Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang implementasi sistem informasi dan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek seperti pendidikan, bisnis, dan hukum.

1. ARTIKEL
Implementasi Sistem Informasi
Artikel Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Yang
Diampu Oleh Bapak Yananto Mihadi Putra, SE, M.Si
Disusun Oleh
Kyntannia Dalfira
43217010110
Universitas Mercu Buana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Akuntansi
2018

2. A. Pengertian Etika Dalam penggunaan TIK
Etika (ethic) bermakna sekumpulan azaz atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak, tata cara (adat, sopan santun) mengenai benar salah tentang hak dan
kewajiban yang di anut oleh suatu golongan atau masyarakat .TIK dalam kontek yang
lebih luas ,merangkum semua aspek yang berhubungan dengan mesin (computer
dan telekomunikasi) dan teknik yang digunakan untuk menangkap (mengumpulkan),
meyimpam, memanipulasi, menghantarkan dan menampilkan suatu bentuk
informasi. komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi
memainkan peranan penting dalam pengumpulan, penrosesan, penyimpanan dan
penyebaran informasi suara, gambar, teks dan angka yang berasaskan
mikroelektronik. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi
seperti komputer, telekomunikasi dan elektronik dan bidang informasi seperti data,
fakta dan proses.
Untuk menerapkan etika TIK di perlukan terlebih dahulu mengenal dan
memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK di antaranya adalah :
1. tujuan teknologi informasi :memberikan kepada manusia untuk
menyelesaikan masalah, menghasilkan kreatifitas, membuat manusia lebih berkaria
jika tanpa menggunakan teknologi informasi dan aktivitasnya.
2. Prinsip High–tech–high– touch :jangan memiliki ketergantungan terhadap
teknologi tercanggih tetapi lebih penting adalah meninggkatkan kemampuan aspek
“high touch “ yaitu “manusia” .
3. Sesuaikan tenologi informasi terhadap manusia : seharusnya teknologi
informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia yang harus menyesuaikan
teknologi informasi .
B. Etika dalam penggunaan TIK
Dalam beberapa aspek TIK ada kaitan erat dengan etika profesi,
keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja
yang ada, memahami profesi dan jabatan, memahami peraturan perusahaan dan
organisasi , dan memhami hukum . Etika profesi yang juga harus di pahami adalah
kode etik dalam bidang TIK , di manapun pengguna harus mampu memilih sebuah
program ataupun software yang akan mereka gunakan apakh legal atau illegal,
karena program atau sisten operasi apapun di gunakan selalu ada aturan
penggunaan atau license agreement .

3. Terkait dengan bidang hukum, maka pengguna harus mengetahui undang–
undang yang membahas tentang HAKI (hak atas kekayaan intelektual) dan pasal–
pasal yang membahas hal tersebut.Hukum Hakcipta Bertujuan melindungi hak
pembuat dalm menistribusikan , menjual , atau membuat turunan dari karya
tersebut . pelindungan yang di dapatkan oleh pembuat (author) pelindongan
terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain .hak cipta sering di asosiasikan sebagai
jual beli lisensi, namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual
beli , sebab bisa saja seorang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil
karyanya bebas si pakai dan di distribusikan dan redistribusi mengacu pada aturan
open source.
C. Etika TIK dalam pendidikan
Dunia pendidikan tidak terlepas dari imbasnya etika dalam penggunaaan TIK
karena dalam dunia pendidikan sebagai lembaga kedua terbesar dalam penggunaan
aplikasi TIK sesudah dunia bisnis dan hiburan.
1. Dunia pendidikan sebagai sumber etika dan penjaga moral
Isu pokok etika dan moral dalam dunia pendidikan dititik beratkan karena
fungsi dan tujuan pendidikan adalah untuk mengantarkan manusia menuju
peradaban yang lebih baik dan maju. Peradaban informasi yang sekarang begitu esat
memerlukan sentuhan etika dan moral karena penyalahguanaan teknologi informasi
akan mengakibatkan kerugian yang besar bahkan lebih besar dibandingkan kerugian
materi. Dunia pendidikan harus member contoh yang baik dalam mendidik dan
mensosialisasikan penggunaan hukum dan aturan yang telah ditetapkan serta
menghormati HAKI.
Dalam menghadapi akses informasi tantangn yang dihadapi dunia pendidikan
perlu pandai menyaring (memfilter) agar mampu menjamin dan memdapatkan
informasi yan berkualitas. Ada sebuah pemikiran bahwa sebuah penanggulangan
dalam isu ini bahwa dunia pendidikan harus mengemas suatu etika dan moral dalam
pembelajaran atau mata kuliah TIK. Bagaimana kurikulum dikembangkan agar pelajar
atau mahasiswa dapat menyadari bahwa penggunaan TIK dapat memiliki etika
danmoral sehingga tidak terjadi penyalahgunaan TIK.
2. Sumber daya manusia

