1. http://books.google.co.id/books?id=Y2Ysk6Lg_q0C&pg=PA133&dq=contoh+kasus+berbagai+cara+m
emperoleh+kewarganegaraan+melalui+kelahiran&hl=id&sa=X&ei=Nv5dT4apOO-
NiAecy7GaDQ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=contoh%20kasus%20berbagai%20cara%20mem
peroleh%20kewarganegaraan%20melalui%20kelahiran&f=false
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN
A. Pengertian Warga Negara
1. Warga Negara secara umum : Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbal
balik dengan negaranya
2. Warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia
asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai warga negara
3. Bangsa Indonesia asli adalah Orang-orang pribumi / penduduk asli Indonesia yang ; (Lahir,
besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya)
4. Warga Negara Indonesia Menurut ( Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganeggaraan ) yaitu:
Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan/atau berdasarkan perjanjian
pemeirntah RI dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI .
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA.
Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak
mepunya kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberiikan kewarganegaraan
pada anak tersebut.
Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNI, dan jika ayahnya WNA maka
harusdisertai pengakuan dari ayahnya.
Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelass status kewarganegaraan ayah
ibunya.
5. Bangsa lain Menurut Penjelasan UUD 1945 adalah Peranakan Belanda, Cina, Arab, dll. Yang
menetap di wilayah RI dimana mereka mengakui Indonesia sebagai Tanah Air-nya, dan bersikap
setia kepada NKRI

2. B. Dasar Hukum
- Di Negara Indonesaia di atur dalam:
UUD 1945 pasal 26
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI + Peraturan Pelaksananya
C. Cara Memperoleh Kewarganegaraan
1. Asas Kelahiran
Ius Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status kewarganegaraan seseorang
berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia
menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B. asas ini dianut oleh
negara Inggris, Mesir, Amerika dll
Ius Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu; Penentuan status
kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana seseorang berasal
Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga negara B, maka orang
tersebut menjadi warga negara B.(dianut oleh negara RRC)
2. Naturalisasi
Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status
kewarganegaraan, Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan,
mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan
a. Naturalisasi Biasa Syarat – syarat :
1. Telah berusia 21 Tahun
2. Lahir di wilayah RI / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut atau 10
tahun tidak berturut-turut
3. Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya
4. Dapat berbahasa Indonesia
5. Sehat jasmani & rokhani
6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000 bergantung
kepada penghasilan setiap bulan

3. 7. Mempunyai mata pencaharian tetap
8. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau
kehilangan kewarganegaraan RI
b. Naturalisasi Istimewa
Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada negara RI
dengan penyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh negara RI
3. Permasalahan dalam Pewarganegaraan
a. Apatride
adalah Seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunan bangsa A
(Ius Soli) lahir di negara B (Ius Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga negara A maupun warga
negara B
b. Bipatride
adalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsa C (Ius
Sanguinis) lahir di negara D (Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka dianggap warga
negara C, tetapi negara D juga menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di negara D
c. Multipatride
Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan Contoh : Seorang yang BIPATRIDE juga
menerima pemberian status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima
kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya
Permasalahan tersebut di atas harus di hindari dengan upaya:
Memberikan Kepastian hukum yang lebih jelas akan status hukum kewarganegaran seseorang
Menjamin hak-hak serta perlindungan hukum yang pasti bagi seseorang dalam kehidupan
bernegara
4. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ( Berdasarkan Penjelasan UU No. 62 Tahun 1958 )
Karena kelahiran
Pengangkatan
Dikabulkannya Permohonan

4. Pewarganegaraan (Opsi/Repudiasi)
Akibat Perkawinan
Turut Ayah atau Ibu
Pernyataan
Lihat juga alur dan syarat permohonan naturalisasi klik di sini Hak-hak Dasar WNI Menurut
UUD 1945
Pasal. 26 : Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga
negara suatu negara.
Pasal. 27 (1) : Memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Pasal. 27 (2) : Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pasal. 28A : Berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai hak asasi manusia
Pasal. 29 (2): Memperoleh jaminan untuk memeluk salah satu agama dan melaksanakan ajaran
agamanya masing-masing.
Pasal. 30 : Berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
Pasal. 31 : Berhak memperoleh pendidikan
Pasal. 32 : Berhak mengembangkan kebudayaan nasional
Pasal. 33 : Berhak untuk mengembangkan usaha-usaha bidang ekonomi
Pasal. 34 : Berhak memperoleh jaminan pemerliharaan dari pemerintah bagi fakir miskin dan anak-
anak terlantar
Kewajiban Dasar WNI menurut UUD 1945 :
Pembukaan UUD Alenia-1 : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
Pembukaan UUD Alenia-2 : Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
Pembukaan Alenia-4 : Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara
Pasal. 23 (2) : Setia membayar pajak untuk negara
Pasal. 27 (1) : Menjunjung tinggi hukum dan pemrintahan dengan tidak ada kecualinya
Pasal. 30 (1) : Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
Pasal. 35 : Menghormati bendera Sang Merah Putih
Pasal. 36 : Menghormati bahasa negara Bahasa Indonesia
Pasal. 36A : Menjunjungtinggi Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal
Ika
Pasal. 36B : Menghormati Lagu Kebangsan Indonesia Raya