Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur serta fungsi dan tujuan asuransi serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi. Dokumen tersebut juga membahas implementasi hukum pengaturan lembaga pembiayaan di Indonesia dan kasus penolakan klaim asuransi oleh PT Allian

1. HUKUM BISNIS DAN
LINGKUNGAN
ASPEK HUKUM LEMBAGA
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
FEB AKUNTANSI
05
1A2323EL Riny Triana Savitri
Abstract Kompetensi
Mahasiswa mampu memahami jenis
lembaga pembiayaan
Mahasiswa harus dapat menjelaskan
definsi, fungsi, jenis dan tujuan
asuransi

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR ISI
1. Jenis Lembaga Pembiayaan
a. Perusahaan Pembiayaan:
Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna
Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan perusahaan
Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak
Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
Lembaga/perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan
maupun lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya. Bila dilihat dari kegiatan
usahanya fungsi perusahaan pembiayaan lebih fokus fungsi pembiayaan. Sementara jenis lembaga
keuangan terdiri dari Modal ventura, Anjak piutang, Leasing dan Pembiayaan konsumen.
b. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
(investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan
melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Manfaat Asuransi :
- Memberikan rasa tenang dan aman
Dengan memiliki asuransi, Anda dapat merasa lebih tenang dan aman akan ketidakpastian masa
depan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak asuransi tentulah akan membantu Anda
secara finansial.
- Membantu mengelola keuangan
Dengan membayar premi asuransi hal itu akan membantu kita dalam mengatur keuangan kita. Mau
tidak mau, kita harus cermat dalam mengalokasikan penghasilan untuk beberapa pos-pos
pengeluaran.

