SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya
2. Peran kegiatan bisnis.
3. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 SYIFA RAMADHANTI 43216010056
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan serta manfaatnya
Sesuai dengan peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.
Lembaga/perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan
maupun lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya.
Jenis jenis Lembaga Pembiayaan :
 Modal Ventura
Pada perpres no 9. 2001 Bab 1 pasal Perusahaan, Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan
yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk
penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan
berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
 Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna
(Lessee) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (Lessor). Ciri yang penting dari
leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing
memberikan manfaat kepada kedua belah pihak – di mana lessee bisa menghasilkan pendapatan
ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi
pemilik.
 Anjak piutang
Anjak piutang atau disebut factoring erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh
perusahaan factoring terhadap piutang milik klien atau supplier.
Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.
 Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company)
Perusahaan kartu kredit Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 merupakan salah satu
lembaga pembiayaan telah diatur tentang pendirian dan kegiatannya, usaha kartu kredit adalah
kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit
adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi
pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang
kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara
sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.
 Pembiayaan Konsumen
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance)
adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan
pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu
pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang
dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau
distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan
konsumen (Customer Finance Company).
2. Peran kegiatan bisnis
Menurut saya peran kegiatan bisnis dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Perusahaan yang
melakukan bisnis berperan penting dalam hal perekonomian dan juga merupakan penggerak
ekonomi. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan
masyarakat karena perusahaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai produsen yang memerlukan
masyarakat sebagai konsumen dan pendukung kelancaran usahanya, perusahaan juga memiliki
peran sebagai konsumen. Oleh karena itu dapat menjadi hubungan timbal balik yang dapat saling
mempengaruhi antara perusahaan, masyarakat dan juga pemerintah, yang terciptanya interaksi
sosial.
Perusahaan-perusahaan yang mendirikan usahanya di lingkungan masyarakat juga harus
memperhatikan pengaruh yang akan diterima masyarakat jika usahanya tersebut didirikan.
Perusahaan harus memperhatikan apakah tempat usahanya layak untuk didirikan, apakah
perusahaan tersebut ramah lingkungan, memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, berdampak
buruk atau tidak, dan sebagainya. Karena dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan
perusahaan tadi, maka kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi, aktivitas masyarakat di bidang
ekonomi pun dapat berjalan, termasuk adanya penyerapan tenaga kerja melalui perusahaan tersebut.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Para perlaku bisnis juga perlu memperhatikan etika dalam berbisnis. Pebisnis yang menjunjung tinggi
nilai etika akan mendapat point reward terhadap apa yang telah dia lakukan. Berbisnis bukan semata
mementingkan kepentingan perusahaan itu saja melainkan ada suatu tanggung jawab sosial
terhadap lingkungan dan masyarakat.
3. Fungsi, jenis, dan tujuan asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu risiko
pada suatu kejadian.
Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :
1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah
tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu
dan tidak pasti.
3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan
pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan
biaya.
4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan
dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus terjadi
pada asuransi jiwa).
5. Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan jaminan atau
perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.
6. Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak bekerja
ataupun tidak berfungsi.
7. Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang siap
menerima risiko tersebut.
8. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan
keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.
Disamping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki beberapa
fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut :
1. Penghimpun dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk. Pengelolaan
bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya dana
tersebut lebih produktif.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang pembangunan
nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba atau profit yang diperoleh
melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang diperhitungkan dalam penetapan premi
dapat dikurangi.
2. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan modal
dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena tidak ingin
memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi risiko,
sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.
Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat memanfaatkan modal
tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas dan
memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih
terjamin.
3. Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey risiko
kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang
berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian dan publikasi tentang cara
dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perkonomian
dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4. Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau
kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu
risiko yang dialihkannya.
Adapun jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut :
1. Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap masalah
kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
2. Asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian seseorang yang
tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
3. Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada kendaraan
yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
4. Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang baik. Misalnya
Prudential dan BNI Life Insurance.
5. Asuransi bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan bisnis meliputi
kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan.
6. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan terhadap
pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun kerusakan barang-barang
pribadi.
4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi
1. Batal demi hukum
Yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif (Pasal 1320 KUH Perdata).
 Perihal tertentu
Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan (Pasal
1332 s/d 1335 KUH Perdata: “Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti
akan ada di kemudian hari”).
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
 Kausa yang halal
Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian
(Pasal 1335 s/d 1337 KUH Perdata: “Untuk sahnya suatu perjanjian, UU mensyaratkan adanya
kausa”).
2. Dapat dibatalkan
Yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata)
 Asas Konsensualisme
Ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua
belah pihak. ‘Sepakat kedua belah pihak’ merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian.
 Cakap Melakukan Perbuatan Hukum
Pasal 1329 s/d 1331 KUH Perdata: “Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan
perikatan, kecuali jika UU menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang
tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di
bawah “pengampuan”.
3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan
Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai
status hukum tertentu. Contohnya, yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan,
kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak.
4. Sanksi administrative
Bila persyaratan tidak dipenuhi, maka hanya mengakibatkan sanksi administrative saja terhadap
salah satu pihak atau kedua pihak dalam kontak tersebut. Misalnya, suatu kontrak memerlukan izin
atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin atau pelaporan kepada Bank Indonesia untuk
suatu kontrak off shore loan.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
IMPLEMENTASI PT. AIA INDONESIA
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia
dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pada tahun 2009, PT AIG Life berubah nama menjadi PT AIA Financial Berdasarkan surat nomor
042/LGL-AIGL/Srt/V/2009 tanggal 27 Mei 2009. dan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham PT AIG Life nomor 35 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh notaris Merryana
Suryana, SH dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 21773.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009
menyatakan bahwa surat Menteri Keunagan nomor S-078/MK.5/2005 tanggal 1 Februari 2005
berlaku untuk nama baru PT. AIA Financial yang sebelum nya PT AIG Life.
AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk
asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan
karyawan, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut
dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam
jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee
Benefits).
Untuk proses dan syarat pencairan asuransi AIA sebenarnya tidak begitu rumit dan bisa dikatakan
sama seperti perusahaan asuransi lainnya. Para nasabah cukup mengikuti prosedur yang diberikan
dan jika ingin mendaftar klaim secara online bisa mengunjungi laman AIA, atau berikut rinciannya :
a. Pengajuan Dokumen
sebelum melakukan klaim anda harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh AIA dan setelah
lengkap baru bisa diserahkan ke customer service di kantor AIA.
b. Pemeriksaan Dokumen
setelah itu dokumen anda akan diperiksa kelengkapannya lalu nasabah akan memperoleh SMS.
Untuk kekurangan dokumen anda bisa melengkapinya paling lambat 30 hari kerja..
c. Pemberitahuan kepada Nasabah
jika persyaratan sudah lengkap dan memenuhi syarat maka nasabah akan mendapat pemberitahuan.
d. Hasil Keputusan
setelah itu baru pihak AIA akan memutuskan untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan
yang telah disampaikan.
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
e. Pembayaran
Yang terakhir yaitu pihak AIA akan mencairkan uang anda sebagai tanda ganti rugi.
f. Penerimaan
Nasabah menerima pembayaraan klaim yang diajukan.
Untuk proses pengajuan klaim paling lambat bisa dilakukan oleh nasabah 8 hari masa kerja bagi
pengajuan klaim kesehatan dan 11 hari kerja untuk pengajuan klaim tertanggung yang meninggal,
jika lewat dari itu maka dianggap hangus.
Beberapa syarat untuk mengajukan klaim :
1. Klaim Meninggal Dunia
 Copy identitas pemegang polis
 Copy identitas tertanggung
 Copy identitas ahli waris
 Copy kartu keluarga
 Polis asli (Jika polis asli hilang maka harus dimintakan surat keterangan hilang dari kepolisian)
 Surat keterangan kematian asli atau legalisir
2. Klaim Kesehatan
 Copy identitas pemegang polis
 Copy identitas tertanggung
 Polis asli (Jika polis asli hilang maka harus dimintakan surat keterangan hilang dari kepolisian)
 Hasil pemeriksaan Berupa hasil ck lab, USG, EKG, rontgen dan sebagainya
 Kwitansi asli yang disertai dengan rincian perawatan
 Copy resep
 Surat Kuasa bermaterai
 Surat Keterangan Kepolisian
2018
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Syifa Ramadhanti 43216010056
3. Perawatan diakibatkan terjadinya kecelakaan
Berita acara perusahaan
 Berita acara perusahaan hanya dibutuhkan apabila tertanggung menerima perawatan diakibatkan
terjadinya kecelakaan di tempat kerja tertanggung.

