Dokumen tersebut membahas tentang implikasi etika dari teknologi informasi. Ia menjelaskan pentingnya etika dalam penggunaan komputer dan sistem informasi, serta berbagai aspek yang perlu diperhatikan seperti privasi, keamanan data, dan hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN
Nama : Widya Ayunda Putri
NIM : 43217110256
S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA

2. Implikasi Etis dari Teknologi Informasi
Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih besar
daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena
kesadaran bahwa komputer dapat menganggu hak privasi individual. Dalam dunia bisnis
salah satu alasan utama perhatian tersebut adalah pembajakan perangkat alat lunak yang
menggerogoti pendapatan penjual perangkat lunak hingga milyaran dolar setahun. Namun
subyek etika komputer lebih dalam daripada masalah privasi dan pembajakan. Komputer
adalah peralatan sosial yang penuh daya, yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat
dalam banyak cara. Semua tergantung pada cara penggunaannya.
A. Moral, Etika Dan Hukum
Moral ialah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika ialah satu set
kepercayaan, standart atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok dan
masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat,
seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya.
Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari
para manajer, spesialis informasi dan pemakai dan juga hukum yang berlaku.
Hukum paling mudah diiterprestasikan karena berbentuk tertulis. Dilain pihak etika
dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota
masyarakat.
B. Perlunya Budaya Etika
Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika
perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan
kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah
budaya etika.
Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di
seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Para
eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu metode tiga lapis, yaitu :
1. Corporate credo ialah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan
perusahaan.
2. Program etika ialah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang
untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan corporate credo.
3. Kode etik perusahaan.

3. C. Etika Dan Jasa Informasi
Etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi
kompuetr, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tsb
secara etis. (James H. Moor) Manajer yang paling bertanggungjawab terhadap etika
komputer adalah CIO. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama yaitu :
1. CIO harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat.
2. CIO harus berbuat sesuatu dengan menformulasikan kebijakan-kebijakan yang
memastikan bahwa teknologi tersebut secara tepat.
Namun ada satu hal yang sangat penting bahwa bukan hanya CIO sendiri yang
bertanggungjawab atas etika komputer. Para manajer puncak lain juga
bertanggungjawab. Keterlibatan seluruh perusahaan merupakan keharusan mutlak dalam
dunia end user computing saat ini. Semua manajer di semua area bertanggungjawab atas
penggunaan komputer yang etis di area mereka. Selain manajer setiap pegawai
bertanggungjawab atas aktivitas mereka yang berhubungan dengan komputer.
Alasan pentingnya etika komputer yaitu
Menurut James H. Moor ada tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada
komputer, yaitu :
1) Kelenturan logika : kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun
yang kita inginkan .
2) Faktor transformasi : komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan
sesuatu.
3) Faktor tak kasat mata : semua operasi internal komputer tersembunyi dari
penglihatan.
Faktor ini membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat,
perhitungan rumit yang tidak terlihat dan penyalahgunaan yang tidak terlihat
D. Hak Sosial Dan Komputer
Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer, yaitu :
1. Hak atas komputer :
a. Hak atas akses komputer
b. hak atas keahlian komputer
c. hak atas spesialis komputer

4. d. hak atas pengambilan keputusan komputer
2. Hak atas informasi :
a. Hak atas privasi
b. Hak atas akurasi
c. Hak atas kepemilikan
d. Hak atas akses
Kontrak sosial jasa informasi
Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk ke
dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk
kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak dengan individu dan kelompok yang
menggunakan atau yang mempengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini tidak
tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi. Kontrak
tersebut, menyatakan bahwa :
a) Komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi orang
b) Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan kompute
c) Hak milik intelektual akan dilindungi
d) Komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari
ketidaktahuan informasi.
E. Rencana Tindakan Untuk Mencapai Operasi Komputer Yang Etis
1. Donn Parker dari SRI International menyarankan agar CIO mengikuti rencana
sepuluh langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankan standar etika
dalam perusahaan, yaitu :
Formulasikan kode perilaku.
2. Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti
penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data
komputer
3. Jelaskan sanksi yang akan diambil thd pelanggar, seperti teguran, penghentian dan
tuntutan
4. Kenali perilaku etis
5. Fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan
bacaan yang diisyaratkan

