Dokumen tersebut membahas tentang ilmu kewarganegaraan yang mencakup konsep dasar, terminologi, ilmu pembentuk, lingkup hak dan kewajiban warga negara, serta cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan menurut undang-undang yang berlaku.

1. ILMU KEWARGANEGARAAAN
Pembina: Suparlan Al Hakim

2. TERMINOLOGI
CIVICS CITIZENSHIP CIVIC EDUCATION
1. Disiplin ilmu 1. Proses kejelasan. 1. Program pen-
pengetahuan status WN didikan
2. Cara kerja il- 2. Cara kerja yuridis 2. Cara kerja
miah sosiologi, formal, edukatif
dan material
3. Target kajian 3. Peran WN dlm as- 3. Kepribadian
hak & kewajiban pek kehidupan WN yg. Baik

3. KONSEP DASAR IKN
• Cabang ilmu politik yg bicara hak dan
kewajiban
• Cabang ilmu politik yang bicara
pemerintahan kota beserta hak dan
kewajiban
• Bagaian mata pelajaran yang bicara hak dan
kewajiban
• Ilmu tentang hak dan kewajiban

4. Ilmu Kewarganegaraan adalah ilmu
tentang ‘manusia’ yang scr formal
disebut ‘warga negara’
Bagaimanakah pandangan IKn
terhadap manusia?

5. Manusia adalah unsur terpenting
dibandingkan dengan unsur negara
yang lain
Ada dua
pandangan
IKn
Sepanjang kehidupan kemasya-
rakatan, manusia adalah
Pendukung kebudayaan

6. IKN SEBAGAI DISIPLIN
• Obyek : warga negara
• Analisa disiplin ilmu, kajian teoretik,
empirik, yuridis formal.
• Tujuan: analisis kritis tentang hak
dan kewajiban (lb timbulnya,
perkembangan, pelaksanaan,
hambatan)

7. ILMU PEMBENTUK IKN
• Ilmu Politik
• Sejarah Teori-teori Kenegaraan
• Sejarah Teori-teori Politik

8. ILMU BANTU IKN
• Ilmu Negara
• Ilmu Hukum Tata Negara
• Ilmu Filsaafat Hukum
• Ilmu Sejarah
• Ilmu Ekonomi
• Ilmu Geografi
• Ilmu Hubungan Internasional
• Ilmu Psikologi Sosial

9. Kedudukan IKN dalam
kerangka keilmuan
Sebagai Ilmu Pelaksana (Applied
Science)
Tugas: melibatkan warga negara dalam
kegiatan pemerintahan secara
proporsional selaras dengan hak dan
kewajiban yang melekat pada diri
mereka.

10. IKN adalah ilmu
pengetahuan PRAKTIS
Membicarakan Hak dan Kewajiban
Warga Negara, yang nyata-nyata ada
dan dipraktikkan dalam kehidupan

11. Apakah substansinya?
HAK DAN KEWAJIBAN HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA NEGARA

12. KONSEP DAN
IMPLEMENTASI HAK &
KEWAJIBAN
• Konsep Hak dan Kewajiban:
- pengertian;
- latar belakang timbulnya;
- hubungan hak dan kewajiban
• Sosialisasi hak dan Kewajiban
- sosialisasi hak dan kewajiban
- internalisaisi hak dan kewajiban
- kristalisasi hak dan kewajiban

13. PENDEKATAN ETIKA MORAL
1. Melaksanakan Kewajiban dahulu,
baru menuntut Hak;
2. Memandang bobot Hak dan
Kewajiban secara seimbang;
3. Memandang Hak dan Kewajiban
secara totalitas

14. WARGA NEGARA, ORANG
ASING DAN
KEWARGANEGARAAN
• Konsep warga negara dan orang asing
• Hakekata warga negara sebagai sendi
negara
• Perbedaan hak-hak dan kewajiban
warga negara dan orang asing

15. KONSEP WARGA NEGARA
Pasal 26 UUD 1945:
(1) Yang menjadi wn ialah orang-orang
bgs Indonesia asli dan orang-orang
bgs lain yang disahkan dengan uu sbg wn.
(2) Penduduk ialah WNI dan orang asing yg
bertempat tinggal di Indonesia;
(3) Hal-hal mengenai WN dan penduduk
di atur dgn undang-undang

16. SIAPA WARGA NEGARA
INDONESIA?
Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006, yang menegaskan:
• Setiap orang yang sebelum UU ini disahkan sudah menjadi
Warga Negara Indonesia;
• Anak lahir dari perkawinan sah seorang ayah dan ibu WNI;
• Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah WNI dan
ibu WNA;
• Anak lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah WNA dan
ibu WNI;
• Anak lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNI,
tetapi ayahnya tidak punya status kewarganegaraan atau
hukum negara asal tidak memberikan kewarganegaraan
kepada anak itu;
• Anak yang lahir 300 hari setelah ayah meninggal dari
perkawinan sah dan ayahnya WNI;