More Related Content

What's hot

Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...Dyana Anggraini
 
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...Rinytrianas21
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...febrysaragih
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...Dimas Triadi
 
5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...
5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...
5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...DignaAdyaPratiwi
 
4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...
4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...
4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...Rosdiana
 
5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...
5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...
5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...claramonalisa09
 
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...Nadya Silva Calestin
 
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...WennaSustiany
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...Dimas Triadi
 
HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...
HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...
HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...nabilasafitr
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...megiirianti083
 
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...Hayyu Safitri
 
H bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bpr
H bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bprH bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bpr
H bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bprrisnadica
 
Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...risnadica
 
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuanaHbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuanaMeikaSihombimg
 
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...anindia putri
 
4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...
4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...
4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...angelaregife
 
5. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 20185. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018indah kayani
 
4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...
4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...
4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...SINDINALURITA1
 

What's hot (20)

Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, matorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas ...
 
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...
 
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...
HBL,FEBRY DIAN UTAMI SARAGIH,HAPZI ALI,ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN,UNIVERS...
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
 
5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...
5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...
5, hbl, digna adya, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buana, ...
 
4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...
4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...
4 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Moratorium Hutang (PKPU) dan BPR, U...
 
5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...
5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...
5. hbl, clara monalisa, hapzi a li, lembaga pembiayaan dan konsekuensi hukum ...
 
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
 
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
Tm 4, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, moratori...
 
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiayaan dan manfa...
 
HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...
HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...
HBL 5, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga, Universitas Mercu Buan...
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali,jenis lembaga pembiayaan dan manfaa...
 
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...
Hbl, hayyu safitri, hapzi ali, jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya, unive...
 
H bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bpr
H bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bprH bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bpr
H bl 4, risna dwi cahyani, hapzi ali, moratorium hutang (pkpu) dan bpr
 
Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
Hbl 5, risna dwi cahyani, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...
 
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuanaHbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
Hbl 5, mei ika, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan,mercubuana
 
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
 
4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...
4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...
4, hbl, angela regife laksmy situmorang, prof. dr. hapzi ali, cma, modatorium...
 
5. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 20185. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, indah kayani, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
 
4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...
4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...
4, hbl, sindi nalurita, hapzi ali, moratorium hutang dan bpr, universitas mer...
 

Similar to LEMBAGA PEMBIAYAAN

Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...anindiaputri762
 
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
 
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...Maghfira Arsyfa Ganivy
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...Kevin Biondy
 
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...WennaSustiany
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi dan jenis lembaga pem...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi  dan  jenis  lembaga  pem...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi  dan  jenis  lembaga  pem...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi dan jenis lembaga pem...megiirianti083
 
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...Santirzkamalia
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...Kevin Biondy
 
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganHbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganAgungAgungPangestu
 
HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...
HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...
HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...Muhammad Ramadhan
 
Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...
Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...
Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...farizsatiano32
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...ramadhanti syifa
 

Similar to LEMBAGA PEMBIAYAAN (12)

Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
Hbl,anindia putri,hapzi ali,definisi, jenis, manfaat tujuan asuransi dan impl...
 
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
5. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,aspek hukum lembaga,universitas mercu...
 
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...
4. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,lembaga pembiayaan, universitas mercu...
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
 
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, prof. dr. hapzi ali, ir, cma, mm, mpm, aspek hu...
 
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi dan jenis lembaga pem...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi  dan  jenis  lembaga  pem...Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi  dan  jenis  lembaga  pem...
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, defenisi dan jenis lembaga pem...
 
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
Hbl 4, santi rizki amalia, prof hapzi ali, definisi dan jenis lemhaga pembiay...
 
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
Hbl, kevin biondy, hapzi ali, moratorium hutang dan pkpu, universitas mercu b...
 
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkunganHbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
Hbl5, agung pangestu, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkungan
 
HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...
HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...
HBL5. Muhammad Rizal Ramadhan, hapzi ali, modul hbl, hukum bisnis dan lingkun...
 
Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...
Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...
Hbl,5, fariz satiano, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas m...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu buan...
 

More from ramadhanti syifa

Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaHbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...ramadhanti syifa
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...ramadhanti syifa
 

More from ramadhanti syifa (11)

Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggungjawab huk...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perdagangan internasional, universita...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hak atas kekayaan intelektual, hak merk, ra...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana, ...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, lingkungan perusahaan aqua,universitas merc...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buanaHbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu buana
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, tindak pencucian uang, universitas mercu bu...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas mercu buana,...
 
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum badan usaha, universitas mercu buana,...
 

