efisien
URGENSI
Industri
Pengolahan (2,9) 5,2 5,6-6,3 8,10
19.9 19,9 19,9-19,9 21,0
17,5 18,4 20,9 22,5
3,6 8,1 8,5 10,1
Sumber: BPS dan Bank Dunia, diolah
• Di masa Covid-19, TK industri mengalami tekanan yang paling tinggi, dengan pengurangan
tenaga kerja sebesar 1,30 persen (1,72 juta orang)
• Produktivitas tenaga kerja industri relatif masih rendah, ditunjukkan oleh sebagian besar tenaga
kerja unskilled (86,8%) dan sisanya semi-skilled dan skilled (13,2%)
• Proporsi ekspor produk berteknologi tinggi asal Indonesia masih rendah (8%) dibandingkan
negara lain (Malaysia 52,8%, Vietnam 40,2%, Korea Selatan 36,3%, dan China 31,4%)
Industri Pengolahan mengalami Tekanan yg cukup Besar, Pertumbuhan PDB Sektor Industri
terkontraksi sebesar 3,1 persen pada Triwulan IV 2020
Kontribusi PDB (%)
STRATEGI SEKTOR INDUSTRI
Peningkatan Nilai Tambah
Pemulihan Tenaga Kerja dan Industri
• Peningkatan belanja pemerintah dan
BUMN untuk produk dalam negeri
• Akses bahan baku dan bahan
penolong
• Stimulus pemulihan dunia usaha
• Pemulihan jam kerja dan re-hiring
• Kawasan Industri untuk menampung
relokasi investasi
• Pendanaan proyek industri
• Hilirisasi SDA dan perbaikan rantai
pasok berbasis investasi teknologi
maju dan orientasi ekspor/GVC
• Industri 4.0 pada sektor prioritas
• IKM pemasok untuk rantai pasok
domestik dan global
• Re-skilling dan Up-Skilling
• Infrastruktur industri
• Perluasan pasar ekspor
• Standar kualitas
• Konsolidasi logistik dan pemasaran,
didukung digitalisasi
-3,1
-11,9
-2,2
-15,00
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2017 2018 2019 2020
(T) Angka Target RKP 2021, Rancangan RKP 2022, RPJMN 2020-2024
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkmPemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkm
Wahono Diphayana
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Dr. Zar Rdj
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Deady Rizky Yunanto
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Ibrahim Doru
 
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
ElifPardiansyah
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
Sujatmiko Wibowo
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
ardinmarL
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Tri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPDPenyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Dadang Solihin
 
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era KreatifManajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
Togar Simatupang
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Raja Matridi Aeksalo
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Dr. Zar Rdj
 
Pengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negara
EnvaPya
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
BappedaLampungUtara
 
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI
Menhariq Noor
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
EDIS BLOG
 
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Dr. Zar Rdj
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
unitpublikasi
 

What's hot (20)

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Pemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkmPemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkm
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
Pemeriksaan Keuangan Negara - Keuangan Negara
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
Digital Leadership: Kepemimpinan Sektor Publik di Era Digital
 
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPDPenyusunan RKPD dan Renstra SKPD
Penyusunan RKPD dan Renstra SKPD
 
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era KreatifManajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
Manajemen Rantai Nilai Dalam Era Kreatif
 
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahInovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Pengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negaraPengawasan keuangan negara
Pengawasan keuangan negara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI
2018_05_03 Presentasi Ekonomi Kreatif FEB UI
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
 
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
Asn dan upaya mewujudkan visi indonesia 2045
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 

Similar to STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL

Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
Setiono Winardi
 
Bahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptx
Bahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptxBahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptx
Bahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptx
SafrinArifin
 
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
NazmulWatan
 
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia RahmiKonsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
safirinaauliarahmi1
 
Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020
Dr. Zar Rdj
 
paparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdfpaparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdf
RachmadDarusman1
 
Bappenas 2021
Bappenas 2021Bappenas 2021
Bappenas 2021
KetahananBangsa
 
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptxPenyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
KrisEkwanda
 
APBN 2020
APBN 2020APBN 2020
Konferensi pers apbn 2020
Konferensi pers apbn 2020Konferensi pers apbn 2020
Konferensi pers apbn 2020
Akademi Desa 4.0
 
Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018
H2O Management
 
Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018
Bambang Muliyadi
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Tony Hidayat
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Dungtji
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Deki Zulkarnain
 
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Dr. Zar Rdj
 
materi panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptmateri panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.ppt
FennyPuspadewi1
 
Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx
Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptxTayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx
Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx
AndiAnsarFirman
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
EroikaSariWidiyatni
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
MuhammadAkielElhanie
 

Similar to STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL (20)

Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018Presentation BAPPENAS 2018
Presentation BAPPENAS 2018
 
Bahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptx
Bahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptxBahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptx
Bahan-Paparan-Direktur_Webinar-DJPK-29-Mei-modiv.pptx
 
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
 
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia RahmiKonsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
Konsep Transformasi Ekonomi-Safirina Aulia Rahmi
 
Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020Arah kebijakan apbn tahun 2020
Arah kebijakan apbn tahun 2020
 
paparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdfpaparan rilis tw3 2022 oke.pdf
paparan rilis tw3 2022 oke.pdf
 
Bappenas 2021
Bappenas 2021Bappenas 2021
Bappenas 2021
 
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptxPenyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
Penyusunan RKAKL dan Kebijakan Belanja KL TA 2022 - 28 sept 2021---.pptx
 
APBN 2020
APBN 2020APBN 2020
APBN 2020
 
Konferensi pers apbn 2020
Konferensi pers apbn 2020Konferensi pers apbn 2020
Konferensi pers apbn 2020
 
Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018
 
Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018Konferensi Pers APBN 2018
Konferensi Pers APBN 2018
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenasMateri paparan musrenbang dari narasumber bappenas
Materi paparan musrenbang dari narasumber bappenas
 
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
Arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2019
 
materi panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.pptmateri panorama kabid.ppt
materi panorama kabid.ppt
 
Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx
Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptxTayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx
Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx
 
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
16122019 pointers musrenbangnas rpjmn 2020 2024 -___
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 

More from BappedaLampungUtara

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
BappedaLampungUtara
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
BappedaLampungUtara
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
BappedaLampungUtara
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
BappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
BappedaLampungUtara
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
BappedaLampungUtara
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
BappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
BappedaLampungUtara
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
BappedaLampungUtara
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptxpresentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
presentasi_sosialisasi_perbup_simondes.pptx
 
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
Rencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industriRencana pengembangan industri
Rencana pengembangan industri
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
Bappeda kawasan peruntukan industri dalam rtrw provinsi lampung 5
 

Recently uploaded

Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
YuandaPurwaAdiningra
 
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Muh Saleh
 
Tahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptx
Tahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptxTahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptx
Tahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptx
fendhicanickolan2
 
PRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptx
PRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptxPRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptx
PRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptx
pepsosdukcapil
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
aevafaradillah92
 
Penyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptx
Penyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptxPenyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptx
Penyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptx
HarioAkhmadRifai1
 
PPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptx
PPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptxPPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptx
PPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptx
MulianaMuliana9
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
yesputri
 
Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf
Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdfPerpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf
Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf
fakhrizal8
 
Tata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna Barang
Tata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna BarangTata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna Barang
Tata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna Barang
DimasAbdulRozaq
 
Materi 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptx
Materi 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptxMateri 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptx
Materi 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptx
deniridwan5
 
Bahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN 2024.pptx
Bahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN  2024.pptxBahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN  2024.pptx
Bahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN 2024.pptx
nata546536
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
ciriajasaksokalimany
 
Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------
Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------
Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------
Bens56
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
kalengrombengin
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
KusnadiKosasih1
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
GatotArdiansah
 
Paparan SAKIP DINAS ESDM 2023 (2024).pdf
Paparan SAKIP DINAS ESDM  2023 (2024).pdfPaparan SAKIP DINAS ESDM  2023 (2024).pdf
Paparan SAKIP DINAS ESDM 2023 (2024).pdf
pepsosdukcapil
 

Recently uploaded (18)

Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
Kemendagri Indeks Barang Milik Daerah 14 Juni 2024
 
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
Petunjuk Teknis Indeks Inovasi Daerah (IDD)
 
Tahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptx
Tahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptxTahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptx
Tahapan PBJ Logistik Pemilu 2024 (ekspose BPKP) (1) (1).pptx
 
PRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptx
PRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptxPRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptx
PRESENTASI EVALUASI SAKIP OPD - 2024 (1).pptx
 
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptxIni PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
Ini PPT Untuk Divisi Sosialisasi Pilkada Serentak 2024.pptx
 
Penyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptx
Penyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptxPenyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptx
Penyusunan Recana Aksi RB Kemedagri 2024_OK.pptx
 
PPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptx
PPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptxPPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptx
PPT MONEY POLITIK DALAM KONTEKS PILKADA.pptx
 
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasionalE-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
E-KINERJA BKN badan kepegawaian nasional
 
Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf
Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdfPerpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf
Perpres Nomor 33 Tahun 2020 - Lampiran I.pdf
 
Tata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna Barang
Tata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna BarangTata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna Barang
Tata Cara Pemindahtanganan BMN pada Pengguna Barang
 
Materi 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptx
Materi 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptxMateri 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptx
Materi 1_ Kebijakan dan Strategi PPKS (1).pptx
 
Bahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN 2024.pptx
Bahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN  2024.pptxBahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN  2024.pptx
Bahan Bimteks PENGHAPUSAN BMD TAHUN 2024.pptx
 
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdfPaparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
Paparan Pemerataan Infrastruktur Air.pdf
 
Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------
Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------
Paparan Sosialisasi SBM TA 2025 ---------
 
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.pptMateri pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
Materi pelajaran PEDOMAN TUGAS SATPAM Dilapangan.ppt
 
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
Arah Kebijakan Penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun 2024
 
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMMSertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
Sertifikat untuk penambahan poin RHK Guru di PMM
 
Paparan SAKIP DINAS ESDM 2023 (2024).pdf
Paparan SAKIP DINAS ESDM  2023 (2024).pdfPaparan SAKIP DINAS ESDM  2023 (2024).pdf
Paparan SAKIP DINAS ESDM 2023 (2024).pdf
 

STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL

  • 1. Jakarta, 04 Mei 2021 AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI, Ph.D DEPUTI BIDANG EKONOMI STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL
  • 3. Kedeputian Bidang Ekonomi KERANGKA PIKIR TEMA RKP 2022 6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia (Jangka Menengah-Panjang) 1. SDM berdaya saing: 2. Produktivitas Sektor Ekonomi 3. Ekonomi Hijauh 4. Transformasi digital 5. Integrasi perekonomian domestik 6. Pemindahan IKN Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola q Penuntasan krisis kesehatan • Vaksinasi dan intervensi Kesehatan lainnya (Tuberkolosis) • Penanganan kasus COVID-19 yang tersisa Transformasi Ekonomi Indonesia PEMULIHAN EKONOMI q Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha • Jaminan pinjaman untuk dunia usaha • Pemulihan investasi dan industri • Pemulihan UMKM • Pemulihan pasar dan industri pariwisata q Menjaga daya beli rumah tangga • Perlindungan sosial • Pelatihan Pra Kerja REFORMASI STRUKTURAL q Peningkatan Nilai Tambah • Peningkatan kontribusi industri pengolahan • Hilirisasi Produk Pertanian (a.l sektor perkebunan dan perikanan) q Ketahanan pangan Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial • Sistem Kesehatan Nasional • Pendidikan dan Keterampilan • Sistem Perlindungan Sosial Reformasi Iklim Investasi q Pembangunan Rendah Karbon q Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital Pemulihan Daya Beli dan Usaha Diversifikasi Ekonomi q Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya q Program Khusus (prioritas arahan tertentu) • Contoh : Percepatan Pembelajaran Offline 3
  • 4. Kedeputian Bidang Ekonomi INVESTASI, EKSPOR DAN KONSUMSI PEMERINTAH SERTA RUMAH TANGGA AKAN MENJADI KUNCI PEMULIHAN TAHUN 2022 4 Konsumsi RT & LNPRT Konsumsi Pemerintah Investasi Impor Ekspor SISI PENGELUARAN 5,8 – 6,3 0,8 – 2,8 6,5 – 7,2 6,5 – 7,1 7,8 – 8,9 § Investasi akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi pengangguran pasca pandemi. PDB: 5,4 – 6,0 Investasi dan Ekspor § Ekspor akan mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. • Investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian yang sempat turun karena dampak krisis Covid-19. Peningkatan kapasitas produktif terjadi melalui peningkatan stok kapital dan produktivitas. • Konsumsi domestik akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi mengingat kontribusinya terhadap PDB yang cukup tinggi. Tingginya tingkat tabungan masyarakat akan menjadi potensi bagi peningkatan konsumsi Ketika pandemi covid-19 sudah terkendali Konsumsi Domestik Kontribusi thd PDB 2020 (%) Pertumbuhan tahun 2020 (%) Konsumsi Masyarakat 57,7 -2,63 Konsumsi Pemerintah 9,3 1,94
  • 5. Kedeputian Bidang Ekonomi SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DIHARAPKAN MENJADI MOTOR PERTUMBUHAN TAHUN 2022 5 Industri Manufaktur 5,6 – 6,3 3,9 – 4,0 Pertanian 6,7 – 7,4 Konstruksi Pertambangan 2,0 – 2,6 SISI PRODUKSI • Sektor industri mampu pulih karena didorong oleh berlanjutnya pertumbuhan positif beberapa subsektor esensial selama pandemi, seperti industri farmasi dan kimia • Sektor pertanian sebagai salah satu sektor esensial, tetap akan mampu bertahan dan tumbuh positif. • Sektor konstruksi diperkirakan mampu pulih ke level sebelum pandemi didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur. • Sektor pertambangan akan pulih, diantaranya didorong oleh smelter nikel dan alumina. *Angka 2022 berdasarkan angka perhitungan sementara Bappenas Perdagangan 5,2 – 5,7 6,3 – 7,0 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,6 – 9,8 Informasi dan Komunikasi Transportasi 8,0 – 8,9