4. Dunia pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang memiliki kualitas
berestetika professional dan malmiliki kemampuan yang handal dalam era informasi
ini. Dalam bebebrapa seminar, kreteria SDM TIK adalah mempunyai kemahiran
dalam merekayasa software: membangun menggunakan , menilai dan melaksanakan
sisitem informasi atau dengan kata l.ain harusmemiliki kemapuan Hard Skill
(penguasaan bahasa pemrograman penguasaan data bes/DBMS atau midlware dan
pengetahuan jaringan) dan softskill (kepemimpinan atau, garis komunikasi
metodologi pengembangan sisten dan kerjasama team).Isu ketiga: Desain dan
konten. Dengan kemajuan TIK kita dapat menikmati informasi dengan cepat dan
mudah. Desain dan konten dapat mempengaruhi pandangan kita dalam berbagai
aktifitas. Oleh karena itu, desain dan konten informasi harus benar-benar
diperhatikan sebab pengguna TIK sangat beragam dilihat dari usia, ras, jenis kelamin,
agama, budaya dan lainnya.
Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih
besar daripada sebelumnya. Masyarakat secara umum memberikan perhatian
terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat menganggu hak privasi
individual. Dalam dunia bisnis salah satu alasan utama perhatian tersebut adalah
pembajakan perangkat alat lunak yang menggerogoti pendapatan penjual perangkat
lunak hingga milyaran dolar setahun. Namun subyek etika komputer lebih dalam
daripada masalah privasi dan pembajakan. Komputer adalah peralatan sosial yang
penuh daya, yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat dalam banyak
cara. Semua tergantung pada cara penggunaannya.
A. MORAL, ETIKA DAN HUKUM
Moral ialah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika
ialah satu set kepercayaan, standart atau pemikiran yang mengisi suatu individu,
kelompok dan masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh
otoritas berdaulat, seperti pemerintah pada rakyat atau warga negaranya.
Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari
para manajer, spesialis informasi dan pemakai dan juga hukum yang berlaku.
Hukum paling mudah diiterprestasikan karena berbentuk tertulis. Dilain pihak etika
dan moral tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota
masyarakat.
B. PERLUNYA BUDAYA ETIKA
Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika
perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan
dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku
ini adalah budaya etika.

5. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di
seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Para
eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu metode tiga lapis, yaitu :
1. Corporate credo ialah pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan
perusahaan.
2. Program etika ialah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang
dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan corporate credo.
3. Kode etik perusahaan.
C. ETIKA DAN JASA INFORMASI
Etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi
kompuetr, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tsb
secara etis. (James H. Moor) Manajer yang paling bertanggungjawab terhadap etika
komputer adalah CIO. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama yaitu :
1. CIO harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat.
2. CIO harus berbuat sesuatu dengan menformulasikan kebijakan-kebijakan yang
memastikan bahwa teknologi tersebut secara tepat.
Namun ada satu hal yang sangat penting bahwa bukan hanya CIO sendiri yang
bertanggungjawab atas etika komputer. Para manajer puncak lain juga
bertanggungjawab. Keterlibatan seluruh perusahaan merupakan keharusan mutlak
dalam dunia end user computing saat ini. Semua manajer di semua area
bertanggungjawab atas penggunaan komputer yang etis di area mereka. Selain
manajer setiap pegawai bertanggungjawab atas aktivitas mereka yang berhubungan
dengan komputer.
Alasan pentingnya etika komputer yaitu
Menurut James H. Moor ada tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada
komputer, yaitu :
1) Kelenturan logika : kemampuan memprogram komputer untuk melakukan
apapun yang kita inginkan .
2) Faktor transformasi : komputer dapat mengubah secara drastis cara kita
melakukan sesuatu.
3) Faktor tak kasat mata : semua operasi internal komputer tersembunyi dari
penglihatan.
Faktor ini membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman yang tidak terlihat,
perhitungan rumit yang tidak terlihat dan penyalahgunaan yang tidak terlihat.

