SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaa pembangunan daerah
merupakan satuan kesatuan dalam
system perencanaan pembangunan
nasional
Perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota merupakan satu
kesatuan dalam system perencanaan
pembangunan daerah
Perencanaan pembangunan daerah dilakukan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
Perencanaan pembangunan daerah
mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah
Perencanaan
pembanguna
n
daera
h
dilaksanakan berdasarkan
kondisi
yang dimiliki
perkembanga
n
da
n daerah,
sesua
i daerahdan
potensi
dinamik
a
nasional
Perencanaan Pembangunan daerah
dirumuskan secara transparan,
responsive, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, berkeadilan dan
berkelanjutan
Perencanaan pembangunan daerah
dirumuskan dengan spesifik (specific),
terukur (measurable), dapat
dilaksanakan (achievable),
memperhatikan ketersediaan sumber
daya (sources availability) dan
memperhatikan fungsi waktu (times)
yang disingkat SMART
PDRB
Perkapita
Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Laju Pertumbuhan
Ekonomi
(LPP)
Indeks Gini
CAPAIANIPM
KABUPATENBANDUNGBARAT
66,7
8
68,0
8
68,27
68,2
9
201
8
201
9
202
0
202
1
Tren Realisasi Capaian IPM Bandung
Barat, 2018-2021
Capaian
Realisasi
pembanguanan manusia yang
diukur dengan
indeks
pembangunan manusia (IPM) Pada
tahun 2021 sebesar 68,29 poin
dan mengalami Pertumbuhan
0,31 persen
68,29
Rata-rata Lama
sekolah : 8.,2 Tahun
Harapan lama
Sekolah : 11,88
Tahun
Pengeluaran Per Kapita
Per Tahun yang
disesuaikan :
Rp.8.8456ribu
Usia Harapan
Hidup Lahir :
72,52 Tahun
Sumber : IPM Jawa Barat Tahun 2021,Berita Resmi Statistik
(BPS)
PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN KABUPATEN
BANDUNG BARAT
11,4
9
11,4
2 9,3
8
10,4
9
0
5
1
0
1
5
201
7
201
8
201
9
202
0
Tren Persentase Realisasi penduduk
miskin
tahun 2017-2020
Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2020 10,49 persen
mengalami peningkatan 1,11 persen dari tahun 2019
RPJMD 2019 11,14
2020 10,86
Perubahan
RPJMD
2021 10,60
2022 10,33
2023 10,08
TARGET PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN
BERDASARKAN RPJMD
Tahun Persen
TINGKATPENGANGGURANTERBUKA(TPT)
9,3
3
9,1
9
8,1
7
12,2
5
201
7
201
8
201
9
202
0
TREN REALISASI TINGKAT
PENGANGGURAN
TERBUKA TAHUN 2017-2020
Persentase Jumlah penggangguran Terhadap Angkatan Kerja tahun 2020
12,25 persen mengalami peningkatan 4,08 persen dari tahun 2019
TARGET TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
BERDASARKAN RPJMD
Tahun Persen
RPJMD 2019 9,06
2020 8,95
Perubahan 2021 8,85
RPJMD
2022 8,77
2023 8,70
PERTUMBUHANEKONOMI
Tren Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Tahun 2018-2020
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)tahun 2020 -2,41 persen
mengalami penurunan 7.46 persen dari tahun 2019
TARGET LAJU PERTUMBUHAN
EKONOMI(LPE)
BERDASARKAN RPJMD
Tahun Persen
RPJMD 2019 5,96
2020 6,04
Perubahan 2021 6,11
RPJMD
2022 6,18
2023 6,23
01 Penormalan perekonomian
Kabupaten Bandung Barat
Percepatan produktivitas sektor-
sektor penyusun PDRB Kabupaten
Bandung Barat
02
No Indikator Makro & Pembangunan Nasional* Jawa Barat** Kab. Bandung
Barat****
Target Tahun 2023
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
(poin)
- 73,05*** 69,76
2 Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) (%) 5,90 5,28*** 0,68
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(%)
7,00 9,48*** 10,08
4 Persentase Penduduk Misik (%) 5,24 7,46*** 8,70
5 Indeks Gini (Poin) - 0,397*** 6,23
6 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
(%)
- 1,12*** 0,30
7 Pendapatan Per-Kapita (Juta Rupiah) - 49,58*** 33,89
Keterangan :
* Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024