  • 6. Kedeputian Bidang Ekonomi SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2022 Provinsi 2019 2020 Outlook 2021 RA RKP 2022 Pembahasan Rakortek Low HIgh Low HIgh Aceh* 4,1 -0,4 4,0 4,6 5,1 3,7 3,7 Sumatera Utara 5,2 -1,1 5,4 5,6 6,0 5,2 5,8 Sumatera Barat 5,0 -1,6 5,2 5,4 5,7 5,4 5,7 Riau* 2,8 -1,1 2,6 3,0 3,5 2,1 2,7 Jambi 4,4 -0,5 4,6 4,7 5,1 4,3 4,9 Sumatera Selatan 5,7 -0,1 5,7 5,8 6,5 5,8 6,5 Bengkulu 4,9 -0,0 4,8 5,0 5,6 4,9 5,2 Lampung* 5,3 -1,7 5,0 5,5 5,9 5,3 5,9 Kep. Bangka Belitung* 3,3 -2,3 3,9 4,5 5,2 4,2 5,2 Kepulauan Riau* 4,8 -3,8 4,9 5,6 6,2 3,7 3,7 DKI Jakarta 5,8 -2,4 5,2 5,8 6,2 5,8 6,2 Jawa Barat 5,1 -2,4 4,6 5,2 5,7 5,0 5,0 Jawa Tengah* 5,4 -2,7 5,4 5,4 5,8 3,9 5,2 D.I. Yogyakarta* 6,6 -2,7 5,7 5,3 5,6 5,0 5,4 Jawa Timur 5,5 -2,4 4,9 5,5 5,7 5,4 5,7 Banten 5,3 -3,4 4,7 5,4 5,8 5,6 5,6 Bali 5,6 -9,3 5,6 5,5 6,3 5,5 6,3 PDB Nasional 5,0 -2,1 5,0 5,4 6,0 4,9 5,5 Sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah tahun 2022 Kembali mengikuti arahan RPJMN 2020-2024 yang menargetkan rata-rata pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia dengan menjaga momentum pertumbuhan KBI *) Peninjauan kembali target pertumbuhan ekonomi setelah rilis PDB TW 1 2021 pada tanggal 5 Mei 2021 (persen, yoy) Provinsi 2019 2020 Outlook 2021 RA RKP 2022 Pembahasan Rakortek Low HIgh Low HIgh Nusa Tenggara Barat* 3,9 -0,6 4,1 4,5 5,3 3,5 4,5 Nusa Tenggara Timur 5,2 -0,8 5,5 5,3 5,5 6,0 6,3 Kalimantan Barat 5,1 -1,8 5,3 5,6 6,0 5,5 6,0 Kalimantan Tengah 6,1 -1,4 6,0 6,4 6,8 5,6 6,5 Kalimantan Selatan* 4,1 -1,8 3,8 5,0 5,5 4,0 4,5 Kalimantan Timur* 4,7 -2,9 4,2 5,8 6,3 2,5 4,5 Kalimantan Utara 6,9 -1,1 5,9 6,6 7,3 6,1 7,0 Sulawesi Utara* 5,7 -1,0 5,8 6,1 6,6 4,3 5,3 Sulawesi Tengah* 8,8 4,9 6,7 8,3 9,0 6,5 7,0 Sulawesi Selatan* 6,9 -0,7 6,4 6,8 7,6 6,0 7,6 Sulawesi Tenggara* 6,5 -0,7 5,8 6,3 7,0 4,0 5,0 Gorontalo* 6,4 -0,0 5,8 6,3 7,0 6,3 7,0 Sulawesi Barat* 5,7 -2,4 4,6 5,8 6,5 5,5 6,0 Maluku 5,4 -0,9 5,5 5,8 6,2 5,8 6,2 Maluku Utara* 6,1 4,9 5,8 7,5 8,5 6,9 8,5 Papua Barat 2,7 -0,8 5,6 5,2 5,7 6,0 6,5 Papua -15,8 2,3 4,1 5,6 6,3 5,6 6,3 PDB Nasional 5,0 -2,1 5,0 5,4 6,0 4,9 5,5 6
  • 8. Kedeputian Bidang Ekonomi FOKUS PEMULIHAN EKONOMI DI SEKTOR PARIWISATA 12 2020 2021T 2022T 2024T • Sektor pariwisata sangat terdampak dari adanya pandemic COVID-19, mulai dari penurunan kunjungan wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata, dan tenaga kerja pariwisata. • Sektor pariwisata merupakan leading sector, pemulihan pariwisata akan membantu pemulihan sektor lain yang tergabung dalam rantai pasok pariwisata • Destinasi pariwisata prioritas dikembangkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan yang mengutamakan dengan tujuan protokol kebersihan, kesehatan, dan keselamatan • Kualitas kunjungan wisatawan meningkat akan berimplikasi pada peningkatan peningkatan aktivitas ekonomi yang berujung pada penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat URGENSI Pariwisata STRATEGI SEKTOR PARIWISATA Wisman (juta Orang) 2,8-4,0 4,0-7,0 8,5 -10,5 16,0-17,0 Devisa (Miliar USD) 3,3-4,9 4,8-8,5 10,6- 11,3 21,5-22,9 Wisnus (juta perjalanan) 120- 140 180-220 260-280 320-335 Kontribusi PDB (%) 4,0 4,2 4,3 4,5 Tenaga Kerja (Juta Orang) 13,9 14,3 14,7 15,0 Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah • Di masa Covid-19, sektor Pariwisata terdampak cukup dalam, ditunjukkan dari penurunan kunjungan wisman dan mobilitas masyarakat dalam negeri. • Terjadi penurunan spending wisman dan wisnus dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berdampak pada penurunan PDB Pariwisata • Terdapat 2 juta TK di sektor Pariwisata yang terdampak COVID-19, dimana sekitar 1 juta orang yang menganggur atau berpindah ke sektor lain Tren Kunjungan Wisman dan Devisa Pariwisata Tren Kontribusi PDB dan Tenaga Kerja Pariwisata 