SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
KATA PENGANTAR


       Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Tim EKPD Provinsi DIY telah dapat
menyelesaikan Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi
DIY Tahun 2011. Dalam pelaksanaan evaluasi ini Tim EKPD Provinsi DIY telah
melakukan konsolidasi anggota tim, rapat-rapat pembahasan dan diskusi internal peneliti,
koordinasi dengan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mencari data
sekunder.

       Laporan Awal EKPD Provinsi DIY Tahun 2011 ini memuat antara lain
Pendahuluan, dan Rencana Kerja Tim EKPD Provinsi DIY. Pendahuluan mencakup latar
belakang evaluasi, Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi serta nama anggota Tim
EKPD Provinsi DIY. Sedangkan Rencana Kerja Tim EKPD Provinsi DIY meliputi rencana
evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011; relevansi isu strategis,
sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 serta
rencana evaluasi tematik. Selanjutnya untuk laporan berikutnya mengenai analisis
capaian prioritas. relevanasi dan evaluasi akan lebih banyak diwarnai dengan analisis
laporan evaluasi kinerja yang bersumber dari data sekunder maupun data primer
tersebut.

       Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam
penyusunan laporan awal ini kami sampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya atas bantuan selama ini.

                                                      Tim EKPD Provinsi DIY

                                                      Koordinator




                                                      Dr. Agus Pramusinto, MDA

                                                      NIP. 19631210 199309 1 001




                                                                                       i 
Daftar Isi
KATA PENGANTAR                                                                       i 

Daftar Isi                                                                          ii 

BAB I PENDAHULUAN                                                                   1 

  A.  Latar Belakang Evaluasi                                                       1 

  B.  Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi                                         3 

  C.  Anggota Tim EKPD Provinsi DIY                                                 4 

BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI DIY                                          5 

  A.  Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011                    5 

  B.  Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
       Dalam RPJMN 2010-2014                                                        8 

  C.  Evaluasi Tematik                                                             10 

BAB III PENUTUP                                                                    11 




                                                                                    ii 
BAB I
                                     PENDAHULUAN
 

A. Latar Belakang Evaluasi

           Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
    Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem
    perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar
    pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
    antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara
    pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
    penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi
    masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
    efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

           Berdasarkan pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis
    (Renstra)    Bappenas      dijelaskan      bahwa   pelaksanaan   tugas   Kementerian
    PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1)
    pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan
    evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-
    tank; dan (4) administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan
    hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan
    laporan hasil evaluasi.

           Oleh karena itu, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan
    evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari
    peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006
    tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
    yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.

           Terkait dengan peran utama Bappenas tersebut, maka evaluasi tahunan
    terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
    Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan pencapaian di
    tiap daerah perlu dilakukan.

           Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
    memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:

    1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola


                                                                                       1 
2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

12. Kesejahteraan Rakyat

13. Politik, Hukum, dan Keamanan

14. Perekonomian

       Evaluasi kinerja pembangunan daerah ini mengacu pada RPJMN 2010-2014,
dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN
pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi
daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.

       Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan
harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung
dalam proses yang lebih independen. Berdasarkan pemikiran diatas, maka Deputi
Evaluasi Kinerja Pembangunan BAPPENAS bekerjasama dengan Universitas Gadjah
Mada sebagai evaluator eksternal melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi DIY.




                                                                                 2 
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi

                    Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi
     No              Tujuan                       Sasaran                     Keluaran 
    1 .    Untuk melengkapi            1.    Tersedianya baseline     Dokumen data dasar 
           baseline data 2009 dan            data 2009 dan hasil      evaluasi dan dokumen 
           mengetahui tingkat                evaluasi terhadap        hasil evaluasi terhadap 
           pencapaian prioritas              capaian prioritas        capaian prioritas 
           nasional 2010 dan 2011            nasional 2010 dan        nasional 2010 dan 2011 
           berdasarkan RPJMN                 2011 berdasarkan         berdasarkan RPJMN 
           2010‐2014 di tiap                 RPJMN 2010‐2014 di       2010‐2014 di tiap 
           daerah.                           tiap daerah.             daerah.  
                                       2.    Tersedianya informasi 
                                             dasar untuk 
                                             merumuskan 
                                             kebijakan terutama 
                                             yang berupa langkah 
                                             penanganan segera, 
                                             baik oleh pemerintah 
                                             maupun oleh 
                                             pemerintah daerah. 
    2.     Untuk mengetahui            1.    Tersedianya hasil        Dokumen hasil evaluasi 
           relevansi isu strategis,          evaluasi yang            relevansi terhadap isu 
           sasaran, arah kebijakan,          menunjukkan              strategis, sasaran, arah 
           dan strategi                      kesesuaian dan atau      kebijakan, dan strategi 
           pengembangan dalam                ketidaksesuaian          pengembangan dalam 
           RPJMN 2010‐2014                   antara isu strategis,    RPJMN 2010‐2014 
           dengan kondisi daerah             sasaran, arah            dengan kondisi daerah.  
                                             kebijakan, dan 
                                             strategi 
                                             pengembangan 
                                             dalam RPJMN 2010‐
                                             2014 dengan kondisi 
                                             daerah.  
                                        