** Berdasarkan Dokumen perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
*** Hasil Sangat Sementara
**** Berdasarakan LKPJ Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dan publikasi indikator pembanguan, BPS 2020’
• Berkurangnya kawasan lindung akibat alih fungsi lahan, terutama di Kawasan
Bandung Utara (KBU).
• Alih fungsi lahan pertanian (termasuk LP2B) menjadi lahan terbangun.
• Tingginya pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri maupun
limbah padat (sampah).
• Potensi run-off water yang tinggi akibat berkurangnya kawasan konservasi air di
utara.
• Potensi gempa dari patahan Sesar Lembang.
• Potensi kawasan longsor akibat gerakan tanah dan alih fungsi lahan.
• Peningkatan kebutuhan akan sumber daya air baku berpotensi untuk
pemanfaatan air tanah dan
permukaan.
ISU ASPEK FISIK DAN
LINGKUNGAN
ISU ASPEK
EKONOMI
Industri pengolahan di Kab. Bandung Barat merupakan
salah satu kontributor PDRB paling besar (40% pada
tahun 2016)
• Potensi: Pemda KBB mendukung pengembangan
kawasan industri dengan alokasi lahan, mengundang
investor, dll
• Permasalahan: kualitas tenaga kerja yang kurang
sesuai dengan yang dibutuhkan, keberadaan industri
mencemari lingkungan sekitar yang berdampak pada
masyarakat secara langsung
• Peluang: KBB berada dekat dengan akses tol yang
membantu proses
produksi hingga distribusi
• Tantangan: perkembangan industri era 4.0, trend
industri yang bukan lagi padat karya sehingga
penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang atau
setidaknya harus mempersiapkan SDM yang memiliki
daya saing tinggi
ISU ASPEK
EKONOMI
Real Estate menjadi salah satu kontributor PDRB yang tidak begitu
signifikan, namun memberikan turunan yang cukup banyak dan
dengan laju pertumbuhan PDRB yang cukup besar, 5-6% per tahun
(2012 – 2016)
•Potensi: KBB masih memiliki cadangan lahan yang cukup luas untuk
dikembangkan
menjadi permukiman
•Permasalahan: kantong-kantong permukiman mayoritas dibangun di
dalam Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi lindung yang
cukup signifikan terhadap Metropolitan Bandung Raya
•Peluang: KBB termasuk ke dalam Kawasan Metropolitan Bandung
Raya, sehingga menjadi salah satu kantong permukiman, baik bagi
penduduk Bandung Raya, maupun bagi wisatawan weekender;
rencana pengembangan KCIC dan TOD yang mampu menggenjot
sektor real estate lebih tinggi lagi.
•Tantangan: penerapan konsep-konsep berkelanjutan dalam
pembangunan real
estate di KBB
ISU ASPEK
EKONOMI
Industri pariwisata tidak terhitung dalam perhitungan PDRB, namun
keberadaannya sangat nyata terlihat di KBB
• Potensi: KBB memiliki daya tarik wisata alam
dan budaya yang cukup menarik bagi
wisatawan, seperti Kawasan Lembang, Stone
Garden Padalarang, dll. Perkembangan
industri pariwisata menyebabkan tumbuh dan
berkembangnya sektor-sektor yang
memfasilitasinya, seperti sektor transportasi,
konstruksi dan penyediaan akomodasi dan
makan minum.
• Permasalahan: Ketiadaan pengelolaan yang
baik terhadap industri pariwisata
menyebabkan kesemerawutan baik dari sisi fisik, sosial maupun ekonomi
• Peluang: KBB merupakan bagian dari
Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bandung
– Ciwidey dsk, dan merupakan salah satu
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
(KPPN) Lembang dsk. Pengembangan
pariwisata di KBB, yang sudah menjadi
perhatian nasional ini, tidak terlepas dari
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
Belum optimalnya
kualitaspendidikan dan
kesehatanmasyarakat
1
Belum terwujudnya daya
saingekonomi masyarakat
Belum terwujudnya ketersediaansarana dan
prasarana pendukung
pengembangankawasan
3
Turunnya kualitas lingkungan karena
berkurangnya lahan lindung danlahan pertanian 4
Masih tingginya
resikobencana
5
Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan
sesuai prinsipgood governance 6