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020* Wisman dan Devisa Pariwisata (Sb. Kiri Juta orang, Sb. Kanan USD Miliar) Wisman (sb. kiri) Devisa (sb. kanan) Diverisifikasi Pariwisata Pemulihan Pasar dan Industri Pariwisata Pemulihan pasar wisatawan • Mobilisasi Pasar Wisatawan Nusantara; • Insentif paket wisata; • MICE pemerintah; • Travel bubble/corridor: bilateral dan regional Pemulihan lapangan kerja: • Bantuan pemulihan tenaga kerja parekraf • Pemulihan jam kerja dan re-hiring Pemulihan industri parekraf yang didukung penyiapan destinasi: • Hibah pemulihan dunia usaha • Penerapan CHSE di Destinasi • Penyelesaian pembangunan 5 DPSP, revitalisasi Bali dan destinasi pariwisata prioritas lainnya Perluasan pasar: • Pengembangan Tourism Hub • Niche tourism package dan Destinasi Film • Bidding Event minat khusus, MICE, dan olahraga internasional; Pemanfaatan Big Data Parekraf Pariwisata berkualitas: • Re-skilling dan Up-skilling tenaga kerja Parekraf • Diversifikasi destinasi dan Desa wisata • Kualitas infrastruktur parekraf • Penguatan konten dan kemasan dengan dukungan ekonomi kreatif 0 5 10 15 20 0 1 2 3 4 5 6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PDB dan Tenaker Pariwisata (Sb. Kiri Persen, Sb. Kanan Juta Orang) PDB (%, Sb. Kiri) Tenaker (Jt org, Sb.Kanan) (T) Angka Target RKP 2021, Rancangan RKP 2022, RPJMN 2020-2024
  • 9. Kedeputian Bidang Ekonomi FOKUS PEMULIHAN EKONOMI DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN 13 Pertumbuhan PDB (%) Tenaga Kerja (Juta Orang) Pertumbuhan Ekspor (%) 2020 2021T 2022T 2024T • Terdampak Covid-19 secara signifikan, mulai dari penurunanan kapasitas produksi, pengurangan jumlah tenaga kerja, hingga berhenti beroperasional • Kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, penyumbang ekspor, dan pencipta lapangan kerja layak • Potensi kehilangan s.d. 30 persen nilai output jika pemulihan pasca krisis berjalan lambat • Peluang untuk mengambil peran lebih besar di dalam rantai pasok global dalam kondisi normal-baru pasca krisis • Tren percepatan digitalisasi membuka peluang untuk reorientasi pertumbuhan sektor industri menjadi lebih efisien URGENSI Industri Pengolahan (2,9) 5,2 5,6-6,3 8,10 19.9 19,9 19,9-19,9 21,0 17,5 18,4 20,9 22,5 3,6 8,1 8,5 10,1 Sumber: BPS dan Bank Dunia, diolah • Di masa Covid-19, TK industri mengalami tekanan yang paling tinggi, dengan pengurangan tenaga kerja sebesar 1,30 persen (1,72 juta orang) • Produktivitas tenaga kerja industri relatif masih rendah, ditunjukkan oleh sebagian besar tenaga kerja unskilled (86,8%) dan sisanya semi-skilled dan skilled (13,2%) • Proporsi ekspor produk berteknologi tinggi asal Indonesia masih rendah (8%) dibandingkan negara lain (Malaysia 52,8%, Vietnam 40,2%, Korea Selatan 36,3%, dan China 31,4%) Industri Pengolahan mengalami Tekanan yg cukup Besar, Pertumbuhan PDB Sektor Industri terkontraksi sebesar 3,1 persen pada Triwulan IV 2020 Kontribusi PDB (%) STRATEGI SEKTOR INDUSTRI Peningkatan Nilai Tambah Pemulihan Tenaga Kerja dan Industri • Peningkatan belanja pemerintah dan BUMN untuk produk dalam negeri • Akses bahan baku dan bahan penolong • Stimulus pemulihan dunia usaha • Pemulihan jam kerja dan re-hiring • Kawasan Industri untuk menampung relokasi investasi • Pendanaan proyek industri • Hilirisasi SDA dan perbaikan rantai pasok berbasis investasi teknologi maju dan orientasi ekspor/GVC • Industri 4.0 pada sektor prioritas • IKM pemasok untuk rantai pasok domestik dan global • Re-skilling dan Up-Skilling • Infrastruktur industri • Perluasan pasar ekspor • Standar kualitas • Konsolidasi logistik dan pemasaran, didukung digitalisasi -3,1 -11,9 -2,2 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 (T) Angka Target RKP 2021, Rancangan RKP 2022, RPJMN 2020-2024