                                        2.   Tersedianya informasi 
                                             dasar untuk 
                                             melakukan revisi 
                                             RPJMN oleh 
                                             pemerintah dan revisi 
                                             RPJMD oleh 
                                             pemerintah daerah.  
    3      Untuk mengetahui            1.    Tersedianya hasil        Dokumen hasil evaluasi 
           masalah spesifik melalui          evaluasi terhadap        terhadap masalah 
           evaluasi tematik di tiap          masalah spesifik         spesifik melalui evaluasi 
           daerah                            melalui evaluasi         tematik di tiap daerah.  
                                             tematik di tiap 
                                             daerah.  

                                                                                              3 
                                      2.     Tersedianya informasi 
                                                      dasar bagi 
                                                      pemerintah maupun 
                                                      pemerintah daerah 
                                                      dalam merumuskan 
                                                      langkah kebijakan 
                                                      mengatasi masalah 
                                                      spesifik melalui 
                                                      evaluasi tematik di 
                                                      tiap daerah.  

 

C. Anggota Tim EKPD Provinsi DIY

                                   Tabel 2 Anggota Tim EKPD Provinsi DIY
No           Nama            NIP          Bidang           NPWP           Golonga   No Telp/Hp   E_mail
                                          Keahlian                        n
1.           Dr.    Agus 196312101        Pemerintaha      24.543.469.1   IIIc      0812275382   guspram
             Pramusinto, 993091001        n Daerah         -542.000                 3            2001@y
             MDA.                                                                                ahoo.co
                                                                                                 m
2.           Dr.   Erwan     196808021    Birokrasi        14.125.218.9   IIId      0813288899   Erwan_
             Agus            998031001                     -542.000                 17           map@ya
             Purwanto,                                                                           hoo.com
             M.Si.
3.           Dr. Ambar       196404161    Manajemen        68.197.908.4   IIId      0812270343   ambarwi
             Widaningru      994032001    Publik           -542.000                 8            d@yaho
             m, MA.                                                                              o.com
4            Dr. Nunuk       -            UMKM             59.593.967.3   III       0815795133   retnandar
             Dwi                                           -541.000                 8            i@yahoo
             Retnandari                                                                          .com
5            Dr. Partini,19490621 Kependuduk -                            IVc       0817941994   partinislg
             SU          197503 2 an        dan                                     49           @yahoo.
                         001      Gender                                                         co.id
6.           Dr.     Ely -        Pengembang -                            III       0813312351   plenthing
             Susanto              an SDM dan                                        51           @yahoo.
                                  Analisis                                                       com
                                  Kuantitatif

7.           Dr. Muyanja -                Manajemen        -              III       0813920020   Muyanja
             Ssenyonga                                                              12           .ssenyon
             Zubair                                                                              ga@yah
                                                                                                 oo.com
8.           Suparjan,       19680619 Kebijakan            24.312.424.5   IIIc      0815685472   -
             S.Sos., M.Si.   199412 1 Sosial               -542.000                 0
                             001
      




                                                                                                 4 
BAB II
                  RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI DIY


A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

   Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan
   sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN. Pelaksanaan evaluasi
   terhadap capaian prioritas nasioanl ini dibagi dalam empat tahap yaitu:

   1. Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011

       Di dalam mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011, Tim EKPD Provinsi DIY
       akan melengkapi data yang telah diberikan oleh Tim Evaluasi Kinerja
       Pembangunan Nasional dengan dua langkah alternative ;

       a. Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan
          sumber data yang sama

       b. Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011
          yang sama.

   2. Identifikasi capaian 2010 dan Target 2010, capaian 2011 dan target 2011

       Dalam mengindentifikasi capaian        2011, Tim EKPD Provinsi DIY akan
       menganalisis indikator yang memiliki target kinerja yang telah diidentifikasi oleh
       Tim Sekretariat Nasional. Beberapa indikator yang memiliki target kinerja 2010
       dan 2011 dalam RPJMN adalah :

