Dokumen tersebut membahas tentang asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kelahiran (ius soli dan ius sanguinis) dan asas perkawinan (kesatuan hukum dan persamaan derajat). Ada tiga masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut setiap negara. Undang-undang Indonesia mengatur 13 kriteria untuk mendapatkan kewarganegara

1. Pendidikan
Kewarganegaraan
Asas Kewarganegaraan XI MIA 1

2. A. Pengertian
Asas Kewarganegaraan adalah dasar berfikir dalam menentukan masuk tidaknya
seseorang dalam golongan warga Negara dari suatu Negara tertentu. Pasal 1 angka 2 Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2006 menyebutkan, Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara.
Seseorang dapat dinyatakan sebagai warga negara suatu negara haruslah melalui
ketentuan-ketentuan dari suatu negara. Ketentuan inilah yang menjadi asas atau pedoman
dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Setiap negara memiliki kebebasan dan
kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraannya. Dalam penentuan
kewarganegaraan ada 2 (dua) asas atau pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan
kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam asas kewarganegaraan
yang berdasarkan kelahiran ada 2 (dua) asas kewarganegaraan yang digunakan, yaitu ius
soli (tempat kelahiran) ius sanguinis (keturunan). Sedangkan dari asas kewarganegaraan yang
berdasarkan perkawinan juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu asas kesatuan hukum dan asas
persamaan derajat.

3. B. Pembagian Asas Kewarganegaraanssss
2.Perkawinan
Asas
Kewarganegaraan
3. Umum
4. Khusus
1.
Kelahiran

4. 1. Berdasarkan Kelahiran

5. a). Ius Soli
Ius soli (asas kelahiran) berasal dari latin ius yang berarti
hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang
berarti negeri, tanah atau daerah.Jadi, ius soli adalah penentuan
status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah
kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara
dimana dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asas
kewarganegaran ini, yaitu negara Amerika Serikat, Brazil,
Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika,
Dominika, Ekuador, El Savador, Grenada, Guatemala, Guyana,
Honduras, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay,
Peru, Uruguay, Venuzuela, dan lain-lain.

6. b). Ius Sanguinis
Ius sanguinis (asas keturunan) juga berasal dari bahasa latin, ius yang
berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang
berarti darah atauketurunan.Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan
yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang
mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara.
Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki
kewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dari
orang tuanya. Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah negara China,
Bulgaria, Belgia, Replublik Ceko, Kroasia, Estonia, Finlandia, Jepang, Jerman,
Yunani, Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Libanon, Filipina,
Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Serbia, Slovakia, Korea Selatan,
Spanyol, Swedia, Turki, dan Ukraina.

7. setiap negara menganut asas kewarganegaraan yang berbeda-beda, contoh di negara
Jepang yang hanya menerapkan asas kewarganegaraan bedasarkan tempat kelahiran (ius
soli), negara kita Indonesia menganut kedua asas kewarganegaraan, yaitu ius soli dan ius
sanguinis.Berdasarkan hal di atas ada tiga permasalahan kewarganegaraan, yaitu
 apatride
 bipatride
 multipatride

8. 1. Apatride
 Apatride merupakan istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewaganegaraan.
Hal ini disebabkan ada seseorang yang orang tuanya menganut asas yang berdasarkan
tempat kelahiran (ius soli), namun ia lahir di negara yang menganut asas yang berdasarkan
darah keturunan (ius sanguinis). Misalkan, ada seseorang yang orang tuanya adalah warga
negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun ia dilahirkan di negara
Jepang yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis),
maka kedua negara, baik negara asalnya, maupun negara ia dilahirkan menolaknya untuk
menjadi warga negaranya.

9. 2. Bipatride
Bipatride adalah istilah untuk seseorang yang memiliki kewargaegaraan ganda
(rangkap), atau memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika ada seseorang yang
orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis),
sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan
tempat kelahiran (ius soli). Contoh, ada seseorang yang kedua orang tuanya tinggal di negara
Jepang yang menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis. Waktu itu ia belum lahir, dan
kedua orang tuanya pergi ke negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, dan
ia pun dilahirkan di negara Brazil, maka ia mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negara
tersebut.