6. D. HAK SOSIAL DAN KOMPUTER
Masyarakat memiliki hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer,
yaitu :
1. Hak atas komputer :
a. Hak atas akses komputer
b. hak atas keahlian komputer
c. hak atas spesialis komputer
d. hak atas pengambilan keputusan komputer
2. Hak atas informasi :
a. Hak atas privasi
b. Hak atas akurasi
c. Hak atas kepemilikan
d. Hak atas akses
Kontrak sosial jasa informasi
Untuk memecahkan permasalahan etika komputer, jasa informasi harus masuk ke
dalam suatu kontrak sosial yang memastikan bahwa komputer akan digunakan untuk
kebaikan sosial. Jasa informasi membuat kontrak dengan individu dan kelompok
yang menggunakan atau yang mempengaruhi oleh output informasinya. Kontrak ini
tidak tertulis tetapi tersirat dalam segala sesuatu yang dilakukan jasa informasi.
Kontrak tersebutb, menyatakan bahwa :
a) Komputer tidak akan digunakan untuk sengaja mengganggu privasi orang
b) Setiap ukuran akan dibuat untuk memastikan akurasi pemrosesan komputer
c) Hak milik intelektual akan dilindungi
d) Komputer dapat diakses masyarakat sehingga anggota masyarakat terhindar dari
ketidaktahuan informasi.
E. RENCANA TINDAKAN UNTUK MENCAPAI OPERASI KOMPUTER YANG ETIS
1. Donn Parker dari SRI International menyarankan agar CIO mengikuti rencana
sepuluh langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankan standar etika
dalam perusahaan, yaitu :
Formulasikan kode perilaku.
2. Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti
penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data
komputer
3. Jelaskan sanksi yang akan diambil thd pelanggar, seperti teguran, penghentian
dan tuntutan

7. 4. Kenali perilaku etis
5. Fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan
bacaan yang diisyaratkan
6. Promosikan UU kejahatan komputer dengan memberikan infoemasikan kepada
karyawan
7. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap
spesialis informasi untuk semua tindakannya, dam kurangi godaan untuk melanggar
dengan program-program seperti audit etika.
8. Dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan
pelanggar etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan
pemulihan bagi alkoholik
9. Dorong partisipasi dalam perkumpulan informasi
10. Berikan contoh.
Menempatkan etika komputer dalam perspektif
Berbagai masalah sosial yang gawat ada sekarang ini, karena pemerintah dan
organisasi bisnis gagal untuk menegakkan standar etika tertinggi dalam penggunaan
komputer. Sepuluh langkah yang dianjurkan Paker dapat diikuti CIO di perusahaan
manapun untuk mengantisipasi penerapan etika jasa informasi. Organisasi SIM
dipercayakan pada program komputer, pasokan, data, dokumentasi, dan fasilitas
yang terus meningkat ukuran dan nilainya. Kita harus memelihara standar kinerja,
keamanan dan perilaku yang jelas membantu kita dalam memastikan integritas dan
perlindungan berbagai aktiva ini. Karena itu, hal-hal berikut ini harus digunakan
sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan kerja. Namun keberhasilan program
ini tergantung pada kewaspadaan tiap anggota organisasi SIM pada nilai aktiva yang
dipercayakan kepadanya. Harus disadari bahwa pelanggaran kepercayaan ini
mengakibatkan tindakan pendisiplinan, termasuk pemberhentian. Secara khusus
para karyawan harus :
a. Melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan. Hal ini mencakup pencurian atau
penyalahgunaan uang, peralatan, pasokan, dokumentasi, program komputer, atau
waktu komputer.
b. Menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka.
Misalnya pemalsuan catatan dan dokumen, modifikasi program dan file produksi
tanpa ijin, bersaing bisnis dengan organisasi, atau terlibat dalam perilaku yang
mungkin mempengaruhi perusahaan atau reputasinya. Para karyawan tidak boleh
menerima hadiah dari pemasok, agen dan pihak-pihak seperti itu.
c. Menghindari segala tindakan yang mungkin menciptakan situasi berbahaya.
Termasuk membawa senjata tersembunyi di tempat kerja, mencederai orang lain
atau mengabaikan standar keselamatan dan keamanan.
d. Tidak menggunakan alkhohol atau obat terlarang saat bekerja dan tidak bekerja
di bawah pengaruh alkhohol atau obat terlarang atau kondisi lain yang tidak bugar
untuk bekerja.

