Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing daerah serta mengintegrasikan rencana tata ruang dan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
JUDUL
1.
2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaa pembangunan daerah
merupakan satuan kesatuan dalam
system perencanaan pembangunan
nasional
Perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota merupakan satu
kesatuan dalam system perencanaan
pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
Perencanaan pembangunan daerah
mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah
Perencanaan
pembanguna
n
daera
h
dilaksanakan berdasarkan
kondisi
yang dimiliki
perkembanga
n
da
n daerah,
sesua
i daerahdan
potensi
dinamik
a
nasional
Perencanaan Pembangunan daerah
dirumuskan secara transparan,
responsive, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, berkeadilan dan
berkelanjutan
Perencanaan pembangunan daerah
dirumuskan dengan spesifik (specific),
terukur (measurable), dapat
dilaksanakan (achievable),
memperhatikan ketersediaan sumber
daya (sources availability) dan
memperhatikan fungsi waktu (times)
yang disingkat SMART
4. CAPAIANIPM
KABUPATENBANDUNGBARAT
66,7
8
68,0
8
68,27
68,2
9
201
8
201
9
202
0
202
1
Tren Realisasi Capaian IPM Bandung
Barat, 2018-2021
Capaian
Realisasi
pembanguanan manusia yang
diukur dengan
indeks
pembangunan manusia (IPM) Pada
tahun 2021 sebesar 68,29 poin
dan mengalami Pertumbuhan
0,31 persen
68,29
Rata-rata Lama
sekolah : 8.,2 Tahun
Harapan lama
Sekolah : 11,88
Tahun
Pengeluaran Per Kapita
Per Tahun yang
disesuaikan :
Rp.8.8456ribu
Usia Harapan
Hidup Lahir :
72,52 Tahun
Sumber : IPM Jawa Barat Tahun 2021,Berita Resmi Statistik
(BPS)
5. PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN KABUPATEN
BANDUNG BARAT
11,4
9
11,4
2 9,3
8
10,4
9
0
5
1
0
1
5
201
7
201
8
201
9
202
0
Tren Persentase Realisasi penduduk
miskin
tahun 2017-2020
Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2020 10,49 persen
mengalami peningkatan 1,11 persen dari tahun 2019
RPJMD 2019 11,14
2020 10,86
Perubahan
RPJMD
2021 10,60
2022 10,33
2023 10,08
TARGET PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN
BERDASARKAN RPJMD
Tahun Persen
7. PERTUMBUHANEKONOMI
Tren Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Tahun 2018-2020
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)tahun 2020 -2,41 persen
mengalami penurunan 7.46 persen dari tahun 2019
TARGET LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI(LPE)
BERDASARKAN RPJMD
Tahun Persen
RPJMD 2019 5,96
2020 6,04
Perubahan 2021 6,11
RPJMD
2022 6,18
2023 6,23
9. No Indikator Makro & Pembangunan Nasional* Jawa Barat** Kab. Bandung
Barat****
Target Tahun 2023
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(poin)
- 73,05*** 69,76
2 Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) (%) 5,90 5,28*** 0,68
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(%)
7,00 9,48*** 10,08
4 Persentase Penduduk Misik (%) 5,24 7,46*** 8,70
5 Indeks Gini (Poin) - 0,397*** 6,23
6 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
(%)
- 1,12*** 0,30
7 Pendapatan Per-Kapita (Juta Rupiah) - 49,58*** 33,89
Keterangan :
* Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024
** Berdasarkan Dokumen perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
*** Hasil Sangat Sementara
**** Berdasarakan LKPJ Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dan publikasi indikator pembanguan, BPS 2020’
10. • Berkurangnya kawasan lindung akibat alih fungsi lahan, terutama di Kawasan
Bandung Utara (KBU).
• Alih fungsi lahan pertanian (termasuk LP2B) menjadi lahan terbangun.
• Tingginya pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri maupun
limbah padat (sampah).
• Potensi run-off water yang tinggi akibat berkurangnya kawasan konservasi air di
utara.
• Potensi gempa dari patahan Sesar Lembang.
• Potensi kawasan longsor akibat gerakan tanah dan alih fungsi lahan.
• Peningkatan kebutuhan akan sumber daya air baku berpotensi untuk
pemanfaatan air tanah dan
permukaan.
ISU ASPEK FISIK DAN
LINGKUNGAN
11. ISU ASPEK
EKONOMI
Industri pengolahan di Kab. Bandung Barat merupakan
salah satu kontributor PDRB paling besar (40% pada
tahun 2016)
• Potensi: Pemda KBB mendukung pengembangan
kawasan industri dengan alokasi lahan, mengundang
investor, dll
• Permasalahan: kualitas tenaga kerja yang kurang
sesuai dengan yang dibutuhkan, keberadaan industri
mencemari lingkungan sekitar yang berdampak pada
masyarakat secara langsung
• Peluang: KBB berada dekat dengan akses tol yang
membantu proses
produksi hingga distribusi
• Tantangan: perkembangan industri era 4.0, trend
industri yang bukan lagi padat karya sehingga
penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang atau
setidaknya harus mempersiapkan SDM yang memiliki
daya saing tinggi
12. ISU ASPEK
EKONOMI
Real Estate menjadi salah satu kontributor PDRB yang tidak begitu
signifikan, namun memberikan turunan yang cukup banyak dan
dengan laju pertumbuhan PDRB yang cukup besar, 5-6% per tahun
(2012 – 2016)
•Potensi: KBB masih memiliki cadangan lahan yang cukup luas untuk
dikembangkan
menjadi permukiman
•Permasalahan: kantong-kantong permukiman mayoritas dibangun di
dalam Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi lindung yang
cukup signifikan terhadap Metropolitan Bandung Raya
•Peluang: KBB termasuk ke dalam Kawasan Metropolitan Bandung
Raya, sehingga menjadi salah satu kantong permukiman, baik bagi
penduduk Bandung Raya, maupun bagi wisatawan weekender;
rencana pengembangan KCIC dan TOD yang mampu menggenjot
sektor real estate lebih tinggi lagi.
•Tantangan: penerapan konsep-konsep berkelanjutan dalam
pembangunan real
estate di KBB
13. ISU ASPEK
EKONOMI
Industri pariwisata tidak terhitung dalam perhitungan PDRB, namun
keberadaannya sangat nyata terlihat di KBB
• Potensi: KBB memiliki daya tarik wisata alam
dan budaya yang cukup menarik bagi
wisatawan, seperti Kawasan Lembang, Stone
Garden Padalarang, dll. Perkembangan
industri pariwisata menyebabkan tumbuh dan
berkembangnya sektor-sektor yang
memfasilitasinya, seperti sektor transportasi,
konstruksi dan penyediaan akomodasi dan
makan minum.
