Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi, meliputi jenis, fungsi, dan konsekuensi hukum dari perjanjian asuransi serta implementasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

1. MODULPERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan
Fakultas Program Studi Tatap Muka NIM Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB AKUNTANSI
05
43217010076 FEBRY DIAN UTAMI S. Prof. Dr. Hapzi,MM
Abstract Kompetensi
Aspek Hukum Lembaga
Pembiayaan
Mampu menjelaskan Aspek
Hukum Lembaga Pembiayaan
dan Asuransi, serta
mengevaluasi konsekuensi
hukum yang timbul.

2. ‘18
2 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
1) Jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis.
1)Sewa Guna Usaha (Leasing)
Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara
sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak
opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee (nasabah) selama jangka waktu tertentu
berdasarkan pembayaran secara berkala. Perusahaan leasing dapat diselenggarakan oleh
badan usaha yang berdiri sendiri. Adapun keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh
melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank, seperti memberikan simpanan kredit dalam
bentuk uang.
2)Modal Ventura
Modal ventura adalah kegiatan usaha pembiayaan jangka panjang dalam bentuk penyertaan
modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu
tertentu.
3) Anjak Piutang
Anjak piutang adalah kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dan atau
pengalihan, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dalam
transaksi perdagangan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4) Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan konsumen adalah kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang-barang kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran angsuran atau berkala.
Contoh: FIF, Busan Automotif Finance (BAF), ADIRA, dan lainlain.
Manfaat Lembaga Pembiayaan
· Bagi masyarakat : fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah membantu
masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan
pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil

3. ‘18
3 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang
ringan.
· Bagi pembangunan infrastruktur : fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna
untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan
infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan
tidak semua pengembang infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk
tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana
pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga
ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena
fungsinya yang menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip
dengan bank umum.
Peran lembaga pembiayaan
Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga keuangan
lainnya yaitu sebagai lembaga altenatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam
menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Disamping peran tersebut, lembaga
pembiayaan juga memegang peranan penting dalam bidang pembangunan seperti
menampung aspirasi dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta
dalam pembangunan dimana para pelaku usaha dan masyarakat umum menharapkan
lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital yaitu masalah keuangan dan permodalan.
2. Fungsi dan jenis dan tujuan asuransi dan konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian
Asuransi
Fungsi Asuransi
1. Penghimpun dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk.
Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut
diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang
pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba
atau profit yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang
diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi.
2. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana
menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana
tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.

4. ‘18
4 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi
risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.
Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat memanfaatkan
modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat
memperluas dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi, kontinuitas
usahanya akan lebih terjamin.
3. Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu
survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan
sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount,
penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan
tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi
perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4. Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran
atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang
dengan suatu risiko yang dialihkannya.
Jenis Asuransi
1. Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap
masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
2. Asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian seseorang
yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
3. Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada
kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.

5. ‘18
5 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
4. Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang baik.
Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance.
5. Asuransi bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan bisnis
meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan
6. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan
terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun
kerusakan barang-barang pribadi.
Tujuan Asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya
suatu risiko pada suatu kejadian.
Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :
Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah
tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu
dan tidak pasti.
Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan
pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga
dan biaya.
Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan
dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus terjadi
pada asuransi jiwa).
Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan jaminan
atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.
Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak
bekerja ataupun tidak berfungsi.
Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang siap
menerima risiko tersebut.

6. ‘18
6 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan
keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.
MENGEVALUASI KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN ASURANSI
Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai dengan pasal 1341
KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
a. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang bunyinya “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Dari pasal ini terdapat kata “Secara sah” berarti harus memenuhi syarat-
syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditentukan oleh hukum, dan kata “mengikat
sebagai Undang-undang” yang berarti mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian.
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah dibuat secara sah akan
mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara
sepihak saja (pasal 1338 KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya. Apabila
perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak mengikat. Jika
ada salah satu pihak ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh
persetujuan pihak lainnya. b. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338
KUHPerdata mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang
artinya bahwa perjanjian menuntut kepatutan dan keadilan. Perjanjian tidak hanya mengikat
untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu
yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan serta Undang-
undang. Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus
melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak
tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa
tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanggung itu melaksanakan prestasinya
adalah:
1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Cacat atau kebusukan benda
4. Kesalahan sendiri dari tertanggung
5. Azas indemnity (keseimbangan)
6. Nilai benda yang dipertanggungkan
7. Hal-hal yang memberatkan risiko
8. Subrograsi
9. Persekutuan dari penanggung.