8. e. Memelihara hubungan yang sopan dan profesional dengan para pemakai, rekan
kerja dan penyelia. Tugas pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan permintaan
supervisor dan manajemen serta harus sesuai dengan standar keamanan bekerja.
Setiap penemuan pelanggaran perilaku atau keamanan harus segera dilaporkan.
f. Berpegang pada peraturan kerja dan kebijakan pengupahan lain.
g. Melindungi kerahasiaan atau informasi yang peka mengenai posisi persaingan
perusahaan, rahasia dagang atau aktiva.
h. Melakukan praktek bisnis yang sehat dalam mengelola sumber daya perusahaan
seperti sumber daya manusia, penggunaan komputer, atau jasa luar.
Menerapkan teori pengambilan keputusan pemasaran yang etis pada sistem
informasi.
Softlifting ialah istilah untuk penggandaan ilegal perangkat lunak komputer. Tidak
ada teori dari sistem informasi untuk mengatur perilaku tidak etis tersebut. Namun
ada satu teori dari pemasaran dapat diterapkan yaitu teori yang dikembangkan oleh
S.D. hunt dan S.J. Vitell. Teori ini mencakup dua komponen kunci dari pengambilan
keputusan yang etis, yaitu
1. Komponen deontologis
Teori deontologis mengasumsikan bahwa ada satu set peraturan atau panduan untuk
mengarahkan perilaku etis. Aturan-aturan ini dapat didasarkan pada keyakinan
agama, intuisi atau faktor lain.
2. Komponen teleologis
Teori telelogis mengukur derajat kebenaran atau kesalahan berdasarkan
konsekuensinya. Konsekuensi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang apa yang
terbaik bagi individu yang melakukan tindakan atau apa yang terbaik bagi
masyarakat secara keseluruhan.

9. Undang Undang ITE
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi
Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada
tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang
mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi
sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku
cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi
masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.
a. Pasal 27 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
b. Pasal 28 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam transaksi elektronik.
c. Pasal 29 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman
kekerasaan atau menakut-nakuti yang dutujukkan secara pribadi (Cyber Stalking).
Ancaman pidana pasal 45 (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

10. dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
d. Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
atau melawan hukum mengakses computer dan/atau system elektronik dengan cara
apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system
pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap
orang yang memebuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/atau denda paling banyak Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
e. Pasal 33 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system
elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja
sebagaiman mestinya.
f. Pasal 34 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor,
mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.
g. Pasal 35 UU ITE tahun 2008 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,
pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang
otentik (Phising = penipuan situs).

11. 2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding.
Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang
dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban
melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan
menggunakan media Internet.
Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan
secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film
pribadi seseorang.
Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat
sistem milik orang lain.
3. Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk
bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media
yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk
melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk
persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.

12. 4. Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1
angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap
pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik,
radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan,
pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya
(alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan
yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan.
Misalnya Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM), dan Write – Once -Read –
Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat
bukti yang sah.
6. Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang
No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang
termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta
kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data
perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai
dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

13. 7. Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai
dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang
serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan
dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini komunikasi antara para pelaku di
lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan
memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan
kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet
lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering
digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan
menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board
atau mailing list.
ETIKA BISNIS YANG HARUS DIMILIKI PERUSAHAAN
Salah satu aspek yang sangat populer dan perlu mendapat perhatian dalam dunia
bisnis ini adalah norma dan etika bisnis. Etika bisnis selain dapat menjamin
kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan,
juga sangat menentukan maju atau mundurnya perusahaan.
Etika, pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan
menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu, perilaku etika berperan
melakukan ‘apa yang benar’ dan ‘baik’ untuk menentang apa yang ‘salah’ dan
‘buruk’. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas pemilik
kepentingan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan perusahaan.
Mengapa demikian? Karena semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh pemilik kepentingan. Pemilik kepentingan adalah semua

14. individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap keputusan
perusahaan. Ada dua jenis pemilik kepentingan yang berpengaruh terhadap
perusahaan, yaitu pemilik kepentingan internal dan eksternal. Investor, karyawan,
manajemen, dan pimpinan perusahaan merupakan pemilik kepentingan internal,
sedangkan pelanggan, asosiasi dagang, kreditor, pemasok, pemerintah, masyarakat
umum, kelompok khusus yang berkepentingan terhadap perusahaan merupakan
pemilik kepentingan eksternal. Pihak-pihak ini sangat menentukan keputusan dan
keberhasilan perusahaan. Yang termasuk kelompok pemilik kepentingan yang
memengaruhi keputusan bisnis adalah: (1) Para pengusaha/mitra usaha, (2) Petani
dan pemasok bahan baku, (3) Organisasi pekerja, (4) Pemerintah, (5) Bank, (6)
Investor, (7) Masyarakat umum, serta (8) Pelanggan dan konsumen.
Selain kelompok-kelompok tersebut di atas, beberapa kelompok lain yang berperan
dalam perusahaan adalah para pemilik kepentingan kunci (key stakeholders) seperti
manajer, direktur, dan kelompok khusus. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan
bahwa loyalitas pemilik kepentingan sangat tergantung pada kepuasan yang mereka
peroleh.. Oleh karena loyalitas dapat mendorong deferensiasi, maka loyalitas pemilik
kepentingan akan menjadi hambatan bagi para pesaing.” Ingat bahwa diferensiasi
merupakan bagian dari strategi generik untuk memenangkan persaingan .
Selain etika dan perilaku, yang tidak kalah penting dalam bisnis adalah norma etika.
Ada tiga tingkatan norma etika, yaitu:
(1) Hukum, berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur perbuatan yang
boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum hanya mengatur standar perilaku
minimum.

15. (2) Kebijakan dan prosedur organisasi, memberi arahan khusus bagi setiap orang
dalam organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Parakaryawan akan
bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan/organisasi.
(3) Moral sikap mental individual, sangat penting untuk menghadapi suatu keputusan
yang tidak diatur oleh aturan formal. Nilai moral dan sikap mental individual biasanya
berasal dari keluarga, agama, dan sekolah. Sebagaiman lain yang menentukan etika
perilaku adalah pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kebijakan dan aturan
perusahaan sangat penting terutama untuk membantu, mengurangi, dan
mempertinggi pemahaman tentang etika perilaku.
Siapakah pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika dalam perusahaan?
Pihak yang bertanggung jawab terhadap moral etika adalah manajer. Oleh karena itu,
ada tiga tipe manajer dilihat dari sudut etikanya, yaitu:
(1) Manajemen Tidak bermoral. Manajemen tidak bermoral didorong oleh
kepentingan dirinya sendiri, demi keuntungan sendiri atau perusahaan. Kekuatan
yang menggerakkan manajemen immoral adalah kerakusan/ketamakan, yaitu berupa
prestasi organisasi atau keberhasilan personal. Manajemen tidak bermoral
merupakan kutub yang berlawanan dengan manajemen etika. Misalnya, pengusaha
yang menggaji karyawannya dengan gaji di bawah upah minimum atau perusahaan
yang meniru produk-produk perusahaan lain, atau perusahaan percetakan yang
memperbanyak cetakannya melebihi kesepakatan dengan pemegang hak cipta, dan
sebagainya (Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough,Entrepreneurship and
The New Ventura Formation, 1996, hal. 21).