• Permasalahan: Ketiadaan pengelolaan yang
baik terhadap industri pariwisata
menyebabkan kesemerawutan baik dari sisi fisik, sosial maupun ekonomi
• Peluang: KBB merupakan bagian dari
Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bandung
– Ciwidey dsk, dan merupakan salah satu
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
(KPPN) Lembang dsk. Pengembangan
pariwisata di KBB, yang sudah menjadi
perhatian nasional ini, tidak terlepas dari
14. PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
Belum optimalnya
kualitaspendidikan dan
kesehatanmasyarakat
1
Belum terwujudnya daya
saingekonomi masyarakat
Belum terwujudnya ketersediaansarana dan
prasarana pendukung
pengembangankawasan
3
Turunnya kualitas lingkungan karena
berkurangnya lahan lindung danlahan pertanian 4
Masih tingginya
resikobencana
5
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan
sesuai prinsipgood governance 6
Peningkatan kualitas SDM
Peningkatan kesejahreraanmasyarakat
Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan
mitigasi bencana
Optimalisasi tata kelola pemerintahan
2
Dampak Pandemi
Covid-19
1
2
3 Pemerataan
Pembangunan
4
5
6
15. 1. Penyediaan Layanan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Pengembangan industri pertanian (agroindustri)
4. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta
melibatkan masyarakat setempat
5. Pengembangan klaster ekonomi di Bandung Barat
6. Revitalisasi industri di Kabupaten Bandung Barat
7. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan
dan pemerataan pembangunan dan wilayah, termasuk perluasan pelayanan irigasi
8. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
9. Penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan
10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalu pembangunan e-
government
11. Rehabilitasi dan rekonstruksi pandemi Covid-19
16. ASUMSI YANG DIGUNAKAN
DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2023
1 3
2 4
Masyarakat diharapakan sudah dapat
hidup berdampingan dengan COVID-
19 seiring dengan adanya vaksin serta
terbentuknya herdimmunity
Transaksi digital menjadi preferensi
masyarakat dalam bertransaksi jual
beli
Upaya Pemulihan
ekonomi sudah berjalan
dengan baik, termasuk
sudah Kembali
berjalannya proyek-
proyek pembangunan
infrastruktur
Seluruh aktivitas
masyarakat sudah
berjalan normal namun
tetap menerapkan protokol
Kesehatan pada semua lini
(New Normal)
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
1
6
17. 1
2
3
4
5
Melanjutka
n
Menuntaska
n
• Melanjutkan Program-Program pembangunan
yang sudah baik dan sudah selesai untuk
selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke
berbagai daerah
• Menuntaskan Program-program pembangunan
yang sudah baik dan sudah dimulai
dilaksanakan namun belum selesai untuk
segera dapat dimanfaatkan
Memberi
Dukungan
• Memberi dukungan pada Program-program
pembangunan yang dilakukan langsung oleh komuntas
berbasi masyarakat, akademisi dan institusi
penndidikan/riset, serta dunia usaha
Reposi
si
• Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk
Program- program pembangunan yang sudah baik
namun belum bisa dilaksanakan pembangunanna
karena mengalami hambatan
Reorienta
si
• Melakukan reorientasi dengan Menyusun Program-
program baru bersifat terobosan, sesuai dengan
perekbamgan dan tuntutan penbamgunan yang perlu
segera dilaksanakan Bersama bupati dan walikota
dengan dukungan dari
pemerintah pusat
Kebijakan operasional untuk
kelanjutan pembangunan
Bandung Barat
2023
18. STRATEGIPEMBANGUNAN
1) Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien
melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan
mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis,
serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan
memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta
monitoring dan pengendalian
2) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan
berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan
pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa,
perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan/ atau
terdampak covid-19
3) Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur
pendukung
pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan
dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan
serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi
4) Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter
dengan
penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan
merata
5) Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi
seluruh
masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata,
serta
menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap
hukum.
19.
20. DEFINISI
Pemberian Bantuan Keuangan dan Hibah yang didasarkan kelayakan dan penilaian usulan yang
terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas
pembangunan daerah, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarakan
tema yang telah di tentukan.
TUJUAN
Untuk mengoptimalkan pemanfataan APBD melalui pemberian bantuan keuangan dan hibah
dengan cara-cara yang implementatif dan inovatif sehingga pencapaian indikator kinerja daerah
dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat.
PROSES
Dilaksanakan melalui verifikasi dan penilaian yang teliti dilakukan oleh Tim
Pendanaan Daerah.
21. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
TERKAIT PERENCANAAN
RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat, sehingga akan memfokuskan pada
pencapaian Visi – Misi
1
Kebijakan dan Mekanisme Bantuan Keuangan Tahun 2023 akan difokuskan pada
Pencapaian target indikator Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target
RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
2
Pemberian Bantuan Keuangan akan dilakukan secara
kompetitif, sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang
ditetapkan Sesuai Tema Pembangunan
3
4
Penginputan wajib dilakukan melalui SIPD sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
5 Memperhatikan Setiap Tahapan dan Jadwal Perencanaan di Tahun 2023
22. RENCANA JADWAL
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
MARE
T
JANUA
RI
Pembahasan
KUA / PPAS
Tahun 2023
dengan Komisi
DPRD
SEPTEMB
ER
Penyempurnaan
Rancangan Awal
RKPD Tahun2023
Penginputan
Usulan Asmas
(Musrenbang)
Musyawarah
Desa
Verifikasi Rancangan
Awal Renja Perangkat
Daerah
Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD
2023
Penyampaian
Ranwal Renja PD
kepada
Bappelitbangda
Penyampaian
Nota
Keuangan
Raperda
APBD Tahun
2023 Kepada
DPRD
NOVEMB
ER
Musrenbang
Provinsi
Musrenbang
Kabupaten
Pra Musrenbang
Kabupaten
Surat Bupati
tentang Rancangan
RKPD 2023
ME
I
Penyampaian
Rancangan KUA
& PPAS 2023
kepada DPRD
Penyusunan
Dokumen KUA
PPAS Tahun
2023
Pengambilan
Persetujuan
bersama
DPRD dan
Gubernur
Awal Pembahasan
RAPBD Tahun
Anggaran 2023
antara TAPD dan
DPRD
Pembahasan Ranwal
RKPD dengan
Perangkat Daerah
Surat Edaran Bupati
tentang Tim
Penyusun RKPD
Input Usulan
Kegiatan Perangkat
Daerah pada SIPD
2023
Penyusunan Draf
Ranwal RKPD
2023
Surat Edaran
Bupati tentang
Penyusunan
Renja PD
Kick Off Meeting
Perencanaan
2023
DESEMB
ER
Penetapa
n Perda
tentang
APBD TA
2023
Pembahasan
KUA/ PPAS
Tahun
2023 dengan
Banggar DPRD
Kesepakatan
KUA / PPAS
APBD Tahun
2023 antara
Kepala
Daerah dengan
DPRD
Penyusunan RKA
PD Tahun 2023
Verifikasi RKA
PD Tahun
2023
Akhir
Pembahasa
n RAPBD
Tahun
Anggaran
2023
dengan
DPRD
OKTOB
ER
Pra
Musrenbang
Kecamatan
Penginputan
Rincian
Ranhir RKPD
Beserta
Rincian
Belanja
Penyampaian
Ranhir RKPD
Tahun 2023
Kepada
Sekretaris Daerah
Pembahasan
Ranhir RKPD
2023 dengan
seluruh PD
Penetapan PERKADA
Kabupatententang
RKPD Tahun 2023
Penyampaian Peraturan
Bupati tentang RKPD
Tahun 2023 kepada
Gubernur
Musrenban
g
Kecamatan
Penyusunan
Rancangan
RKPD 2023
Penginputan
Hibah –
Bansos
(melalui
SIPD)
Penginputan
POKIR
(melalui
SIPD)
FORUM
PD
DESEMB
ER
AGUST
US
FEBRUA
RI
APRI
L JUN
I
30
28
21
20-
31
12
20
28
24
1
02-11
20
05-07
26
12
1
08
14
11
9
16
14
11-29
30
18
Jan-
11 feb
Penyusunan
Rancangan
Akhir RKPD
2023
01
11-
18
19
16
Reviu
rancangan
Akhir RKPD
Tahun 2023
oleh (APIP)
JU
LI
15-26
29-31
1-7
29
17-
24
1
Penyampaian
Rancangan
PERKADA RKPD
Tahun
2023 ke Pada
Gubernur
Penyempurnaan
PERKADA RKPD
Tahun 2023
Penyampaian
Rancangan
PERKADA RKPD
Tahun
2023ke Pada BUPATI
23
30
Penyempurnaan
Ranhir RKPD
Tahun 2023
Penyusunan
Rancangan
PERKADA
tentang RKPD
Tahun 2023
20 April
-
13 Mei
1-10
14-24
24
14 FEB -
04 April
14 FEB -
09 Maret
28 FEB -
11 Maret
31
18-
31
17
Jan-
11 feb