17. • Anak lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNI;
• Anak lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibi WNA,
yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan
belum usia 18 tahu atau belum kawin;
• Anak yang lahir di wilayah NKRI, yang tidak jelas status
kewarganegaraan ayah dan ibunya;
• Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah NKRI, selama
ayah dan ibunya tidak diketahui;
• Anak yang lahir di wilayah NKRI, apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan;
• Anak yang dilahirkan di luar wilayah NKRI dari seorang
ayah dan ibu WNI, karena negara tempat anak itu lahir
memberikan kewarganegaraan anak yang yang
bersangkutan;
• Anak dari seorang ayah atau ibu yang dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya, tetapi ayah dan ibu
tersebut meninggal dalam keadaan belum mengucapkan
sumpah dan jani setia;

18. KEWARGANEGARAAN
• ”Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara” (Pasal 1 ayat 1,
UU No.12/2006)
• "kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan
dalam sesuatu negara yang mengakibatkan adanya
kewajiban negara untuk melindungi orang-orang
yang telah memenuhi syarat sebagai warga
negara.” (Pasal II Peraturan Penutup, UU
No.62/1958)

19. Yuridis Sosiologis
KEWARGA-
NEGARAAN
Material Formal

20. LINGKUP
KEWARGANEGARAAN
• Cara memperoleh status
kewarganegaraan (baca UU 12/2006)
• Kehilangan status kewarganergaraan
(baca UU 12/2006)
• Memperoleh kembali status
kewarganegaraan (baca UU 12/2006)

21. CARA MEMPEROLEH
KEWARAGANEGARAAN
PERMOHONAN (Pasal 9 UU No. 12/2006), syaratnya:
a. Berisia 18 tahun atau sudah kawin;
b. Sudah tinggal di wilayah NKRI paling singkat 5 tahun
berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rokhani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan
UUD 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana diancam penjara 1 tahun atau
lebih;
f. Jika memperoleh kwg RI, tdk berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan tetap;
h. Mmbayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara;

22. KARENA PERKAWINAN (pernyataan)
Pasal 19 UU No 12/2006:
(1) WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat
memperoleh kewarganegaraan RI dengan menyampaikan
pernyataan menjadi WNI dihadapat Pejabat;
(2) Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang
bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI 5
tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-
turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan
tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda;
(3) Jika hal itu terjadi, yang bersangkutan dapat diberi izin
tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata-cara
menyampaikan pernyataan tersebut diatur denga
Peraturan Menteri.

23. BERJASA kpd NKRI (Psl 20 UU 12/2006
”Orang asing yang telah berjasa kpd NKRI atau
dengan alasan kepentingan negara dapat diberi
Kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden
setelah memperoleh pertimbangan DPR Republik
Indonesia, kecuali dengan pemberian
kewarganegaraan tersebut berakibat yang
bersangkutan berkewarganegaraan ganda”.

24. Mengikuti Kewarganegaraan Orang
Tuanya (Psl 21 ayat (1):
”Anak yang belum berusia 18 tahun atau
belum kawin, berada dan bertempat
tinggal di wilayah NKRI, dari ayah dan
ibu yang memperoleh Kewarganegaraan
RI, dengan sendirinya
berkewarganegharaan Republik
Indonesia.

25. Karena pengangkatan, Pasal 21 ( ayat (2)
”Anak Warga Negara Asing yang belum
berusia 5 tahun yang diangkat secara
sah menurut penetapan pengadilan
sebagai anak oleh Warga Negara
Indonesia, memperoleh
Kewarganegaraan Republik
Indonesia”.

26. KEHILANGAN
KEWARGANEGARAAN
Pasal 23 UU No.12/2006, kewarganegaraan
RI hilang karena:
1. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan
sendiri;
2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan kesempatan ada;
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannnya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia
18 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan
dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa
kewarganegaraan;
4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari
Presiden;
5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yg
jabatan dlm dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh
WNI;

27. 6. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, selama orang
belum usia 18 tahun;
7. secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia
kepada negara asing atau bagian dari negara asing
tersebut;
8. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan
sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara
asing; mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor
dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai
tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara
lain atas namanya;
9. Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus-
menrus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan
yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan
keinginannya untuk tetap menjadi WNI, sebelum jangka
waktu 5 tahun itu berakhir.

28. MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN
Pasal 31, menegaskan ”Seseorang yang
kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia dapat memperoleh kembali
kewarganegaraannya melalui prosedur
pewarganegaraan sebagai dimaksud
dalam pasal 9 sampai Pasal 18 dan
Pasal 22.

