harap dikoreksi jika ada kesalahan. Thanks

1. Persamaan KedudukanWarga Negara
OLEH :
FARIDA LUKMI
X AKSELERASI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN , SK 5

2. KewarganegaraanRepublikIndonesia
1. Rakyat dalam Suatu Negara
Rakyat dalam suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah
kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.
Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu negara , rakyat dapat
dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk.
a. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu
wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu lama. Di Indonesia, penduduk yang
memiliki status kewarganegaraan disebut warga negara Indonesia (WNI) yang ditandai
dengan kepemilikan Akte Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang
berumur 17 tahun ke atas. Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Indonesia
karena suatu pekerjaan juga desebut sebagai penduduk.
b. Bukan Penduduk adalah bagi mereka yang berada di dalam suatu negara hanya untuk
sementara waktu (tidak menetap). Contoh : turis asing.
Berdasarkan hubungannya dengan pemerintah negaranya , rakyat dibedakan menjadi :
a. Warga Negara mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari
suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara yang asli atau warga
keturunan asing. Warga negara dapat juga diperoleh dengan cara naturalisasi .
b. Bukan Warga Negara mereka yang berada dalam suatu negara tetapi secara hukum
tidak menjadi tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan , namun tunduk pada
pemenrintah dimana mereka berada. Contoh : Duta Besar dan Konsuler.

3. 2. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan UUNomor 12 Tahun 2006
Dalam menentukan status kewarganegaraan, sistem yang lazim digunakan adalah stelsel
aktif dan pasif . Stelsel aktif , adalah seseorang akan menjadi warga suatu negara dengan
melakukan tindakan-tindakan tertentu secara aktif. Sedangkan menurut stelsel pasif
adalah seseorang dengan sendirinya menjadi negara tanpa harus melakukan tindakan
hukum tertentu. Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya memiliki hak opsi dan hak
repudiasi. Hak Opsi adalah hak untuk memilih suatu negara (stelsel aktif), sedangkan Hak
Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).
Penentuan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi:
a. Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau
negara tempat dimana ia dilahirkan.
b. Ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut
pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan.
c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang.
d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yg menentukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan UU.
Perbedaan menentukan kewarganegaraan di berbagai negara yaitu:
a. Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan.
b. Bipatride adalah adanya seorang yang mempunyai dua kewarganegaraan sekaligus.

4. 3.Penduduk dan Warga Negara Indonesia
Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional
tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk.
Berikut ini adalah yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan perpu yang pernag
berlaku di Indonesia:
1). UU RI Nomor 3 Tahun 1946
a. Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk itu.
b. Istri seorang warga negara
c. Keturunan seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing.
d. Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orangtuanya tidak diketahui dengan cara yang
sah.
e. Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai
kewarganegaraan Indonesia , meninggal.
f. Orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5
tahun berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telah kawi. Dalam hal ini, bila
keberatan menjadi WNI, ia boleh menolak dengan keterangan bahwa ia adalah warga
negara lain.
g. Masuk menjadi WNI dengan jalan naturalisasi.

5. 2).Hasil KMB Tahun 1949
a. Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan Bumiputera dan
berkedudukan di wilayah RI. Apabila mereka lahir diluar Indonesia dan bertempat tinggal
di luar negeri Belanda atau diluar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda) maka mereka
berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu 2 tahun setelah tanggal 27
Desember 1949.
b. Orang Indonesia, kawula negara Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau
Antlien (koloni Belanda). Akan tetapi, jika mereka lahir diluar kerajaan Belanda, mereka
berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu 2 tahun setelah tanggal 27
Desember 1949
c. Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal 6 bulan di
wilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan
memilih WNI.
d. Orang asing, (kawula negara Belanda) bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan
bertempat tinggal di wilayah RI , dan dlam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember
1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.
e. Orang asing (kawula negara Belanda) bukan orang Belanda yang lahir di Indonesia dan
bertempat tinggal di RI, dan dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949
tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.
3). UURI Nomor 62 Tahun 1958
a) Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan UU/Peraturan / Perjanjian yang
berlaku surut
b) Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU Nomor 62
Tahun 1958.

6. 4).Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, UU tentang Kewarganegaraan Di Indonesia adalah
sbb:
a. UU No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia
b. UU No. 2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan Antara Indonesia dan
RRC
c. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia Sebagai Penyempurna UU
No. 3 tahun 1946
d. UU No. 4 tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak
berlaku lagi
e. UU No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958
f. UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Peraturan perundangan lain yang mendukung pelaksanaan UU ttg Kewarganegaraan RI :
a. UU RI No. 19 tahun 1992, tentang Kemigrasian
b. Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin
Keimigrasian
c. Pemerintahan RI No. 18 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan RI
NO. 32 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
d. Dsb…

7. Kedudukan warga Negara dan Pewarganegaraan Di Indonesia
1. Kedudukan Warga Negara
Kedudukan warga negara sangat penting karena statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki warga
negara. Perlu diketahui bahwa sebagian besar warga negara adalah juga penduduk negara itu dan ada juga yang
sebagian kecil yang tidak menjadi penduduk karena orang itu bertempat tinggal diluar negeri.
2. Hak dan Kewajiban Dasar Warganegara
Hak dasar sebagai suatu bangsa yang merdekan dan berdaulat serta bebas dari segala macam bentuk penjajahan dan
hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan.
Kewajiban dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan,
Berikut contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia:
a. Hak di bidang politik, misalnya hak u/ memilih dan dipilih
b. Hak di bidang kehidupan, misalnya hak u/ memperoleh pekerjaan
c. Hak di bidang sosial dan budaya, misalnya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapat
pelayanan sosial , kesehatan, pendidikan, kesehatan, penerangan, dan hak untuk mengembangkan adat istiadat.
Tanggungjawab warga negara dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila antara lain :
a. Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab terhadap sistem pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
b. Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara LUBER serta
JURDIL.
c. Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab terhadap usaha pembelaan negara
d. Setiap warga negara Indonesia bertanggungjawab terhadap pelaksanaan HAM, mempertahankan, dan mengisi
kemerdekaan Indonesia.

8. 3. Pewarganegaraan di Indonesia
Menurut UU No. 62 tahun 1958 yg dapat memperoleh kewarganegaraan RI adalah :
a. Mereka yg menjadi warga negara menurut UU/peraturan/perjanjian yg telah lebih dulu
berlaku.
b. Kelahiran (ius soli)
c. Adopsi melalui PN (anak dibawah umur tahun)
d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorang wanita Indonesia
e. Pewarganegaaraan ( naturalisasi)
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia
g. Anak-anak belum berumur 18 tahun menggunakan asas ius sanguinis
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yg
orang asing itu dapat menjadi warga Indonesia setelah berumur 21 tahun atau sudah
kawin melalui pernyataan.

9. 4. Kehilanga Kewarganegaraan RI
Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 :
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
b. Tdk menolak atau tdk melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan org yg
bersangkutan mendapat kesempatan u/ itu
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang
bersangkutan sudah berusia 18 tahun, bertempat tinggal diluar negeri, dan dinyatakan
hilang kewaraganegaraannya RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa terlebih dahulu izin dengan Presiden.
e. Secara sukarela maasuk dalam dinas negara asing, yg jabatan dalam dinas semacam itu di
Indonesia sesuai dengan ketentuan perpu hanya dapat dijabat oleh warga negara
Indonesia.
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
atau bagian dari negara asing tersebut.
g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang tbersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang
dapat diartikan sbg tanda kewarganegaraan yg masih berlaku dari negara lain atas
namanya.

10. Persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara
1. Makna Persamaan
Persamaan merupakan perwujudan kehidupan didalam masyarakat yg saling
menghormati dan menghargai dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama , ras, dan
antargolongan (SARA). Di negara berkembang pada umumnya (termasuk Indonesia) ,
memaknai ‘persamaan hidup’ lebih bersifat kultural karena faktor adat istiadat yg
diterapkan secara turun temurun.
2. Jaminan Persamaan Hidup (PendekatanKultural)
a. Nilai religius
b. Nilai gotong royong
c. Nilai ramah tamah
d. Nilai kerelaan berkorban dan cinta tanah air
3. Jaminan Persamaan Hidup Dalam Konstitusi Negara
a. Pembukaan UUD 1945
b. Sila-sila pancasila
c. UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya

11. Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras,
agama, gender, golongan, budaya, dan suku
1. regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, sebelum disahkan
sudah seharusnyaa dibuat dalam kajian akademis yang memadai dan analis-analiais
psikologi sosial yg mendalamsehingga menghasilkan peraturan dan kebijakan yg
diskriminatif yg dirasakan oleh sebagian warga.
2. Implementasi suatu kebijakan atau aturan, agar pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yg
betul2 memahami, proporsional, dan profesiaonal.
3. Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan diperluas jangkauan dan publikasinya agar
warga masyarakat yg berkepentingan merasa berperan aktif untuk memahami.
4. Masyarakat harus dilatih dan diberikan pembelajaran pentingnya ‘taat asas’ dan ‘taat
aturan’ sehingga dalam penyelesaian suatu masalah ataupun urusan administrasi tertentu
betu-betul mematuhi rambu-rambu yg telah ditentukan.
5. Aparatur penyelenggara atau pemerintah dan masyarakat tidak saling memberi peluang
munculnya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), karena KKN merupakan salah
satu sumber diskriminasi perlakuan terhadap warha masyarakat.
6. Keteladanan dan pembelajaran yg berkelanjutan di jalur pendidikan melalui jenjang
sekolah dasar s.d perguruan tinggi.
7. Aparat penegak hukum senatiasa mewaspadai dan antisipatif terhadap potensi-potensi
konflik mengarah pada perbedaan ras, gender, golongan budaya, dan suku yg ada di
dalam masyarakat.