2. Kekuasaan untuk menerima atau melakukan
sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan
oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan
oleh pihak lain manapun juga, yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya
( Prof. DR. Notonagoro )
PENGERTIAN HAK
3. Beban untuk memberikan atau membiarkan
sesuatu yang semestinya dibiarkan atau
diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak
dapat oleh pihak lain manapun, yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh
yang berkepentingan
( Prof.DR. Notonagoro )
PENGERTIAN
KEWAJIBAN
4. Orang yang telah mememuhi syarat-syarat
tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara
yang bersangkutan diperkenankan mempunyai
tempat tinggal pokok dalam wilayah negara itu
PENGERTIAN
WARGA NEGARA
5. • Undang – Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun
2006 tentang kewarganegaraan disahkan pada tanggal 11
Juli 2006.
• Undang – Undang tersebut tidak lagi membedakan WNI
asli dengan yang bukan asli.
• Warga Negara Indonesia (WNI) adalah warga negara
Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara.
KEWARGANEGARAAN
7. • Asas Ius Soli : asas pemberian kewarganegaraan
berdasarkan tempat kelahiran (terbatas). Contoh
negara yang menganut asas ini adalah AS,
Argentina, Australia, Kanada, Banglades dan
Brazil.
• Asas Ius Sanguinis : asas pemberian
kewarganegaraan berdasarkan keturunan orang
tuanya. Contoh negara yang menganut asas ini
yakni Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina.
ASAS KWN
(KELAHIRAN)
8. • Asas kesatuan hukum : berdasarkan pada
paradigma bahwa suami-istri ataupun ikatan
keluarga merupakan inti masyarakat yang
meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak
berpecah.
• Asas persamaan derajat : suatu perkawinan
tidak menyebabkan perubahan status
kewarganegaraan masing-masing pihak (suami
atau istri).
ASAS KWN
(PERKAWINAN)
9. • Naturalisasi biasa (melalui permohonan) :
permohonan kewarganegaran Indonesia oleh
orang asing yang dilakukan melalui prosedur
yang telah ditetapkan.
• Naturalisasi istimewa : pemberian
kewarganegaraan Indonesia yang diberikan oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)
ASAS KWN
(NATURALISASI)
10. • Apatride: istilah untuk orang-orang yg tidak
mempunyai status kewarganegaraan.
• Bipatride: istilah untuk orang-orang yang
mempunyai status kewarganegaraan rangkap.
• Multipatride: istilah untuk orang-orang yang
mempunyai status kewarganegaraan 2 atau
lebih.
Status
Kewarganegaraan
11. • Unsur Darah Keturunan atau Ius Sanguinis
• Unsur Daerah Tempat Kelahiran atau Ius Soli
• Unsur Kewarganegaraan
Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius
sanguinis ataupun ius soli, orang dapat juga
memperoleh kewarganegaraan dengan jalan
pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat- syarat dan
prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara
sedikit banyak dapat berlainan, menurut kebutuhan
yang dibawakan oleh kondisi da situasi negara
masing- masing.
UNSUR
Kewarganegaraan
12. SYARAT MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA
• Telah berusia 18 tahun atau sudah menikah
• Ketika mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara RI paling singkat 5 atau 10 tahun berturut-turut
• Sehat jasmani dan rohani
• Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Pancasila dan
UUD 1945
• Tidak pernah melakukan pidana karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan penjara 1 tahun lebih
• Tidak menjadi kewarganegaraan ganda
• Mempunyai pekerjaan (berpenghasilan tetap)
• Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
13. CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 :
a. Memenuhi persyaratan pewarganegaraan RI.
b. Pemohon mengajukan permohonan pewarganegaraan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materai secukupnya
kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan kepada
pejabat.
c. Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat
keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14
hari kerja setelah pengucapan sumpah atau pernyataan jamji setia.
d. Menteri mengumunkan nama orang yang telah memperoleh
kewarganegaraan dalam Berita Negar RI
e. Ketentuan lebih lanjut tentang tata caara mengajukan dan
memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
14. BUKTI MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
• Akta kelahiran
• Surat bukti kewarganegaraan kutipan pernyataan sah
buku catatan pengangkatan anak asing)
• Surat bukti kewarganegaraan (petikan keputusan
Presiden) karena permohonan/pewarganegaraan
• Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran menteri
kehakiman karena pernyataan
15. HILANGNYA KEWARGANEGARAAN
INDONESIA
Berdasarkan UU No.12 Tahun 2006 Pasal 23:
• Memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
• Tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan
kesempatan untuk itu.
• Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.
• Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
• Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
16. • Berhak mendapatkan perlindungan hukum
• Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal
27 ayat 2)
• Memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di
dalam pemerintahan (pasal 28D ayat 1)
• Bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama
dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai (pasal 28I
ayat 1)
• Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 28
C ayat 1)
• Memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat,
berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan
sesuai undang-undang yang berlaku
HAK WARGA NEGARA
INDONESIA
17. • Kewajiban untuk berperan serta dalam membela,
mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari
serangan musuh (pasal 27 ayat 3)
• Wajib menghormati hak asasi manusia (pasal 28J ayat 1)
• Wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan
dengan sebaik-baiknya. (pasal 27 ayat 1)
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang (pasal 28 J ayat 2)
• Wajib turut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
(pasal 30 ayat 1)
KEWAJIBAN WARGA
NEGARA INDONESIA
18. • Dipatuhi/ditaati kebijakan yang
telah dibuat untuk seluruh
warga negara
• Mendapat dukungan atas sistem
pemerintahannya
• Mengatur sistem kepemeritahan
dalam negaranya sesuai dengan
kewenangan yang berlaku
HAK NEGARA
INDONESIA
19. • Menjamin sistem hukum yang
adil
• Menjamin hak asasi warga
negara
• Mengembangkan sistem
pendidikan nasional untuk
rakyat
• Memberi jaminan sosial
• Memberi kebebasan
beribadah
KEWAJIBAN NEGARA
INDONESIA
20. KARAKTERISTIK WN yang
BERTANGGUNG JAWAB
• Rasa hormat dan tanggung jawab
• Bersikap kritis
• Membuka Diskusi dan Dialog
• Bersifat Terbuka
• Rasional
• Adil
• Jujur