16. (2) Manajemen Amoral. Tujuan utama dari manajemen amoral adalah laba, akan
tetapi tindakannya berbeda dengan manajemen immoral. Ada satu cara kunci yang
membedakannya, yaitu mereka tidak dengan sengaja melanggar hukum atau norma
etika. Yang terjadi pada manajemen amoral adalah bebas kendali dalam mengambil
keputusan, artinya mereka tidak mempertimbangkan etika dalam mengambil
keputusan. Salah satu conoth dari manajemen amoral adalah penggunaan uji
kejujuran detektor bagi calon karyawan.
(3) Manajemen Bermoral. Manajemen bermoral juga bertujuan untuk meraih
keberhasilan, tetapi dengan menggunakan aspek legal dan prinsip-prinsip etika.
Filosofi manajer bermoral selalu melihat hukum sebagai standar minimum untuk
beretika dalam perilaku.
Menurut pendapat Michael Josephson, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan
perilaku, yaitu:
(1) Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus-
terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, tidak berbohong.
(2) Integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus
hati, berani dan penuh pendirian/keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat,
dan dapat dipercaya.
(3) Memeliharan janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen,
patuh, tidak menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalitas
dengan dalih ketidakrelaan.

17. (4) Kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara,
tidak menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia, begitu juga dalam suatu
konteks profesional, menjaga/melindungi kemampuan untuk membuat keputusan
profesional yang bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik
kepentingan.
(5) Kewajaran/keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui
kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan
toleran terhadap perbedaa, serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil
keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.
(6) Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan,
tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang
membahayakan orang lain.
(7) Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan
dan hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, tidak
merendahkan dan mempermalukan martabat orang lain.
(8) Warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu mentaati hukum/aturan,
penuh kesadaran sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil
keputusan.
(9) Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam
pertemuan pesonal maupun pertanggungjawaban profesional, tekun, dapat

18. dipercaya/diandalkan, rajin penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan
kemampuan terbaik, dan mengembangkan serta mempertahankan tingkat
kompetensi yang tinggi.
(10) Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab
atas keputusan dan konsekuensinya serta selalu memberi contoh.
Stansar Etika dapat dipertahankan melalui:
(1) Ciptakan kepercayaan perusahaan. Kepercayaan perusahaan dalam menetapkan
nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi pemilik
kepentingan.
(2) Kembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar
tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan dari karyawan.
(3) Jalankan kode etik secara adil dan konsisten. Manajer harus mengambil tindakan
apabila mereka melanggar etika. Bila karyawan mengetahui bahwa yang melanggar
etika tidak dihukum, maka kode etik menjadi tidak berarti apa-apa.
(4) Lindungi hak perorangan. Akhir dari semua keputusan setiap etika sangat
bergantung pada individu. Melindungi seseorang dengan kekuatan prinsip morl dan
nilainya merupakan jaminan terbaik untuk menghindari untuk menghindari
penyimpangan etika. Untuk membuat keputusan etika seseorang harus memiliki: (a)
Komitmen etika, yaitu tekad seseorang untuk bertindak secara etis dan melakukan
sesuatu yang benar; (b) Kesadaran etika, yaitu kemampuan kompetensi, yaitu

19. kemampuan untuk menggunakan suara pikiran moral dan mengembangkan strategi
pemecahan masalah secara praktis.
(5) Adakan pelatihan etika. Workshop merupakan alat untuk meningkatkan
kesadaran para karyawan.
(6) Lakukan audit etika secara periodik. Audit merupakan cara terbaik untuk
mengevaluasi efektivitas sistem etika. Hasil evaluasi tersebut akan memberikan
suatu sinyal kepada karyawan bahwa etika bukan sekadar gurauan.
(7) Pertahankan standar tinggi tentang tingkah laku, tidak hanya aturan. Tidak ada
seorang pun yang dapat mengatur norma dan etika. Akan tetapi, manajer bisa saja
membolehkan orang untuk mengetahui tingkat penampilan yang mereka harapkan.
Standar tingkah laku sangat penting untuk menekankan betapa pentingnya etika
dalam organisasi. Setiap karyawan harus mengetahui bahwa etika tidak bisa
dinegosiasi atau ditawar.
(8) Hindari contoh etika yang tercela setiap saat dan etika diawali dari atasan. Atasan
harus memberi contoh dan menaruh kepercayaan kepada bawahannya.
(9) Ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah.Komunikasi dua arah
sangat penting, yaitu untuk menginformasikan barang dan jasa yang kita hasilkan dan
menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan.