          • Pertumbuhan ekonomi

          • Tingkat Kemiskinan

          • Angka Pengangguran

          • Angka Kematian Bayi

          • Rata-rata lama sekolah

          • Angka harapan hidup




                                                                                       5 
Sedangkan komponen indikator yang akan dievaluasi sebagai berikut:

                         Tabel 3 Komponen Indikator EKPD
           Prioritas                                                          Keterangan 
No                                Indikator                       Satuan 
           Nasional                                                            Indikator 
1      Reformasi         Persentase kasus korupsi yang              %              U 
       Birokrasi dan     tertangani dibandingkan dengan yang 
       Tata Kelola       dilaporkan 
                         Persentase kab/ kota yang memiliki         %             U 
                         peraturan daerah pelayanan satu atap 
                         Persentase kab/kota yang memiliki          %             U 
                         pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian 
                         (WTP) 
                         Persentase kab/kota yang telah             %             U 
                         memiliki e‐procurement 
                         Persentase kab/kota yang telah             %             U 
                         memiliki Perda Transparansi 
2      Pendidikan        Rata‐rata Lama Sekolah                   Tahun           U 
                         Angka Partisipasi Murni (SD/MI)             %            P 
                         Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)             %            P
                         Angka melek aksara 15 tahun keatas          %            P
3      Kesehatan         Angka Kematian Bayi                     per 1000         U 
                                                                 kelahiran 
                                                                   hidup 
                        Angka Harapan Hidup                       Tahun           U 
                        Persentase penduduk ber‐KB                   %            U 
                        (contraceptive prevalence rate) 
                        Laju pertumbuhan penduduk                   %             P 
4      Penanggulangan  Persentase penduduk miskin                   %             U 
       Kemiskinan       Tingkat pengangguran terbuka                %             U
                         
5      Ketahanan        PDRB Sektor Pertanian                      Rp             U
       Pangan           Nilai Tukar Petani                         Rp             P 
                        Produksi Padi                              Ton            P 
                        Jumlah Penyuluh Pertanian                 Orang           P
                         
6      Infrastruktur    % panjang jalan nasional       Baik         %             U
                        dalam kondisi :                Sedang       %             U 
                                                       Buruk        %             U 
                        Jumlah Pembangunan Rumah                   Unit           U 
                        Sederhana/Provinsi 
                        Perda RTRW Provinsi                        Unit           U 
                        Persentase kab/kota yang telah              %             P
                        mensahkan Perda RTRW 
7      Iklim Investasi  Persentase kredit UMKM                      %             U
       dan Iklim Usaha  Nilai Realisasi Investasi PMA            US$ Juta         U 
                        Nilai Realisasi Investasi PMDN           Rp Milyar        U 
                        Jumlah alokasi kredit perbankan            Rp M           P 
                        Jumlah tabungan masyarakat                 Rp M           P

                                                                                       6 
8      Energi             Rasio Elektrifikasi                         %         U
9      Lingkungan         Persentase luas lahan rehabilitasi          %          
       Hidup dan          dalam hutan terhadap lahan kritis 
       Pengelolaan        Frekuensi terjadi bencana                Kali/Thn     P 
       Bencana            Persentase ruang terbuka hijau (RTH)        %         P 
                          di Ibukota Provinsi 
                          Persentase pembentukan Badan                %         P 
                          Penanggulangan Bencana Daerah 
                          (BPBD) di kab/kota/provinsi 
10    Daerah              Indeks Gini                                           U 
      Tertinggal,         Jumlah Kabupaten Tertinggal                Kab        U 
      Terdepan,           Kemiskinan                                  %         P
      Terluar, dan 
      Pasca Konflik 
11  Kebudayaan,           Jumlah paten (HAKI)                        Unit       U 
      Kreatifitas,        Jumlah dosen peneliti PTN/PTS             Orang       P
      Inovasi dan         Jumlah perpustakaan                       Buah        P 
      Teknologi           Jumlah hasil riset dari lembaga riset     Buah        P 
Prioritas Lainnya 
1     Kesejahteraan       IPM                                       Indeks      U
      rakyat              Pendapatan per kapita                    Rp juta /    U 
                                                                     tahun 
                          Penyandang masalah sosial                    %        P 
                          Gizi Buruk                                   %        P 
2      Politik, Hukum,    Indeks kriminalitas                       Indeks      U 
       dan Keamanan       Persentase penyelesaian kasus                %        P
                          kejahatan konvensional 
                          Persentase penyelesaian kasus               %         P
                          kejahatan transnasional 
3      Perekonomian       Pertumbuhan ekonomi                         %         U
                          Inflasi                                     %         P 
                          Perkembangan PAD                            %         P 
                          Pertumbuhan Ekspor                          %         P
                          Pertumbuhan Impor                           %         P 


     Catatan:

     Keterangan indikator

     U=Utama

     P=Pendukung

     Indikator utama adalah merupakan fokus analisis.

     Indikator pendukung adalah indikator yang mendukung analisis terhadap indikator
     utama.




                                                                                     7 
3. Melakukan Analisis

      a. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011, maka
         dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

         ‐ Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapai atau tidaknya
           target kinerja tersebut (untuk target dan capaian 2010) dengan komponen
           analisis terdiri dari analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan
           data lain seperti anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. Sedangkan untuk
           capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir yang datanya
           tersedia.

