SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
KEWARGANEGARAAN 
Presentasi 
KELOMPOK 3 : 
Ahmad 
Ahmad fasya 
Ahmad basuni
Pengertian warga negara dan kewarganegaraan 
Pengertian warga negara : 
Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem 
Negara dan mendapat perlindungan Negara. 
Warga negara secara umum ada Anggota suatu negara 
yang mempunyai keterikatan timbalbalik dengan negaranya. 
Warga negara adalah orang yang tingal di sebuah negara dan 
mengakui semua peraturan yang terkandung di negara 
tersebut. 
Warga negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : 
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang 
disahkan Undang-undang sebagai negara.
A. ASAS KEWARGANEGARAAN 
Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewarganegaraan untuk 
menentukan asas kewarganegaraan seseorang.Dalam menerapkan asas 
kewarganegaraan,dikenal dengan dua pedoman : 
Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran,dari sisi kelahiran,ada dua asas 
kewarganegaraan yang sering dijumpai : 
Ius Soli (tempat kelahiran),yaitu pedoman kewarganegaraan yang berdasrkan 
tempat daerah kelahiaran,sebagai contoh,jika sebuah negara menganut asas Lus 
Soli makanseorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapatkan hak sebagai 
warga negara. 
Ius sanguinis(keturunan),yaitu pedonan kewarganegaraan berdasarkan darah atau 
keturunan,Maka seseorang yang yang lahir dari orang tua yang memiliki 
kewarganegaraan suatu negara Indonesia misalnya,maka anak tersebut berhak 
mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya yakni warganegara Indonesia.
Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Sedangkan 
dari sisi perkawinan ini dikenal pula 
Asas kesatuan hukum, yaitu berdasarkan paradigma bahwa suami istri 
ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan 
suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dan mencerminkan adanya 
suatu kesatuan yang bulat. Dan untuk menciptakan kesatuan tersebut, 
semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya 
kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas 
dasar hukum yang sama tersebut, meniscayakan adanya 
kewarganegaraan yang sama. 
Asas persamaan derajat, yaitu ditentukan bahwa suatu perkawinan 
tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing 
pihak. Baik suami/ istri tetap berkewarganegaraan asal. Mereka tetap 
memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka 
belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini menghindari terjadinya 
penyelundupan hukum. 
v
B.PERSOALAN KEWARGANEGARAAN 
Beberapa persoalan yang berkenaan dengan status kewarganegaraab seseorang 
dalam sebuah negara dikenal dengan istilah : 
1. Aparide 
Yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.seebagai 
contoh,seseorang yang orang tuanya lahir di negara yang menganut asas Ius Soli,lahir di negara 
yang menganut asas Ius Sanguinis.Permasalahan yang dihadapi seseorang yang tidak memiliki 
status kewarganegaraan adalah sulitnya orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk dari 
suatu negara.Karena dia akan dianggap sebagai orang asing dan akan berlaku ketentuan-ketentuan 
peraturan atau perundang-undangan bagi orang asing.Juga kegiatanya akan dibatasi 
dan setiap tahunya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran. 
2. Bipatride 
Yaitu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan tangkap (dwi 
kewarganegaraan).Ini terjadi ketika seseorang yang orang tuanya hidup di negara yang menganut asa 
Ius Sanguinis,lahir di negara yang menganut asas Ius Soli.Permasalahan yang dihadapi seseorang yang 
memiki status dwi kewarganegaraan adalah dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara 
dua negara.Sehingga dengan tegas Negara yang menghadapi masalah Bipatride mengharuskan orang-orang 
yang terlibat untuk memilih sala satu diantara kewarganegaraanya.
3.Multiparride 
Yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut status kewarganegaraan seseorang yang 
memiliki Dua atau lebih Kewarganegaraan.Masalah yang dihadapi sama seperti 
Bipatride,yaitu Negara mengharusakan kepada setiap seseorang terlibat dalam kasus ini 
untuk memilih sala satu dari kewarganegaraanya
C. a CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN 
Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958,ada tujuh cara memperoleh 
kewarganegaraan indonesia yaitu 
1.Karena kelahiran dengan bukti akta kelahiran. 
2.Karena pengangkatan dengan bukti surat pengangkatan dalam kutipan 
pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing dari peraturan pemerintah 
No.67/1958 sesuai dengan surat edaran Menteri Kehakiman No.3/2/25 butir 
6,tanggal 5 Januari 1959. 
3.Karena dikabulkan permohonanya dengan bukti surat kewarganegaraan karena 
dikabulkan permohonan dalam petikan keputusan Presiden tentang permohonan 
tersebut(tanpa mengucap sumpah dan janji setia) 
4.Karena pewarganegaraan dengan bukti surat kewarganegaraan dalam petikan keputusan 
Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat 
sumpah dan janji setia. 
5.Krena perkawinan 
6.Karena turut Ayah Ibu
7.Karena pernyataan dengan bukti surat kewarganegaraan sebagaiman diatur 
dalam surat edaran Menteri Kehakiman No.Jb.3/166/22 tanggal 30 September 
1958 tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 
dengan peryataan
b. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA 
1.Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauanya sendiri. 
2.Tidak menolak atau tidfak melepaskan kewarganegaraan lain,sedangkan orang 
yang bersangkutan mendapat kesempatan itu. 
3.Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh Presidan atas permohonanya 
sendiri,yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,bertempat 
tinggal di luar negeri,dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak 
menjadi tanpa kewarganegaraan. 
4.Masuk kedalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden (tidak berlaku 
bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan wajib 
militer. 
5.Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing,yang jabatan dalam dinas semacam 
itu di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan hanya dapat di jawab oleh WNI. 
7.Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau 
bagian dari negara asing tersebut.
D. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA 
Pengertian Hak 
Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung 
kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai 
dari guru dan sebagainya. “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 
semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain 
manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. 
Contoh hak warga negara Indonesia : 
1.Setiap warganegara berhak mendapatkan perlindungan hukum 
2.Setiap warga negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang layak 
3.Setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerimtahan 
4.Setiap warganegara bebas untuk memilih,memeluk dan menjalankan agama dan 
kepercayaan masing-masing yang dipercayai 
5.Setiap warga negar aberhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 
6.Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatua Indonesia atau 
NKRI dari serangan musuh 
7.Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat,berkumpul 
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.
Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesin : 
1.Setiap warganegara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam 
membela,mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia dari serangan musuh 
2.Setiap warganegara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh 
pemerimtah pusat dan pemerintah daerah (pemda) 
3.Setiap warganegara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,hukum 
dan pemerintahaan tanpa terkecuali,serta dijalankan dengan sebaik-baiknya 
4.Setiap warganegara berkewajiban taat,tunduk dan patuuh 
terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia 
5.Setiap warganegara wajib turut serta dalam pembangunan untuk 
membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah 
yang lebih baik
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung

More Related Content

What's hot

Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Tiara Azarine
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaFaza Fuadina
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaNurullkk
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiHilmiSalam
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahiraila
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanRizki Noprian
 
Warga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanWarga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanFathur Marah
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
 
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xPersamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xapotek agam farma
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga NegaraPersamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga NegaraTeuku Ichsan
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaMuhammadAmarRahman
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
 
Pewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan IndonesiaPewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan IndonesiaSari Erz
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraandionteguhpratomo
 
Dasar Hukum Yang Mengatur Warga Negara
Dasar Hukum Yang Mengatur Warga NegaraDasar Hukum Yang Mengatur Warga Negara
Dasar Hukum Yang Mengatur Warga NegaraIndah Muthmainnah
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Idik Saeful Bahri
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesianova147
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanAna Fitrotunnisa
 

What's hot (20)

Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
 
Kewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmiKewarganegaraan ppt by hilmi
Kewarganegaraan ppt by hilmi
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan Kewarganegaraan
 
Warga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanWarga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraan
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
 
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas xPersamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
Persamaan kedudukan warga negara bab 5 kelas x
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga NegaraPersamaan Kedudukan Warga Negara
Persamaan Kedudukan Warga Negara
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
 
Pewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan IndonesiaPewarganegaraan Indonesia
Pewarganegaraan Indonesia
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
 