Peningkatan kualitas SDM
Peningkatan kesejahreraanmasyarakat
Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan
mitigasi bencana
Optimalisasi tata kelola pemerintahan
2
Dampak Pandemi
Covid-19
1
2
3 Pemerataan
Pembangunan
4
5
6
1. Penyediaan Layanan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat
2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Pengembangan industri pertanian (agroindustri)
4. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta
melibatkan masyarakat setempat
5. Pengembangan klaster ekonomi di Bandung Barat
6. Revitalisasi industri di Kabupaten Bandung Barat
7. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan
dan pemerataan pembangunan dan wilayah, termasuk perluasan pelayanan irigasi
8. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
9. Penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan
10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalu pembangunan e-
government
11. Rehabilitasi dan rekonstruksi pandemi Covid-19
ASUMSI YANG DIGUNAKAN
DALAM PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2023
1 3
2 4
Masyarakat diharapakan sudah dapat
hidup berdampingan dengan COVID-
19 seiring dengan adanya vaksin serta
terbentuknya herdimmunity
Transaksi digital menjadi preferensi
masyarakat dalam bertransaksi jual
beli
Upaya Pemulihan
ekonomi sudah berjalan
dengan baik, termasuk
sudah Kembali
berjalannya proyek-
proyek pembangunan
infrastruktur
Seluruh aktivitas
masyarakat sudah
berjalan normal namun
tetap menerapkan protokol
Kesehatan pada semua lini
(New Normal)
The Power of PowerPoint |
thepopp.com
1
6
1
2
3
4
5
Melanjutka
n
Menuntaska
n
• Melanjutkan Program-Program pembangunan
yang sudah baik dan sudah selesai untuk
selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke
berbagai daerah
• Menuntaskan Program-program pembangunan
yang sudah baik dan sudah dimulai
dilaksanakan namun belum selesai untuk
segera dapat dimanfaatkan
Memberi
Dukungan
• Memberi dukungan pada Program-program
pembangunan yang dilakukan langsung oleh komuntas
berbasi masyarakat, akademisi dan institusi
penndidikan/riset, serta dunia usaha
Reposi
si
• Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk
Program- program pembangunan yang sudah baik
namun belum bisa dilaksanakan pembangunanna
karena mengalami hambatan
Reorienta
si
• Melakukan reorientasi dengan Menyusun Program-
program baru bersifat terobosan, sesuai dengan
perekbamgan dan tuntutan penbamgunan yang perlu
segera dilaksanakan Bersama bupati dan walikota
dengan dukungan dari
pemerintah pusat
Kebijakan operasional untuk
kelanjutan pembangunan
Bandung Barat
2023
STRATEGIPEMBANGUNAN
1) Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien
melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan
mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis,
serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan
memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta
monitoring dan pengendalian
2) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan
berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan
pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa,
perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan/ atau
terdampak covid-19
3) Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur
pendukung
pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan
dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan
serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi
4) Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter
dengan
penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan
merata
5) Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi
seluruh
masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata,
serta
menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap
hukum.
