Matorium Hutang (PKPU) DAN BPR

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Moratorium Hutang (PKPU) dan
BPR
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Dosen
Pengampu
Ekonomi dan
Bisnis
Akuntansi
04
F041700009 Dyana Anggraini
43216010001
Prof. Dr.
Hapzi Ali,
CMA
Abstract Kompetensi
Memahami moratorium hutang
(PKPU) dan BPR.
.
Memberikan pemahaman dan
pembelajaran moratorium hutang
(PKPU) dan BPR.

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
A. Pengertian Lembaga Pembiayaan
Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang
lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal. Adapun Lembaga pembiayaan menurut Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK pasal 1 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud daiam
peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
B. Jenis Lembaga Pembiayaan
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab II
Pasal 2 bahwa jenis lembaga pembiayaan di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu
sebagai berikut :
1) Perusahaan Pembiayan
Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk
melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan usaha Kartu
Kredit.
 Sewa Guna Usaha (Leasing)
Istilah feaswzg berasal dari bahasa Inggris yakni to lease yang berarti
menyewakan. Perusahaan leasing yang ada di Indonesia disebut dengan
perusahaan sewa guna usaha. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun
2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa sewa guna usaha merupakan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa
guna usaha degan hak opsi (finance lease) ataupun sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operatinglease), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka
waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang menjadi objek sewa
guna usaha adalah barang modal dan pihak lessee memiliki hak opsi dengan harga
berdasarkan nilai sisa.
 Anjak Piutang
Anjak Piutang (actoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembeban piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan
atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang (factoring) merupakan bentuk
perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Dalam operasinya, anjak piutang mengacu
kepada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1251/ KMK.013/1998. Dalam
KMK tersebut, dikatakan bahwa anjak piutang yaitu badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri.
Mekanisme anjak piutang sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli
barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Secara umum, jasa-jasa anjak
piutang terdiri dari dua jenis, yaitu jasa pembiayaan (financing services) dan jasa
nonpembiayaan (non financing services).
 Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah suatu kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan
pembayaran secara angsuran.

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
 Usaha Kartu Kredit
Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk
pembelian barang dan/atau jasa dengan memakai kartu kredit.
2) Perusahaan Modal Ventura
Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara bahasa memiliki makna sesuatu yang
mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara
bahasa modal ventura (venture capital) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang
mengandung risiko.
Perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988
adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke daiam suatu perusahaan yang
menerima bantuan pembiayaan imtuk jangka waktu tertentu. Adapun menurut Peraturan
Presiden Nomor 9 tahun 2009 bahwa perusahaan modal ventura (Venture Capital Company)
adalah badan usaha yang melakukan usahapembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu
Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu
tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan dengan cara pembelian obligasi
konversi, dan/ atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha
3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus
untuk melakukan pembiayaan yang berbentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi pemberian pinjaman langsung
(direct lending) yang berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur, refinancing atas
infrastruktur yang telah dibiayai pihaklain; dan / atau pemberian pinjaman subordinasi
(subordinated loans) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.
C. Manfaat Lembaga Pembiayaan
 Perusahaan Pegadaian bermanfaat untuk memberikan peminjaman kepada yang
memerlukan dana
 Bermanfaat untuk memberikan suatu jaminan suatu risiko yang mungkin terjadi yang
sesuai dengan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan
 Bermanfaat untuk memberikan suatu kesejahteraan kepada karyawan perusahaan yang
terutama yang sudah pensiun
 Bermanfaat untuk memberikan suatu pinjaman kepada masyarakat dalam hal
pendanaan suatu kegiatan konsumsinya.
 Bermanfaat untuk memberikan suatu manfaat kepada semua anggota dalam hal
kebersamaan dan sisa hasil usaha.
D. Peran Lembaga Pembiayaan
Peran lembaga pembiayaan adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dana
atau barang modal untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga pembiayaan menjadi
altenatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana atau barang modalnya selain
perbankan.

