2. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan pengertian warga Negara, penduduk dan bukan penduduk
2. Menjelaskan kedudukan warga Negara sesuai UU no.12 tahun 2006
3. Menjelaskan asas kewarganegaraan
4. Menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan
5. Menyebutkan UU kewarganegraan yang pernah berlaku di Indonesia
6. Menjelaskan persyaratan untuk menjadi warga Negara Indonesia menurut
UU no.12 tahun 2006
7. Menjelaskan pengertian naturalisasi
8. Menjelaskan macam-macam naturalisasi
9. Menjelaskan sebab hilangnya status kewarganegaraan
3. 1. Menjelaskan pengertian warga Negara, penduduk dan bukan
penduduk
a. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu
merupakan anggota dari suatu Negara. Dengan kata lain, warga Negara
adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui
sebagai warga Negara atau melalui proses naturalisasi.
b. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di
dalam suatu wilayah Negara (menetap). Biasanya, penduduk adalah
mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu
Negara tertentu.
c. Bukan penduduk, adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah
Negara hanya untuk sementara waktu. Contohnya, para turis
mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu Negara.
4. 2. Menjelaskan kedudukan warga Negara sesuai UU
no.12 tahun 2006
• setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan atau berdasarkan perjanjian
pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain
sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi
warga Negara Indonesia
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia, dan
• anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari
seorang ayah warga Negara Indonesia dan Ibu warga
negara asing.
5. 3. Menjelaskan asas kewarganegaraan
Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan
masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara
tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan
dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang
ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan.
Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya
berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi
berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti
kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
b. Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang
ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.
Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya
berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut
asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan
orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.
6. 4. Menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan
NO Masalah
kewarganegaraan
Contoh
1 Apatride Anak keturunan bangsa A (Ius Soli) lahir di negara B (Ius
Sanguinis) Maka anak tsb bukan warga negara A maupun
warga negara B. hak opsi adalah hak untuk memilih
kewarganegaraan, hak repudiasi adalah hak untuk menolak
kewrganegaraan.
2 Bipatride Anak keturunan bangsa C (Ius Sanguinis) lahir di negara D
(Ius Soli). Sehingga karena ia keturunan negara C, maka
dianggap warga negara C, tetapi negara D juga
menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di
negara D
3 Multipatride Anak yang BIPATRIDE juga menerima pemberian status
kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat
menerima kewarganegaraan yang baru ia tidak
melepaskan status bipatride-nya
7. 5. Menyebutkan UU kewarganegaraan yang
pernah berlaku di Indonesia
1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi kewarganegaraan antara Indo-
nesia dan RRC,
3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
penyempurnaan Undang-Undang No. 3/Tahun 1946,
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun 1958 dan
dinyatakan tidak berlaku lagi,
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958,
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan perundangan pendukung pelaksanaan UU tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,
Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin
Keimigrasian.
Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah RI No. 32/1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah
Pribumi dan Non Pribumi Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan,
Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan.
8. 6. Menjelaskan persyaratan untuk menjadi warga
Negara Indonesia menurut UU no.12 tahun 2006
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara RI paling singkat 5 th berturut-turut atau paling singkat 10
tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
UUD Negara RI Tahun 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 th/lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. Membayar uang kewarganegaraan ke Kas Negara.
9. 7. Menjelaskan pengertian naturalisasi
Naturalisasi adalah perolehan
kewarganegaraan bagi penduduk asing;
hal menjadikan warga Negara,
pewarganegaraan yg diperoleh setelah
memenuhi syarat sebagaimana yg
ditetapkan dl peraturan perundang-
undangan.
10. 8. Menjelaskan macam-macam naturalisasi
Ada dua jenis naturalisasi yang diterapkan, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi
khusus.
A. Naturalisasi Biasa.
Syarat-syaratnya:
1. Bertempat tinggal terakhir di Indonesia minimal 5 tahun
2. Telah berusia 21 tahun atau lebih
3. Sudah menikah dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Mampu berbahasa Indonesia secara lancar
6. Tidak mempunyai kewarganegaraan lain selain Indonesia
B. Naturalisasi Khusus
Sedangkan Naturalisasi khusus diberikan kepada pemain atau individu yang telah
menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Dia bisa mengajukan diri atau atas permintaan
pemerintah untuk menjadi WNI. Untuk lebih jelasnya mengenai Ketentuan
naturalisasipemain ataupun warga Negara asing kita bisa mengacu pada Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai pengganti Undang-undang
Nomor 62 Tahun 1958.
11. 9. Menjelaskan sebab hilangnya status kewarganegaraan
Dari Pasal 23 UU RI No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengatur sebab-sebab kehilangan
kewarganegaraan Indonesia, yaitu sebagai berikut :
Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri
Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan
mendapat kesempatan untuk itu.
Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, apabila yang
bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin., bertempat tinggal di luar negeri, dan
dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden
Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh WNI
Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau
bagian dari negara asing tersebut
Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk
suatu negara asing
Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat
diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya
Bertempat tinggal diluar NKRI selama 5 tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara,
tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi
WNI kepada perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.