DEFINISI
Pemberian Bantuan Keuangan dan Hibah yang didasarkan kelayakan dan penilaian usulan yang
terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas
pembangunan daerah, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarakan
tema yang telah di tentukan.
TUJUAN
Untuk mengoptimalkan pemanfataan APBD melalui pemberian bantuan keuangan dan hibah
dengan cara-cara yang implementatif dan inovatif sehingga pencapaian indikator kinerja daerah
dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat.
PROSES
Dilaksanakan melalui verifikasi dan penilaian yang teliti dilakukan oleh Tim
Pendanaan Daerah.
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
TERKAIT PERENCANAAN
RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat, sehingga akan memfokuskan pada
pencapaian Visi – Misi
1
Kebijakan dan Mekanisme Bantuan Keuangan Tahun 2023 akan difokuskan pada
Pencapaian target indikator Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target
RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023
2
Pemberian Bantuan Keuangan akan dilakukan secara
kompetitif, sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang
ditetapkan Sesuai Tema Pembangunan
3
4
Penginputan wajib dilakukan melalui SIPD sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
5 Memperhatikan Setiap Tahapan dan Jadwal Perencanaan di Tahun 2023
RENCANA JADWAL
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
MARE
T
JANUA
RI
Pembahasan
KUA / PPAS
Tahun 2023
dengan Komisi
DPRD
SEPTEMB
ER
Penyempurnaan
Rancangan Awal
RKPD Tahun2023
Penginputan
Usulan Asmas
(Musrenbang)
Musyawarah
Desa
Verifikasi Rancangan
Awal Renja Perangkat
Daerah
Konsultasi Publik
Rancangan Awal RKPD
2023
Penyampaian
Ranwal Renja PD
kepada
Bappelitbangda
Penyampaian
Nota
Keuangan
Raperda
APBD Tahun
2023 Kepada
DPRD
NOVEMB
ER
Musrenbang
Provinsi
Musrenbang
Kabupaten
Pra Musrenbang
Kabupaten
Surat Bupati
tentang Rancangan
RKPD 2023
ME
I
Penyampaian
Rancangan KUA
& PPAS 2023
kepada DPRD
Penyusunan
Dokumen KUA
PPAS Tahun
2023
Pengambilan
Persetujuan
bersama
DPRD dan
Gubernur
Awal Pembahasan
RAPBD Tahun
Anggaran 2023
antara TAPD dan
DPRD
Pembahasan Ranwal
RKPD dengan
Perangkat Daerah
Surat Edaran Bupati
tentang Tim
Penyusun RKPD
Input Usulan
Kegiatan Perangkat
Daerah pada SIPD
2023
Penyusunan Draf
Ranwal RKPD
2023
Surat Edaran
Bupati tentang
Penyusunan
Renja PD
Kick Off Meeting
Perencanaan
2023
DESEMB
ER
Penetapa
n Perda
tentang
APBD TA
2023
Pembahasan
KUA/ PPAS
Tahun
2023 dengan
Banggar DPRD
Kesepakatan
KUA / PPAS
APBD Tahun
2023 antara
Kepala
Daerah dengan
DPRD
Penyusunan RKA
PD Tahun 2023
Verifikasi RKA
PD Tahun
2023
Akhir
Pembahasa
n RAPBD
Tahun
Anggaran
2023
dengan
DPRD
OKTOB
ER
Pra
Musrenbang
Kecamatan
Penginputan
Rincian
Ranhir RKPD
Beserta
Rincian
Belanja
Penyampaian
Ranhir RKPD
Tahun 2023
Kepada
Sekretaris Daerah
Pembahasan
Ranhir RKPD
2023 dengan
seluruh PD
Penetapan PERKADA
Kabupatententang
RKPD Tahun 2023
Penyampaian Peraturan
Bupati tentang RKPD
Tahun 2023 kepada
Gubernur
Musrenban
g
Kecamatan
Penyusunan
Rancangan
RKPD 2023
Penginputan
Hibah –
Bansos
(melalui
SIPD)
Penginputan
POKIR
(melalui
SIPD)
FORUM
PD
DESEMB
ER
AGUST
US
FEBRUA
RI
APRI
L JUN
I
30
28
21
20-
31
12
20
28
24
1
02-11
20
05-07
26
12
1
08
14
11
9
16
14
11-29
30
18
Jan-
11 feb
Penyusunan
Rancangan
Akhir RKPD
2023
01
11-
18
19
16
Reviu
rancangan
Akhir RKPD
Tahun 2023
oleh (APIP)
JU
LI
15-26
29-31
1-7
29
17-
24
1
Penyampaian
Rancangan
PERKADA RKPD
Tahun
2023 ke Pada
Gubernur
Penyempurnaan
PERKADA RKPD
Tahun 2023
Penyampaian
Rancangan
PERKADA RKPD
Tahun
2023ke Pada BUPATI
23
30
Penyempurnaan
Ranhir RKPD
Tahun 2023
Penyusunan
Rancangan
PERKADA
tentang RKPD
Tahun 2023
20 April
-
13 Mei
1-10
14-24
24
14 FEB -
04 April
14 FEB -
09 Maret
28 FEB -
11 Maret
31
18-
31
17
Jan-
11 feb
JUDUL

