Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura di Indonesia. Ia menjelaskan jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dokumen tersebut juga menjelaskan perkembangan perusahaan modal ventura di Indonesia sejak didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tahun 1973 beserta peraturannya.

1. HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan
Fakultas Program Studi Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi Dan Bisnis S1 Akuntansi MK NADYA SILVA CALESTIN
43216010057

2. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
1. Jenis Lembaga Pembiayaan meliputi:
a. Perusahaan Pembiayaan: Perusahaan Pembiayaan adalah badan
usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak
Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
b. Perusahaan Modal Ventura Perusahaan Modal Ventura (Venture
Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha
pembiayaan/penyertaan mod al ke dalam suatu Perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui
pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan
pembagian atas hasil usaha.
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk
melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek
infrastruktur.
Peran usaha Perusahaan Pembiayaan
a.Sewa Guna Usaha; Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa
Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha
tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna
Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara angsuran.
b. Anjak Piutang Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan
dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu
Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
c. Kartu Kredit Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan
untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu
kredit. Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah
suatu kartu plastic yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang
diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder
(pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran
uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang
(merchant) yang telah ditentukan oleh penerbit.
d. Pembiayaan Konsumen Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan
kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

3. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
2. Fungsi Asuransi
1. Fungsi Primer Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme
pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari
tertanggung sebagai”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa
penanggung (a risk transfer mechanism). Penghimpun Dana – Sebagai
penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan
dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang
dihimpun tersebut berupa premi atau biaya ber- asuransi yang dibayar
oleh tertanggung kepada penanggung. Premi Seimbang – Untuk
mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan
oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar
dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung
(equitable premium).
2. Fungsi Sekunder Export Terselubung – Sebagai penjualan terselubung
komoditas atau barang-barang tak nyata keluar negeri. Perangsang
Pertumbuhan Ekonomi – untuk merangsang pertumbuhan usaha,
mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan
sebagai tabungan.
Tujuan Asuransi
1. Tujuan Asuransi untuk Pengalihan Resiko Tujuan Asuransi yang paling
utama ialah untu pengalihan resiko. Dalam teori pengalihan resiko,
tertanggung sudah menyadari ada ancaman bahaya terhadap harta
kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika sewaktu-waktu bahaya
tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, maka dia akan
menderita suatu kerugian atau korban jiwa atau cacat raga akan bisa
mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.
2. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Ganti Rugi Tujuan asuransi yang
selanjutnya ialah pembayaran ganti rugi. Dalam hal ini terjadi suatu
peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada suatu masalah
terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya,
bahaya yang mengancam itu tidak senantiasa sungguh-sungguh akan
terjadi.
3. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Santunan Selanjutnya tujuan
asuransi untuk pembayaran santunan yaitu Asuransi suatu kerugian dan
juga asuransi jiwa yang diadakan yang berdasarkan perjanjian bebas
(sukarela) antara penanggung dan tertanggung.
4. Tujuan Asuransi untuk Kesejahteraan Anggota Tujuan asuransi yang
terakhir yakni untuk kesejahteraan anggotanya. jika beberapa orang

4. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
berhimpun dalam sebuah perkumpulan, maka perkumpulan tersebut
berkedudukan sebagai si penanggung, sedangkan pada anggota
perkumpulanlah yang berkedudukan tertanggung.
Konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi
Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai
dengan pasal 1341 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
a. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang
bunyinya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari pasal ini terdapat
kata “Secara sah” berarti harus memenuhi syarat-syarat sahnya
perjanjian sebagaimana telah ditentukan oleh hukum, dan kata
“mengikat sebagai Undang-undang” yang berarti mengikat para pihak
yang telah membuat perjanjian.
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah
dibuat secara sah akan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut tidak
dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja (pasal 1338
KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya. Apabila perjanjian
dapat dibatalkan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak
mengikat. Jika ada salah satu pihak ingin menarik kembali atau
membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.
c. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata
mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
yang artinya bahwa perjanjian menuntut kepatutan dan keadilan.
Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut
sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan serta Undang-
undang.
IMPLEMENTASI LEMBAGA PEMBIAYAAN
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Perusahaan modal ventura (venture capital company) di Indonesia mulai
beroperasi dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
pada tahun 1973, sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang
sahamnya 82.2% dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan 17,8% oleh
Bank Indonesia. PT Bahana ini dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara. Pada
tahun 1993, melalui salah satu anak perusahaannya, PT Bahana Artha

5. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
Ventura (BAV), memperluas usahanya dengan mendirikan Perusahaan
Modal Ventura Daerah di seluruh provinsi yang tujuannya untuk
membiayai usaha kecil menengah. (UKM).
Pengaturan kegiatan modal ventura lebih lanjut diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13/ Tanggal 20
Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan
Pemberian Modal Ventura. Untuk mendorong perkembangan
perusahaan modal ventura, di akhir tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mengeluarkan 4 peraturan baru. Peraturan tersebut terdiri dari: 1.
POJK Nomor 34/POJK 05/2015 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura. 2. POJK Nomor 35/POJK
05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. 3.
POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Bagi Perusahaan Modal Ventura. 4. POJK Nomor 37/POJK 05 tentang
Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.
Menurut Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-bank
(IKNB) OJK, Dumoly Pardede, dalam sambutannya di acara Investor Best
Insurance Awards 2015 di Jakarta, dengan dikeluarkannya peraturan
tersebut, OJK mendorong perusahaan modal ventura untuk untuk
mengembangkan industri kreatif, seperti industri kreatif berbasis online
yang mempunyai potensi besar untuk berkembang. OJK juga bisa
membantu perusahaan yang berkembang stagnan dan butuh diambil
alih dan mendorong agar perusahaan modal ventura terlibat dalam
sektor ekonomi prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, dan
pariwisata. Di samping itu, OJK juga mendorong perusahaan modal
ventura untuk mengembangkan pendapatan berbasis biaya (fee based
income). Hal ini dilakukan dengan menyediakan jasa konsultasi bidang
administrasi. Ini juga sebagai distributor produk dan investasi yang
dibutuhkan, seperti yang saat ini berkembang di Thailand (BeritaSatu. 18
Januari 2016).
Perusahaan modal ventura (PMV) adalah ‘badan usaha yang melakukan
kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa
berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan.’ (Pasal 1 Butir 2 POJK No. 35/POJK.05/2015). Dalam
menjalankan usahanya, perusahaan modal ventura dapat melakukan
kegiatan berupa: ‘a. penyertaan saham (equity participation); b.
penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity

6. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
participation); c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang
diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau
pengembangan usaha; dan/atau d. pembiayaan usaha produktif.’ (Pasal
2 ayat 1 POJK No. 35/POJK.05/2015). Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat dipahami bahwa perusahaan modal ventura mempunyai peran
strategis dalam meningkatkan perekonomian. Partisipasi aktif
perusahaan modal ventura baik dalam bentuk penyertaan modal
maupun dukungan manajerial, operasional dan pemasaran kepada
pasangan usaha dapat membantu mengembangkan usaha perusahaan
tersebut dan memotivasi munculnya pengusaha-pengusaha baru.
Terkait dengan perusahaan modal ventura syariah, berdasarkan Pasal 1
butir 4 POJK No. 35/POJK.05/2015, adalah ‘badan usaha yang melakukan
kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan
kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang
seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan
definisi ini dapat dipahami bahwa kegiatan perusahaan modal ventura
syariah pada prinsipnya sama dengan perusahaan modal ventura
konvensional, yakni melakukan kegiataan investasi dan atau pelayanan
jasa dalam jangka waktu tertentu untuk pengembangan usaha pasangan
usaha. Namun, yang membedakan adalah dalam menjalankan kegiatan
perusahaan modal ventura syariah tentu berdasarkan kepada prinsip
syariah. Di samping itu, penyelenggaran kegiatan usaha perusahaan
modal ventura syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl),
keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme
(alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah,
dan objek haram. (Pasal 5 POJK No. 35/POJK.05/2015). Unsur-unsur yang
disebutkan di atas mesti dipenuhi, apabila dilanggar akan menjadikan
investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah menjadi
tidak sah.
Berbeda dengan perusahaan pembiayaan syariah yang telah
berkembang dengan pesat, pelaku perusahaan modal ventura syariah
masih relatif sedikit. Semenjak dikembangkan pada tahun 2012 sampai
2015 baru 4 perusahaan modal ventura syariah yang berdiri. Dilihat dari
perkembangan jumlah aset, industri modal ventura syariah mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 31,01 per tahun. Sedangkan aset industri
modal ventura syariah dibandingkan dengan total aset industri modal
ventura adalah sebesar 4%. (Roadmap IKNB Syariah 2015-2019). Apabila
melihat perkembangan industri keuangan syariah secara global,
perusahaan modal ventura syariah mempunyai peluang untuk lebih

7. 2017
3
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Nadya Silva Calestin 43216010057
berkembang ke depannya. Namun dukungan pemerintah tetap
diperlukan, terutama dari penambahan modal perusahaan modal
ventura syariah yang dinilai masih sangat terbatas. Di samping itu,
perlunya sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat
tentang urgensi pengembangan perusahaan modal ventura syariah
untuk men-support lahirnya pengusaha dan perusahaan baru yang
menjalankan kegiatannya berdasarkan kepada prinsip syariah.
Sumber : http://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perusahaan-
modal-ventura/