Ini merupakan bentuk power point dari makalah yang sudah saya upload sebelumnya. Di sini kirta menjelaskan point point penting yang ada dalam makalah tersebut.

1. Nama Kelompok 6
Emma Dewi Aisyah
(G71219042)
Nur Wulan Suci (G71219050)
Arinda Septiani (G91219067)

2. • Pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2002) adalah penduduk suatu negara atau
bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelhiran, dan
sebaginya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh
sebagai seorang warga negara itu.
• Sedangkan pengertian warga negara juga diatur oleh
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26 (1) Uud 1945
menyatakan bahwa warga Negara Indonesia adalah
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan Undang-Undang sebagai warga negara.

3. Asas Kewarganegaraan
Umum• A. Asas Kelahiran (Ius Soli)
Penentu status kewarganegaraan
berdasarkan temat atau daerah kelahiran
sesorang. Sesorang dapat menjadi warga
negara dimana ia dilahirkan.
• B. Asas Keturunan (Ius Sanguinis)
Asas yang menetapkan sesorang
mendapatkan kewarganegaraan suatu
negara, apabila orang tuanya adalah warga
suatu negara.
• C. Asas Kewarganeraan Tunggal
Asas yang menentukan satu
kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap
orang tidak dapat menjadi warga negara
ganda atau lebih dari satu.
• D. Asas Kewarganegaraan ganda
Terbatas
Asas yang menentukan kewarganegaraan
ganda (lebih dari 1 warga negara) bagi anak-
anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam UU.
Asas Kewarganegaraan
Khusus• A. Asas Kepentingan Nasional
Menentukan bahwa kewarganegaraan mengutamakan
kepentingan Nasional, untuk mempertahankan
kedaulatannya.
• B. Asas Perlindungan Maksimum
Menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan
perlindungan penuh kepada setiap warga negaranya dalam
keadaan apapun
• C. Asas Persamaan di Dalam Hukum dan Pemerintah
Menentukan bahwa setiap warga negar mendapatkan
perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah
• D. Asas Kebenaran Substantif
Dimana prosedur kewarganegaraan sesorang tidak hanya
bersifat administratif, tetapi disertai syarat-syarat
permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
• E. Asas Non-Diskriminatif
Tidak membedakan perlakuan dalam segala hal.
• F. Asas Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM
Dalam segala hal yang berhubungan dengan menjamin,
melindungi, dan memuliakan HAM, dan hak warga negara
warga khususnya.
• G. Asas Keterbukaan
Menentukan bahwa segala yang berhubungan dengan
warga negara harus dilakukan secara terbuka.
Asas kewarganegaraan dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, dikenal dua
pedoman yaitu:

4. • A. Unsur darah keturunan (Ius Sanguinis)
Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan
kewarganegaraannya. Prinsip ini telah di terapkan di berbaga negara, yaitu negara
Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jepang, dan Indonesia. Jadi dengan prinsip ini
sesorang dengan sendirinya atau secara langsung tanpa melalui beberapa tahap yang
rumit untuk mmendapatkan kewarganegaraan seperti yang dimiliki kedua orang tuanya.
• B. Unsur daerah tempat kelahirannya (Ius Soli)
Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Artinya, kalau
seseorang dilahirkan dalam hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga
negara Indonesia. Terkecuali anggota korps diplomatik dan anggota tentang asing yang
masih dalam ikatan dinas.Negara yang menganutius soli ialah Argentina, Meksiko, Brazil,
Kanada, Jamaika, dan Amerika.
• C. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)
Seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi suatu negara meskipun
tidak melalui unsur ius sanguinis dan ius soli setelah melalui syarat yang telah di
tetapkan perundang-undangan. Dalam unsur pewarganegaraan ini dibagi menjadi 2
macam, yaitu aktif dan pasif.