Recently uploaded

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 

Recently uploaded (20)

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 

LEMBAGA PEMBIAYAAN

  • 1. 1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya 2. Peran kegiatan bisnis. 3. Fungsi, jenis dan tujuan asuransi 4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian Asuransi Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi F041700009 SYIFA RAMADHANTI 43216010056
  • 2. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 1. Definisi dan jenis lembaga pembiayaan serta manfaatnya Sesuai dengan peraturan Presiden No.9 Thn 2009 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga/perusahaan pembiayaan berbeda dengan lembaga lainnya seperti lembaga keuangan maupun lembaga perbankan baik dari segi jenis, fungsi dan tugasnya. Jenis jenis Lembaga Pembiayaan :  Modal Ventura Pada perpres no 9. 2001 Bab 1 pasal Perusahaan, Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.  Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna (Lessee) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (Lessor). Ciri yang penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak – di mana lessee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik.  Anjak piutang Anjak piutang atau disebut factoring erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh perusahaan factoring terhadap piutang milik klien atau supplier. Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.  Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) Perusahaan kartu kredit Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 merupakan salah satu lembaga pembiayaan telah diatur tentang pendirian dan kegiatannya, usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
  • 3. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.  Pembiayaan Konsumen Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsikan oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company). 2. Peran kegiatan bisnis Menurut saya peran kegiatan bisnis dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Perusahaan yang melakukan bisnis berperan penting dalam hal perekonomian dan juga merupakan penggerak ekonomi. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berhubungan dengan masyarakat karena perusahaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai produsen yang memerlukan masyarakat sebagai konsumen dan pendukung kelancaran usahanya, perusahaan juga memiliki peran sebagai konsumen. Oleh karena itu dapat menjadi hubungan timbal balik yang dapat saling mempengaruhi antara perusahaan, masyarakat dan juga pemerintah, yang terciptanya interaksi sosial. Perusahaan-perusahaan yang mendirikan usahanya di lingkungan masyarakat juga harus memperhatikan pengaruh yang akan diterima masyarakat jika usahanya tersebut didirikan. Perusahaan harus memperhatikan apakah tempat usahanya layak untuk didirikan, apakah perusahaan tersebut ramah lingkungan, memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, berdampak buruk atau tidak, dan sebagainya. Karena dengan adanya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tadi, maka kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi, aktivitas masyarakat di bidang ekonomi pun dapat berjalan, termasuk adanya penyerapan tenaga kerja melalui perusahaan tersebut.
  • 4. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 Para perlaku bisnis juga perlu memperhatikan etika dalam berbisnis. Pebisnis yang menjunjung tinggi nilai etika akan mendapat point reward terhadap apa yang telah dia lakukan. Berbisnis bukan semata mementingkan kepentingan perusahaan itu saja melainkan ada suatu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. 3. Fungsi, jenis, dan tujuan asuransi Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya suatu risiko pada suatu kejadian. Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut : 1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak. 2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu dan tidak pasti. 3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan biaya. 4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus terjadi pada asuransi jiwa). 5. Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan jaminan atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang. 6. Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak bekerja ataupun tidak berfungsi. 7. Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang siap menerima risiko tersebut. 8. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi. Disamping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut : 1. Penghimpun dana Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang masuk. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk tersebut diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
  • 5. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya laba atau profit yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi. 2. Bantuan untuk perusahaan bisnis Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana. Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut. Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat memanfaatkan modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih terjamin. 3. Pengurangan risiko Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan suatu survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri , discount, penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau tindakan tertentu. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko. 4. Penyebaran kerugian secara merata Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang dengan suatu risiko yang dialihkannya. Adapun jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut : 1. Asuransi kesehatan Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.
  • 6. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 2. Asuransi jiwa Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. 3. Asuransi kendaraan Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi kepada kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya. 4. Asuransi pendidikan Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang baik. Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance. 5. Asuransi bisnis Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam kegiatan bisnis meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan kehilangan. 6. Asuransi kepemilikan rumah dan properti Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan pelayanan terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun kerusakan barang-barang pribadi. 4. Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi 1. Batal demi hukum Yaitu tidak terpenuhinya syarat objektif (Pasal 1320 KUH Perdata).  Perihal tertentu Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu, atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan (Pasal 1332 s/d 1335 KUH Perdata: “Benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di kemudian hari”).
  • 7. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056  Kausa yang halal Yang dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian (Pasal 1335 s/d 1337 KUH Perdata: “Untuk sahnya suatu perjanjian, UU mensyaratkan adanya kausa”). 2. Dapat dibatalkan Yaitu tidak terpenuhinya syarat subjektif (Pasal 1320 KUH Perdata)  Asas Konsensualisme Ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. ‘Sepakat kedua belah pihak’ merupakan asas yang esensial dari Hukum Perjanjian.  Cakap Melakukan Perbuatan Hukum Pasal 1329 s/d 1331 KUH Perdata: “Setiap orang adalah cakap untuk melakukan perbuatan perikatan, kecuali jika UU menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah “pengampuan”. 3. Kontrak tidak dapat dilaksanakan Kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Contohnya, yang seharusnya dibuat secara tertulis, tetapi dibuat secara lisan, kemudian kontrak tersebut ditulis oleh para pihak. 4. Sanksi administrative Bila persyaratan tidak dipenuhi, maka hanya mengakibatkan sanksi administrative saja terhadap salah satu pihak atau kedua pihak dalam kontak tersebut. Misalnya, suatu kontrak memerlukan izin atau pelaporan terhadap instansi tertentu, seperti izin atau pelaporan kepada Bank Indonesia untuk suatu kontrak off shore loan.
  • 8. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 IMPLEMENTASI PT. AIA INDONESIA PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2009, PT AIG Life berubah nama menjadi PT AIA Financial Berdasarkan surat nomor 042/LGL-AIGL/Srt/V/2009 tanggal 27 Mei 2009. dan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT AIG Life nomor 35 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh notaris Merryana Suryana, SH dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU – 21773.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 menyatakan bahwa surat Menteri Keunagan nomor S-078/MK.5/2005 tanggal 1 Februari 2005 berlaku untuk nama baru PT. AIA Financial yang sebelum nya PT AIG Life. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, program pesangon, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 10.000 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits). Untuk proses dan syarat pencairan asuransi AIA sebenarnya tidak begitu rumit dan bisa dikatakan sama seperti perusahaan asuransi lainnya. Para nasabah cukup mengikuti prosedur yang diberikan dan jika ingin mendaftar klaim secara online bisa mengunjungi laman AIA, atau berikut rinciannya : a. Pengajuan Dokumen sebelum melakukan klaim anda harus memenuhi persyaratan yang diminta oleh AIA dan setelah lengkap baru bisa diserahkan ke customer service di kantor AIA. b. Pemeriksaan Dokumen setelah itu dokumen anda akan diperiksa kelengkapannya lalu nasabah akan memperoleh SMS. Untuk kekurangan dokumen anda bisa melengkapinya paling lambat 30 hari kerja.. c. Pemberitahuan kepada Nasabah jika persyaratan sudah lengkap dan memenuhi syarat maka nasabah akan mendapat pemberitahuan. d. Hasil Keputusan setelah itu baru pihak AIA akan memutuskan untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan.
  • 9. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 e. Pembayaran Yang terakhir yaitu pihak AIA akan mencairkan uang anda sebagai tanda ganti rugi. f. Penerimaan Nasabah menerima pembayaraan klaim yang diajukan. Untuk proses pengajuan klaim paling lambat bisa dilakukan oleh nasabah 8 hari masa kerja bagi pengajuan klaim kesehatan dan 11 hari kerja untuk pengajuan klaim tertanggung yang meninggal, jika lewat dari itu maka dianggap hangus. Beberapa syarat untuk mengajukan klaim : 1. Klaim Meninggal Dunia  Copy identitas pemegang polis  Copy identitas tertanggung  Copy identitas ahli waris  Copy kartu keluarga  Polis asli (Jika polis asli hilang maka harus dimintakan surat keterangan hilang dari kepolisian)  Surat keterangan kematian asli atau legalisir 2. Klaim Kesehatan  Copy identitas pemegang polis  Copy identitas tertanggung  Polis asli (Jika polis asli hilang maka harus dimintakan surat keterangan hilang dari kepolisian)  Hasil pemeriksaan Berupa hasil ck lab, USG, EKG, rontgen dan sebagainya  Kwitansi asli yang disertai dengan rincian perawatan  Copy resep  Surat Kuasa bermaterai  Surat Keterangan Kepolisian
  • 10. 2018 HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN Syifa Ramadhanti 43216010056 3. Perawatan diakibatkan terjadinya kecelakaan Berita acara perusahaan  Berita acara perusahaan hanya dibutuhkan apabila tertanggung menerima perawatan diakibatkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja tertanggung.