10. 3. Multipatride
Multipatride merupakan suatu istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari dua
kewarganegaraan. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerah
perbatasan antara dua negara atau juga karena seseorang yang kedua orang tuanya memiliki
kewarganegaraan yang berbeda. Misalkan, seseorang yang ayahnya berkewarganegaraan
China yang menganut asas ius sanguinis dan ibunya berkewarganegaraan India yang juga
menganut asas ius sanguinis, namun ia di lahirkan di Kamboja yang menganut asas ius soli.
Jadi, ia mendapatkan kewarganegaraan dari negara ayahnya, dari negara ibunya, dan negara
ia dilahirkan.

11. Perkawinan
Persamaan
derajat
Persamaan
Hukum
2. Berdasarkan Perkawinan

12. a). Kesamaan Hukum
Asas kesatuan atau kesamaan hukum itu berdasarkan pada
paradigma bahwa suami-isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti
masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat, dan
tidak terpecah.Jadi, suami-isteri atau keluarga yang baik dalam
menyelenggarakan kehidupan bermasyakatnya harus mencerminkan
adanya suatu kesatuan yang bulat. Dan untuk merealisasikan terciptanya
kesatuan dalam keluarga atau suami-isteri, maka semuanya harus
tunduk pada hukum yang sama. Dengan kebersamaan tersebut sehingga
masing-masing tidak terdapat perbedaan yang dapat mengganggu
keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

13. b). Kesamaan Derajat
Asas persamaan derajat menyebutkan bahwa suatu perkawinan
tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing
pihak.Jadi, baik suami maupun isteri tetap dangan
kewarganegaraan aslinya, sama seperti sebelum mereka dikaitkan oleh
pernikahan dan keduanya memiliki hak untuk memilih kewarganegaraan
yang dianutnya. Selain itu, dalam hukum negara juga mengatur tentang
asas warga negara, yaitu pada UU Nomor 12 Tahun 2006. Hukum negara
tersebut membagi asas kewarganegaraan juga menjadi dua asas atau
pedoman, yaitu (1) asas kewarganegaraan umum dan (2) asas
kewarganegaraan khusus

14. 3. Asas Kewarganegaraan Umum Atau Berdasarkan UU
No. 12 Tahun 2006
Ius
Sanguinis
Umum
Kewargane
garaan
Tunggal
Kewarganega
raan Ganda
Ius Soli

15. Asas kelahiran (ius soli) dan asas keturunan (ius sanguinis) mempunyai pengertian yang
sama dengan yang telah diterangkan di atas tadi. Sedangkan
asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang.Jadi, setiap warga negara hanya memiliki satu kewarganegaraan, tidak bisa
memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu.
Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda (lebih dari satu kewarganegraan) bagi anak-anak sesui dengan
ketentuan yang diatur dalam UU.Jadi, kewarganegraan ini hanya bisa dimiliki ketika masih
anak-anak dan setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia harus
memilih atau menentukan salah satu kewarganegaraannya.
Jadi, sebagai seorang warga negara tidak boleh memiliki lebih dari satu
kewarganegaraan dan jika seseorang berhak mendapatkan status kewarganegaraan karena
kelahiran dan keturunan sekaligus, maka ia harus memilih salah satu diantaranya ketika ia
sudah berumur 18 tahun.

16. Yang dimaksud dengan kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang No.12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang yang berdasarkan perundang-undangan dua/atau berdasarkan perjanjian
Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.

17. 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA sebagai anaknya dan
pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
9. Anak yang lahir di wilayah Negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas ststus
kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. Anak yang bearu lahir yang ditemukan di wilayah Negara RI selama ayah dan ibunya tidak
diketahui.
11. Anak yang lahir di wilayah Negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena
ketentuan dari negara setempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan
kepadas anak yang bersangkutan.
13. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya,
kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah dan
menyatakan jannji setia.

18. Berdasarkan undang-undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI
dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria
WNI, sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut akan
berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka anak
tersebut harus menentukan pilihannya, dan pernyataan untuk memilih tersebut harus
disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.
Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan perkembangan baru yang positif
bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Namun perlu di telaah, apakah pemberian dua
kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari atau tidak,
karena bagaimanapun memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk kepada dua yurisdiksi,
dan apabila dikaji dari segi hukum perdata internasional kewarganegaraan ganda memiliki
potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas
nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila
ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan maka
tidak ada masalah, namun bagaimana bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang
satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara
yang mana, dan bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada
ketentuan negara yang lain.

19. Contoh negara yang menerapkan asas ius soli adalah Amerika Serikat, sedangkan yang
menerapkan asas ius sanguinis adalah Cina. Seorang warga negara Cina melahirkan anak di
Amerika Serikat, menurut asas yang dianut oleh masing-masing negara tersebut memiliki 2
kewarganegaraan, yaitu warga negara Amerika Serikat dan warga negara Cina. Sebaliknya
warga negara Amerika Serikat yang melahirkan seorang anak di Cina menurut asas tersebut
tidak memiliki kewarganegaraan (apatride). Untuk mengatasi kesulitan tersebut diatas
diadakan perundingan dengan negara lain. oleh karena itu, untuk menentukan
pewarganegaraan seseorang terdapat 2 macam stelsel, yaitu :
 stelsel pasif
 stelsel aktif.

20.  Stelsel pasif adalah semua penduduk diakui sebagai warga negara, kecuali dia menyatakan
menolak menjadi warga negara atau hak repudiasi.
 Stelsel aktif adalah untuk menjadi warga negara, seseorang harus menggunakan hak-hak
opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara
Pelaksanaan kedua stelsel tersebut mengakibatkanberlakunya dua konsekuensi hukum,
yaitu hak opsi dan hak repurdiasi. Pengertian haak opsi adalah hak untuk memilih suatu
kewarganegaraan ( dalam stelsel aktif). Sedangkan pengertian hak repurdiasi adalah hak untuk
menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif)

21. 4. Asas Kewarganegaraan Khusus
Kepentingan
Sosial
Perlindungan
Hukum
Publisitas Khusus
Persamaan di dalam
Hukum dan
Pemerintahan
Keterbukaan
Pengakukan Dan
pEnghromatan
Terhadap HAM
Persamaan di dalam
Hukum dan
Pemerintahan
Non-
Deskriminatif

22. 1. Asas Kepentingan Nasional
Adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan
nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang
memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
2. Asas Perlidungan Maksimum
Adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada
setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan
Adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang
sama di dalam hukum dan pemerintahan.
4. Asas Kebenaran Substantif
Adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.

23. 5. Asas Non-Diskriminatif
Adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga
negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan
memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM
Adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin,
melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya, dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas Keterbukaan
Adalah asas yang menetukan bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus
dilakukan secara terbuka.
8. Asas Publisitas
Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh dan atau kehilangan
kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

24. pada asas kewarganegaraan khusus ini lebih membahas atau mengatur
berdasarkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya dalam hal hak
dan kewajiban diantara keduanya, seperti menjaga kedaulatan negara, menjamin hak
asasi manusia, dan sebagainya.
Berkaitan dengan status istri dalam perkawinan campuran, maka terdapat dua asas:
 Asas mengikuti
 Asas persamamerataan

25. Asas Mengikuti
maka suami/istri mengikuti suami/istri baik pada waktu perkawinan
berlangsung, kemudian setelah perkawinan berjalan. Pasal 26 UU
Kewarganegaraan menyatakan, Ayat (1) perempuan warga negara Indonesia yang
kawin dengan laki – laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika
menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti
kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Ayat (2) Laki – laki
warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing
kehilangan kewarganegaraanya RI jika menurut hukum asal istrinya,
kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat
perkawinan tersebut.

26. Asas Pemerataan
Menurut asas ini, bahwasanya perkawinan tidak mempengaruhi sama
sekali kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka (suami atau istri) bebas
menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan asal sekalipun sudah
menjadi suami istri.
Ketentuan ini di atur dalam pasal 26 ayat (3) UU kewarganegaraan , bahwa
perempuan atau laki – laki WNI yang menikah dengan WNA tetap menjadi WNI
jika yang bersangkutan memiliki keinginan untuk tetap menjadi WNI. Adapun
mekanismenya dengan, yaitu dengan jalan mengajukan surat pernyataan
mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan republik Indonesia yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali
pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda

27. Undang-Undang Yang Mengatur Kewarganegaraan
a. UUD 1945 pasal 26
b. Undang-Undang No.3 Tahun 1946
c. Hasil persetujuan Konferensi Meja Bundar
d. Undang-Undang No.62 Tahun 1958
e. Undang-Undang No.3 Tahun 1976
f. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006

28. Warga Negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari
Kesimpulan
suatu penduduk yang menjadi unsur Negara .Setiap negara berdaulat
berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam
menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, asas kewaraganegaraan
berdasarkan perkawinan dan Asas kewarganegaraan berdasarkan
naturalisasi. Sebagai warga negara yang baik kita wajib membina dan
melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak-hak dan
kewajiban warganegara diatur oleh Undang-Undang pasal 27 ayat 1 dan
2, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 dan 31.