5. Apatride adalah suatu kasus dimana seorang anak tidak
memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena
seorang ibu yang berasal di negara yang menganut unsur
ius soli dan melahirkan seorang anak di negara yang
menganut ius sanguinis. Maka dengan sendirinya anak itu
tidak memiliki kewarganegaraan, baik dari negara asal
ibunya atau negara kelahirannya.
• 2. Bipatride
Bipatride adalah suatu kasus dimana seorang anak
memiliki 2 kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena
seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut
unsur ius sanguinis dan melahirkan seorang anak di
negarayang menganut unsur ius soli. Maka dengan
sendirinya kedua negara tersebut (negara asal dan tempat
kelahiran) sama-sama memberikan status
kewarganegaraannya.
• 3. Multipatride
Multipatrideadalah suatu kasus dimana seseorang memiliki
2 atau lebih kewarganegaraan. Keadaan ini sering terjadi
pada warga negara yang tinggal di daerah perbatasan
negara.Dalam hal ini di perlukan ketentuan-ketentuan yang
pasti tentang perbatasan dan wilayah teritorial.Sehingga
penduduk di daerah tersebutdapat mengetahui mereka
termasuk kewarganegaraan diantara kedua negara

6. Dikemukakan di atas
keunikan demokrasi
pancasila
• Pada cakupannya tidak terbatas
dalam arti demokrasi politik,
tetapi juga mencakup demokrasi
ekonomi dan demokrasi social.
• Pada spirit yang dikandungnya
yakni religius, humanis,
kolektivisme atau kekeluargaan
(pola kehidupan desa). Atau
spiritualitas atau religius (sila 1),
keadilan (sila II dan V), dan
kekeluargaan (sila III dan IV)
• Meskipun kelembagaan
demokrasi modern yang
digunakan tetapi dalam
pengambilan keputusan
menggunakan mekanisme dari
pranata social budaya asli yakni
sistem permusyawaratan.
Karakter warga negara yang
demokratis dalam prespektif
demokrasi pancasila• Religius, tidak secularapalagiatheis;
• Memiliki toleransi;
• Adil dalam arti tidak deskriminatif atau
humanitis;
• Anti imperialism dan kolonisme;
• Memiliki komitmen untuk
mewujudkankemakmuranbersama;
• Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan
yang tinggi sebagai sesame anak bangsa;
• Menghargai pluralisme;
• Menyerasikan antara kepentingan pribadi
dengan kepentingan umum;
• Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neo
liberalisme
• Mengedepankan musyawarah untuk
mufakat dalam mengambil keputusan
terhadap masalah yang menyangkut
kepentingan bersama.

7. • Pada umumnya dua kelompok warga negara dalam
suatu negara. Yakni warga. Negara yang memperoleh
status kewarganegaraannya melalui stelsel pasif atau
dikenal juga dengan warga negara byoperation of law
dan warganegara yang memperoleh status
kewarganegaraannya melalui stelselaktif atau dikenal
dengan byregistration.
• Dalam penjelasan umum undang-undang No. 62/1958
bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan
Indonesia yaitu, pertama kelahiran. Kedua,
pengangkatan. Ketiga, dikabulkannya permohonan.
Keempat, pewarganegaraa. Kelima, perkawinan.
Keenam, ikut orang tua. Ketujuh, surat pernyataan.

8. Dalam penjelasan umum UU No.62 tahun 1958
menyatakan bahwa untuk memperoleh status
kewarganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti
sebagai berikut.
• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang
memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena
kelahiran, yaitu dengan akta kelahiran.
• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang
memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena
pengangkatan. Yaitu kutipan pernyataan sah buku
catatan pengangkatan anak asing dari peraturan
pemerintah No. 67 Tahun 1958, sesuai dengan surat
edaran menteri kehakiman No. JB.23/2/25, butir 6.
Tanggal 5 Januari 1959.
• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang
memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena
dikabulkannya permohonan, yaitu petikan keputusan
presiden tentang permohonan tersebut (tanpa
pengucapan sumpah dan janji setia).
• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang
memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena
pewarganegaraan, yaitu keputusan presiden tentang
pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah
pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.
• Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang
memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena
pernyataan, yaitu sebagaimanadiatur dalam surat
edaran menteri kehakiman No. JB.3/166/22 tanggal 30
September 1958 tentang memperoleh / kehilangan
kewarganegaraan Republik Indonesia dengan

9. • Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu
yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu,
dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada
prinsipnya dapat dituntutpaksa olehnya (Sumarsono, 2005).
• Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan atau
membiarkan sesuatu yang semestinyadibiarkan atau diberikan
melalui pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun,
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang
berkepentingan (Notonagoro, dalam Soemiarno 2005).
• Hak dan kewajiban warganegara suatu negara yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundangannya berhubungan
erat dengan latarhistoris dan budaya suatu bangsa. Sehingga
di dunia ini terdapat berbagai variasi pelaksanaan hak dan
kewajiban warganegara suatu negara yang tertuang dalam
konstitusi atau peraturan perundang-undangan suatu negara.