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
E. Fungsi Asuransi
Disamping sebagai bentuk pengendalian suatu risiko yang terjadi, asuransi juga memiliki
beberapa fungsi lainnya, yaitu sebagai berikut :
1. Penghimpunan Dana
Tugas perusahaan asuransi salah satunya adalah menghimpun dana yang
masuk. Pengelolaan bisnis yang baik menghendaki dana-dana yang telah masuk
tersebut diinvestasikan, supaya dana tersebut lebih produktif.
Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi selain menunjang
pembangunan nasional, juga dapat menekan biaya asuransi, dimana dengan adanya
laba atau profit yang diperoleh melalui investasi dana, maka unsur presentasi laba yang
diperhitungkan dalam penetapan premi dapat dikurangi.
2. Bantuan untuk perusahaan bisnis
Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha, seorang investor yang berencana
menanamkan modal dalam usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana
tersebut, karena tidak ingin memikul risiko jika terjadi bencana.
Dengan adanya asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas jika
terjadi risiko, sehingga lebih dapat fokus terhadap effisiensi usahanya tersebut.
Jadi jika seseorang membayar premi dengan jumlah yang kecil, ia dapat
memanfaatkan modal tersebut yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia
dapat memperluas dan memperbaiki usahanya dan apabila jika risiko tersebut terjadi,
kontinuitas usahanya akan lebih terjamin.
3. Pengurangan risiko
Adanya rekomendasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi setelah diadakan
suatu survey risiko kepada tertanggung melalui surveyor untuk memperbaiki suatu risiko
dengan sistem suku premi yang berlaku. Misalnya dengan pembebanan risiko sendiri ,
discount, penelitian dan publikasi tentang cara dan sebab kerugian, dengan usaha atau
tindakan tertentu.
Oleh sebab itu, perusahaan asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi
perkonomian dengan cara bagaimana meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu risiko.
4. Penyebaran kerugian secara merata
Dengan adanya penyebaran kerugian secara merata dapat diartikan bahwa besarnya
iuran atau kontribusi yang dibayar oleh pihak tertanggung untuk dana premi adalah seimbang
dengan suatu risiko yang dialihkannya.
F. Jenis-Jenis Asuransi
Adapun jenis-jenis asuransi adalah sebagai berikut :
1. Asuransi kesehatan
Asuransi kesehatan adalah sebuah asuransi yang memberikan penanggungan
terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan oleh suatu penyakit atau kecelakaan.

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
2. Asuransi jiwa
Asuransi jiwa adalah sebuah asuransi yang memberi jaminan atas kematian
seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial.
3. Asuransi kendaraan
Asuransi kendaraan adalah jenis asuransi yang memberikan layanan asuransi
kepada kendaraan yang mengalami kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.
4. Asuransi pendidikan
Asuransi pendidikan adalah asuransi yang menjamin kehidupan pendidikan yang
baik. Misalnya Prudential dan BNI Life Insurance.
5. Asuransi bisnis
Asuransi bisnis adalah asuransi yang menjamin terhadap perusahaan dalam
kegiatan bisnis meliputi kerugian dalam jumlah yang cukup besar, kerusakan, dan
kehilangan.
6. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah asuransi yang memberikan
pelayanan terhadap pemilik rumah dari suatu risiko seperti kerusakan tempat tinggal maupun
kerusakan barang-barang pribadi.
G. Tujuan Asuransi
Tujuan asuransi pada dasarnya adalah semata-mata untuk berjaga-jaga jika terjadinya
suatu risiko pada suatu kejadian.
Adapun tujuan asuransi yang lainnya adalah sebagai berikut :
1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang dialami satu pihak.
2. Sebagai pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya pada jumlah
tertentu dan tidak perlu mengganti sendiri kerugian yang terjadi dengan jumlah tidak tertentu
dan tidak pasti.
3. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengawasan dan
pengamanan untuk memberikan perlindungan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga
dan biaya.
4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada perusahaan asuransi akan
dikembalikan kembali dalam jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. (hal ini khusus
terjadi pada asuransi jiwa).
5. Dasar dari pihak bank untuk memberikan kredit, karena bank sendiri memerlukan jaminan
atau perlindungan atas uang yang diberikan kepada peminjam uang.
6. Menutup loss of earning power seseorang atau suatu badan usaha pada saat ia tidak bekerja
ataupun tidak berfungsi.
7. Untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak asuransi yang siap
menerima risiko tersebut.
8. Untuk memberi ganti atas kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan
keuntungan disamping memberikan beberapa jaminan kepada para peserta asuransi.

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
H. KONSEKUENSI
Terhadap pelanggaran ketentuan yang dilakukan Penanggung dan Tetanggung dapat
dikenakan sanksi berupa:
1. Sanksi Administratif
Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan
pelaksanaannya yang berkenaan dengan:
a. Perizinan usaha;
b. Kesehatan keuangan;
c. Penyelenggaraan usaha;
d. Penyampaian laporan;
e. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;
dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi
pencabutan izin usaha (Pasal 37 PP No.73/1992).
Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:
a. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan
laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak
mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp. 1.000.000.000 (satu juta Rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan;
b. Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak
menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang
ditetapkan dikenakan denda administratif Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk
setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No.73/1992).
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam
Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:
a. Terhadap pelaku utama
Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian
tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara
mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan
Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan
Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah).
b. Terhadap pelaku pembantu
Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal
kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang
diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang–barang tersebut adalah
kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau
Perusahaan Reasuransi, dianjam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
c. Terhadap pemalsu dokumen
Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan
pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi
Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
I. Implementasi
PT. Sriwijaya Air
Berikut ketentuan kebijakan asuransi penerbangan dari maskapai Sriwijaya Air, agar Perjalanan kita
tenang serta nyaman, maka perlu kita perhatikan pula beberapa kebijakan asuransi dari
maskapai sriwijaya air ini :
Pertanggungan :
1. Pembatalan Perjalanan oleh Penumpang
2. Penghentian Perjalanan oleh Penumpang
3. Keterlambatan Penerbangan
4. Keterlambatan Bagasi
5. Kehilangan Bagasi
6. Kerusakan Bagasi
Kompensasi / Manfaat :
1. Pembatalan atau Penghentian Perjalanan oleh Penumpang,
 Memberikan penggantian atas BIAYA PENERBANGAN yang tidak digunakan
dan/atau bagian yang tidak dapat dikembalikan dari biaya penerbangan yang telah
dibayarkan oleh Tertanggung karena Pembatalan Perjalanan atau Penghentian
Perjalanan karena harus mempersingkat perjalanannya oleh Penumpang, dengan
batas maksimum Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah)
2. Keterlambatan Penerbangan,
 memberikan kompensasi untuk keterlambatan penerbangan pada saat :
i. Keberangkatan awal di Bandara Asal
ii. Keberangkatan di Bandara Transit
o nilai kompensasi sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk
keterlambatan melebihi 4 (empat) jam dari jadwal keberangkatan awal di
Bandara Asal yang tercantum dalam tiket dan atau dari jadwal
keberangkatan lanjutan di Bandara Transit yang dikeluarkan oleh Maskapai
Penerbangan dan diikuti dengan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) atas
penambahan keterlambatan tiap 2 (dua) jam hingga batas maksimum Rp.
4.000.000,-(empat juta rupiah) per satu kali perjalanan untuk keterlambatan
yang terjadi di keberangkatan awal/pertama dan atau atas pada saat transit.
3. Keterlambatan Bagasi,
 memberikan kompensasi atas Keterlambatan Bagasi yang disebabkan karena
kesalahan penanganan bagasi yang dilakukan oleh Maskapai Penerbangan, dengan
ketentuan jika Bagasi telah diserahterimakan dari Maskapai Penerbangan kepada
Tertanggung di Bandar Udara Tujuan tempat Tertanggung melapor lebih dari 6
(enam) jam namun kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dari waktu kedatangan
aktual pesawat, maka diberikan kompensasi sebesar Rp 700.000,-per penumpang
(tanpa melihat jumlah bagasi yang terlambat)

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
4. Kehilangan Bagasi,
 memberikan kompensasi atas Kehilangan Bagasi yang disebabkan karena kesalahan
penanganan bagasi yang dilakukan oleh Maskapai Penerbangan, dengan ketentuan
jika lebih dari 24 jam dari waktu kedatangan pesawat, Bagasi belum
diserahterimakan dari Maskapai Penerbangan kepada Tertanggung di Bandar Udara
Tujuan tempat Tertanggung melapor, maka Bagasi tersebut dinyatakan hilang oleh
Penanggung dan diberikan kompensasi sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
per bagasi dengan maksimum penggantian sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta
rupiah) per Tertanggung tanpa resiko sendiri.
5. Kerusakan bagasi,
 memberikan kompensasi atas Kerusakan Bagasi yang disebabkan karena kesalahan
penanganan bagasi yang dilakukan oleh Maskapai Penerbangan
 Jaminan atas pertanggungan Kerusakan Bagasi ini tidak berlaku apabila Kompensasi
atas terjadinya Klaim Kehilangan Bagasi telah diberikan kepada Tertanggung
 Besarnya kompensasi:
i. Bahan Bagasi terbuat dari Kertas, Plastik dan sejenisnya, Rp.
100.000,(seratus ribu rupiah) per bagasi
ii. Bahan Bagasi terbuat dari Kain, Kulit Sintetis dan sejenisnya, Rp.
200.000,(dua ratus ribu rupiah) per bagasi
iii. Bahan Bagasi terbuat dari Kayu dan sejenisnya, Rp. 300.000,-(tiga ratus
ribu rupiah) per bagasi
iv. Bahan Bagasi terbuat dari Kulit dan sejenisnya, Rp. 400.000,-(empat
ratus ribu rupiah) per bagasi
v. Bahan Bagasi terbuat dari Logam dan sejenisnya, Rp. 500.000,-(lima
ratus ribu rupiah) per bagasi
Penyebab Resiko yang Ditanggung oleh Polis :
1) Pembatalan atau Penghentian Perjalanan oleh Penumpang
 Kematian Tertanggung,
 Tertanggung dirawat inap di rumah sakit pada tanggal keberangkatan, hal mana secara
medis tidak diperbolehkan melakukan perjalanan
 Penyakit atau cedera badan akibat kecelakaan yang diderita oleh Tertanggung, hal mana
secara medis tidak diperbolehkan melakukan perjalanan,
 Kerusakan berat terhadap rumah tinggal Tertanggung, disebabkan kebakaran, banjir atau
bencana alam seperti topan, gempa bumi, angin ribut dan lain-lain, yang mengakibatkan
rumah tinggal tidak layak untuk di huni
 Tertanggung diculik, ditahan, dikarantina, diharuskan menghadap pengadilan, atau
dipanggil menghadiri perkara perdata
 Tertanggung diculik, ditahan, dikarantina, diharuskan menghadap pengadilan, atau
dipanggil menghadiri perkara perdata
 Kematian atau Cedera atau Sakit Keras atau atau masuk rumah sakit atau wajib masuk
karantina yang dialami oleh Suami/istri, Orang tua, Mertua, Kakek/Nenek,Anak atau
Saudara Kandung Tertanggung