More Related Content

Similar to JUDUL

[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptxNazmulWatan
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttDadang Solihin
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxMattula Ada
 
Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5NUR SYAQIRAH
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalKPDT
 
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdfDifaOktavia1
 
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahProses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahDadang Solihin
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.pptPaparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.pptssuser56b4b1
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA suningterusberkarya
 
Bahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptx
Bahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptxBahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptx
Bahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptxAbuNalkha1
 
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasan
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasan27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasan
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasanCelvinRamaPratama
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfandriusbappeda
 
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptPAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptZaenChannel1
 

Similar to JUDUL (20)

[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
[revisi 3-6-2022] 38. Nuryanti - NTB Halal Industrial Park.pptx
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
 
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptxPresentasi Terkait SDGs Award.pptx
Presentasi Terkait SDGs Award.pptx
 
Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5Lmcp1532 tugasan 5
Lmcp1532 tugasan 5
 
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah TertinggalArah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal
 
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN DAN WILAYAH STRATEGI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN.pdf
 
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi DaerahProses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Proses Perencanaan APBD dan APBN dalam rangka Pertumbuhan Ekonomi Daerah
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah
 
30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah30769259 pembangunan-daerah
30769259 pembangunan-daerah
 
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.pptPaparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
Paparan Ka.Bappeda pd Fasilitasi P-RKPD Tapteng 2019.ppt
 
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
Praswil 14 rthPERENCANAAN WILAYAH KOTA
 
Bahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptx
Bahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptxBahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptx
Bahan_Paparan_Direktur_TRPB_Sinkronisasi_Perencanaan_Temu_Konsultasi.pptx
 
profile kotaku
 profile kotaku profile kotaku
profile kotaku
 
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasan
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasan27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasan
27 april 2021, sambutan bupati wonosobo penataan kawasan
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
 
Presentation for jauhari2
Presentation for jauhari2Presentation for jauhari2
Presentation for jauhari2
 
Presentation for jauhari
Presentation for jauhariPresentation for jauhari
Presentation for jauhari
 
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.pptPAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
PAPARAN BAPP PMD OK 30 September 2019.ppt
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 