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
- Memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian
Setiap asuransi memberikan perlindungan terhadap nasabahnya terhadap kerugian yang dialami
nasabah. Asalkan Anda membeli asuransi pada perusahaan dengan sistem dan peraturan yang jelas
terhadap nasabahnya, niscaya investasi Anda tidak akan sia-sia dikarenakan pihak asuransi akan
merangkul nasabah yang terkena musibah.
- Memindahkan resiko
Meskipun premi yang dibayarkan perbulan tidak lah banyak, namun hal ini dapat membantu Anda
memindahkan resiko kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini dikarenakan pihak
asuransi akan mengganti kerugian Anda dengan jumlah yang tidak pasti tersebut setelah Anda
membayar premi setiap bulannya.
2. Fungsi Asuransi
Fungsi Utama (Primer)
a) Pengalihan Resiko
Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari
tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer
mechanism). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian
sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti
(certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran
premi.
b) Penghimpun Dana
Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka
yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber- asuransi yang
dibayar oleh tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut
berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan
diderita salah seorang tertanggung.
c) Premi Seimbang
Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing
tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada
penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung
dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
Fungsi Tambahan (Sekunder)
a) Export Terselubung (invisible export)
Sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata
(intangible product) keluar negeri.
b) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi)
Adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian
kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan.
c) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings
d) Sarana Pencegah & Pengendalian Kerugian
Tujuan Asuransi
1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan
pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan
biaya.
3) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu
dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu
dan tidak pasti.
4) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan
perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan
dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
6) Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat
berfungsi (bekerja)
Konsekuensi Hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai dengan pasal 1341
KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
1. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya “Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Dari pasal ini terdapat kata “Secara sah” berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian sebagaimana telah ditentukan oleh hukum, dan kata “mengikat sebagai Undang-
undang” yang berarti mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian
2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat secara sah akan
mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
sepihak saja (pasal 1338 KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya. Apabila
perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak mengikat. Jika
ada salah satu pihak ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh
persetujuan pihak lainnya.
b. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa setiap
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang artinya bahwa perjanjian menuntut kepatutan
dan keadilan. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam
perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan serta Undang-undang.
IMPLEMENTASI HUKUM PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
PT. Asuransi Allianz
Pada tahun 2009 peraturan mengenai lembaga pembiayaan yang sebelumnya diatur dalam
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 9
Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran
lembaga pembiayaan. Perubahan dapat dilihat dari pengertian, jenis, kegiatan usaha, pendirian
lembaga pembiayaan, dan pembatasan serta pengawasan lembaga pembiayaan. Kegiatan
perusahaan pembiayaan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 dipersempit menjadi sewa guna
usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Sedangkan sebelumnya dalam
Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
pembiayaan meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang,
usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Kegiatan tersebut dapat juga dilakukan oleh bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana di cantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan
Presiden Nomor 61 Tahun 1988.
Pada akhir 2011 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk mendirikan
lembaga yang independen yakni Otoritas Jasa keuangan (OJK). OJK pada saat ini mengeluarkan
Rancangan Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan
pembiayaan sebagai upaya penyempurnaan dari Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014.9 Dalam
rancangan tersebut terdapat 6 (enam) poin yang akan disesuaikan ataupun ditambah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau proses pidana yang membelit dua mantan petinggi PT
Asuransi Allianz Life Indonesia. Kasus ini akan didalami oleh OJK untuk memutuskan sanksi ke
perusahaan itu.Penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo yang mana dibenarkan
menurut hukum, kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh oleh
Handoyo untuk mendapatkan klaim atas kerugian yang diderita tersebut. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz yang diajukan Handoyo tidak
dibenarkan menurut hukum, karena PT Allianz tidak mengakui polis asuransi yang bersangkutan,
karena dalam polis telah jelas disebutkan termasuk sebagai bentuk kerugian yang dijamin oleh
perusahaan asuransi. Hal ini berarti bahwa non disclosure of facts termasuk suatu kerugian yang
dijamin oleh asuransi sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, oleh karena itu tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak klaim tertanggung oleh PT Allianz.
Kedua, upaya hukumnya adalah menyelesaikan secara damai permasalahan mengenai penolakan
tersebut, karena PT Allianz tidak dapat membatalkan polis secara sepihak, karena telah terikat suatu
perjanjian asuransi dengan Handoyo dan perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-unsur asuransi
dan syarat-syarat perjanjian asuransi, selain itu juga membebankan kepada PT Allianz untuk
membayar klaim asuransi disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.
Ketentuan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD)
dan juga Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Meskipun Undang-
Undang Usaha Perasuransian telah diundangkan tidak berarti mencabut mengenai ketentuan
asuransi dalam KUHD, diatur dalam Pasal 246: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan
menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa tidak pasti, atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan.
Pengertian asuransi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Usaha Perasuransian
adalah suatu perjanjian, yang berarti di dalamnya terlibat dua pihak yaitu antara perusahaan
asuransi sebagai penanggung dengan pihak lain selaku tertanggung. Perusahaan asuransi sebagai
pihak yang menerima pengalihan resiko dari tertanggung, bertanggung jawab untuk memberikan
ganti kerugian yang diderita pihak lain yaitu tertanggung karena musnahnya barang atau
meninggalnya seseorang yang dijadikan obyek asuransi, karena suatu sebab atau peristiwa yang
tidak diduga sebelumnya.
Langkah OJK itu menyusul keputusan Polda Metro Jaya menetapkan mantan Direktur Utama Allianz
Life Indonesia, Joachim Wessling dan mantan Manager Klaim perusahaan ini Yuliana Firmansyah
sebagai tersangka pelanggaran pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Hasil tinjauan dan evaluasi dari proses hukum itu, akan menjadi dasar pemberian sanksi dan
keputusan dari OJK sebagai regulator industri jasa keuangan. Riswinandi mengatakan OJK tidak ingin
terburu-buru mengambil keputusan terhadap Allianz Life Indonesia mengingat keputusan tersebut
akan sangat berdampak pada industri asuransi.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta
Segara mengatakan pihaknya pernah menerima banyak pengaduan soal masalah klaim asuransi,
termasuk yang terkait dengan Allianz. Tirta mengatakan, sebagai regulator dan pengawas, OJK sudah
menyampaikan pengaduan konsumen itu ke manajemen Allianz. Namun, dia menegaskan,
masyarakat berhak membawa kasus dugaan pelanggaran hak konsumen ke kepolisian. Kasus ini
dilaporkan atas perkara dugaan tindak pidana penjualan produk tidak sesuai dengan keterangan
atau etiket sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (f), 18 (g) Jo 62 dan 63 (f) Undang-undang No. 08
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Daftar Pustaka
1. Prof. Hapzi Ali, 5. Modul HBL, Hukum Bisnis dan Lingkungan.
https://manfaat.co.id/manfaat-menggunakan-asuransi

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Jihan Nabilah Ekayono Putri http://www.mercubuana.ac.id
http://eprints.ums.ac.id/60937/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
https://tirto.id/ojk-kaji-kasus-pidana-yang-menyeret-allianz-life-indonesia-cxo1
https://www.jpnn.com/news/polda-metro-pastikan-kasus-allianz-masuk-pidana
https://www.cekkembali.com/lembaga-pembiayaan/