29. Pasal 32, menegaskan:
• WNI yang kehilangan Kewarganegaraan RI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf i; Pasal 25 dan Pasal 26
ayat (1) dan (2), dapat memperoleh kembali
Kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan
tertulis kepada Meneteri tanpa melalui prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal
17;
• Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertempat tinggal di luar wilayah NKRI, permohonan
disampaikan melalui Perwakilan Rtepublik Indonesia yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal penonton.
• Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan
RI dapatt diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang
kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2)
sejak putusnya perkawinan;
• Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut
kepada Meneteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah
menerima permohonan.

30. KETENTUAN PIDANA
UU No. 12 Tahun 2006, diatur dalam:
Pasal 36
(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan
kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan
hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau
kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

31. Pasal 37
(1) Setiap orang yg sengaja memberi keterangan palsu, termasuk
sumpah, surat atau dokuman palsu, memalsukan surat atau
dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh
memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan
untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau
memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikitnya
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan
palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat
atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling singakat 1 (satu) tahun dan lama 4
(empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

32. Pasal 38
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan
kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk
dan atas nama korporasi;
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya;
(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

33. Pasal 38
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan
kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk
dan atas nama korporasi;
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana
dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya;
(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

34. KEIMIGRASIAN
Kegiatan pengaturan dan pengelolaan
tentang keluar masuknya orang di suatu
negara dan keberadaan seseorang di
negara lain bukan negaranya. Imigrasi,
adalah keluar masuk, seseorang dari/ ke
suatu negara. Keluar masuk, dan
keberadaan di suatu negara yang bukan
negaranya, pengurusannya dilakukan oleh
pejabat di kantor imigrasi.

35. HAL-HAL YANG PERLU DIKETAHUI
OLEH SETIAP WNI
1. Tentang keluar dari Indonesia
PASPOR,
Buku surat perjalanan resmi dan tanda
Kewarganegaraan Indonesia, yang harus dimiliki
apabila ingin memasuki negara lain. Paspor
dikeluarkan oleh instansi atau kantor Imigrasi
setempat sesuai domisili yang memerlukan.
Jenis-jenis paspor:
a. Paspor biasa (umum),
b. Paspor dinas
c. Paspor diplomatik
d. Paspor haji

36. 2. Ijin dan Penolakan
Ijin dinyatakan dengan pemberian paspor, dan cap ijin
keluar (exit permit) pada paspor. Bagi yang sudah
memiliki paspor, maka tiap kali hendak bepergian keluar
negeri, dia harus mendapatkan exit permit. Ketentuan
terbaru, exit permit dibebaskan kepada beberapa
golongan warga, seperti pegawai negeri, ABRI, pejabat
tertentu, asalkan keberangkatannya, atas ijin atasan
yang bersangkutan).
Penolakan, atau secara populernya dikenal dengan istilah,
cekal (pencegahan dan penangkalan) untuk bepergian
keluar negeri dilakukan oleh pejabat Imigrasi, terhadap
seseorang, atas permintaan Pemerintah (Jaksa Agung,
Panglima ABRI, Menteri tertentu).

37. 3. Visa
Visa, adalah ijin dari sesuatu negara untuk keberadaan seorang
warga negara asing di negaranya.
Dilihat dari tujuannya, ada:
(1) visa kunjungan, waktunya terbatas untuk keperluan ziarah,
pariwisata (1 bulan), kunjungan keluaraga;
(2) visa sosial, untuk keperluan suatu kegiatan yang termasuk
dalam golongan sosial dalam batas waktu tertentu (3 bulan);
dan
(3) visa menetap, untuk kegiatan bekerja, belajar, berusaha dan
lain-lain dalam jangka waktu yang agak panjang (1 tahun,
beberapa tahun, dapat diperpanjang sesuai keperluan).

38. BIDANG-BIDANG
KEHIDUPAN WARGA
NEGARA
• Ideologi
• Politik
• Ekonomi
• Sosial-budaya
• Pertahanan keamanan
• Agama
• Hukum

39. PERAN WARGA NEGARA
DALAM BERBAGAI
BIDANG
• Ideologi
• Politik
• Ekonomi
• Sosial-budaya
• Pertahanan keamanan
• Agama
• Hukum

40. TUGAS MEMBUAT
MAKALAH KELOMPOK
• Kelas dibagi beberapa kelompok
• Setiap kelompok menganalisis peran
warga negara dalam satu bidang
• Target : produk makalah
• Dialog: diskusi dan kinerja kelompok

41. DHANDHANGGULA
Kita kabeh warganing nagari
Sarta warga jroning masyarakat
Ngugemi kalungguhane
Darbe hak kang satuhu
Miwah kuwajiban kang nenggih
Sadaya wus kapantha
Sarta dipun atur
Marang kabehing prakara
Ora ana siji bae kang kacicir
Manggon lungguh kang padha
S. Al-Hakim (1995)