5. 6. Promosikan UU kejahatan komputer dengan memberikan infoemasikan kepada
karyawan
7. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis
informasi untuk semua tindakannya, dam kurangi godaan untuk melanggar dengan
program-program seperti audit etika.
8. Dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar
etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi
alkoholik
9. Dorong partisipasi dalam perkumpulan informasi
10. Berikan contoh.
Menempatkan etika komputer dalam perspektif
Berbagai masalah sosial yang gawat ada sekarang ini, karena pemerintah dan
organisasi bisnis gagal untuk menegakkan standar etika tertinggi dalam penggunaan
komputer. Sepuluh langkah yang dianjurkan Paker dapat diikuti CIO di perusahaan
manapun untuk mengantisipasi penerapan etika jasa informasi. Organisasi SIM
dipercayakan pada program komputer, pasokan, data, dokumentasi, dan fasilitas yang
terus meningkat ukuran dan nilainya. Kita harus memelihara standar kinerja, keamanan
dan perilaku yang jelas membantu kita dalam memastikan integritas dan perlindungan
berbagai aktiva ini. Karena itu, hal-hal berikut ini harus digunakan sebagai panduan
dalam melaksanakan kegiatan kerja. Namun keberhasilan program ini tergantung pada
kewaspadaan tiap anggota organisasi SIM pada nilai aktiva yang dipercayakan
kepadanya. Harus disadari bahwa pelanggaran kepercayaan ini mengakibatkan tindakan
pendisiplinan, termasuk pemberhentian. Secara khusus para karyawan harus :
a. Melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan. Hal ini mencakup pencurian atau
penyalahgunaan uang, peralatan, pasokan, dokumentasi, program komputer, atau
waktu komputer.
b. Menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka. Misalnya
pemalsuan catatan dan dokumen, modifikasi program dan file produksi tanpa ijin,
bersaing bisnis dengan organisasi, atau terlibat dalam perilaku yang mungkin
mempengaruhi perusahaan atau reputasinya. Para karyawan tidak boleh menerima
hadiah dari pemasok, agen dan pihak-pihak seperti itu.

6. c. Menghindari segala tindakan yang mungkin menciptakan situasi berbahaya. Termasuk
membawa senjata tersembunyi di tempat kerja, mencederai orang lain atau
mengabaikan standar keselamatan dan keamanan.
d. Tidak menggunakan alkhohol atau obat terlarang saat bekerja dan tidak bekerja di
bawah pengaruh alkhohol atau obat terlarang atau kondisi lain yang tidak bugar untuk
bekerja.
e. Memelihara hubungan yang sopan dan profesional dengan para pemakai, rekan kerja
dan penyelia. Tugas pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan permintaan
supervisor dan manajemen serta harus sesuai dengan standar keamanan bekerja. Setiap
penemuan pelanggaran perilaku atau keamanan harus segera dilaporkan.
f. Berpegang pada peraturan kerja dan kebijakan pengupahan lain.
g. Melindungi kerahasiaan atau informasi yang peka mengenai posisi persaingan
perusahaan, rahasia dagang atau aktiva.
h. Melakukan praktek bisnis yang sehat dalam mengelola sumber daya perusahaan
seperti sumber daya manusia, penggunaan komputer, atau jasa luar.
Menerapkan teori pengambilan keputusan pemasaran yang etis pada sistem informasi.
Softlifting ialah istilah untuk penggandaan ilegal perangkat lunak komputer. Tidak ada
teori dari sistem informasi untuk mengatur perilaku tidak etis tersebut. Namun ada satu
teori dari pemasaran dapat diterapkan yaitu teori yang dikembangkan oleh S.D. hunt dan
S.J. Vitell. Teori ini mencakup dua komponen kunci dari pengambilan keputusan yang
etis, yaitu:
1. Komponen deontologis
Teori deontologis mengasumsikan bahwa ada satu set peraturan atau panduan untuk
mengarahkan perilaku etis. Aturan-aturan ini dapat didasarkan pada keyakinan agama,
intuisi atau faktor lain.
2. Komponen teleologis
Teori telelogis mengukur derajat kebenaran atau kesalahan berdasarkan
konsekuensinya. Konsekuensi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang apa yang
terbaik bagi individu yang melakukan tindakan atau apa yang terbaik bagi masyarakat
secara keseluruhan.
F. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

7. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Ind onesia maupun di luar
wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum
Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan
Indonesia.
UU ITE disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 25
Maret 2008. UU ITE ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang
memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan
informasinya. Sejak dikeluarkannya UU ITE ini, maka segala aktivitas didalamnya
diatur dalam undang-undang tersebut. Cyberlaw ini sudah terlebih dahulu diterapkan di
Negara seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan lain sebagainya.
Masalah keamanan menjadi hal penting manakala sistem diakses oleh banyak pihak
dan memiliki informasi penting. Masalah keamanan disini lebih kepada masalah
sistem dari gangguan luar. Masalah keamanan SI dibagi manjadi 2 yaitu:
1) Bersifat Pasif
Permasalahan keamanan pasif lebih kepada hal-hal yang tidak terduga dan tidak
disengaja. Contoh ancaman gangguan alam dan kesalahan manusia. Kesalahan
pemasukkan data oleh user juga dianggap sebagai kesalahan tidak disengaja,
namun menjadi krusial karena menyakut masalah keakurasian informasi.
Kesalahan pasif lainnya adalah kegagalan sistem, kegagalan sistem juga bisa
terjadi karena unsur pemrogram atau unsur program yang tidak bisa melakukan tugas
yang telah diberikan.
2) Bersifat Aktif
Masalah yang ditimbulkan karena faktor kesengajaan oleh seseorang dengan
tujuan untuk merusak atau mengecoh sistem. Masalah keamanan ini masuk pada
kejahatan komputer.
Kejahatan yang terjadi di internet terdiri dari berbagai macam jenis dan cara.
Bentuk atau model kejahatan teknologi informasi menurut motifnya dibagi
menjadi dua motif yaitu :

8. a. Motif intelektual yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri
pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan
mengimplementasikan bidang teknologi informasi.
b. Motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk
keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian
secara ekonomi dan politik pada pihak lain.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan menggunakan media internet dan ada pihak
yang dirugikan, itu merupakan pelanggaran dari etika. Pelanggaran etika tersebut
termuat dalam hukum yang berlaku yaitu didalam UU ITE.
Jenis-jenis pelanggaran etika yang diatur dalam UU ITE antar lain:
a) Pelanggaran Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pasal 9 : Kejahatan terhadap nyawa dan keselamatan negara
Pasal 10 : Pencurian
Pasal 11 : Mengakses tanpa hak
Pasal 12: Mengakses tanpa hak terhadap sistem informasi strategis
Pasal 13 : Pemalsuan identitas
Pasal 14 : Mengubah dan memalsukan data
Pasal 15 : Mengubah data yang merugikan orang lain
Pasal 16 : Perbuatan asusila
Pasal 17 : Pornografi anak – anak
Pasal 18 : Bantuan kejahatan
Pasal 19 : Mengakses tanpa hak terhadap komputer yang dilin dungi
Pasal 20 : Teror
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang
nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta
transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki
yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah
hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan
kepentingan Indonesia.

9. Pemanfaatan Teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum,
manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral
teknologi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan
dengan tujuan untuk:
 mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
 mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
 membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan
pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi
Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
 memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan
penyelenggara Teknologi Informasi.
Istilah dalam Undang-Undang
a) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.
b) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
c) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan
informasi.
d) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

10. tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
e) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.
f) Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
g) Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih,
yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
h) Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk
melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara
otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
i) Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda
Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para
pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara
Sertifikasi Elektronik.
j) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai
pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat
Elektronik.
k) Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh
profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan
kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi
Elektronik.
l) Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi
Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
m) Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan
Tanda Tangan Elektronik.
n) Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau
sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan.
o) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri
sendiri atau dalam jaringan.

11. p) Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di
antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau
Sistem Elektronik lainnya.
q) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem
Elektronik.
r) Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
s) Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik dari Pengirim.
t) Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha,
dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk
menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
u) Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara
asing, maupun badan hukum.
v) Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
w) Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
Konten
Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi
elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai
informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional,
seperti UNCITRAL Model Law on eCommerce dan UNCITRAL Model Law on
eSignature. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku
bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum
dalam melakukan transaksi elektronik.
Beberapa materi yang diatur, antara lain:
 pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah
(Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
 tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);

12.  penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14
UU ITE); dan
 penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
 perbuatan yang dilarang (cybercrimes). Beberapa cybercrimes yang diatur dalam
UU ITE, antara lain:
a. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian,
penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27,
Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
b. akses ilegal (Pasal 30);
c. intersepsi ilegal (Pasal 31);
d. gangguan terhadap data (data interference, Pasal 32 UU ITE);
e. gangguan terhadap sistem (system interference, Pasal 33 UU ITE);
f. penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, Pasal 34 UU ITE);
Penyusunan materi UU ITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun
oleh dua institusi pendidikan yakni Universitas Padjadjaran(Unpad) dan Universitas
Indonesia(UI). Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan
Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada
penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di Institut Teknologi
Bandung yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan
Teknologi Informasi (RUU PTI). Sedangkan tim UI menamai naskah akademisnya
dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.
Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali
oleh tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo
Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.
Peraturan Pelaksana
Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah:
 Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat 2);
 Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 2);
 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat 6);
 Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat 2);

