Dokumen tersebut membahas tentang ilmu sosial dasar yang mencakup topik hukum, negara, pemerintah, dan warganegara. Hukum dijelaskan sebagai peraturan yang dibuat oleh badan resmi untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Negara didefinisikan sebagai kelompok orang yang diorganisasi oleh pemerintah yang sah di wilayah tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang membuat dan menerapkan hukum.
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
Multimedia Pembelajaran Interaktif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Kelas 8 Semester Genap berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Diambil dari berbagai sumber ...
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
Multimedia Pembelajaran Interaktif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Kelas 8 Semester Genap berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Diambil dari berbagai sumber ...
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Is a Private Exchange Right for Me? Things to consider...ADP, LLC
Employees continue to report that their benefits play a major role in how financially secure they feel. How you deliver these benefits, however, needs to fit your organization’s needs. View this infographic to see the breakdown of the costs and benefits of a Private Exchange.
The power of influencers in the age of influence. Who are influencers? How to identify them? How should brands work with them? Why should brands engage in influence marketing activities? All this is available in this presentation which was given on May 11, 2015 in Amman, Jordan as part of the Marketing Kingdom Amman Conference by The P World in Kempinski Hotel.
SenchaCon 2016: Ext JS App Modernization Showcase - Richard MiloneSencha
Many companies would like to do away with their legacy apps, but the process of applying a new UI technology can be daunting. CNX has made a business out of modernizing legacy apps by using Ext JS, with an emphasis on the IBM i platform (formerly AS/400) and the CNX Valence Modernization Suite. In this session, Richard will walk through the process CNX uses and share some app modernization success stories.
OSINT - Open Source Intelligence "Leading Intelligence and Investigation Tech...Falgun Rathod
As per Wiki - Open-source intelligence (OSINT) is intelligence collected from publicly available sources. In the intelligence community (IC), the term "open" refers to overt, publicly available sources (as opposed to covert or clandestine sources); it is not related to open-source software or public intelligence.
There are lots of other ways to collect information from Public Source which may not provided in this document, This is just an Introductory Document for whose who are beginners and students.
Open Source Intelligence Gathering (OSINT) is growing in popularity among attackers and defenders alike. When an attacker comes knocking on your network's front door, the warning lights go off in multiple systems (IDS, IPS, SIEM, WAF). More sophisticated attackers, however, spend considerable time gathering information using tools and techniques that never touch any of your systems. As a result, these attackers are able to execute their attacks and make off with proprietary data before you even know they are there. This presentation provides an introduction to many OSINT tools and techniques, as well as methods you can use to minimize your exposure.
materi kelas 10 yang menjelaskan tentang hukum hukum di indonesia seperti pengertian, tujuan , jenis jenisnya beserta berbagai pasal yang bersangkutan di ulas dengan mudah dan tepat
author by yogi andreansyah
Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional
Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia.
Bendera negara yaitu Sang Merah Putih.
Lagu Kebangsaan yaitu Indonesia Raya.
Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila.
Semboyan negara yaitu Bhineka Tunggal Ika.
Dasar Falsafah Negara yaitu Pancasila.
Konstitusi (Hukum Dasar) Negara yaitu UUD 1945.
Bentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
Konsepsi Wawasan Nusantara.
Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai
Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan, dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
materi ppkn kelas 10 menjelaskan tentang hukum hukum di indoensia seperti pengertian , tujuan dan jenis jenisnya beserta pasal yang bersangkutan.di buat dengan rapi dan baik
authors : fadli nur rahmat
1. ILMU SOSIAL DASAR
Oleh :
Yudi Rahmadi
150602183
Mohd Noval Zikra
150602185
Zufadzal
150602200
Bpk. Fakhri, S.H.I., M.A.
Dosen Pembimbing :
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2015/2016
3. HUKUM, NEGARA DAN PEMERINTAH
HUKUM
peraturan-peraturan yang memaksa, yang menetukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang
dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran
terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya
tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
Ciri-ciri hukum
• Adanya perintah atau larangan
• Perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang
4. Sumber-sumber hukum
Ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang
mempunyai kekuatan yang memaksa, yang kalau dilanggar
dapat mengakibatkan sansi yang tegas dan nyata.