         ‐ Menjelaskan secara detail faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak
           tercapainya target 2011 diakhir tahun 2011 berdasarkan data pertengahan
           tahun yang telah diidentifikasi.

      b. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka akan dilakukan
         analisis dengan menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab naik atau
         turunnya kinerja tahun 2010 dibandingkan dengan capaian 2009.

   4. Membuat Rekomendasi

       Rekomendasi     ini   merupakan     rekomendasi     dari   capaian   kinerja   dengan
       pendekatan analisis yang telah dijelaskan diatas. Rekomendasi tersebut
       berdasarkan prioritas pembangunan 2010 dan 2011 untuk mempertajam
       perencanaan dan penganggaran periode berikutnya



B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
   Dalam RPJMN 2010-2014

   Pelaksanaan evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan
   strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 ini dibagi dalam 3 tahapan:

   1. Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembagnan
       RPJMN 2010-2014

   2. Analisis   relevansi   isu   strategis,   sasaran,   arah   kebijakan   dan     strategi
       pengembangan dengan kondisi provinsi

       Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan analisis sebagai berikut:




                                                                                            8 
‐      Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014,
       untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di
       Provinsi DIY.

‐      Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk
       mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran
       yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi DIY

‐      Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam
       Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan
       strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi DIY.

       Adapun format analisis untuk kegiatan tersebut adalah :

                                 Tabel 4 Isu Strategis
                                                                                         (5)
        (1)                                                        (4) 
                          (2)                (3)                                 Rekomendasi Isu 
    RPJMN 2010‐                                                  Analisis 
                       RKPD 2010          RKPD 2011                                   Strategis 
       2014                                                     Relevansi 
                                                                                 RKP/RKPD 2013 
(masukkan isu      Isu strategis        Isu strategis        Lakukan analisis    • Rekomendasi 
strategis          yang relevan:        yang relevan:        relevansi              isu strategis 
berdasarkan         • (identifikasi     • (identifikasi      berdasarkan isu        ke 
wilayah ke             isu strategis        isu strategis    strategis pada         pemerintah: 
dalam kolom            dalam RKPD           dalam RKPD       kolom (1), (2),         
ini. Lihat             2010 yang            2011 yang        dan (3))                
Lampiran 1)            relevan              relevan                                  
                       dengan isu           dengan isu                           • Rekomendasi 
                       strategis            strategis                               isu strategis 
                       dalam                dalam                                   ke 
                       RPJMN                RPJMN                                   pemerintah 
                       2010‐2014)           2010‐2014)                              provinsi: 
                   Isu strategis        Isu strategis 
                   yang tidak           yang tidak 
                   relevan:             relevan: 
                    • (identifikasi      • (identifikasi 
                       isu strategis        isu strategis 
                       yang ada             yang ada 
                       dalam RKPD           dalam RKPD 
                       2010 namun           2011 namun 
                       tidak ada            tidak ada 
                       dalam                dalam 
                       RPJMN                RPJMN 
                       2010‐2014            2010‐2014) 




                                                                                              9 
Tabel 5 Sasaran
                                                                                                      Rekomendasi 
                                            RKPD                 RKPD               Analisis 
           RPJMN 2010‐2014                                                                            Isu Strategis 
                                            2010                 2011              Relevansi 
                                                                                                     RKP/RKPD 2013 
     Idem dengan isu                                                                                     
     strategis 
                                                                                                      
                                                                                                      


                     Tabel 6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
                                                                                                  Rekomendasi 
                                        RKPD                 RKPD                  Analisis       Kebijakan dan 
          RPJMN 2010‐2014 
                                        2010                 2011                 Relevansi           Strategi 
                                                                                                 RKP/RKPD 2013 
    Idem dengan isu                                                                                  
    strategis 
                                                                                                  
                                                                                                  


   3. Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan dan
          strategi pengembangan

          Arah rekomendasi dari ketiga komponen diatas adalah

      ‐      Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya
             berupa perbaikan isu strategis, maka uraikan rumusan perbaikannya.

      ‐      Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa
             perbaikan sasaran, maka uraikan rumusan perbaikannya.

      ‐      Melanjutkan     atau       perbaikan        terhadap         arah       kebijakan       dan   strategi
             pengembangan. Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan
             strategi pengembangan, maka uraikan rumusan perbaikannya.



C. Evaluasi Tematik

   Tujuan dari evaluasi tematik adalah mengakomodasi usulan kebijakan yang akan
   disampaikan ke pemerintah dari hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh
   Perguruan Tinggi. Adapun isu strategis Provinsi DIY yang akan dibahas dalam
   evaluasi tematik ini adalah Sultan Ground.