Recently uploaded (8)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 

JUDUL

  • 1.
  • 2. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaa pembangunan daerah merupakan satuan kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah Perencanaan pembanguna n daera h dilaksanakan berdasarkan kondisi yang dimiliki perkembanga n da n daerah, sesua i daerahdan potensi dinamik a nasional Perencanaan Pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (sources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times) yang disingkat SMART
  • 3. PDRB Perkapita Pendapatan Asli Daerah (PAD) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPP) Indeks Gini
  • 4. CAPAIANIPM KABUPATENBANDUNGBARAT 66,7 8 68,0 8 68,27 68,2 9 201 8 201 9 202 0 202 1 Tren Realisasi Capaian IPM Bandung Barat, 2018-2021 Capaian Realisasi pembanguanan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Pada tahun 2021 sebesar 68,29 poin dan mengalami Pertumbuhan 0,31 persen 68,29 Rata-rata Lama sekolah : 8.,2 Tahun Harapan lama Sekolah : 11,88 Tahun Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang disesuaikan : Rp.8.8456ribu Usia Harapan Hidup Lahir : 72,52 Tahun Sumber : IPM Jawa Barat Tahun 2021,Berita Resmi Statistik (BPS)
  • 5. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN BANDUNG BARAT 11,4 9 11,4 2 9,3 8 10,4 9 0 5 1 0 1 5 201 7 201 8 201 9 202 0 Tren Persentase Realisasi penduduk miskin tahun 2017-2020 Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2020 10,49 persen mengalami peningkatan 1,11 persen dari tahun 2019 RPJMD 2019 11,14 2020 10,86 Perubahan RPJMD 2021 10,60 2022 10,33 2023 10,08 TARGET PERSENTASE PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN RPJMD Tahun Persen
  • 6. TINGKATPENGANGGURANTERBUKA(TPT) 9,3 3 9,1 9 8,1 7 12,2 5 201 7 201 8 201 9 202 0 TREN REALISASI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TAHUN 2017-2020 Persentase Jumlah penggangguran Terhadap Angkatan Kerja tahun 2020 12,25 persen mengalami peningkatan 4,08 persen dari tahun 2019 TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) BERDASARKAN RPJMD Tahun Persen RPJMD 2019 9,06 2020 8,95 Perubahan 2021 8,85 RPJMD 2022 8,77 2023 8,70
  • 7. PERTUMBUHANEKONOMI Tren Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2018-2020 Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)tahun 2020 -2,41 persen mengalami penurunan 7.46 persen dari tahun 2019 TARGET LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI(LPE) BERDASARKAN RPJMD Tahun Persen RPJMD 2019 5,96 2020 6,04 Perubahan 2021 6,11 RPJMD 2022 6,18 2023 6,23
  • 8. 01 Penormalan perekonomian Kabupaten Bandung Barat Percepatan produktivitas sektor- sektor penyusun PDRB Kabupaten Bandung Barat 02
  • 9. No Indikator Makro & Pembangunan Nasional* Jawa Barat** Kab. Bandung Barat**** Target Tahun 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin) - 73,05*** 69,76 2 Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) (%) 5,90 5,28*** 0,68 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,00 9,48*** 10,08 4 Persentase Penduduk Misik (%) 5,24 7,46*** 8,70 5 Indeks Gini (Poin) - 0,397*** 6,23 6 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%) - 1,12*** 0,30 7 Pendapatan Per-Kapita (Juta Rupiah) - 49,58*** 33,89 Keterangan : * Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 ** Berdasarkan Dokumen perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 *** Hasil Sangat Sementara **** Berdasarakan LKPJ Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 dan publikasi indikator pembanguan, BPS 2020’
  • 10. • Berkurangnya kawasan lindung akibat alih fungsi lahan, terutama di Kawasan Bandung Utara (KBU). • Alih fungsi lahan pertanian (termasuk LP2B) menjadi lahan terbangun. • Tingginya pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri maupun limbah padat (sampah). • Potensi run-off water yang tinggi akibat berkurangnya kawasan konservasi air di utara. • Potensi gempa dari patahan Sesar Lembang. • Potensi kawasan longsor akibat gerakan tanah dan alih fungsi lahan. • Peningkatan kebutuhan akan sumber daya air baku berpotensi untuk pemanfaatan air tanah dan permukaan. ISU ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN
  • 11. ISU ASPEK EKONOMI Industri pengolahan di Kab. Bandung Barat merupakan salah satu kontributor PDRB paling besar (40% pada tahun 2016) • Potensi: Pemda KBB mendukung pengembangan kawasan industri dengan alokasi lahan, mengundang investor, dll • Permasalahan: kualitas tenaga kerja yang kurang sesuai dengan yang dibutuhkan, keberadaan industri mencemari lingkungan sekitar yang berdampak pada masyarakat secara langsung • Peluang: KBB berada dekat dengan akses tol yang membantu proses produksi hingga distribusi • Tantangan: perkembangan industri era 4.0, trend industri yang bukan lagi padat karya sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang atau setidaknya harus mempersiapkan SDM yang memiliki daya saing tinggi