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
 Pemogokan yang tidak terduga, huru-hara, kerusuhan sipil, yang timbul dan berada diluar
dugaan dan kekuasaan Tertanggung yang dilakukan oleh orang lain
2) Keterlambatan Pesawat:
 Cuaca buruk, kabut asap yang mengganggu penerbangan,
 Kerusakan pada pesawat Maskapai Penerbangan,
 Pemogokan atau aksi kerja lainnya yang dilakukan para karyawan dari Maskapai
Penerbangan,
 Penutupan oleh Bandara karena perintah ATC (Air Traffic Control), alasan VIP, latihan
Militer, Kemacetan di Landasan Pacu atau karena alasan safety, Kerusakan system
computer dan listrik, Force Majeur di Bandara
3) Bagasi Hilang / Rusak / Terlambat:
 Mishandling Baggage oleh Operator
Syarat dan Ketentuan:
 Periode Polis berlaku :
o Harga Premi Rp. 10.000,-per pax per tiket sekali jalan
o Kondisi penjualan Suka Rela atau Optional, berlaku untuk penjualan individu, group
maupun block seat
o Berlaku untuk seluruh rute penerbangan Maskapai, baik domestik maupun
international
o Penjualan Sriwijaya Travel Insurance bersamaan atau menjadi satu dengan tiket
yang dijual dan diisued dalam Sriwijaya Online Ticketing System, tidak dapat dijual
secara terpisah / retail
o Tidak ada batasan umur, berlaku untuk penumpang infant sepanjang membeli dan
membayar premi asuransi
o Premi bersifat non refundable
o Berlaku untuk tiket open maksimal 12 bulan sejak tanggal issued ticket
o Peserta asuransi wajib mencantumkan nama pax sesuai ID, kode penerbangan, kode
booking, tanggal dan jam keberangkatan, sekali jalan atau pulang-pergi, dengan
kondisi yang sama dengan ticket issued
o Bukti pembelian asuransi tercantum pada kode / inisial dalam ticket yang diisued atau
invoice penjualan ticket
Prosedur Klaim
Tenggat waktu pelaporan adalah 30 hari sejak terjadinya kejadian klaim :
 Segera melaporkan Klaim kepada Call Center PT CIU Insurance di no. 0 800 1000 248 (CIU)
 Tertanggung atau Kuasa Tertanggung atau Ahli Waris wajib mengisi, menandatangani dan
menyampaikan Formulir Klaim kepada Bagian Klaim PT CIU Insurance

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Dokumen wajib yang harus dilampirkan :
 E-Tiket dan Boarding Pass
 ID dalam bentuk KTP/SIM/Passport
 Copy Cover Rek. Buku Tabungan
 PIR (Property Irregularity Report), khusus untuk Klaim Bagasi yang berasal dari Bagian Lost
and Found di Bandara Tujuan dari Airlines yang bersangkutan
 Klaim yang berasal dari Group dapat dikuasakan kepada 1 orang, berdasarkan surat kuasa

11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan
Dyana Anggraini (43216010001)
Daftar Pustaka
https://langgamsyariah.wordpress.com/2013/06/22/kebijakan-asuransi-sriwijaya-air/