Sumber hukum :
• Undang-undang (Statute)
• Kebiasaan (Costum)
• Keputusan-keputusan hakim (Yurisprudensi)
• Traktat (Treaty)
• Pendapat Sarjana Hukum
5. Pembagian hukum
• Menurut “sumbernya”
• Menurut “bentuknya”
• Menurut “tempat berlakunya”
• Menurut “waktu berlakunya”
• Menurut cara “mempertahakannya”
• Menurut “sifatnya”
• Menurut “wujudnya”
• Menurut “isinya”
6. NEGARA
Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah
tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah,
yang umumnya memiliki kedaulatan.
Tugas utama negara
• Mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan
asosial.
• Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan
golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari
masyarakat seluruh atau tujuan sosial.
7. Sifat-sifat negara
• Sifat memaksa
• Sifat monopoli
• Sifat mencakup semua
Dua bentuk negara
Negara Kesatuan
Adalah suatu negara yang merdeka dan berdaula, di mana
kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan dalam
negara itu berada pada Pusat.
8. Negara Serikat
Adalah negara yang terjadi dari penggabungan beberapa
negara yang semula berdiri sendiri sebagai negara yang
merdeka, berdaulat, ke dalam suatu ikatan kerja sama
yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama.
Unsur-unsur negara
• Wilayah
wilayah adalah batas wilayah dimana kekuasaan negara itu
berlaku.
9. • Rakyat
Rakyat adalah sebagai sekumpulan manusia yang hidup di
suatu tempat yang dilawan kan dengan makhluk-makhluk
lain yang hidup di dunia.
• Pemerintah yang diakui
Pemerintah adalah alat bagi negara dalam
menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan
merupakan alat dan juga, dalam mewujudkan tujuan yang
telah ditetapkan.
10. Tujuan negara Republik Indonesia
Tujuan negara Indonesia terdiri atas tiga pokok (dalam
pembukaan UUD 1945) :
• Melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.
• Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
12. Perbedaan pemerintahan dengan pemerintah
• Segala kegiatan atau usaha yang terorganisir, bersumber pada
kedaulatan dan berlandaskan dasar negara, mengenai
rakyat/penduduk dan wilayah (negara itu) demi tercapainya
tujuan negara.
• Segala tugas, kewenangan, kewajiban negara yang harus
dilaksanakan menurut dasar-dasar tertentu (suatu negara)
demi tercapainya tujuan negara.
Pemerintahan dalam arti luas
13. • Kalau kita mengikuti Montesquieu, maka hanyalah tugas,
kewajiban dan kekuasaan negara dibidang eksekutif.
• Kalau kita mengikuti Vollenhoven, kekuasaan negara
dibidang bestuur.
Pemerintahan dalam arti sempit
14. Adalah menunjuk kepada alat perlengkapan negara
seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang
melaksanakan seluruh tugas/ kekuasaan negara atau
melaksanakan pemerintahan dalam arti luas.
Pemerintah dalam arti sempit
Adalah hanya menunjukkan kepada alat perlengkapan negara
yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit.
Pemerintah dalam arti luas
15. WARGANEGARA DAN NEGARA
WARGANEGARA
Warga Negara adalah orang-orang yang secara resmi ikut
menjadi bagian dari penduduk yang dimana mereka menjadi
salah satu unsur negara.
16. Kriteria menjadi warganegara
Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini, masih
dibedakan lagi menjadi 2, yaitu :
1. Kriterium kelahiran menurut asas keibu bapaan atau
disebut pula “Ius Sanguinis”. Di dalam asas ini,
seseorang memperoleh kewarga negaraan suatu negara
berdasarkan asas kewarga negaraan orang tuanya,
dimana pun dia dilahirkan.
2. Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran
atau “Ius Soli”. Di dalam asas ini, seseorang
memperoleh warga negaraannya berdasarkan negara
tempat dimana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya
bukan warga negara dari negara tersebut.
17. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses
hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat
tertentu mempunyai kewarganegaraan lain.
Pasal dalam UUD 1945 tentang warganegara
Pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU NO. 62 Tahun 1958
tentang kewarga negaraan Republik Indonesia.
18. Pasal tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia
Hak-hak warganegara :
• Pasal 27 (2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
• Pasal 30 (1)
Tiap-tiap warga negara berhak . . . ikut serta dalam usaha
pembelaan negara.
• Pasal 31 (1)
Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
19. Kewajiban warganegara :
• Pasal 27 (1)
Segala warga negara . . . wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
• Pasal 30 (1)
Tiap-tiap warga negara . . . wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara.