Dokumen tersebut membahas tentang status warga negara dan penduduk Indonesia. Indonesia menganut asas ius sanguinis dan ius soli terbatas dalam menentukan kewarganegaraan. Ada dua cara menjadi warga negara yaitu naturalisasi biasa dan istimewa dengan berbagai persyaratan. Kewarganegaraan dapat hilang karena beberapa sebab seperti memperoleh kewarganegaraan lain.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas prinsip kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia dan pemaknaan kebendaan dalam perkawinan. Secara khusus, dibahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, akibat pewarganegaraan, perkawinan campuran, dan asas-asas hukum perdata internasional terkait status benda.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30dianwidya sains
Pembahasan pasal 24-30 UU No 12 Tahun 2006 untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPA Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
Dokumen tersebut membahas tentang asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kelahiran (ius soli dan ius sanguinis) dan asas perkawinan (kesatuan hukum dan persamaan derajat). Ada tiga masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut setiap negara. Undang-undang Indonesia mengatur 13 kriteria untuk mendapatkan kewarganegara
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas prinsip kewarganegaraan dalam hukum perdata internasional Indonesia dan pemaknaan kebendaan dalam perkawinan. Secara khusus, dibahas mengenai asas-asas kewarganegaraan, pewarganegaraan, akibat pewarganegaraan, perkawinan campuran, dan asas-asas hukum perdata internasional terkait status benda.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum antar tata hukum (HATAH) yang mencakup hukum antar waktu, tempat, golongan, dan internasional. Dibahas pula tentang asas konkordansi dan keberlakuan berbagai sistem hukum untuk golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda menurut pasal 131 dan 163 Indische Staatsregeling.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Hukum Perdata Internasional membahas perkara yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Dokumen ini menjelaskan tentang pengertian Hukum Perdata Internasional, ruang lingkupnya, dan tahapan penyelesaian perkara tersebut meliputi penetapan yurisdiksi, hukum yang berlaku, hingga penyelesaian secara materiil berdasarkan hukum tersebut.
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
1. Dokumen tersebut membahas jenis-jenis pidana pokok dan tambahan menurut KUHP seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan sebagai pidana pokok serta pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai pidana tambahan.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”Fenti Anita Sari
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Disusun Oleh :
Yudimas Thariq Pratama (17.02.51.0004)
Teguh Ananto Kusuma (17.02.51.0024)
Rosa Zhal Zhabila (17.02.51.0038)
Fenti Anita Sari (17.02.51.0039)
Febry Nur Anisa P.S.L (17.02.51.0045)
Universitas Stikubank Semarang
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30dianwidya sains
Pembahasan pasal 24-30 UU No 12 Tahun 2006 untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPA Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
Dokumen tersebut membahas tentang asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kelahiran (ius soli dan ius sanguinis) dan asas perkawinan (kesatuan hukum dan persamaan derajat). Ada tiga masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut setiap negara. Undang-undang Indonesia mengatur 13 kriteria untuk mendapatkan kewarganegara
Robert P. Givens is the president of RPG Consulting LLC, a strategic planning company. A prolific figure in security decision making through historical analysis, Robert P. Givens also spends time away from his work in support of Volunteers of America (VOA).
This document discusses communication and definitions. It begins by defining communication and various communication models. It then discusses definitions, including categories of definitions like intensional and extensional, types of definitions like lexical and stipulative, and characteristics of good definitions. The document also covers miscommunication, including its definition, common causes like jargon and missing nonverbal cues, and effects. Finally, it discusses common languages and their benefits in facilitating understanding between groups. The overall purpose is to provide foundational information on communication and defining terms accurately to avoid miscommunication.
This document provides a mock-up of an ecommerce check-out page design and lists various digital advertising placements including display network ads, mobile and desktop leaderboards, skyscrapers, squares, rectangles, and clickable banner ads from companies like LivingSocial and Groupon.
