Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah

2. Dosen Pembimbing :
Dra. Rabiatul Adawiah, M.Si
Disusun Oleh:
KELOMPOK 2
PRODI PENDIDIKAN FISIKA

3. HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA
Negara memiliki hak khusus, seperti menghukum orang, mencetak uang,
memiliki tentara, membuat perjanjian dengan negara lain, menarik
pajak, dan lain-lain.
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedilan sosial.
NEGARA

4. PENGERTIAN WARGA NEGARA
Menurut Kamus Besar
Indonesia, warga negara
adalah penduduk sebuah
negara atau bangsa
berdasarkan keturunan,
tempat kelahiran, dsb
yang mempunyai
kewajiban dan hak
penuh sebagai seorang
warga dari negara itu.
Dr. A.S Hikam
mendefinisikan Warga Negara
sebagai anggota dari sebuah
komunitas yang membentuk
itu sendiri.
UUD 1945, Pasal 26 : warga
negara adalah bangsa Indonesia
asli dan bangsa lain yang
disahkan undang- undang
sebagai warga negara.
WARGA NEGARA

5. Menurut Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 orang- orang yang
tinggal dalam wilayah negara dapat diklafisikasikan menjadi:
orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-
undang sebagai warga
negara.
WARGA NEGARA PENDUDUK
orang-orang asing yang
tinggal dalam negara
bersifat sementara sesuai
dengan visa (surat izin)
yang diberikan negara
melalui kantor Imigrasi.

6. ASAS KEWARGANEGARAAN
Dalam asas kewarganegaraan dalam UU Nomor 12
Tahun 2006, dikenal dua pedoman yaitu:
Asas kewarganegaraan diperlukan untuk
mengatur status kewarganegaraan seseorang.
Ketentuan tentang status kewarganegaraan
penting diatur dalam peraturan perundangan
dari negara.
asas kewarganegaraan
umum
asas kewarganegaraan
khusus

7. a. Asas Kewarganegaraan Umum
4. Asas kewarganegaran Ganda Terbatas
3. Asas kewarganegaraan tunggal
1. Asas kelahiran ( Ius Soli )
2. Asas keturunan ( Ius Sanguinis)

8. 1. Asas Kelahiran ( Ius Soli )
• Ius soli berasal dari bahasa latin; ius berarti
hukum atau pedoman, sedangkan soli dari kata
solum yang berarti negeri, tanah atau daerah.
• Ius soli adalah penentuan status
kewarganegaraan berdasarkan tempat atau
daerah kelahiran seseorang.
• Contoh, apabila seseorang dilahirkan di Amerika
Serikat maka ia dapat menjadi warga negara di
sana.

9. 2. Asas Keturunan ( Ius Sanguinis )
• Ius sanguinis juga berasal dari bahasa latin, ius berarti
hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata
sanguis yang berarti darah atau keturunan.
• Ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang
berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini
menetapkan seseorang mendapatkan
kewarganegaraan suatu negara, apabila orang tuanya
adalah warga negara suatu negara.
• Contohnya seseorang lahir di Indonesia, namun orang
tuanya berkewarganegaraan Jepang, maka ia akan
mendapatkan status kewarganegaraan dari orang
tuanya yaitu warga negara Jepang.

10. 3. Asas Kewarganegaraan Tunggal
• Asas ini adalah asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang
tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih
dari satu.
4. Asas kewarganegaran Ganda Terbatas
• Asas ini adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Pada saat
anak-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus
menentukan salah satu kewarganegaraannya.

11. b. Asas Kewarganegaraan Khusus
1. Asas
Kepentingan
Nasional
2. Asas
Perlindungan
Maksimum
3. Asas persamaan
di dalam hukum
dan pemerintahan
4. Asas kebenaran
substantif
5. Asas non-
diskriminatif
6. Asas pengakuan
dan penghormatan
terhadap HAM
7. Asas
keterbukaan
8. Asas publisitas

12. Apatride
• Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki status
kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir
di negara yang menganut asas ius sanguinis.
Bipatride
• Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan.
Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang
tua yang negaranya menganut sanguinis sedangkan ia lahir di
negara yang menganut ius soli.
Multipatride
• Multipatride, seseorang yang memiliki lebih dari dua status
kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di
perbatasan antara dua negara.
Masalah Status Kewarganegaraan

13. Prosedur Pewarganegaraan Di Indonesia
(diatur Undang Undang No. 62 tahun 1958)
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia,
diantaranya :
1. Karena kelahiran
2. Karena dikabulkan permohonan
3. Karena Kewarganegaraan
4. Karena perkawinan

14. Pewarganegaraan berdasar perkawinan
Dalam asas kesatuan
hukum, suami/isteri
mengikuti
kewarganegaraan
istri/suami.
Asas Kesatuan Hukum
Asas Persamaan
Derajat
Dalam asas persamaan
derajat, suami/isteri
tetap berpegang pada
kewarganegaraannya
(kewarganegaraan tetap
berdasar emansipasi).

15. Pewarganegaraan berdasar undang-
undang (naturalisasi)
SISTEM AKTIF SISTEM PASIF
Apabila mereka
mengajukan
menjadi warga
negara
Seseorang secara otomatis
memperoleh
kewarganegaraan
dikarenakan dalam jangka
tertentu tinggal di suatu
negara.

16. Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak adalah suatu yang seharusnya
diperoleh oleh warga negara setelah
melaksanakan kewajiban sebagai warga
negara.
Kewajiban adalah segala sesuatu yg harus
dilaksanakan oleh warga negara terhadap
negara.

17. Hak Warga negara indonesia menurut
UUD 1945, meliputi:
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
b. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.
c. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan.
d. Hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia.
e. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
depan hukum.

18. Kewajiban Warga negara indonesia
menurut UUD 1945, meliputi:
• Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara
dengan warga negara dan membela tanah air ( Pasal 27).
• Wajib membela pertahanan dan keamanan negara ( Pasal 29).
• Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi
pembatasan yang tertuang dalam peraturan (Pasal 28J).
• Wajib menunjang hukum dan pemerintah
• Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
• Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang- undang untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

19. Hak dan Kewajiban
Bela Negara
a.Pengertian Hak dan Kewajiban Bela Negara
Pembelaan negara dan bela negara adalah tekad,
sikap dan tindakan warga negara yang teratur,
menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi
oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran
hidup berbangsa dan bernegara.

20. b. Asas Demokrasi dalam Pembelaan Negara
Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam
setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampuan
dan profesinya masing-masing.
Asas demokrasi dalam pembelaan negara yang
mencakup dua arti.
Pertama, bahwa setiap warganegara turut serta dalam
menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui
lembaga-lembaga perwakilan sesuai denga UUD 1945 dan
perundang-undangan yang berlaku.

21. c. Motivasi dan Pembelaan Negara
Proses motivasi untuk membela negara dan
bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami
keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya.
Motivasi tersebut antara lain:
• Pengalaman sejarah perjuangan RI
• Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis
• Keadaan penduduk yang besar
• Kekayaan sumber daya alam
• Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang
persenjataan
• Kemungkinan timbulnya bencana perang

22. Hubungan Warganegara dan Negara
Hubungan emosional
Hubungan fungsional
Hubungan formal
Merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, merasa
rindu bila di luar, merasa tersinggung bila negara
direndahkan, dan menghormati falsafah negara.
Bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara,
melaksanakan tugas demi negara, dan aktif mengendalikan
penyimpangan
Sadar hak dan kewajiban, bertindak sesuai hukum negara

23. Nilai-nilai Pancasila Mendasari Penyelenggaraan
Negara
Nilai-nilai Pancasila mendasari hak dan kewajiban
negara dan warga negara. Jika suasana
pemerintahan dan pelaksana pemerintahan
negara telah benar-benar melaksanakan segala
kewajibannya berdasarkan atas nilai Pancasila,
maka akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh
rakyat indonesia dan negara tidak akan terjerumus
ke dalam sifat dan praktik suatu negara kekuasaan
(segala keputusan terletak di tangan penguasa).

24. TERIMA KASIH