                                                                                                                10 
BAB III
                                   PENUTUP


     Tim Evaluasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 sejauh ini telah
melaksanakan berbagai kegiatan meliputi koordinasi dan pencarian data sekunder guna
melengkapi dan memperbaiki data yang telah ada. Kegiatan koordinasi yang telah
dilakukan digunakan untuk menyamakan sudut pandang, menyesuaikan topik yang
dibahas dengan keahlian masing-masing peneliti, dan mengetahui perkembangan untuk
masing-masing bidang.

     Pencarian data sekunder hingga laporan ini disusun telah mendapatkan beberapa
data. Data yang diperoleh selain menambahkan data terbaru, juga ada yang
memperbaiki data yang lama. Perbaikan data ini dimaksudkan agar analisis yang
dilakukan menjadi lebih akurat. Selain itu Tim EKPD Provinsi DIY juga telah
mendapatkan beberapa dokumen pendukung seperti Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Provinsi DIY Tahun 2009, Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Provinsi DIY Tahun 2010, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Provinsi DIY Tahun 2011. Selanjutnya data capaian dan target yang sudah terangkum
kemudian diubah ke dalam bentuk grafik maupun tabel agar lebih mudah dalam
melakukan analisis.




                                                                                11 
EKPD DIY 2011

More Related Content

What's hot

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Bahan kemendagri
Bahan kemendagriBahan kemendagri
Bahan kemendagriRio Prastia
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenEKPD
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 
KLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas YogyaKLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas Yogyaalizias_boys
 
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Dadang Solihin
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALUEKPD
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah Dadang Solihin
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010infosanitasi
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010Dadang Solihin
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Bahan kemendagri
Bahan kemendagriBahan kemendagri
Bahan kemendagri
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 
KLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas YogyaKLHS RPJM/P Bappenas Yogya
KLHS RPJM/P Bappenas Yogya
 
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra SKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
 
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di DaerahPenyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
Kebijakan dan Kerangka Kerja EKPD 2010
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Perencanaan Pembangunan
 

Viewers also liked

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUREKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUDLaporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUDEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULUEKPD
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANEKPD
 

Viewers also liked (6)

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUDLaporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
Laporan Akhir EKPD 2010 - Bali - UNUD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BENGKULU
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTTHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 

Similar to EKPD DIY 2011

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehEKPD
 
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Dadang Solihin
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenLaporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratEKPD
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera baratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliEKPD
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi baliEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAM
Laporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAMLaporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAM
Laporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAMEKPD
 
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxPengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxTito Franky
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASEKPD
 
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBBLapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBBEKPD
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Dadang Solihin
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
 

Similar to EKPD DIY 2011 (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
 
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Kebijakan dan Kerangka Kerja Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenLaporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat - Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi sumatera barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BaliLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali - Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi bali
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAM
Laporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAMLaporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAM
Laporan Akhir EKPD 2010 - NTB - UNRAM
 
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxPengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
 
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBBLapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
Lapora Akhir EKPD 2009 Bangka Belitung - UBB
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 