Dasar Hukum Yang Mengatur Warga Negara
Dasar Hukum Yang Mengatur Warga NegaraDasar Hukum Yang Mengatur Warga Negara
Dasar Hukum Yang Mengatur Warga Negara
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Hal3
Hal3Hal3
Hal3
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 

Viewers also liked

Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsaDzakirotur Rifdah
 
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 Fauzan Ardana
 
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuLianita Dian
 
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Choi Fatma
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara ABU SUFYAN
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
 

Viewers also liked (6)

Ppkn kaidah fundamental bangsa
Ppkn   kaidah fundamental bangsaPpkn   kaidah fundamental bangsa
Ppkn kaidah fundamental bangsa
 
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945 PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
PPKN Pokok Pokok Pikiran UUD 1945
 
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental BangsakuPokok Kaidah Fundamental Bangsaku
Pokok Kaidah Fundamental Bangsaku
 
Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945Makna Pembukaan UUD 1945
Makna Pembukaan UUD 1945
 
Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara Kaidah kaidah fundamental negara
Kaidah kaidah fundamental negara
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
 

Similar to Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung

Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMuhammad Irwan
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMuhammad Irwan
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negaraMardiah Ahmad
 
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaTanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaOperator Warnet Vast Raha
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxHamzahAsadullah5
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraWarnet Raha
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6emmadewi
 
Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknGerbangIlmu
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docIntanaisasalsabilaHz
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docIntanaisasalsabilaHz
 
39 aulia alfia r
39 aulia alfia r39 aulia alfia r
39 aulia alfia rAulia Rohma
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAAkadusyifa .
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIIbel007
 
Materi pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesiaMateri pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesiaFathur Marah
 

Similar to Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung (20)

Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesiaTanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
Tanggung jawab sebagai wsarga negara indonesia
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
 
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraMakalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makalah hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
Warga Negara dan Kewarganegaraan kel. 6
 
Tugas makalah ppkn
Tugas makalah ppknTugas makalah ppkn
Tugas makalah ppkn
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).docMateri+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
Materi+4+-+Hak+dan+Kewajiban+Warga+Negara(1).doc
 
39 aulia alfia r
39 aulia alfia r39 aulia alfia r
39 aulia alfia r
 
Hak dan kewajiban
Hak dan kewajibanHak dan kewajiban
Hak dan kewajiban
 
PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Makalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negaraMakalah hak & kewajiban warga negara
Makalah hak & kewajiban warga negara
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNI
 
Materi pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesiaMateri pers dan kewarganegaraan indonesia
Materi pers dan kewarganegaraan indonesia
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 

Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung

  • 1. KEWARGANEGARAAN Presentasi KELOMPOK 3 : Ahmad Ahmad fasya Ahmad basuni
  • 2. Pengertian warga negara dan kewarganegaraan Pengertian warga negara : Warga negara adalah orang yang terkait dengan sistem Negara dan mendapat perlindungan Negara. Warga negara secara umum ada Anggota suatu negara yang mempunyai keterikatan timbalbalik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tingal di sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut Pasal 26 UUD 1945 adalah : Orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-undang sebagai negara.
  • 3. A. ASAS KEWARGANEGARAAN Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewarganegaraan untuk menentukan asas kewarganegaraan seseorang.Dalam menerapkan asas kewarganegaraan,dikenal dengan dua pedoman : Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran,dari sisi kelahiran,ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai : Ius Soli (tempat kelahiran),yaitu pedoman kewarganegaraan yang berdasrkan tempat daerah kelahiaran,sebagai contoh,jika sebuah negara menganut asas Lus Soli makanseorang yang dilahirkan di negara tersebut mendapatkan hak sebagai warga negara. Ius sanguinis(keturunan),yaitu pedonan kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan,Maka seseorang yang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara Indonesia misalnya,maka anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya yakni warganegara Indonesia.
  • 4. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Sedangkan dari sisi perkawinan ini dikenal pula Asas kesatuan hukum, yaitu berdasarkan paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dan mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Dan untuk menciptakan kesatuan tersebut, semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama tersebut, meniscayakan adanya kewarganegaraan yang sama. Asas persamaan derajat, yaitu ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Baik suami/ istri tetap berkewarganegaraan asal. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri, sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini menghindari terjadinya penyelundupan hukum. v
  • 5. B.PERSOALAN KEWARGANEGARAAN Beberapa persoalan yang berkenaan dengan status kewarganegaraab seseorang dalam sebuah negara dikenal dengan istilah : 1. Aparide Yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.seebagai contoh,seseorang yang orang tuanya lahir di negara yang menganut asas Ius Soli,lahir di negara yang menganut asas Ius Sanguinis.Permasalahan yang dihadapi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan adalah sulitnya orang tersebut dalam konteks menjadi penduduk dari suatu negara.Karena dia akan dianggap sebagai orang asing dan akan berlaku ketentuan-ketentuan peraturan atau perundang-undangan bagi orang asing.Juga kegiatanya akan dibatasi dan setiap tahunya diharuskan membayar sejumlah uang pendaftaran. 2. Bipatride Yaitu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan tangkap (dwi kewarganegaraan).Ini terjadi ketika seseorang yang orang tuanya hidup di negara yang menganut asa Ius Sanguinis,lahir di negara yang menganut asas Ius Soli.Permasalahan yang dihadapi seseorang yang memiki status dwi kewarganegaraan adalah dapat mengacaukan keadaan kependudukan di antara dua negara.Sehingga dengan tegas Negara yang menghadapi masalah Bipatride mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk memilih sala satu diantara kewarganegaraanya.
  • 6. 3.Multiparride Yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut status kewarganegaraan seseorang yang memiliki Dua atau lebih Kewarganegaraan.Masalah yang dihadapi sama seperti Bipatride,yaitu Negara mengharusakan kepada setiap seseorang terlibat dalam kasus ini untuk memilih sala satu dari kewarganegaraanya
  • 7. C. a CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958,ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan indonesia yaitu 1.Karena kelahiran dengan bukti akta kelahiran. 2.Karena pengangkatan dengan bukti surat pengangkatan dalam kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing dari peraturan pemerintah No.67/1958 sesuai dengan surat edaran Menteri Kehakiman No.3/2/25 butir 6,tanggal 5 Januari 1959. 3.Karena dikabulkan permohonanya dengan bukti surat kewarganegaraan karena dikabulkan permohonan dalam petikan keputusan Presiden tentang permohonan tersebut(tanpa mengucap sumpah dan janji setia) 4.Karena pewarganegaraan dengan bukti surat kewarganegaraan dalam petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia. 5.Krena perkawinan 6.Karena turut Ayah Ibu
  • 8. 7.Karena pernyataan dengan bukti surat kewarganegaraan sebagaiman diatur dalam surat edaran Menteri Kehakiman No.Jb.3/166/22 tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan peryataan
  • 9. b. KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA 1.Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauanya sendiri. 2.Tidak menolak atau tidfak melepaskan kewarganegaraan lain,sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan itu. 3.Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh Presidan atas permohonanya sendiri,yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin,bertempat tinggal di luar negeri,dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. 4.Masuk kedalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden (tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan wajib militer. 5.Secara sukarela masuk dalam dinas Negara asing,yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan hanya dapat di jawab oleh WNI. 7.Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
  • 10. D. HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA Pengertian Hak Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh hak warga negara Indonesia : 1.Setiap warganegara berhak mendapatkan perlindungan hukum 2.Setiap warga negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang layak 3.Setiap warganegara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerimtahan 4.Setiap warganegara bebas untuk memilih,memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai 5.Setiap warga negar aberhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 6.Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatua Indonesia atau NKRI dari serangan musuh 7.Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat,berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.
  • 11. Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesin : 1.Setiap warganegara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela,mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia dari serangan musuh 2.Setiap warganegara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerimtah pusat dan pemerintah daerah (pemda) 3.Setiap warganegara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara,hukum dan pemerintahaan tanpa terkecuali,serta dijalankan dengan sebaik-baiknya 4.Setiap warganegara berkewajiban taat,tunduk dan patuuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia 5.Setiap warganegara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik