semoga bermanfaat :)

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS &
LINGKUNGAN
Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Pasca Sarjana Magister
Manajemen 05
35040 Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM,
CMA
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Lembaga
Pembiayaan
Mampu menjelaskan Aspek
Hukum Lembaga Pembiayaan
dan Asuransi, serta
mengevaluasi konsekuensi
hukum yang timbul.
Dafar Isi

2. ‘15
2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
• Mampu menjelaskan definisi dan jenis Lembaga Pembiayaan dan
manfaatnya serta peran kegiatan bisnis.
• Fungsi, jenis dan tujuan asuransi
• Serta mengevaluasi konsekuensi hukum yang timbul dari
perjanjian asuransi.
DEFINISI DAN JENIS LEMBAGA PEMBIAYAAN
Lembaga Pembiayaan
 Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal.
 Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan, adalah
badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna
Usaha, Anjak Piutang, PembiayaanKonsumen, dan/atau usaha
Kartu Kredit.
Karakterisitik Lembaga Pembiayaan
• Tidak boleh menarik dana secara langsung dari masyarakat (giro,
tabungan , deposito, promes)
• Penerbitan hanya dibolehkan sebagai jaminan atas pinjaman
yang diperoleh dari bank
• Memberi pembiayaan baik untuk kebutuhan modal kerja maupun
investasi dunia usaha
• Tidak diperbolehkan memberikan kredit secara langsung
Jenis Lembaga Pembiayaan meliputi:
a. Perusahaan Pembiayaan:
Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan
untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan
Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
b. Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah
badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal
ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan
(investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk

3. ‘15
3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi,
dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang
didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
Manfaat Asuransi
• Rasa aman dan perlindungan  polis membuktikan nama yang
dipertanggungjawabkan
• Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil
• Polis data dijadikan jaminan kredit
• Sebagai tabungan atau pendapatan
• Alat penyebaran resiko
• Membantu meningkatkan kegiatan usaha  ada dana
Peran usaha Perusahaan Pembiayaan
a.Sewa Guna Usaha;
Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak
opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi
(Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha
(Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara angsuran.
b. Anjak Piutang
Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut
pengurusan atas piutang tersebut.
c. Kartu Kredit
Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk
pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu
kartu plastic yang hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan
oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder (pemegang
kartu) dan berfungsi sebagai alat pengganti pembayaran uang tunai

4. ‘15
4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (merchant) yang
telah ditentukan oleh penerbit.
d. Pembiayaan Konsumen
Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
Fungsi Asuransi
1. Fungsi Primer
Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan
kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung
sebagai”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung
(a risk transfer mechanism).
Penghimpun Dana – Sebagai penghimpun dana dari masyarakat
(pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang
mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau
biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada
penanggung.
Premi Seimbang – Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga
pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung
adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang
dialihkannya kepada penanggung (equitable premium).
2. Fungsi Sekunder
Export Terselubung – Sebagai penjualan terselubung komoditas atau
barang-barang tak nyata keluar negeri.
Perangsang Pertumbuhan Ekonomi – untuk merangsang pertumbuhan
usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat
sosial dan sebagai tabungan.
Tujuan Asuransi

5. ‘15
5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
1. Tujuan Asuransi untuk Pengalihan Resiko
Tujuan Asuransi yang paling utama ialah untu pengalihan resiko.
Dalam teori pengalihan resiko, tertanggung sudah menyadari ada
ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap
jiwanya. Jika sewaktu-waktu bahaya tersebut menimpa harta
kekayaan atau jiwanya, maka dia akan menderita suatu kerugian
atau korban jiwa atau cacat raga akan bisa mempengaruhi
perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya.
2. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Ganti Rugi
Tujuan asuransi yang selanjutnya ialah pembayaran ganti rugi.
Dalam hal ini terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian,
maka tidak ada suatu masalah terhadap resiko yang ditanggung
oleh penanggung. Dalam praktiknya, bahaya yang mengancam itu
tidak senantiasa sungguh-sungguh akan terjadi.
3. Tujuan Asuransi untuk Pembayaran Santunan
Selanjutnya tujuan asuransi untuk pembayaran santunan yaitu
Asuransi suatu kerugian dan juga asuransi jiwa yang diadakan
yang berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung
dan tertanggung.
4. Tujuan Asuransi untuk Kesejahteraan Anggota
Tujuan asuransi yang terakhir yakni untuk kesejahteraan
anggotanya. jika beberapa orang berhimpun dalam sebuah
perkumpulan, maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai
si penanggung, sedangkan pada anggota perkumpulanlah yang
berkedudukan tertanggung.
Jenis – Jenis Asuransi
1. Asuransi jiwa
• Jenis suransi jiwa ini memberikan suatu keuntungan finansial
kepada orang yang ditunjuk atas kematian tertanggung. Berbagai
bentuk sebuah asuransi jiwa yang dikeluarkan. Beberapa
menyediakan pembayaran hanya sesudah kematian tertanggung,

6. ‘15
6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
sebagian perusahaan asuransi yang lain ada bisa memungkinkan
tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.
2. Asuransi kesehatan
• Asuransi kesehatan salah satu jenis asuransi yaitu sebuah
produk asuransi yang khusus menangani suatu masalah
kesehatan yang diakibatkan sebuah penyakit dan menanggung
suatu proses perawatan kepada pada anggota asuransi nya.
Umumnya termasuk untuk melindungi dan menanggung pada
cedera, cacat, sakit, dan kematian karena kecelakaan. Asuransi
kesehatan ini bisa dibeli untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
3. Asuransi Kendaraan
• Dari sekian jenis asuransi, asuransi Yang sering
digunakan asuransi mobil. Yakni asuransi terhadap cedera
kepada orang lain atau terhadap suatu kerusakan pada
kendaraan orang lain yang disebabkan oleh suatu kendaraan
tertanggung. Asuransi mobil juga bisa membayar untuk
kehilangan, atau kerusakan, kendaraan bermotor tertanggung.
4. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
• Asuransi pemilik rumah untuk melindungi pemilik rumah dari
kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, asuransi
properti pribadi ini melindungi terhadap kehilangan, atau
kerusakan, barang-barang tertentu milik pribadi. ini termasuk
untuk melindungi dan memberikan suatu keringanan jika terjadi
kecelakaan pada rumah anda seperti kebakaran dan lain
sebagainya.
5. Asuransi pendidikan.
• Salah satu jenis asuransi yang paling populer saat ini. Asuransi
pendidikan adalah suatu solusi cerdas untuk menjamin suatu
kehidupan menjadi lebih baik. contohnya orang tua yang
mengasuransikan sebuah pendidikan anak. Biaya premi yang
harus dibayar oleh peserta asuransi tergantung pada jenis
pendidikan yang ingin didapatkan kelak.
MENGEVALUASI KONSEKUENSI HUKUM YANG TIMBUL DARI
PERJANJIAN ASURANSI

7. ‘15
7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
Hukum dari suatu perjanjian yang tercantum dalam pasal 1338 sampai
dengan pasal 1341 KUHPerdata, adalah sebagai berikut :
a. Berlaku sebagai Undang-undang Pasal 1338 KUHPerdata yang
bunyinya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Dari pasal ini terdapat kata “Secara sah” berarti harus memenuhi
syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditentukan
oleh hukum, dan kata “mengikat sebagai Undang-undang” yang
berarti mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian.
b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak Perjanjian yang telah
dibuat secara sah akan mengikat para pihak. Perjanjian tersebut
tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja
(pasal 1338 KUHPerdata) kecuali kesepakatan antara keduanya.
Apabila perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak berarti
perjanjian tersebut tidak mengikat. Jika ada salah satu pihak
ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh
persetujuan pihak lainnya.
b. Pelaksanaan dengan itikad baik Didalam pasal 1338 KUHPerdata
mengatur bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik yang artinya bahwa perjanjian menuntut kepatutan dan
keadilan. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang
dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala
sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan serta Undang-undang.
Diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus
melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada
pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan
apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian
kepada tertanggung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penanggung
itu melaksanakan prestasinya adalah:
1. Adanya peristiwa yang tidak tertentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Cacat atau kebusukan benda
4. Kesalahan sendiri dari tertanggung

8. ‘15
8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali,, MM, CMA http://www.mercubuana.ac.id
5. Azas indemnity (keseimbangan)
6. Nilai benda yang dipertanggungkan
7. Hal-hal yang memberatkan risiko
8. Subrograsi
9. Persekutuan dari penanggung.
Dafar Pustaka
Wajib:
1. Prof. R. Subekti, SH (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit
Intermasa
Tambahan:
1. Arus Akbar Silondae, SH., LL.M., dan Wirawan B. Ilyas, SE., SH., Msi., MH. "
Pokok-Pokok Hukum Bisnis", Salemba Empat Publisher, 2011.
2. Richard Burton S, SH, "Aspek Hukum dalam Bisnis", Reneka Cipta, Jakarta,
2007.
3. R. Goenawan Oetomo, SH., MBA., "Pengantar Hukum Perburuhan & Hukum
Perburuhan di Indonesia", Grhadhika Press Publisher, Jakarta, 2004.
4. Supriadi, SH., M.Hum, "Hukum Lingkungandi Indonesia" Sinar Grafika, 2013.