EKPD DIY 2011

  • 1.
  • 2. KATA PENGANTAR Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Tim EKPD Provinsi DIY telah dapat menyelesaikan Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi DIY Tahun 2011. Dalam pelaksanaan evaluasi ini Tim EKPD Provinsi DIY telah melakukan konsolidasi anggota tim, rapat-rapat pembahasan dan diskusi internal peneliti, koordinasi dengan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan mencari data sekunder. Laporan Awal EKPD Provinsi DIY Tahun 2011 ini memuat antara lain Pendahuluan, dan Rencana Kerja Tim EKPD Provinsi DIY. Pendahuluan mencakup latar belakang evaluasi, Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi serta nama anggota Tim EKPD Provinsi DIY. Sedangkan Rencana Kerja Tim EKPD Provinsi DIY meliputi rencana evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011; relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 serta rencana evaluasi tematik. Selanjutnya untuk laporan berikutnya mengenai analisis capaian prioritas. relevanasi dan evaluasi akan lebih banyak diwarnai dengan analisis laporan evaluasi kinerja yang bersumber dari data sekunder maupun data primer tersebut. Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penyusunan laporan awal ini kami sampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan selama ini. Tim EKPD Provinsi DIY Koordinator Dr. Agus Pramusinto, MDA NIP. 19631210 199309 1 001 i 
  • 3. Daftar Isi KATA PENGANTAR i  Daftar Isi ii  BAB I PENDAHULUAN 1  A.  Latar Belakang Evaluasi 1  B.  Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi 3  C.  Anggota Tim EKPD Provinsi DIY 4  BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI DIY 5  A.  Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 5  B.  Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Dalam RPJMN 2010-2014 8  C.  Evaluasi Tematik 10  BAB III PENUTUP 11  ii 
  • 4. BAB I PENDAHULUAN   A. Latar Belakang Evaluasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berdasarkan pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think- tank; dan (4) administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi. Oleh karena itu, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post. Terkait dengan peran utama Bappenas tersebut, maka evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan pencapaian di tiap daerah perlu dilakukan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1 
  • 5. 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 12. Kesejahteraan Rakyat 13. Politik, Hukum, dan Keamanan 14. Perekonomian Evaluasi kinerja pembangunan daerah ini mengacu pada RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang lebih independen. Berdasarkan pemikiran diatas, maka Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan BAPPENAS bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada sebagai evaluator eksternal melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi DIY. 2 
  • 6. B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi No  Tujuan  Sasaran Keluaran  1 .  Untuk melengkapi  1. Tersedianya baseline  Dokumen data dasar  baseline data 2009 dan  data 2009 dan hasil  evaluasi dan dokumen  mengetahui tingkat  evaluasi terhadap  hasil evaluasi terhadap  pencapaian prioritas  capaian prioritas  capaian prioritas  nasional 2010 dan 2011  nasional 2010 dan  nasional 2010 dan 2011  berdasarkan RPJMN  2011 berdasarkan  berdasarkan RPJMN  2010‐2014 di tiap  RPJMN 2010‐2014 di  2010‐2014 di tiap  daerah.   tiap daerah.   daerah.   2. Tersedianya informasi  dasar untuk  merumuskan  kebijakan terutama  yang berupa langkah  penanganan segera,  baik oleh pemerintah  maupun oleh  pemerintah daerah.  2.  Untuk mengetahui  1. Tersedianya hasil  Dokumen hasil evaluasi  relevansi isu strategis,  evaluasi yang  relevansi terhadap isu  sasaran, arah kebijakan,  menunjukkan  strategis, sasaran, arah  dan strategi  kesesuaian dan atau  kebijakan, dan strategi  pengembangan dalam  ketidaksesuaian  pengembangan dalam  RPJMN 2010‐2014  antara isu strategis,  RPJMN 2010‐2014  dengan kondisi daerah   sasaran, arah  dengan kondisi daerah.   kebijakan, dan  strategi  pengembangan  dalam RPJMN 2010‐ 2014 dengan kondisi  daerah.     2. Tersedianya informasi  dasar untuk  melakukan revisi  RPJMN oleh  pemerintah dan revisi  RPJMD oleh  pemerintah daerah.   3   Untuk mengetahui  1. Tersedianya hasil  Dokumen hasil evaluasi  masalah spesifik melalui  evaluasi terhadap  terhadap masalah  evaluasi tematik di tiap  masalah spesifik  spesifik melalui evaluasi  daerah   melalui evaluasi  tematik di tiap daerah.   tematik di tiap  daerah.   3 