20. (10) Libatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberi
kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika
dipertahankan.
Selain etika, yang tidak kalah pentingnya adalah pertanggungjawaban sosial
perusahaan. Eika sangat berpengaruh terhadap tingkah laku individual. Tanggung
jawab sosial mencoba menjembatani komitmen individu dan kelompok dalam suatu
lingkungan sosial, seperti pelanggan, perusahaan lain, karyawan, dan investor.
Tanggung jawab sosial menyeimbangkan komitmen-komitmen yang berbeda.
Menurut Zimmerer, ada beberapa macam pertanggungjawaban perusahaan, yaitu:
(1) Tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus ramah lingkungan,
artinya perusahaan harus memerhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan,
misalnya tidak membuang limbah yang mencemari lingkungan, berusaha mendaur
ulang limbah yang merusak lingkungan, dan menjalin komunikasi dengan kelompok
masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.
(2) Tanggung jawab terhadap karyawan. Semua aktivitas manajemen sumber daya
manusia seperti peneriman karyawan baru, pengupahan, pelatihan, promosi, dan
kompensasi merupakan tanggung jawaab perusahaan terhadap karyawan. Tanggung
jawab perusahaan terhadap karyawan dapat dilakukan dengan cara:
(a) Mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan.
(b) Meminta input kepada karyawan.
(c) Memberikan umpan balik positif maupun negatif.
(d) Selalu menekankan tentang kepercayaan kepada karyawan.

21. (e) Membiarkan karyawan mengetahui apa yang sebenarnya mereka harapkan.
(f) Memberikan imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik.
(g) Memberi kepercayaan kepada karyawan.
(3) Tanggung jawab terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap pelanggan menurut Ronald J. Ebert (2000:88) ada dua kategori, yaitu (1)
Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas; dan (2) Memberikan harga produk
dan jasa yang adil dan wajar. Tanggung jawab sosial perusahaan juga termasuk
melindungi hak-hak pelanggan. Menurutnya, ada empat hak pelanggan, yaitu:
(a) Hak mendapatkan produk yang aman.
(b) Hak mendapatkan informasi segala aspek produk.
(c) Hak untuk didengar.
(d) Hak memilih apa yang akan dibeli.
Sedangkan menurut Zimmerer (1996), hak-hak pelanggan yang harus dilindungi
meliputi:
(a) Hak keamanan. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan harus
berkualitas dan memberikan rasa aman, demikian juga kemasannya.
(b) Hak mengetahui. Konsumen berhak untuk mengetahui barang dan jasa yang
mereka beli, termasuk perusahaan yang menghasilkan barang tersebut.
(c) Hak untuk didengar. Komunikasi dua arah harus dibentuk, yaitu untuk
menyalurkan keluhan produk dan jasa dari konsumen dan untuk menyampaikan
berbagai informasi barang dan jasa dari perusahaan.

22. (d) Hak atas pendidikan. Pelanggan berhak atas pendidikan, misalnya pendidikan
tentang bagaimana menggunakan dan memelihara produk. Perusahaan harus
menyediakan program pendidikan agar pelanggan memperoleh informasi barang dan
jasa yang akan dibelinya.
(e) Hak untuk memilih. Hal terpenting dalam persaingan adalah memberikan hak
untuk memilih barang dan jasa yang mereka perlukan. Tanggung jawab sosial
perusahaan adalah tidak mengganggu persaingan dan mengabaikan undang-undang
antimonopoli (antitrust).
(4) Tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab perusahaan terhadap
investor adalah menyediakan pengembalian investasi yang menarik, seperti
memaksimumkan laba. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk
melaporkan kinerja keuangan kepada investor seakurat mungkin.
Tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab
terhadap masyarakat sekitarnya, misalnya menyediakan pekerjaan dan menciptakan
kesehatan serta kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi
perusahaan tersebut berada.
Dampak Penerapan Etika Bisnis
Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis memberi
dampak terhadap kemajuan bisnis perusahaan dilihat dari enam parameter
kemajuan bisnis. Penerapan etika bisnis Islam berdampak pada aspek pemasaran
dalam bentuk perusahaan berhasil memasarkan produk olahan bandeng hingga ke
beberapa provinsi di pulau Jawa. Aspek pemasaran tersebut meliputi bauran
pemasaran yang terdiri dari 4P yaitu produk, price (harga), promosi, place

