Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

2. RAKYAT DALAM SUATU NEGARA
Yaitu meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam
wilayah kekuasaan negara & tunduk pada kekusaan negara
itu.
Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan Penduduk :
• Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asliYang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yangdan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undangdisahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.sebagai warga negara.
• Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yangPenduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.bertempat tinggal di Indonesia.
• Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur denganHal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan
undang­undangundang­undang..

3. Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerahRakyat, berdasarkan hubungannya dengan daerah
tertentu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukantertentu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan
penduduk.penduduk.
1.1. Penduduk,Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atauadalah mereka yang bertempat tinggal atau
berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangkaberdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka
waktu lama.waktu lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan,Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan,
disebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negaradisebut sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara
Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan,Asing (WNA) yg menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan,
disebut juga pendudukdisebut juga penduduk
2.2. Bukan Penduduk,Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatuadalah mereka yang berada di dalam suatu
wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turiswilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : para turis
mancanegara.mancanegara.

4. Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintahRakyat, berdasarkan hubungannya dengan pemerintah
negaranya dapat dibedakan warga negara & bukan warganegaranya dapat dibedakan warga negara & bukan warga
negara.negara.
1.1. Warga Negara,Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukumadalah mereka yang berdasarkan hukum
tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan statustertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan status
kewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WNkewarganegaraan WN asli atau WN keturunan asing. WN
juga dapat diperoleh melaluijuga dapat diperoleh melalui proses naturalisasiproses naturalisasi..
2.2. Bukan Warga Negara (orang asing),Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka yangadalah mereka yang
berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidakberada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak
menjadi anggota negara yang bersangkutan, namunmenjadi anggota negara yang bersangkutan, namun
tunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Dutatunduk pada pemerintah di mana mereka berada (Duta
Besar, Kontraktor Asing, dsb).Besar, Kontraktor Asing, dsb).

5. ASAS KEWARGANEGARAAN
Menurut UUD RI pasal 28Eayat (1), “Setiap orang
bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tingga di wilayah negara dan
meninggalkannya, serta berhak kembali”

6. Penentuan status kewarganegaraan lazim
menggunakan dua stelsel, yakni :
•Stelsel aktif, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu
secara aktif.
•Stelsel pasif, tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu.
Seseorang dalam suatu negara pada dasarnya
memiliki hak-hak
•Hak Opsi adalah hak untuk memilik suatu kewarganegaraan (dalam
stelsel aktif).
•Hak Repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
(dalam stelsel pasif)

7. Penentuan Kewarganegaraan dapat dibedakanPenentuan Kewarganegaraan dapat dibedakan
menurut Asas :menurut Asas :
 Ius Soli,Ius Soli, yaituyaitu penentuan asas kewarganegaraan berdasar-penentuan asas kewarganegaraan berdasar-
kan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh:kan daerah/negara tempat di mana ia dilahirkan. Contoh:
Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akanSeseorang yang dilahirkan di negara A maka ia akan
menjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalahmenjadi warga negara A, walaupun orang tuanya adalah
warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).warga negara B. (Inggris, Mesir, Amerika, dll).
 Ius Sanguinis,Ius Sanguinis, yaitu penentuan asas kewarganegaraan ber-yaitu penentuan asas kewarganegaraan ber-
dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh:dasarkan pertalian darah/keturunan dari orang ybs. Contoh:
Seseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanyaSeseorang yang dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya
warga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi wargawarga negara B, maka orang tersebut tetap menjadi warga
negara B (dianut oleh negara RRC).negara B (dianut oleh negara RRC).

8. Kemungkinan status kewarganegaraan seseorang :
1. Apatride, yaitu tidak mempunyai kewarganegaraan
2. Bipatride, yaitu mempunyai 2 kewarganegaraan
3. Multipatride,yaitu mempunyai lebih dari 2
kewarganegaraan
Menurut UU no.12 th.2006 tentang kewarganegaraan RI,
Indonesia menganut asas-asas berikut:
1.Asas Ius sanguins
2.Asas Ius Soli
3.Asas kewarganegaraan tunggal, yakni asas yang menentukan 1
kewarganegaraan bagi setiap orang
4.Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yakni yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam UUD.

9. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Naturalisasi biasa
Orang dari bangsa asing yang yang akan mengajukan permohonan
pewarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa, harus memenuhi syarat
sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun
2006, sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-
turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara satu tahun lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

10. b. Naturalisasi Istimewa
Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi Istimewa diberikan kepada
orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan
alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika
menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.

11. 1. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang
Keimigrasian,
2. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994
Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
3. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI
No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian.
4. Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non
Pribumi Dalam Semua Perumusan dan
Penyelenggaraan Kebijakan, Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan
Program ataupun Pelaksanaan.
Peraturan perundangan pendukung pelaksanaan
UU tentang Kewarga-negaraan Republik
Indonesia

12. KEDUDUKAN WARGA NEGARA &
PEWARGANEGARAN DI INDONESIA
Kedudukan warga negara di dalam suatu negara, sangat
penting statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang
dimiliki.
Perbedaan status/kedudukan sebagai wn sangat
berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baik yang
mencakup bidang politik, ekonomi, sosial – budaya
maupun hankam.

13. PENYEBAB HILANGNYAPENYEBAB HILANGNYA KEWARGANEGARAANKEWARGANEGARAAN
INDONESIAINDONESIA, Menurut UU No.12/2006, Menurut UU No.12/2006
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,
b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18
(delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri,
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji
setia kepada negara asing,
g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan
untuk negara asing;
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari
negara asing,
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia
selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka
dinas negara.

14. Prosedur Permohonan menjadi WNI yakni dasarnya
terdapat dalam Pasal 10, 11, 12, 13 UU Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan:
•Permohonan diajukan kepada Presiden RI oleh pemohon
secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas
bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: nama
lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status
perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan
kewarganegaraan asal;
•Jika permohonan dikabulkan maka ditetapkan dengan
Keputusan Presiden yang dilakukan paling lambat tiga
bulan sejak permohonan diterima;
•Permohonan yang dikabulkan diberitahukan kepada
pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak Keputusan
Presiden ditetapkan.

15. TERIMAKASIH