Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Secara garis besar dijelaskan bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan menjadi warga negara, sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kedudukan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

2. Menurut pasal 26 ayat(2) UUD 1945,
penduduk ialah warga negara
Indonesia dan orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
Selanjutnya pasal 26 ayat (1) UUD 1945
mengasakan bahwa, warga negara
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang
disahakan dengan undang-undang
sebagai warga negara.

3. 1. Penduduk, yaitu yang memiliki domisili
atau tempat tinggal tetap di wilayah
negara itu, yang dapat di bedakan warga
negara dengan warga negara asing
(WNA)
2. Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing
yang tinggal dalam negara bersifat
sementara sesuai dengn Visa yang
diberikan oleh Negara (kantor imigrasi)
yang bersangkutan seperti turis.

4. Kewarganegaraan Republik Indonesia
diatur dalam UU no. 12 tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Menurut UU ini, orang yang
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI)
adalah

5. 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya
UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang
sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang
sah dari seorang ayah WNI dan ibu
warga negara asing (WNA), atau
sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang
sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang
tidak memiliki kewarganegaraan atau
hukum negara asal sang ayah tidak
memberikan kewarganegaraan kepada
anak tersebut

6. 5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu
300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah, dan
ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang
sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang
sah dari ibu WNA yang diakui oleh
seorang ayah WNI sebagai anaknya
dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18 tahun atau
belum kawin

7. 8. Anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah
dan ibunya.
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di
wilayah negara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10.Anak yang lahir di wilayah negara
Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak memiliki kewarganegaraan
atau tidak diketahui keberadaannya

8. 11.Anak yang dilahirkan di luar wilayah
Republik Indonesia dari ayah dan ibu
WNI, yang karena ketentuan dari
negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada
anak yang bersangkutan
12.Anak dari seorang ayah atau ibu yang
telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah
atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia

9. Dalam konteks UUD 1945, Kedudukan warga
negara dan penduduk diatur dalam pasal 26
yaitu :
1.Yang menjadi warga negara ialah orang-orang
warga Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan UU
sebagai warga negara.
2.Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang tinggal di Indonesai.
3.Hal-hal mengenai warga negara penduduk di
atur dengan UU.

10. Asas Kelahiran (Ius soli)
Adalah penetuan status
kewarganegaraan berdasarkan tempat
atau daerah kelahiran seseorang. Pada
awalnya asas kewarganegaraan
hanyalah asas ius soli saja. Hal itu di
dasarkan pada suatu anggapan bahwa
seseorang yang lahir di suatu wilayah
negara otomatis dan logis ia menjadi
warga negara tersebut.

11. Asas Keturunan (Ius sanguins)
Asas keturunan (ius sanguins) adalah
pedoman kewarganegaraan
berdasarkan keturunan atau pertalian
darah. Jika suatu negara menganut
asas ius sanguins seseorang anak yang
lahir dari orang tua yang memiliki
kewarganegaraan suatu negara seperti
Indonesia. Anak tersebut berhak
mendapat status kewarganegaraan
orang tuanya, yaitu warga negara
Indonesia

12. Asas Perkawinan
Status Kewarganegaraan dapat dilihat
dari sisi perkawinan yang mriliki asas
kesatuan hukum , yaitu paradigma
suami isteri atau iktan keluarga
merupakan inti masyarakat yang
mendambakan suasana sejahtera,
sehat, dan bersatu. Disamping itu asas
perkawinan mengandung asas
persamaan derajat karena suatu
perkawinan tidak menyebabkan
perubahan status kewarganegaran
masing-masing pihak.

13. Dalam Naturalisasi ada yang bersifat aktif
dan ada pula yang bersifat pasif. Dalam
Naturalisasi aktif seseorang dapat
menggunakan hak opsi untuk memilih atau
mengajukan kehendak untuk menjadi warga
negara dari suatu negara, sedangkan dalam
naturalisasi pasif seesorang yang tidak mau
di warganegarakan oleh suatu negara atau
tidak mau di beri status warga negara suatu
negara dapat menggunakan hak repudiasi,
yaitu hak untuk menolak pemberian
kewarganegaraan tersebut.

14. Sehubungan dengan problem status
kewarganegaraan seseorang, apabila
asas kewarganegaraan di atas di
terapkan secara tegas dalam sebuah
negara, akan mengakibatkan status
kewarganegaraan seseorang
mengalami hal sebagai berikut

15.  Apatride, yaitu seseorang tidak mendapat
kewarganegaraan disebabkan oleh orang
tersebut lahir di sebuah negara yang
menganut asas ius sanguinis.
 Bipatride, yaitu seseorang akan
mendapatkan dua kewarganegaraan
apabila orang tersebut berasal dari orang
tua yang mana negaranya menganut asas
ius sanguinis sedangkan dia lahir di sutu
negara yang menganut asas ius soli.
 Multipatride, yaitu seseorang (penduduk)
yang tinggal di perbatasan antara dua
negara.