  • 7.     2. Tersedianya informasi  dasar bagi  pemerintah maupun  pemerintah daerah  dalam merumuskan  langkah kebijakan  mengatasi masalah  spesifik melalui  evaluasi tematik di  tiap daerah.     C. Anggota Tim EKPD Provinsi DIY Tabel 2 Anggota Tim EKPD Provinsi DIY No Nama NIP Bidang NPWP Golonga No Telp/Hp E_mail Keahlian n 1. Dr. Agus 196312101 Pemerintaha 24.543.469.1 IIIc 0812275382 guspram Pramusinto, 993091001 n Daerah -542.000 3 2001@y MDA. ahoo.co m 2. Dr. Erwan 196808021 Birokrasi 14.125.218.9 IIId 0813288899 Erwan_ Agus 998031001 -542.000 17 map@ya Purwanto, hoo.com M.Si. 3. Dr. Ambar 196404161 Manajemen 68.197.908.4 IIId 0812270343 ambarwi Widaningru 994032001 Publik -542.000 8 d@yaho m, MA. o.com 4 Dr. Nunuk - UMKM 59.593.967.3 III 0815795133 retnandar Dwi -541.000 8 i@yahoo Retnandari .com 5 Dr. Partini,19490621 Kependuduk - IVc 0817941994 partinislg SU 197503 2 an dan 49 @yahoo. 001 Gender co.id 6. Dr. Ely - Pengembang - III 0813312351 plenthing Susanto an SDM dan 51 @yahoo. Analisis com Kuantitatif 7. Dr. Muyanja - Manajemen - III 0813920020 Muyanja Ssenyonga 12 .ssenyon Zubair ga@yah oo.com 8. Suparjan, 19680619 Kebijakan 24.312.424.5 IIIc 0815685472 - S.Sos., M.Si. 199412 1 Sosial -542.000 0 001   4 
  • 8. BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI DIY A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN. Pelaksanaan evaluasi terhadap capaian prioritas nasioanl ini dibagi dalam empat tahap yaitu: 1. Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011 Di dalam mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011, Tim EKPD Provinsi DIY akan melengkapi data yang telah diberikan oleh Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional dengan dua langkah alternative ; a. Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan sumber data yang sama b. Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011 yang sama. 2. Identifikasi capaian 2010 dan Target 2010, capaian 2011 dan target 2011 Dalam mengindentifikasi capaian 2011, Tim EKPD Provinsi DIY akan menganalisis indikator yang memiliki target kinerja yang telah diidentifikasi oleh Tim Sekretariat Nasional. Beberapa indikator yang memiliki target kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN adalah : • Pertumbuhan ekonomi • Tingkat Kemiskinan • Angka Pengangguran • Angka Kematian Bayi • Rata-rata lama sekolah • Angka harapan hidup 5 
  • 9. Sedangkan komponen indikator yang akan dievaluasi sebagai berikut: Tabel 3 Komponen Indikator EKPD Prioritas    Keterangan  No  Indikator  Satuan  Nasional  Indikator  1  Reformasi  Persentase kasus korupsi yang  %  U  Birokrasi dan  tertangani dibandingkan dengan yang  Tata Kelola  dilaporkan  Persentase kab/ kota yang memiliki  %  U  peraturan daerah pelayanan satu atap  Persentase kab/kota yang memiliki  %  U  pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)  Persentase kab/kota yang telah  %  U  memiliki e‐procurement  Persentase kab/kota yang telah  %  U  memiliki Perda Transparansi  2  Pendidikan  Rata‐rata Lama Sekolah  Tahun  U  Angka Partisipasi Murni (SD/MI)  %  P  Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) %  P Angka melek aksara 15 tahun keatas %  P 3  Kesehatan  Angka Kematian Bayi  per 1000  U  kelahiran  hidup  Angka Harapan Hidup  Tahun  U  Persentase penduduk ber‐KB  %  U  (contraceptive prevalence rate)  Laju pertumbuhan penduduk  %  P  4  Penanggulangan  Persentase penduduk miskin  %  U  Kemiskinan  Tingkat pengangguran terbuka %  U   5  Ketahanan  PDRB Sektor Pertanian Rp  U Pangan  Nilai Tukar Petani  Rp  P  Produksi Padi  Ton  P  Jumlah Penyuluh Pertanian Orang  P   6  Infrastruktur  % panjang jalan nasional  Baik %  U dalam kondisi :  Sedang  %  U  Buruk  %  U  Jumlah Pembangunan Rumah  Unit  U  Sederhana/Provinsi  Perda RTRW Provinsi  Unit  U  Persentase kab/kota yang telah  %  P mensahkan Perda RTRW  7  Iklim Investasi  Persentase kredit UMKM %  U dan Iklim Usaha  Nilai Realisasi Investasi PMA  US$ Juta  U  Nilai Realisasi Investasi PMDN  Rp Milyar  U  Jumlah alokasi kredit perbankan  Rp M  P  Jumlah tabungan masyarakat Rp M  P 6 
  • 10. Energi  Rasio Elektrifikasi %  U 9  Lingkungan  Persentase luas lahan rehabilitasi  %    Hidup dan  dalam hutan terhadap lahan kritis  Pengelolaan  Frekuensi terjadi bencana  Kali/Thn  P  Bencana  Persentase ruang terbuka hijau (RTH)  %  P  di Ibukota Provinsi  Persentase pembentukan Badan  %  P  Penanggulangan Bencana Daerah  (BPBD) di kab/kota/provinsi  10  Daerah  Indeks Gini    U  Tertinggal,  Jumlah Kabupaten Tertinggal  Kab  U  Terdepan,  Kemiskinan %  P Terluar, dan  Pasca Konflik  11  Kebudayaan,  Jumlah paten (HAKI)  Unit  U  Kreatifitas,  Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang  P Inovasi dan  Jumlah perpustakaan  Buah  P  Teknologi  Jumlah hasil riset dari lembaga riset  Buah  P  Prioritas Lainnya  1  Kesejahteraan  IPM Indeks  U rakyat  Pendapatan per kapita  Rp juta /  U  tahun  Penyandang masalah sosial  %  P  Gizi Buruk  %  P  2  Politik, Hukum,  Indeks kriminalitas  Indeks  U  dan Keamanan  Persentase penyelesaian kasus  %  P kejahatan konvensional  Persentase penyelesaian kasus  %  P kejahatan transnasional  3  Perekonomian  Pertumbuhan ekonomi %  U Inflasi  %  P  Perkembangan PAD  %  P  Pertumbuhan Ekspor %  P Pertumbuhan Impor  %  P  Catatan: Keterangan indikator U=Utama P=Pendukung Indikator utama adalah merupakan fokus analisis. Indikator pendukung adalah indikator yang mendukung analisis terhadap indikator utama. 7 