The document provides syntax examples for common MongoDB operations like creating and dropping databases and collections, inserting, querying, updating, and deleting documents. It also covers indexing, aggregation, and backup/restore functionality in MongoDB.
The document describes HiveQL commands for creating, altering, and dropping databases, tables, views, and indexes. It also covers built-in functions, SELECT queries with filters, sorting, grouping, and joins. Key commands include CREATE DATABASE, CREATE TABLE, LOAD DATA, ALTER TABLE, DROP TABLE, SELECT, GROUP BY, and JOIN.
The deadliest lung cancer on women and preventive methodslee shin
The document discusses lung cancer in women. It notes that women are more prone to lung cancer than men in a proportion of 1:5. The main causes of lung cancer in women are smoking, air pollution, radon exposure, genetics, workplace hazards, secondhand smoke, and the presence of estrogen. Estrogen can catalyze the faster growth of lung cancer in women. The most common types of lung cancer for women are adenocarcinoma and bronchiovascular cancer. Preventive methods include avoiding tobacco, limiting secondhand smoke exposure, and eating a diet high in phytoestrogens.
CAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation Frameworknexgentechnology
bulk ieee projects in pondicherry,ieee projects in pondicherry,final year ieee projects in pondicherry
Nexgen Technology Address:
Nexgen Technology
No :66,4th cross,Venkata nagar,
Near SBI ATM,
Puducherry.
Email Id: praveen@nexgenproject.com.
www.nexgenproject.com
Mobile: 9751442511,9791938249
Telephone: 0413-2211159.
NEXGEN TECHNOLOGY as an efficient Software Training Center located at Pondicherry with IT Training on IEEE Projects in Android,IEEE IT B.Tech Student Projects, Android Projects Training with Placements Pondicherry, IEEE projects in pondicherry, final IEEE Projects in Pondicherry , MCA, BTech, BCA Projects in Pondicherry, Bulk IEEE PROJECTS IN Pondicherry.So far we have reached almost all engineering colleges located in Pondicherry and around 90km
Atlanta has loads of history, culture, outdoor activities, southern hospitality, and plenty of things to do with the kids.
Here’s a few our favorites things to do in Atlanta.
The document discusses three horror films - 11:11, 666: The Beast, and 666: The Child - that were in the top 10 movies broadcast on the Horror Channel. It provides brief summaries of the plots, which involve paranormal activity in 11:11 and religious themes around the devil and anti-Christ in the other two films. The document notes these themes are common across the three films and suggests the audience enjoys films containing religion and paranormal activity themes.
Java 8 introduced several new features including lambda expressions, default methods, and the Stream API. It also replaced the PermGen memory space with Metaspace to avoid OutOfMemoryErrors. Some key language updates include support for functional interfaces, lambda expressions, default interface methods, and new collection methods like forEach and filter that work with lambda expressions. The Stream API allows functional-style operations on collections like map, reduce, and filter.
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
Merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/SMK?MA dengan judul Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Menjelaskan terkait jenis WNI, Penduduk, Rakyat. Jenis kewarganegaraan, syarat untuk menjadi WNI, dan hal yang mempengaruhi seseorang kehilangan status kewarganegaraannya
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan menurut undang-undang Indonesia. Termasuk perbedaan antara warga negara dan orang asing, asas-asas kewarganegaraan, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan, serta kehilangan status kewarganegaraan. Juga disebutkan hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kewarganegaraan Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas ius sanguinis secara dominan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Dokumen tersebut juga menjelaskan syarat dan cara memperoleh, kehilangan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia menurut UU tersebut.
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi warga negara, perbedaan antara penduduk, warga negara dan orang asing, serta pedoman penentuan kewarganegaraan seseorang.