7. ‘18
7 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau PT. Indonesian Eximbank dibentuk melalui UU
No.2 Tahun 2009, disebutkan bahwa lembaga ini adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha
termasuk perorangan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor nasional
· Memberikan bantuan dalam rangka ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, dalam rangka
menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;
· Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai
oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (non-bankable but feasible) untuk peningkatan ekspor
nasional; dan
· Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam
penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting
dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan
Produk keuangan yang ditawarkan:
a. Pembiayaan
Konvensional
1. Buyer’s credit
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Importir oleh Indonesian Eximbank dalam rangka
meningkatkan ekspor terkait
2. Kredit investasi ekspor
Pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk membiayai investasi dalam rangka meningkatkan
kapasitas produksi untuk kegiatan ekspornya
3. Kredit modal kerja ekspor (KMKE)
Pembiayaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir. Produk ini dapat dibagai
menjadi dua, yaitu:
· KMKE transaksional, diberikan berdasarkan modal kerja dalam satu cycle

8. ‘18
8 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
· KMKE tahunan, diberikan sesuai kebutuhan modal kerja berdasarkan data historis penjualan
dan proyeksi ekspor dalam satu tahu ke depan (dengan memerhatikan trade cycle yang
bersangkutan)
4. Pembiayaan L/C impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
Fasilitas pembiayaan atas kewajiban pembayaran L/C atau SKBDN yang diterbitkan Bank pelaksana
dalam rangka pembelian (impor) bahan baku, suku cadang atau mesin yang mendukung kegiatan
produksi barang atau jasa ekspor
5. Penerbitan L/C impor
Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesian Exim bank untuk menerbitkan L/C dalam
rangka pengadaan bahan baku, suku cadang atau mesin untuk mendukung kegiatan ekspor
6. Penerbitan Standby Letter of Credit (SBLC)
Fasilitas Penerbitan Standby L/C adalah fasilitas yang diberikan oleh Indonesia Eximbank kepada
Eksportir dalam bentuk jaminan yang diterbitkan untuk menjamin risiko yang dihadapi beneficiary
jika Importir melakukan wanprestasi atas kontrak/perikatan yang menjadi dasar penerbitan SBLC.
7. Tagihan ekspor
Fasilitas Pengambil Alihan Tagihan Ekspor atau Tagihan Dalam Rangka Ekspor adalah fasilitas
pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank dalam bentuk pengambilalihan tagihan ekspor
barang maupun jasa secara diskonto dengan hak regres (with recourse) atau hak untuk menagih
kepada pemegang wesel jika terjadi non-akseptasi atau non pembayaran
8. Trust receipt
Fasilitas yang diberikan Indonesia Eximbank kepada Eksportir untuk mengeluarkan barang atau
bahan baku yang diimpor, di pelabuhan/kapal untuk kemudian diproses dan dijual, hasil penjualan
ini akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban impornya
9. Warehouse receipt financing
Fasilitas pembiayaan modal kerja oleh Indonesia Eximbank kepada Eksportir yang pelaksaannya
dikaitkan dengan nilai barang/komoditas milik Eksportir yang ada di gudang yang dikelola oleh
warehouse manager
b. Syariah
1. Anjak Hutang Syariah
Anjak Hutang Syariah adalah pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang
wajib menanggungnya sehingga Eksportir. Dalam hal ini nasabah eksportir yang berhutang kepada
issuing Bank mengalihkan hutangnya kepada Divisi Syariah Indonesia Eximbank, Divisi ini akan
membayar kepada negotiating Bank, kemudian Divisi ini juga akan melakukan penagihan kepada
nasabah Eksportir
2. Pembiayaan Investasi Ekspor Syariah

9. ‘18
9 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Fasilitas pembiayaan investasi ekspor berdasarkan kebutuhan investasi Eksportir dengan
menggunakan prinsip Syariah. Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membayar tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu
dengan imbalan bagi hasil
3. Pembiayaan L/C Impor Syariah
Produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah dan Wakalah
yang diberkan Divisi Syariah Indonesia Eximbank untuk melunasi pembiayaan L/C atas nama
Nasabah untuk pembelian barang impor/local
4. Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Syariah (MKE)
Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank berdasarkan kebutuhan modal kerja
Eksportir dalam rangka ekspor dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan ini berdasarkan
persetujuan para pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil
c. Penjaminan
1. Penjaminan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE)
Fasilitas penjaminan yang diberikan oleh Indonesia Eximbank sebagai penjamin kepada Bank Umum
sebagai terjamin atas resiko tidak terpenuhinya kewajiban keuangan oleh Eksportir yang menerima
KMKE dari Bank Umum tersebut
2. Penjaminan L/C Impor
Fasilitas dalam bentuk penjaminan (confirmation) atas L/C yang diterbitkan oleh Bank lain atas
permintaan Nasaah/Eksportir untuk pengadaan bahan baku, suku cadang atau mesin dalam rangka
kegiatan ekspor barang dan jasa
d. Asuransi
Produk yang memberikan perlindungan bagi Eksportir Indonesia maupun Investor Indonesia di luar
negeri dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh risiko komersial maupun risiko politik.
asuransi ini meliputi:
· Asuransi atas risiko kegagalan ekspor
· Asuransi atas risiko kegagalan pembayaran
· Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh Perusahaan Indonesia di luar negeri
· Asuransi atas risiko politik di suatu Negara yang menjadi tujuan ekspor
e. Jasa Konsultansi
Untuk jasa konsultasi ini, Indonesia Eximbank menyediakan jasa konsultasi berupa:
1. Pelatihan dan Penyediaan Informasi Trade Finance
2. Technical Assistance

10. ‘18
10 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Disusun Oleh: Santi Rizki Amalia. http://www.mercubuana.ac.id
Sumber :
https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/fungsi-lembaga-pembiayaan
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/139-lembaga-pembiayaan-ekspor-indonesia