13.  Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat 3);
 Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat 2);
 Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);
 Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4);
 Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40);
Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik
Dalam perjalanannya, poin no. 1-7 dijadikan satu peraturan pemerintah, dan juga
sudah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ('PP PSTE'). Peraturan Pemerintah ini
disusun sejak pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham awal tahun
2010. Kemudian dilakukan harmonisasi pertama, dan Menkumham menyerahkan
hasilnya ke Menkominfo pada 30 April 2012. Menkominfo menyerahkan Naskah
Akhir RPP ini ke Presiden pada 6 Juli 2012 dan ditetapkan menjadi PP 82 tahun 2012
pada 15 Oktober 2012. PP ini mengatur sistem elektronik untuk pelayanan publik dan
nonpelayanan publik, sanksi administratif, tanggungjawab pidana serta perdata
penyelenggara, sertifikasi, kontrak, dan tanda tangan elektronis, serta penawaran
produk melalui sistem elektronik. (Aspek Hukum Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik, Ronny, 2013)
Tata Cara Intersepsi
Poin nomor 8 tadinya sempat direncakan menjadi Peraturan Pemerintah tersendiri,
akan tetapi koalisi masyarakat menggugat pasal ini ke Mahkamah Konstitusi tahun
2011. Mahkamah menyetujui serta mengharuskan Pasal ini dibuat Undang Undang
tersendiri bukannya Peraturan Pemerintah karena intersepsi atau penyadapan
membatasi sebagian hak asasi manusia yang menurut pasal 28J UUD 1945, harus
berbentuk Undang Undang.
Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa RPP merupakan bentuk potensi
intervensi Eksekutif terhadap lembaga penegak hukum, khususnya KPK, mengingat
Pusat Intersepsi Nasional (PIN) dikelola dan dibentuk pemerintah, karena dibentuk
dengan Keputusan Presiden.
Catatan kritis ICW terhadap RPP tentang Penyadapan per 3 Desember 2009:

14.  Pasal 4 ayat (4) teknis operasional pelaksanaan intersepsi dilaksanakan melalui
Pusat Intersepsi Nasional.
 Pasal 5 ayat (6) Hasil intersepsi rekaman informasi disampaikan secara rahasia
kepada aparat penegak hukum melalui Pusat Intersepsi Nasional
 Pasal 8 Sertifikasi alat dan perangkat diatur dalam Peraturan Menteri
 Pasal 11 ayat (2) Dewan Intersepsi Nasional bertanggungjawab pada Presiden
(tugas mengawasi pelaksanaan intersepsi di Polisi, Jaksa dan KPK)
 Pasal 21 ayat (2) Sebelum PIN dibentuk, Menteri dapat membentuk tim audit
independen
 Pasal 21 ayat (6) Jika PIN sudah terbentuk, intersepsi yg dilakukan penegak
hukum harus melalui PIN
Presiden dan dan jajarannya di kabinet akan menjadi orang-orang yang sulit atau
mustahil disadap jika Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi
(Penyadapan) disahkan. Presiden berperan membentuk Pusat Intersepsi Nasional dan
mengangkat Anggota Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. Selain itu ada enam
instansi lain yang juga akan sulit disadap karena punya peran dominan bagi terlaksana
atau tidaknya penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Enam instansi itu yaitu, Menkominfo, Jaksa
Agung, Ketua PN Jakarta Pusat sampai Mahkamah Agung, Anggota PIN, Kapolri,
dan Dewan Intersepsi Nasional. Kesulitan ini dapat berupa keputusan berlarut-larut
atau infonya bocor.
Pasca pembatalan pasal tersebut oleh MK, per 2015 Kemkominfo memprosesnya
untuk membuat RUU TCI (Undang Undang Tata Cara Intersepsi). Meskipun RUU
TCI ini tidak masuk dalam daftar longlist Program Legislasi Nasional 2015–2019,
namun tidak menutup kemungkinan akan masuk dalam daftar kumulatif terbuka.
Sehingga pilihan pertama usulan dimasukkan dalam prakarsa DPR dengan dititipkan
dalam pembahasan RUU KUHAP inisiatif DPR. Alternatif kedua didasarkan pada
usulan pemerintah yang dilatari pertimbangan kondisi tertentu serta harus
mendapatkan izin prakarasa dari Presiden.
Peran Pemerintah
Poin nomor 9 akan dijadikan Peraturan Pemerintah Peran Pemerintah dalam
Pemanfaatan TIK. Akan tetapi, per 2016 PP ini tidak kunjung dibuat.

15. Perdagangan Elektronis
Terbaru, Pemerintah sedang menggodok dasar hukum untuk perdagangan elektronis
atau e-Commerce. Meskipun bukan amanat UU ITE, tetapi ini merupakan amanat UU
Perdagangan (pasal 66 ayat 4) dan mengacu kepada UU ITE dan UU Perlindungan
Konsumen. Selain itu memang perkembangan e-Commerce yang tumbuh cepat
membutuhkan dasar hukum dan melindungi konsumen, produsen dan para pemain e-
Commerce. Pembuatan RPP tersebut diharmonisasi oleh kementerian terkait seperti
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Bank
Indonesia serta Kementerian Perdagangan. Akan tetapi, meskipun naskah akademik
RPP sudah beredar sejak tahun 2011, pengesahannya molor dan tidak ada
perkembangan hingga terdengar kembali pasca boomingnya e-Commerce diawal
tahun 2015 dimana Presiden dan Menteri sudah berganti. Menteri Kominfo
Rudiantara menjanjikan Blueprint e-Commerce untuk meningkatkan pertumbuhan e-
Commerce dan akan bersama Menteri Perdagangan untuk merumuskan aturan e-
Commerce
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
a) Pencemaran Nama Baik
Pasal Pencemaran nama baik paling sering digugat ke MK. Terdapat dua kasus
diawal UU ITE, yaitu PUTUSAN Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor
2/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan pemohon
bahwa Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945. Bahwa menurut Mahkamah, penghinaan yang diatur dalam
KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan
pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan on line) karena
ada unsur “di muka umum”. Dapatkah perkataan unsur “diketahui umum”, “di
muka umum”, dan “disiarkan” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
mencakup ekspresi dunia maya? Memasukkan dunia maya ke dalam pengertian
“diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP,
secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang
bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan”
dan/atau “membuat dapat diakses”.
b) Penghinaan SARA

16. Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak permohonan Judicial Review (uji
materi) yang diajukan oleh pengacara Farhat Abbas. Farhat melakukan
permohonan uji materi terhadap UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) karena terkena Pasal 28 ayat (2) gara-gara membuat pernyataan
di media sosial twitter yang mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama,
ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama atau Ahok. Farhat dilaporkan ke Polda Metro tanggal 10 Januari
2013 oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. "MK menilai penyebaran
informasi yang dilakukan dengan maksud menimbulkan rasa kebencian dan
permusuhan bertentangan dengan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak
dan kebebasan individu. Dan bertentangan pula dengan tuntutan yang adil sesuai
dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum,"
jelas Arief, Hakim Konstitusi. Polisi akhirnya tidak meneruskan laporan kasus ini
karena laporan telah dicabut dan Farhat telah berdamai.
c) Tata Cara Intersepsi
Terkait RPP Penyadapan, Meskipun Mahkamah Agung menganggap hal itu sah
karena tidak bertentangan dengan UU, Mahkamah Kostitusi mengabulkan uji
materi pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan begitu, Rancangan Peraturan Pemerintah
Penyadapan, yang mengacu pada pasal itu, tidak bisa disahkan. "Mengabulkan
permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Konstitusi Mahfud MD saat
membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 24 Februari 2011.
Majelis menyatakan pasal itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam
pertimbangannya, majelis berpendapat, penyadapan harus diatur oleh Undang-
Undang.
d) Bukti Elektronis
Terbaru, dalam skandal "Papa Minta Saham" tahun atau Kasus PT Freeport
Indonesia 2015 membuat Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto
mengajukan permohonan uji materi atas Undang Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) serta Undang Undang KPK. “Pemohon merasa dirugikan dengan
ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE,” ujar kuasa
hukum Novanto, Syaefullah Hamid, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta,
seperti dikutip dari Antara, Kamis (25 Februari 2016). Adapun dua ketentuan
tersebut mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah

17. satu alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan yang
sah. Novanto juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A UU
KPK terkait alat bukti elektronik yang sah. Novanto menilai bahwa ketentuan-
ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengatur tentang alat bukti yang
sah, serta siapa yang memiliki wewenang untuk melakukan perekaman.
"Perekaman yang dilakukan secara tidak sah (ilegal) atau tanpa izin orang yang
berbicara dalam rekaman, atau dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pihak
yang terlibat dalam pembicaraan secara jelas melanggar hak privasi dari orang
yang pembicaraanya direkam," kata dia. Sehingga, bukti rekaman itu tidak dapat
dijadikan sebagai alat bukti karena diperoleh secara ilegal. Majelis hakim Ketua
MK Arief Hidayat pun memberikan saran perbaikan permohonan, sebab tidak ada
kedudukan hukum pemohon sebagai anggota DPR.
Penegakan Hukum
Lembaga lembaga di Indonesia yang menegakkan UU ITE diantaranya yaitu:
a. Kementerian Komunikasi dan Informatika, berperan sebagai regulator,
khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6
Direktorat, dan juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk
menangani kasus-kasus pidana ITE.
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Unit IV Cybercrime,
Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Badan Reserse Kriminal
c. ID-CERT - Indonesia Computer Emergency Response Team. ID-CERT
didirikan sebagai komunitas pertama yang didirikan tahun 1998 untuk
menangani insiden di internet. Didirikan oleh Budi Raharjo (Pakar IT dari
ITB)[15]
d. ID-SIRTII/CC - Indonesia Security Incident Response Team on Internet
Infrastructure/Coordination Center. Lembaga yang dibangun beberapa
komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman
infrastruktur internet. ID-SIRTII didirikan 2007 dibawah Ditjen Postel (pada
awalnya) dan mengoordinir para komunitas CERT yang ada di Indonesia. ID-
SIRTII memiliki wewenang memonitor log traffic internet, dan mengasistensi
lembaga penegak hukum lainnya, penelitian pengembangan serta
pelatihan[16]

18. e. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) - Komunitas yang
diberikan hak mengelola domain .id
G. Contoh Kasus
1) Kasus Prita Mulyasari
Kasus ini merupakan pertama kalinya UU ITE menelan korban. Seorang Ibu Rumah
Tangga didaerah Tangerang dituduh mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit
Swasta tahun 2009. Hal itu disebabkan Ibu tersebut menuliskan keluhannya terhadap
pelayanan rumah sakit tersebut dalam sebuah mailing list (milis) di internet. Tuntutan
yang dirasa berlebihan membuat masyarakat beramai-ramai membuat gerakan sosial
"KOIN UNTUK PRITA"
2) Kisruh Menteri dengan Blackberry
Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengancam akan
memblokir layanan akses Blackberry di Indonesia karena adanya akses porno.
Rencana pemblokiran layanan BlackBerry di Indonesia itu kembali memanaskan
suasana di Internet, khususnya jejaring sosial dan situs microblogging populer seperti
Twitter. Pelanggan Research In Motion ramai-ramai memprotes rencana Menteri
Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memblokir layanan itu.
Berikut delapan tuntutan yang disodorkan kepada RIM:
1) RIM agar menghormati & patuhi Peraturan Perundangan yang berlaku di
Indonesia, terkait UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008
2) RIM agar membuka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia
untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.
3) RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan
pelanggan mereka yang WNI.
4) RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan
proporsional.
5) RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya
mengenai software.
6) RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana
operator lain sudah mematuhinya.
7) RIM agar bangun server/ repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat lakukan
penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.

19. "Hanya saja, masyarakat malah menangkap lain, yaitu BBM bakal diblokir." Kata
Ramadhan Pohan, Anggota Komisi I DPR. Hal ini mengakibatkan miskomunikasi
kepada masyarakat yang belum mendapat penjelasan komprehensif tentang kebijakan
atau tuntutan menteri itu."Hanya saja, yang jadi persoalan adalah penerimaan publik,
Blackberry itu mau diblokir gara-gara ada konten porno yang tidak bisa dibendung.
Padahal itu kan hanya salah satu poin tuntutan saja," kata Ramadhan.
Dari sejumlah tuntutan kepada RIM (Research in Motion, Perusahaan Induk dari
Blackberry), ada sejumlah kesepakatan yang akan dijalankan. Namun, ada beberapa
poin, yang menurutnya, tidak sesuai kesepakatan. Seperti Penanggungjawab Kantor
Indonesia yang masih berkantor di Kanada. "Kami telah menyurati RIM. Intinya,
mereka beroperasi di Indonesia tapi belum membangun infrastruktur atau server di
Indonesia," kata Tifatul. "Sesuai UU ITE No.11/2008, penyelenggara telekomunikasi
baik lokal maupun asing harus mendirikan server di Indonesia. Sama halnya dengan
institusi internasional, bank Internasional. Posisinya sama dengan RIM. Bank
internasional saja diwajibkan untuk membangun data center di sini," tandasnya.
Saat Menkominfo mengungkapkan rencana untuk memblokir layanan BlackBerry, 7
Januari lalu, pemerintah menyediakan waktu 2 minggu bagi Research In Motion
untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Apabila
setelah batas waktu yang ditentukan sudah terlewati dan konten pornografi masih bisa
diakses lewat BlackBerry, maka pemerintah akan melarang RIM untuk menyediakan
layanan browsing.“Hanya layanan browsing internet saja yang dilarang. Layanan
seperti telepon, SMS, email, dan BlackBerry Messenger (BBM) tidak dilarang,” kata
Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo.
Meski awalnya tindakan Tifatul dianggap mengancam keberadaan RIM di dalam
negeri, nyatanya pihak RIM malah menyetujui persyaratan yang diajukan Tifatul.
Tifatul berharap dengan adanya kantor RIM di Indonesia maka pemerintah bisa
meminta social budget atau pajak dari perusahaan Kanada tersebut. Ini lantaran
pengguna Blackberry telah mencapai 3 juta pelanggan saat ini. Dengan jumlah
pelanggan sebesar itu, Tifatul menghitung, RIM bisa meraup keuntungan Rp 189
miliar per bulan dari pasar Indonesia tanpa membayar pajak.

20. 3) Pemblokiran Situs-Situs Internet
Diawal tahun 2015, Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 22 situs media Islam
yang dianggap mengajarkan paham radikal, atas permintaan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun tindakan ini, menimbulkan sikap pro
dan kontra di tengah masyarakat. BNPT merekomendasikan pemblokiran situs islam
berdasarkan surat Nomror 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke
dalam sistem filtering Kemenkominfo (Trust Positif). Deputi Penindakan dan
Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen (Pol) Arief Dharmawan mengatakan, konten
situs tersebut memuat tulisan yang menghasut dan menyebar kebencian.
Berdasarkan laporan tersebut dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor
19 Tahun 2014 soal penanganan situs internet bermuatan negatif, maka Kominfo pun
memblokir situs yang diajukan. Merujuk Pasal 1 Permen tersebut, pemblokiran situs
adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat
diakses. "Dari 26 situs yang diajukan, kami memblokir 22 karena yang lain ada yang
mati, tidak aktif dan sudah ditutup," ujar Ismail, Kepala Pusat Informasi dan Humas
Kominfo.
Pemblokiran ini dinilai sejumlah pihak telah membelenggu kebebasan pers dan
kebebasan berekspresi. Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, situs bermuatan
terorisme saat ini memang sulit dilacak, berbeda dengan situs porno yang
menggunakan kata kunci populer. Peneliti Setara Institute berkata dugaan terhadap
22 situs penyebar ajaran radikal seharusnya diuji melalui proses peradilan. Ia
menuturkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik misalnya, menyediakan ruang untuk memidanakan pengelola situs yang
menyebarkan kebencian. Aturan yang dimaksud merupakan Pasal 28 ayat (2) UU
ITE. Pasal itu melarang setiap orang menyebarkan informasi yang bertujuan
menimbulkan kebencian dan permusuhan antarindividu atau kelompok berdasarkan
latar belakang suku, agama, ras maupun golongan.
Atas kekisruhan ini, blokir itu dibuka dan sebagai solusi jangka panjang,
Menkominfo membuat Tim Panel Ahli untuk menangani masalah pemblokiran situs
ini. Sebelum situs diblokir, situs akan dinilai oleh Tim Panel yang terdiri dari
multistakeholder dengan expertise masing-masing dan Tim ini dibagi 4 panel, yaitu:
1) Pornografi, Kekerasan Anak 2) SARA, Terorisme, Kebencian. 3) Narkoba,
Investasi Ilegal, 4) Hak Kekayaan Intelektual. Rencananya kementerian bakal