16. Undang-undang No.3 ialah tentang
warga negara dan penduduk negara
adalah peraturan derivasidibawah
dibawah UU 1945 yang digunakan untuk
menegakan kedudukan Negara RI
denganwarga negaranya dan
kedudukan penduduk negara RI.

17. UU No.62 tahun 1958 merupakan
penyempurnaan dari UU tentang kewarga
negaraan yangterdahulu. UU No. 62 tahun 1958
tenang kewarganegaraan RI merupakan produk
hukumderivasi dari pasal 5 dan 144 UUD RI 1950
yang sampai saat ini masih berlaku dan
tetapdigunakan sebagai sumber hakum yang
mengatur masalah kewarganegaraan di
Indonesai setelahkurang lebih 48 tahun berlaku,
dan saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi.
Pernasalahankewarganegaraan yang semakin
kompleks ternyata tidak mampu ditampung oleh
undang-undangini.

18. RUU Kewarganegaraan yang baru ini
memuat beberapa subtansi dasar yang lebih
revolusioner dan aspiratif, seperti :
1.Siapa yang mnjadi warga negara Indonesia
2.Syarat dan tata cara memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia
3.Kehilangan kewarganegaraan Republik
Indonesia
4.Syarat dan tata cara memperoleh kembali
kewarganegaraan Republik Indonesia
5.Ketentuan pidana

19. Warga negara adalah sama kedudukannya,
hak dan kewajibannya. Setiap individu
mendapatperlakuan yang sama dari negara.
Ketentuan ini secara tegas termuat dalam
konstitusi tertinggikita, yaitu UUD 1945 Bab X
sampai Bab XIV pasal 27 sampai pasal 34.
berikut ini dijelaskansecara lebih rinci terntang
persamaan kedudukan warga negara,
dalam berbagai bidang kehidupan.

20. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa
“segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalamhukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak adakecualinya.” Pasal ini juga
memperlihatkan kepada kita adanya
kepedulian adanya hak asasidalam
bidang hukum dan politik.

21. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa
“tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan danpenghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.” Pasal ini
memencarkan persamaan akan
keadilansosial dan kerakyatan. Ini berarti
hak asasi ekonomi warga negara
dijamin dan diaturpelaksanaanya.

22. Pasal 28 E ayat (3) menetapkan warga
negara dan setiap orang untuk
berserikat, berkumpul,
danmengeluarkan pendapat. Pasal ini
mencerminkan bahwa negara Indonesia
bersifat demokratisdan memberi
kebebasan yang bertanggung jawab
bagi setiap warga negaranya
untukmelaksanakan hak dan
kewajibannya dalam bidang politik.

23. Dalam Bab X A tentang hak asai
manusia dijelaskan secara tertulis bahwa
negara memberikandan mengakui
persamaan setiap warga negara dalam
menjalankan HAM.
Mekanismepelaksanaan HAM secara
jelas ditetapkan melalui pasal 28 A
sampai dengan pasal 28 J.

24. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa
“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk
untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dankepercayaannya itu.” Berdasar
pasal ini tersurat jelas bahwa begara menjamin
persamaan setiappenduduk untuk memeluk
agama sesuai dengan keinginannya. Agama
dan kepercayaan terhadapTuhan YME
dijalankan tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.

25. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan
bahwa “setiap warga negara berhak dan
wajib ikutserta dalam upaya pembelaan
negara.” Lebih lanjut, pasal 30 UUD 1945
memuat ketentuanpertahanan dan
keamanan negara. Kedua pasal tersebut
secara jelas dapat kita ketahui bahwanegara
memberikan kesempatan yang sama
kepada setiap warga negara yang ingin
membelaIndonesia.

26. Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menyatakan
bahwa setiap warga negara mempunyai
hak dankedudukan yang sama dalam
masalah pendidikan dan kebudayaan.
Kedua pasal ini menunjukanbahwa begitu
konsen dan peduli terhadap pendidikan
dan kebudayaan warga negara
Indonesia.Setiap warga negara mendapat
porsi yang sama dalam kedua masalah ini.

27. Persamaan kedudukan warga negara dalam
perekonomian dan kesejahteraan diatur
dalam BabXIV pasal 33 dan 34. pasal 33
mengatur masalah perekonomian nasional
yang diselenggarakanberdasar atas asas
kekeluargaan dengan prinsip demokrasi
ekonomi untuk kemakmuran rakyatsecara
keseluruhan. 3).

28. Selanjutnya pasal 34 memuat ketentuan
tentang kesejahteraan sosial
danjaminan sosial diman fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara (pasal 1) dannegara
bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayananumum yang layak
(pasal