  • 11. 3. Melakukan Analisis a. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011, maka dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: ‐ Menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapai atau tidaknya target kinerja tersebut (untuk target dan capaian 2010) dengan komponen analisis terdiri dari analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. Sedangkan untuk capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir yang datanya tersedia. ‐ Menjelaskan secara detail faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak tercapainya target 2011 diakhir tahun 2011 berdasarkan data pertengahan tahun yang telah diidentifikasi. b. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka akan dilakukan analisis dengan menjelaskan secara detail faktor-faktor penyebab naik atau turunnya kinerja tahun 2010 dibandingkan dengan capaian 2009. 4. Membuat Rekomendasi Rekomendasi ini merupakan rekomendasi dari capaian kinerja dengan pendekatan analisis yang telah dijelaskan diatas. Rekomendasi tersebut berdasarkan prioritas pembangunan 2010 dan 2011 untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran periode berikutnya B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Dalam RPJMN 2010-2014 Pelaksanaan evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 ini dibagi dalam 3 tahapan: 1. Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembagnan RPJMN 2010-2014 2. Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dengan kondisi provinsi Tim EKPD Provinsi DIY akan melakukan analisis sebagai berikut: 8 
  • 12. Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi DIY. ‐ Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi DIY ‐ Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi DIY. Adapun format analisis untuk kegiatan tersebut adalah : Tabel 4 Isu Strategis (5) (1)  (4)  (2)  (3)  Rekomendasi Isu  RPJMN 2010‐ Analisis  RKPD 2010  RKPD 2011  Strategis  2014  Relevansi  RKP/RKPD 2013  (masukkan isu  Isu strategis  Isu strategis  Lakukan analisis  • Rekomendasi  strategis  yang relevan:  yang relevan:  relevansi  isu strategis  berdasarkan  • (identifikasi  • (identifikasi  berdasarkan isu  ke  wilayah ke  isu strategis  isu strategis  strategis pada  pemerintah:  dalam kolom  dalam RKPD  dalam RKPD  kolom (1), (2),    ini. Lihat  2010 yang  2011 yang  dan (3))    Lampiran 1)  relevan  relevan    dengan isu  dengan isu  • Rekomendasi  strategis  strategis  isu strategis  dalam  dalam  ke  RPJMN  RPJMN  pemerintah  2010‐2014)  2010‐2014)  provinsi:  Isu strategis  Isu strategis  yang tidak  yang tidak  relevan:  relevan:  • (identifikasi  • (identifikasi  isu strategis  isu strategis  yang ada  yang ada  dalam RKPD  dalam RKPD  2010 namun  2011 namun  tidak ada  tidak ada  dalam  dalam  RPJMN  RPJMN  2010‐2014  2010‐2014)  9 
  • 13. Tabel 5 Sasaran Rekomendasi  RKPD   RKPD   Analisis  RPJMN 2010‐2014  Isu Strategis  2010  2011  Relevansi  RKP/RKPD 2013  Idem dengan isu    strategis                Tabel 6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rekomendasi  RKPD   RKPD   Analisis  Kebijakan dan  RPJMN 2010‐2014  2010  2011  Relevansi  Strategi  RKP/RKPD 2013  Idem dengan isu          strategis                      3. Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan Arah rekomendasi dari ketiga komponen diatas adalah ‐ Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa perbaikan isu strategis, maka uraikan rumusan perbaikannya. ‐ Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa perbaikan sasaran, maka uraikan rumusan perbaikannya. ‐ Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan. Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan strategi pengembangan, maka uraikan rumusan perbaikannya. C. Evaluasi Tematik Tujuan dari evaluasi tematik adalah mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah dari hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Adapun isu strategis Provinsi DIY yang akan dibahas dalam evaluasi tematik ini adalah Sultan Ground. 10 
  • 14. BAB III PENUTUP Tim Evaluasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 sejauh ini telah melaksanakan berbagai kegiatan meliputi koordinasi dan pencarian data sekunder guna melengkapi dan memperbaiki data yang telah ada. Kegiatan koordinasi yang telah dilakukan digunakan untuk menyamakan sudut pandang, menyesuaikan topik yang dibahas dengan keahlian masing-masing peneliti, dan mengetahui perkembangan untuk masing-masing bidang. Pencarian data sekunder hingga laporan ini disusun telah mendapatkan beberapa data. Data yang diperoleh selain menambahkan data terbaru, juga ada yang memperbaiki data yang lama. Perbaikan data ini dimaksudkan agar analisis yang dilakukan menjadi lebih akurat. Selain itu Tim EKPD Provinsi DIY juga telah mendapatkan beberapa dokumen pendukung seperti Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DIY Tahun 2009, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DIY Tahun 2010, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi DIY Tahun 2011. Selanjutnya data capaian dan target yang sudah terangkum kemudian diubah ke dalam bentuk grafik maupun tabel agar lebih mudah dalam melakukan analisis. 11