Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

1. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh Dosen Pengampu
FEB S1.Akuntansi
4
F041700009 Maghfira Arsyfa Ganivy
Abstract Kompetensi
Mampu menjelaskan definisi dan
peranan lembaga pembiayaan
Mampu menjelaskan definisi dan
peranan lembaga pembiayaan
MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis dan
Lingkungan
Lembaga Pembiayaan
Modul Standar untuk
digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Prof. Dr Hapzi Ali, CMA

2. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu.
Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mebantu.
Kami menyadari sekali, di dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan serta
banyak kekurangnya, baik dari segi tata bahasa maupun dalam hal isi dalam makalah ini sendiri,
untuk itu besar harapan kami jika ada kritik dan saran yang membangun untuk lebih
menyempurnakan makalah ini dilain waktu. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah
ini ialah, mudah-mudahan apa yang kami susun penuh manfaat, baik untuk pribadi, teman-teman,
serta orang lain yang ingin mengambil atau menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari
makalah ini sebagai tambahan referensi yang telah ada.
Jakarta, 24 Maret 2018
Penulis

3. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
A. Lembaga Pembiayaan
Menurut PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga
Pembiayaan meliputi:
a. Perusahaan Pembiayaan;
Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa
Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit
b. Perusahaan Modal Ventura; dan
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang
melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam
bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau
pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Manfaat lembaga pembiayaan :
 Bagi masyarakat : manfaat lembaga pembiayaan yang paling utama ialah dapat membantu
masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan
pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil
dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang
ringan.
 Bagi pembangunan infrastruktur : manfaat lembaga pembiayaan tidak hanya berguna
untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan
infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini
dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya
besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan

4. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain.
Sehingga ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi.
Karena fungsinya yang menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang
hampir mirip dengan bank umum
Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
a. Sewa Guna Usaha
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA GUNA USAHA
(LEASING) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1 Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease)
maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
b. Anjak Piutang
Keputusan Menteri Keuangan 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang
dimaksud Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian
dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan
dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Kegiatan Anjak Piutang dilakukan
dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri; dan penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan
Penjual Piutang.
c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan
untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau
penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran

5. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara
angsuran.
d. Pembiayaan Konsumen.
Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan
barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala
Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis
(kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty).
Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak
para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan
pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (fund lender) dan konsumen sebagai
pengguna dana (fund user). Perjanjian pembiayaan konsumen (consumer finance
agreement) yang dibuat merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang
dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal
1320 KUHPdt.
B. Asuransi
Menurut Pasal 246 KUHD, “Asuransi (Pertanggungan) adalah Suatu perjanjian dengan
mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang (tertanggung), dengan menerima
suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang
tak tertentu”
Asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:
- sudut pandang ekonomi, dan
- sudut pandang hukum.
Dalam sudut pandang Ekonomi
Asuransi dikategorikan sebagai suatu bentuk dari manajemen risiko, terutama digunakan untuk
melindungi nilai terhadap risiko kerugian. Secara ekonomi, asuransi biasa diartikan sebagai sebuah
sistem untuk mengurangi atau mengatasi kehilangan atau kerugian finansial dengan menyalurkan
risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke seseorang atau badan lainnya.

6. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Sebagai contoh, seseorang membeli sebuah mobil seharga 200 juta. Mengetahui kehilangan
mobil akan membawanya pada kehancuran finansial maka ia mengambil perlindungan asuransi
kendaraan bermotor. Asuransi tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan mobilnya
apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada mobilnya.
Dalam Sudut Pandang Hukum
Ditinjau dari segi hukum, asuransi dipandang sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam
golongan perjanjian untung-untungan (Subekti, 2010:217). Suatu perjanjian untung-untungan
(kans-overeenskomst) ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu
peristiwa yang belum pasti akan terjadi, peristiwa tsb akan menentukan untung ruginya salah satu
pihak dalam perjanjian asuransi.
Tujuan Asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu risiko
pada suatu kejadian.
Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :
1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah
tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak
tertentu dan tidak pasti.
3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan
pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga
dan biaya.
4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan
dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus
terjadi pada asuransi jiwa).
5. Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan
jaminan atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.
6. Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak
bekerja ataupun tidak berfungsi.

7. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
7. Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang
siap menerima risiko tersebut.
8. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan
keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.
Fungsi Asuransi :
1. Penghimpun dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk.
Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut
diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang
pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba
atau profit yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang
diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi.
2. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana
menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana
tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi
risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut. Jadi jika
seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat memanfaatkan modal
tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas
dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya
akan lebih terjamin.
3. Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu
survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko
dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri ,

8. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
discount, penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau
tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi
perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu
risiko.
4. Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran
atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang
dengan suatu risiko yang dialihkannya.
Jenis-Jenis Asuransi
1. Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap masalah
kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
2. Asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian seseorang yang
tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
3. Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada kendaraan
yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
4. Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang baik.
Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance.
5. Asuransi bisnis

9. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan bisnis
meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan.
6. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan
terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun kerusakan
barang-barang pribadi.
C. Implementasi pada Perusahaan Waskita Karya
Terkait kecelakaan robohnya tiang pancang atau bekisting pierhead dalam pembangunan
proyek tol Bekasi, Cawang, Kampung Melayu (Becakayu), PT Waskita Karya (Persero) Tbk
masih menghitung total kerugian yang ditanggung perusahaan.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) belum mengetahui berapa total kerugian akibat konstruksi
ambruk di sejumlah proyek layang (elevated). Hanya saja, BUMN konstruksi ini
mengungkapkan bahwa proyeknya telah di cover asuransi.
Direktur Operasi II Waskita Karya Nyoman Wirya Adnyana mengatakan, kerugian tersebut
masih dihitung karena masih dalam proses investigasi. Dia melanjutkan, berapa nilai ataupun
range kerugian tergantung pihak asuransi yang menghitung. Pasalnya, sejak awal proyek
dikerjakan Waskita Karya langsung mengasuransikan seluruhnya.
Menurut Nyoman, asuransi masuk ke dalam bagian Tim Evaluasi Proyek Elevated. Artinya,
evaluasi bisa selesai kurang lebih dalam waktu dua minggu. "Kita kerjasamanya ada sama Jasa
Raharja dan perusahaan-perusahaan BUMN. Kalau satu paket satu perusahaan," ujarnya.
Saat ini, evaluasi sedang dilakukan dengan menunjuk Tim Evaluasi Proyek Layang yang
dipimpin Budi Harto selaku Direktur Utama Adhi Karya. Sejauh ini, baru satu proyek layang
yang diizinkan untuk kembali dikerjakan yakni Jembatal Holtekamp, Papua.

10. ‘18 Hukum Bisnis dan Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Maghfira Arsyfa Ganivy http://www.mercubuana.ac.id
DAFTAR PUSTAKA
Niamas Maila . Pengertian, Tujuan, Fungsi Asuramsi (LENGKAP) .
(http://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-
asuransi-lengkap/ diakses pada 24 Maret 2018)
Novalius Feby . 2018. Waskita Karya: Semua Kerugian Di-Cover Asuransi.
(https://economy.okezone.com/read/2018/02/22/320/1863335/waskita-karya-semua-
kerugian-di-cover-asuransi diakses pada 24c Maret 2018)
Rahayu Rifka . 2018. Waskita Karya: Kerugian Kecelakaan Becakayu Ditanggung Asuransi.
(http://www.inews.id/finance/read/waskita-karya-kerugian-kecelakaan-becakayu-
ditanggung-asuransi?sub_slug=bisnis diakses pada 24 Maret 2018)