21. mengusulkan proses normalisasi 10 situs web Islam kepada Panel Terorisme, SARA,
dan Kebencian dari Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN).
H. Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi
Didalam organisasi modern, dan dalam bahasan ekonomis secara luas, informasi telah
menjadi komoditas yang sangat berharga, dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber
daya habis pakai, bukannya barang bebas.Dalam suatu organisasi perlu dipertimbangkan
bahwa informasi memiliki karakter yang multivalue, dan multidimensi.Dari sisi
pandangan teori sistem, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan
pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya dan waktu. Sirkulasi
informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan
informasi.
Selain dampak positif dari kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang
kehidupan, pemakaian teknologi informasi bisa mengakibatkan atau menimbulkan
dampak negatif bagi pengguna atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri,
maupun bagi masyarakat luas yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi
informasi tersebut.
I Made Wiryana pakar teknologi informasi Indonesia, berpendapat bahwa potensi-potensi
kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi informasi yang kurang tepat
menumbulkan dampak-dampak sebagai berikut :
 Rasa ketakutan.
 Keterasingan.
 Golongan miskin informasi dan minoritas.
 Pentingnya individuTingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat
ditanganiMakin rentannya organisasi
 Dilanggarnya privasi.
 Pengangguran dan pemindahan kerjaKurangnya tanggung jawab profesi.
 Kaburnya citra manusia.
Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan salah persepsi terhadap yang menerima
atau membacanya. Misinformasi akan terakumulasi dan menyebabkan permasalahan pada
masyarakat. beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi
dampak buruk tersebut, antara lain :
 Disain yang berpusat pada manusia.

22.  Dukungan organisasi.
 Perencanaan pekerjaan (job)
 Pendidikan.Umpan balik dan imbalan.
 Meningkatkan kesadaran publik
 Perangkat hukum.
 Riset yang maju.
I. Etika Penggunaan Teknologi Informasi
Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi
suatu individu, yang keberadaanya bisa dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat
atas perilaku yang diperbuat. Biasanya pengertian etika akan berkaitan dengan masalah
moral.Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui
oleh manusia secara universal. Perbedaanya bahwa etika akan menjadi berbeda dari
masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.Sebuah survei menyebutkan bahwa
penggunaan software bajakan yang berkembang di Asia saat ini bisa mencapai lebih dari
90 %, sedangkan di Amerika kurang dari 35 %. Ini bisa dikatakan bahwa masyarakat
pengguna software di Asia kurang etis di banding di Amerika. Contoh lain misalnya kita
melihat data orang lain atau perusahaan lain yang menjadi rahasinya, berarti kita
bertindak kurang etis.
J. Hak-Hak Atas Informasi /Komputer
Hak Sosial dan KomputerMenurut Deborah Johnson, Profesor dari Rensselaer
Polytechnic Institute mengemukakan bahwa masyarakat memiliki :
a. Hak atas akses komputerHak atas keahlian komputer
b. Hak atas spesialis komputerHak atas pengambilan keputusan komputer.
c. Hak Atas Informasi
Menurut Richard O. Masson, seorang profesor di Southern Methodist University, telah
mengklasifikasikan hak atas informasi berupa :
a. Hak atas privasi
b. Hak atas akurasi
c. Hak atas kepemilikan.
d. Hak atas akses

23. K. Etika IT di Perusahaan
Sangat penting penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi (information
technology/IT) di perusahaan. Etika tersebut akan mengantarkan keberhasilan perusahaan
dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Kegagalan pada penyajian informasi
akan berakibat resiko kegagalan pada perusahaan. Penerapan etika teknologi informasi
dalam perusahaan harus dimulai dari dukungan pihak top manajemen terutama pada chief
Information Officer (CIO).Kekuatan yang dimiliki CIO dalam menerapkan etika IT pada
perusahaannya sangat dipengaruhi akan kesadaran hukum, budaya etika, dan kode etik
profesional oleh CIO itu sendiri.

24. DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2012. https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahku/semester-i/pengantar-
sistem-informasi/makalah-implikasi-etis-dari-teknologi-informasi/ . Jakarta.
Sugiantoro, Bambang. 2015.
https://www.researchgate.net/publication/286440432_Etika_dan_Hukum_di_IT. Jakarta.
Anonim. 2018.https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-
undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik. Jakarta
Anonim. 2015. https://slideplayer.info/slide/3755488/. Jakarta
Putra, Yananto Mihadi. (2018). Modul Kuliah Sistem Informasi Manajemen: Implementasi
Sistem Informasi. FEB - Universitas Mercu Buana: Jakarta.)