Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi rakyat dan penduduk, hubungan antara rakyat dengan negara berdasarkan kewarganegaraan, asas-asas yang menentukan kewarganegaraan, serta perubahan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan di Indonesia.

1. Persamaan Kedudukan Warga Negara
A. Pendahuluan
1. Rakyat dalam Suatu Negara
Rakyat di dalam suatu Negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah
kekuasaan Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara itu.
Awalnya rakyat di dalam suatu Negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang
berasal dari satu nenek moyang yang masih memiliki hubungan pertalian darah. Namun dalam
perkembangan berikutnya, banyak pula pendatang yang berasal dari nenek moyang berbeda.
Dalam perkembangan dewasa ini, factor tempat tinggal bersama ikut menentukan apakah
seseorang termasuk dalam pengertian rakyat suatu Negara. Adapun rakyat di dalam suatu Negara
dapat dibedakan sebagai berikut :
Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu di dalam suatu Negara, rakyat dapat
dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk.
1. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atatu berdomisili didalam suatu
wilayah Negara (menetap) untuk jangka waktu yang lama. Secara sosiologis,
penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wIlayah Negara.
Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar
didalam suatu Negara.
2. Bukan Penduduk adalah mereka yang berada didalam suatu wilayah Negara
hanya untuk sementara waktu (tidak menetap). Contoh: para turis mancanegara
atau tamu-tamu instansi tertentu didalam suatu Negara.
Berdasarkan hubungan dengan pemerintah negaranya, rakyat dibedakan menjadi warga
Negara dan bukan warga Negara.
1. Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan
anggota dari suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli
atau warga Negara keturunan asing. Warga Negara juga dapat diperoleh
berdasarkan suatu undang-undang atau perjanjian yang diakui sebagai warga
Negara (melalui proses naturalisasi.
2. Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu
Negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota Negara yang bersangkutan,
namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contoh: Duta besar,
konsuler, kontraktor asing, dan sebagaiya.Warga Negara dan bukan yang
memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Contoh: warga Negara dapat memiliki
tanah atau mengikuti pemilu, suatu hak yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan
warga Negara.
2. Asas Kewarganegaraan
Dalam menentukan status kewarganegaraan, system yang lazim digunakan adalah setsel aktif
dan pasif. Menurut setsel aktif, seseorang akan menjadi warga Negara suatu Negara dengan
melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Sedangkan menurut setsel pasif,
seseorang dengan sendirinya menjadi warga Negara tanpa harus melakukan tindakan hukum

2. tertentu. Sedangkan penentuan Kewarganegaraan dapat dibedakan menurut asas ius sanguinis
dan asas ius soli.
Ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau
Negaratempat dimana ia dilahirkan.
Ius sanguinis adalah asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian
darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Jadi, yang menentukan
kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak
mengidahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Adanya
perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa Negara, baik yang
menerapkan asas ius soli dan ius sanguinis, bisa menimbulkan dua kemungkinan, yaitu
apatride dan bipatride.
1. Apatride adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaran.
2. Bipatride adalah adanya seseorang penduduk yang mempunyai dua macam
kewarganegaraan sekaligus.
3. Penduduk dan Warga Negara Indonesia
Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola
dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga
negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-undang Dasar 1945 perihal
warga negara dan Penduduk.
Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertenpat tinggal di
Indonesia.
Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang. Berikut
ini adalah yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan peraturan perundangan
yang pernah berlaku di Indonesia.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1946 :
Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu
Istri seorang warga negara.
Keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara asing.
Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tudak diketahui dengan cara
yang sah.
Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai
kewargangaraan Indonesia, meninggal.
Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarganegaraan (naturalisasi).
2. Hasil konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949

3. 1. Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk golongan bumiputera dan
kedududkan di wilayah RI. apabila mereka lahir di kuar Indonesia dan bertempat tinggal
di negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda) maka mereka
berhak memilih Kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27
Desember 1949.
2. Orang Indonesia, kawula negara Nelanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau
Antilen (koloniBelanda). Akan tetapi, jika mereka lahir di luar Kerajaan Belanda, mereka
berhak memiliki kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27
Desember 1949.
3. Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal enam
bulan diwilayah RI dan dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desenber 1949
menyatakan memilih menjadi warga negara Indonesia.
4. Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal enam
bulan diwilayah RI dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949
menyatakan memilih warga negara Indonesia.
5. Orang Asing (Kawula negara Belanda) bukan orang belanda yang lahir di Indonesia dan
bertempat tinggal di RI, dan yang dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember
1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1958
1. Mereka telah menjadi warga negara berdasarkan UU/Pertauran? Perjanjian yang berlaku
surut.
2. Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diterapkan dalam UU No. 62 tahun
1958, yakni seperti berikut: Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan seorang warga negara Indonesia (misalnya, ayahnya WNI). Lahir dalm waktu 300
hari, setelah ayahnya meninggal dunia dan ayah itu pada waktu meninggal dunia adalah
warga negara RI. Lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui.
Memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 tahun 1958.
4. Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia
Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, undang-undang
tentang kewarganegaraan di negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang kewargangaraan Indonesia.
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1958 tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara
Indonesia dan RRC.
3. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
Penyempurnaan Undang-Undang No. 3 tahun 1946.
4. Undang-Undang No. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Undang-Undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958,
dan.
6. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.