23. (distribusi). Produk yang berkualitas, harga yang sesuai, promosi yang baik, serta
distribusi produk yang baik membuat perusahaan semakin berkembang dan
mendapatkan loyalitas konsumen baik di daerah asal maupun di luar kota.
Penerapan etika bisnis juga berdampak pada aspek manajemen dan SDM dalam
bentuk tingginya tingkat kejujuran para SDM dalam seluruh kegiatan operasional
perusahaan. Selain, itu pemilik perusahaan juga menanamkan nilai kejujuran dan
tanggung jawab.
Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek hukum sebagaimana
tercermin dalam kepercayaan berbagai kalangan, termasuk dukungan pemerintah
daerah maupun pusat. Perusahaan berhasil terdaftar dibeberapa badan hukum
sebagai standar perusahaan yang baik. Hal ini terbukti dengan adanya surat izin yang
dimiliki yaitu surat Izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) atau bisa disebut surat
izin industri pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan daerah Pemalang Jawa
Tengah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Halal, dan berbadan hukum
setelah akta dikeluarkan oleh notaris. Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak
pada aspek sosial berupa kontribusi yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini dapat
dilihat dari beberapa pegawai yang berasal dari lingkungan perusahaan dan
beberapa kelompok binaan yang didirikan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan juga
rutin menyisihkan pendapatan yang dialokasikan untuk shodaqah maupun zakat.
Penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek dampak lingkungan dalam
bentuk perusahaan sama sekali tidak memberikan dampak negatif. Karena
keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan seluruh bagian ikan bandeng
sehingga dapat diolah secara maksimal. Hal tersebut menjadi upaya perusahaan
dalam meminimalisir bagian bandeng yang tidak dimanfaatkan atau dibuang
sehingga membuat limbah pada lingkungan. Penerapan etika bisnis Islam juga
berdampak pada aspek finansial sebagaimana dapat dilihat dari kemajuan
perusahaan dan prospek bisnisnya yang baik. Bahkan sebenarnya omset yang
didapatkan perusahaan masih dapat dikelola lebih baik atau dikembangkan dengan
sistem yang lebih baik dan profesional. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara

24. umum perusahaan telah menerapkan etika bisnis dan menghasilkan dampak positif
bagi proses operasional. Hasil ini memang tidak sama persis dengan penelitian
terdahulu mengingat objek kajian dan landasan teori yang diacu tidaklah sama.
Namun demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang baik
pada perusahaan ini juga ditemukan pada penelitian sebelumnya seperti penelitian
Setiadi & Kasmiruddin (2014) pada industri hotel, Amalia (2012, 2014) pada
pedagang pasar, Hidayat & Fasib (2015) pada industri makanan, dan Sinarta &
Harjanti (2014) pada industri kosmetik.

25. Daftar Pustaka
 Putra, Yananto Mihadi. (2018). Modul Kuliah Sistem Informasi Manajemen:
Aspek Etis Dalam Informasi. FEB - Universitas Mercu Buana: Jakarta
 Raden, Rumah. (2012). “makalah implikasi etis dari teknologi informasi”.
Diakses pada November 2012.
https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahku/semester-i/pengantar-
sistem-informasi/makalah-implikasi-etis-dari-teknologi-informasi/
 Najib. (2015). “Pengertian Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi”. Di akses pada 9 November 2015.
http://smkalfattah.ilearning.me/2015/11/09/pengertian-etika-dalam-
penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi/
 Blogspot, Siti Mariam. (2015). “Undang Undang ITE”. Diakses pada 10 Mei
2015.
http://eptikcyberproject.blogspot.com/2015/05/undang-undang-ite.html
 Blog, Aldiirwinsyah. (2013). “Etika Bisnis Yang Harus Dimiliki Perusahaan”.
Diakses pada 21 Januari 2013.
https://aldiirwinsyah.wordpress.com/2013/01/21/etika-bisnis-yang-harus-
dimiliki-perusahaan/
 File, Universitas Islam Indonesia. (2016). “Penerapan etika bisnis Islam dan
dampaknya”. Diakses pada 30 Juni 2016.
file:///C:/Users/user/Downloads/9671-19329-1-SM.pdf