  • 12. ISU ASPEK EKONOMI Real Estate menjadi salah satu kontributor PDRB yang tidak begitu signifikan, namun memberikan turunan yang cukup banyak dan dengan laju pertumbuhan PDRB yang cukup besar, 5-6% per tahun (2012 – 2016) •Potensi: KBB masih memiliki cadangan lahan yang cukup luas untuk dikembangkan menjadi permukiman •Permasalahan: kantong-kantong permukiman mayoritas dibangun di dalam Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi lindung yang cukup signifikan terhadap Metropolitan Bandung Raya •Peluang: KBB termasuk ke dalam Kawasan Metropolitan Bandung Raya, sehingga menjadi salah satu kantong permukiman, baik bagi penduduk Bandung Raya, maupun bagi wisatawan weekender; rencana pengembangan KCIC dan TOD yang mampu menggenjot sektor real estate lebih tinggi lagi. •Tantangan: penerapan konsep-konsep berkelanjutan dalam pembangunan real estate di KBB
  • 13. ISU ASPEK EKONOMI Industri pariwisata tidak terhitung dalam perhitungan PDRB, namun keberadaannya sangat nyata terlihat di KBB • Potensi: KBB memiliki daya tarik wisata alam dan budaya yang cukup menarik bagi wisatawan, seperti Kawasan Lembang, Stone Garden Padalarang, dll. Perkembangan industri pariwisata menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor yang memfasilitasinya, seperti sektor transportasi, konstruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum. • Permasalahan: Ketiadaan pengelolaan yang baik terhadap industri pariwisata menyebabkan kesemerawutan baik dari sisi fisik, sosial maupun ekonomi • Peluang: KBB merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bandung – Ciwidey dsk, dan merupakan salah satu Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Lembang dsk. Pengembangan pariwisata di KBB, yang sudah menjadi perhatian nasional ini, tidak terlepas dari
  • 14. PERMASALAHAN ISU STRATEGIS Belum optimalnya kualitaspendidikan dan kesehatanmasyarakat 1 Belum terwujudnya daya saingekonomi masyarakat Belum terwujudnya ketersediaansarana dan prasarana pendukung pengembangankawasan 3 Turunnya kualitas lingkungan karena berkurangnya lahan lindung danlahan pertanian 4 Masih tingginya resikobencana 5 Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan sesuai prinsipgood governance 6 Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kesejahreraanmasyarakat Pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana Optimalisasi tata kelola pemerintahan 2 Dampak Pandemi Covid-19 1 2 3 Pemerataan Pembangunan 4 5 6
  • 15. 1. Penyediaan Layanan pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat 2. Penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata 3. Pengembangan industri pertanian (agroindustri) 4. Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat 5. Pengembangan klaster ekonomi di Bandung Barat 6. Revitalisasi industri di Kabupaten Bandung Barat 7. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi unggulan, pelayanan kawasan perkotaan dan pemerataan pembangunan dan wilayah, termasuk perluasan pelayanan irigasi 8. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 9. Penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan 10. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khususnya melalu pembangunan e- government 11. Rehabilitasi dan rekonstruksi pandemi Covid-19
  • 16. ASUMSI YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 1 3 2 4 Masyarakat diharapakan sudah dapat hidup berdampingan dengan COVID- 19 seiring dengan adanya vaksin serta terbentuknya herdimmunity Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli Upaya Pemulihan ekonomi sudah berjalan dengan baik, termasuk sudah Kembali berjalannya proyek- proyek pembangunan infrastruktur Seluruh aktivitas masyarakat sudah berjalan normal namun tetap menerapkan protokol Kesehatan pada semua lini (New Normal) The Power of PowerPoint | thepopp.com 1 6
  • 17. 1 2 3 4 5 Melanjutka n Menuntaska n • Melanjutkan Program-Program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah • Menuntaskan Program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan Memberi Dukungan • Memberi dukungan pada Program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komuntas berbasi masyarakat, akademisi dan institusi penndidikan/riset, serta dunia usaha Reposi si • Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk Program- program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunanna karena mengalami hambatan Reorienta si • Melakukan reorientasi dengan Menyusun Program- program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perekbamgan dan tuntutan penbamgunan yang perlu segera dilaksanakan Bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari pemerintah pusat Kebijakan operasional untuk kelanjutan pembangunan Bandung Barat 2023
  • 18. STRATEGIPEMBANGUNAN 1) Mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, pengembangan mekanisme dan tata kerja, standar pelayanan, birokrasi yang dinamis, serta memperkuat kapasitas kecamatan dan desa, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara luas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan pengendalian 2) Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan dengan bertumpu pada sektor unggulan agroindustri dan pariwisata ramah lingkungan serta didukung oleh sektor jasa, perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk masyarakat dan/ atau terdampak covid-19 3) Mempercepat dan memperluas penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi, serta kawasan perkotaan dan pusat ekonomi di perdesaan dengan kemitraan serta berbagai pola pembiayaan yang bervariasi 4) Menciptakan masyarakat yang sehat, berdaya saing dan berkarakter dengan penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan secara berkualitas dan merata 5) Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum.
  • 19.
  • 20. DEFINISI Pemberian Bantuan Keuangan dan Hibah yang didasarkan kelayakan dan penilaian usulan yang terkait langsung dengan upaya akselerasi pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah, dengan penentuan usulan bantuan keuangan dan hibah berdasarakan tema yang telah di tentukan. TUJUAN Untuk mengoptimalkan pemanfataan APBD melalui pemberian bantuan keuangan dan hibah dengan cara-cara yang implementatif dan inovatif sehingga pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat. PROSES Dilaksanakan melalui verifikasi dan penilaian yang teliti dilakukan oleh Tim Pendanaan Daerah.
  • 21. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT PERENCANAAN RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bandung Barat, sehingga akan memfokuskan pada pencapaian Visi – Misi 1 Kebijakan dan Mekanisme Bantuan Keuangan Tahun 2023 akan difokuskan pada Pencapaian target indikator Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 2 Pemberian Bantuan Keuangan akan dilakukan secara kompetitif, sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Sesuai Tema Pembangunan 3 4 Penginputan wajib dilakukan melalui SIPD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 5 Memperhatikan Setiap Tahapan dan Jadwal Perencanaan di Tahun 2023
  • 22. RENCANA JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN MARE T JANUA RI Pembahasan KUA / PPAS Tahun 2023 dengan Komisi DPRD SEPTEMB ER Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun2023 Penginputan Usulan Asmas (Musrenbang) Musyawarah Desa Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 Penyampaian Ranwal Renja PD kepada Bappelitbangda Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2023 Kepada DPRD NOVEMB ER Musrenbang Provinsi Musrenbang Kabupaten Pra Musrenbang Kabupaten Surat Bupati tentang Rancangan RKPD 2023 ME I Penyampaian Rancangan KUA & PPAS 2023 kepada DPRD Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2023 Pengambilan Persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Awal Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2023 antara TAPD dan DPRD Pembahasan Ranwal RKPD dengan Perangkat Daerah Surat Edaran Bupati tentang Tim Penyusun RKPD Input Usulan Kegiatan Perangkat Daerah pada SIPD 2023 Penyusunan Draf Ranwal RKPD 2023 Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Renja PD Kick Off Meeting Perencanaan 2023 DESEMB ER Penetapa n Perda tentang APBD TA 2023 Pembahasan KUA/ PPAS Tahun 2023 dengan Banggar DPRD Kesepakatan KUA / PPAS APBD Tahun 2023 antara Kepala Daerah dengan DPRD Penyusunan RKA PD Tahun 2023 Verifikasi RKA PD Tahun 2023 Akhir Pembahasa n RAPBD Tahun Anggaran 2023 dengan DPRD OKTOB ER Pra Musrenbang Kecamatan Penginputan Rincian Ranhir RKPD Beserta Rincian Belanja Penyampaian Ranhir RKPD Tahun 2023 Kepada Sekretaris Daerah Pembahasan Ranhir RKPD 2023 dengan seluruh PD Penetapan PERKADA Kabupatententang RKPD Tahun 2023 Penyampaian Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2023 kepada Gubernur Musrenban g Kecamatan Penyusunan Rancangan RKPD 2023 Penginputan Hibah – Bansos (melalui SIPD) Penginputan POKIR (melalui SIPD) FORUM PD DESEMB ER AGUST US FEBRUA RI APRI L JUN I 30 28 21 20- 31 12 20 28 24 1 02-11 20 05-07 26 12 1 08 14 11 9 16 14 11-29 30 18 Jan- 11 feb Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2023 01 11- 18 19 16 Reviu rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 oleh (APIP) JU LI 15-26 29-31 1-7 29 17- 24 1 Penyampaian Rancangan PERKADA RKPD Tahun 2023 ke Pada Gubernur Penyempurnaan PERKADA RKPD Tahun 2023 Penyampaian Rancangan PERKADA RKPD Tahun 2023ke Pada BUPATI 23 30 Penyempurnaan Ranhir RKPD Tahun 2023 Penyusunan Rancangan PERKADA tentang RKPD Tahun 2023 20 April - 13 Mei 1-10 14-24 24 14 FEB - 04 April 14 FEB - 09 Maret 28 FEB - 11 Maret 31 18- 31 17 Jan- 11 feb