2. Dijelaskan pula tentang syarat-syarat memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
3. Status kewarganegaraan
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai definisi warga negara dan kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, perkawinan, dan karena berjasa, serta penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Secara singkat, warga negara adalah orang yang memiliki hubungan dengan suatu negara berdasarkan undang-undang. Indonesia menganut asas ius sanguinis dan ius soli dalam menentukan kewarganegaraan. Ada berbagai cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Dokumen ini membahas tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Terdapat dua asas kewarganegaraan yaitu ius sanguinis yang mengacu pada keturunan dan ius soli yang mengacu pada tempat kelahiran. Ada empat cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu keturunan, kelahiran, pengangkatan, dan naturalisasi. Kewarganegaraan dapat hilang karena alasan-alasan tertentu sepert
Dokumen ini membahas tentang kewarganegaraan Indonesia, termasuk asas yang digunakan (ius sanguinis), cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, serta perlindungan hukum bagi warga negara dan anak yang terkena dampak perubahan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Secara singkat, warga negara memiliki status yang sama di bawah hukum negara dan memiliki hubungan hak dan kewajiban timbal balik dengan negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen juga menjelaskan berbagai cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia serta hak dan kewajiban warga negara dan negara.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. Status Warga Negara Indonesia
Rakyat dibedakan atas dua :
a. Penduduk dan bukan
penduduk.
Penduduk adalah orang yang
bertempat tinggal/menetap
dalam suatu negara.
Bukan penduduk adalah
orang yang berada dalam
suatu wilayah suatu negara
dan tidak bertujuan
tinggal/menetap di wilayah
negara tersebut.
b. Warga negara dan bukan warga
negara.
warga negara adalah orang
yang secara hukum
merupakan anggota dari suatu
negara.
Bukan warga negara disebut
orang asing/warga negara
asing.
3. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk
maupun warga negara, secara konstitusional
tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945, yaitu :
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang orang
bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang undang
sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal halmengenai warga negara dan penduduk
diatur dengan undang undang.
4. Apakan setiap
penduduk adalah warga
negara Indonesia ??
Jawabannya tentu saja tidak !
Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari
pada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2)
UUD 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah
warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Dengan
demikian di Indonesia semua orang yang
tinggal di Indonesia termasuk orang asing pu
adalah penduduk Indonesia.
5. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia
Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara.
Asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir dalam
menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan
warga negara dari suatu negara tertentu.
6. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan
dibedakan menjadi dua, yaitu:
Asas Ius
sanguinis
(asas
keturunan)
merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan
negara tempat kelahiran.
Asas ius Soli
(asas
kedaerahan)
merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang
diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
7. Asas
kewarganegaraan apa
yg dianut negara
Indonesia ?
Berdasarkan UU RI No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam
penentuan kewarganegaraan menganut asas asas :
1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas
yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi
anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini.
8. 3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas
yang menentukan satu kewarganegaraan bagi
setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas
merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang ini.
Asas
kewarganegaraan apa
yg dianut negara
Indonesia ?
9. Syarat Menjadi Warga Negara
Indonesia
Berdasarkan UU No. 12 Th.2006 Pasal 8 yang berbunyi, “Kewarganegaraan Republik
Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.”. Arti kata
‘pewarganegaaraan’ sendiri adalah ‘tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan suatu negara melalui suatu permohonan. Ini berarti, setiap orang
berhak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, harus melalui
berbagai persyaratan.
10. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu:
a. Naturalisasi biasa
syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 UU RI
No. 12 thn 2006 sebagai berikut:
1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat
5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10
(sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. sehat jasmani dan rohani;
11. 4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
12. b. Naturalisasi Istimewa
Naturalisasi istimewa diberikansesuai dengan
ketentuan pasal 20 UU RI No. 12 tahun 2006.
Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing
yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia
atau dengan alasan kepentingan negara, seteleh
memperoleh pertimbangan DPR. Naturalisasi istimewa
batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut
berkewarganegaraan ganda.
13. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan
Menurut UU No. 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia
kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan
untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari
Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang
jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat
dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
14. 5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang
bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing
atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang
masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa
alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima)
tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan
tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia
kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia
tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan,
sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.