pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
HakWN
1. Kelompok 6
Hak dan KewajibanWarga
Negara
Dwi Puspasari (D11112273)
Ahmad Al-Qadri (D11112276)
Marsem Tallukaraeng (D11112280)
Rustang (D11112291)
Andi Setiawan (D11112902)
2. Pengertian Bangsa dan Negara
Bangsa
adalah sekelompok orang yang memiliki
kehendak untuk bersatu yang memiliki persatuan
senasib dan tinggal di wilayah tertentu, beberapa
budaya yang sama, mitos leluhur bersama.
Unsur terbentuknya bangsa :
• Persamaan sejarah
• Persamaan cita-cita
• Kondisi objektif seperti bahasa, ras,
agama, dan adat- istiadat
3. merupakan kesatuan sosial yang diatur
Negara
secara institusional untuk lembaga-lmbaga tertinggi
dalam kehidupan sosial yang mengatur, memimpin,
dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup
wajar dan berkembang terus.
Unsur-unsur Terbentuknya Negara
• Rakyat
• Wilayah
• Pemerintahan yang berdaulat
• Pengakuan dari negara lain
4. Penduduk dan Warga Negara
adalah warga Negara
Penduduk
Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia
adalah orang asing yang tinggal
Bukan Penduduk
sementara dalam suatu Negara sesuai dengan visa yang
diberikan oleh Negara, misalnya turis
adalah orang-orang bangsa Indonesia
Warga Negara
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga Negara
5. Pengertian Hak dan Kewajiban
Hak adalah kuasa untuk
menerima atau melakukan
suatu yang semestinya diterima atau
dilakukan terus menerus oleh pihak
tertentu dan tidak dapat oleh pihak
lain manapun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya
Kewajiban adalah
Sesuatu yang harus
dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab.
6. Asas-Asas Kewarganegaraan
Asas Ius Soli
Asas Ius Sanguinis
Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Pewarganegaraan (Naturlisasi)
7. Asas Ius Soli
Asas ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang
berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Asas ini
dianut oleh negara-negara seperti:
8. Asas Ius Sanguinis
asas yang menetapkan seseorang mempunyai
kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang
tuanya, tanpa melihat di mana ia dilahirkan. Negara
yang menganut asas ini adalah :
9. Asas Kewarganegaraan Tunggal
merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang
dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan
ganda. Dengan artian setiap orang harus memilih sebuah
status kewarganegaraan entah kewarganegaraan luar atau
status kewarganegaraan dalam negeri.
Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Asas kewarganegaraan ganda terbatas itu sendiri adalah asas yang
menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur didalam undang-undang Nomor 12 Tahun
2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.
10. Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Naturalisasi Biasa
Persyaratan menjadi kewarganegaraan Republik Indonesia menurut undang-undang
kewarganegaran adalah sebagai berikut.
• Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
• Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negara
sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan UUD
1945.
• Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam sanksi penjara
1 tahun atau lebih.
• Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
• Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap.
• Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan peraturan
pemerintah.
11. Naturalisasi Istimewa (Luar Biasa)
Nauralisasi istemewa di neara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang
status kewarganegaraannya sebagai berikut.
• Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau
belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
• Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun secara sah sebagai anak oleh
WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI.
• Perkawinan WNI dan WNA baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya
yang WNI, atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status
kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan
ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.
• Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan
disampaikan kepada pjabat dengan melampirkan dokumen sebbagaimana
ditentukan dalam perundang-undangan.
• Perbuatan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling
lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.
• Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataannya sendiri
(permohonan) untuk menjadi warga negara RI, atau dapat diminta oleh negara
RI. Kemudian mereka mengucapkan sumpah atau janji setia. Cara ini diberikan
oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
12. Cara memperoleh Kewarganegaraan
1. Melalui Kelahiran
2. Melalui Pengangkatan
3. Melalui Pewarganegaraan
4. Melalui perkawinan
13. Hak Warga Negara
• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. (pasal 27 ayat 2).
• Berhak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran.
• Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
• Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
• Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”.
• Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan
tekhnologi, serta seni dan budaya untuk meningkatkan
kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
14. • Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan
• budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi
kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
• Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
• Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan,
serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
• Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.
• Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
• Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut
agamanya.
15. • Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di depan
hukum.(pasal 28D ayat 1).
• Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
• Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
16. Kewajiban Warga Negara
• Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam
membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan
musuh. Terdapat pada Pasal 30 (1) UUD 1945.
• Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
• Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
• Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala
hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia (pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
• Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk
membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang
lebih baik.
• Kewajiban dalam usaha pertahanan negara (pasal 30 Ayat (1) UUD 1945).
17. Tugas dan Tanggung Jawab Negara
• Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk umtuk memeluk
agamanya.
• Negara atau pemerintahan wajib membiayai pendidikan, khusunya pendidikan
dasar.
• Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system
pendidikan nasional.
• Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran belanja Negara dan belanja daerah.
• Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung
tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia.
• Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat, dengan memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya.
• Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
kebudayaan nasional.
18. Hilangnya Kewarganegaraan RI
Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006
seseorang warga negara Indonesia akan kehilangan
kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut:
• Memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
• Tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan
lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan
kesempatan untuk itu.
• Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden.
• Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
• Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
19. Masalah Status Kewarganegaraan
1. Bipatride
Bipatride adalah Dwi Kewarganegaraan, yang merupakan
timbulnya apabila menurut peraturan dari dua Negara terkait
seorang dianggap sebagai Warga Negara kedua Negara itu.
2. Apatride
Apatride adalah Tanpa Kewarganegaraan yang timbul apabila
menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui
sebagai warga Negara dari Negara manapun
20. 3. Multipatride
Seseorang yang memiliki 2 atau lebih Kewarganegaraan.
Contoh : Seorang yang Bipatride juga menerima pemberian
status kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana
saat menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak
melepaskan status kewarganegaraan yang lama.
