SlideShare a Scribd company logo
Kedudukan Warga Negara
dan
Penduduk Indonesia
Anggota:
Dimas A.P
Emi Kartika
M. Abdullah R.
Novitia Chinoi
Status Warga Negara Indonesia
Rakyat dibedakan atas dua :
a. Penduduk dan bukan
penduduk.
Penduduk adalah orang yang
bertempat tinggal/menetap
dalam suatu negara.
Bukan penduduk adalah
orang yang berada dalam
suatu wilayah suatu negara
dan tidak bertujuan
tinggal/menetap di wilayah
negara tersebut.
b. Warga negara dan bukan warga
negara.
warga negara adalah orang
yang secara hukum
merupakan anggota dari suatu
negara.
Bukan warga negara disebut
orang asing/warga negara
asing.
Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk
maupun warga negara, secara konstitusional
tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945, yaitu :
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang orang
bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa
lain yang disahkan dengan undang undang
sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal halmengenai warga negara dan penduduk
diatur dengan undang undang.
Apakan setiap
penduduk adalah warga
negara Indonesia ??
Jawabannya tentu saja tidak !
Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari
pada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2)
UUD 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah
warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia. Dengan
demikian di Indonesia semua orang yang
tinggal di Indonesia termasuk orang asing pu
adalah penduduk Indonesia.
Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia
 Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang
berhubungan dengan warga negara.
 Asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir dalam
menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan
warga negara dari suatu negara tertentu.
Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan
dibedakan menjadi dua, yaitu:
Asas Ius
sanguinis
(asas
keturunan)
merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan
negara tempat kelahiran.
Asas ius Soli
(asas
kedaerahan)
merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang
diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
Asas
kewarganegaraan apa
yg dianut negara
Indonesia ?
Berdasarkan UU RI No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam
penentuan kewarganegaraan menganut asas asas :
1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang
menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas
yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi
anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas
yang menentukan satu kewarganegaraan bagi
setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas
merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang ini.
Asas
kewarganegaraan apa
yg dianut negara
Indonesia ?
Syarat Menjadi Warga Negara
Indonesia
Berdasarkan UU No. 12 Th.2006 Pasal 8 yang berbunyi, “Kewarganegaraan Republik
Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.”. Arti kata
‘pewarganegaaraan’ sendiri adalah ‘tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
kewarganegaraan suatu negara melalui suatu permohonan. Ini berarti, setiap orang
berhak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, harus melalui
berbagai persyaratan.
Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu:
a. Naturalisasi biasa
syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 UU RI
No. 12 thn 2006 sebagai berikut:
1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat
5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10
(sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia,
tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
b. Naturalisasi Istimewa
Naturalisasi istimewa diberikansesuai dengan
ketentuan pasal 20 UU RI No. 12 tahun 2006.
Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing
yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia
atau dengan alasan kepentingan negara, seteleh
memperoleh pertimbangan DPR. Naturalisasi istimewa
batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut
berkewarganegaraan ganda.
Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan
Menurut UU No. 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia
kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan :
1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan
untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari
Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang
jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat
dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang
bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing
atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang
masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa
alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima)
tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan
tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia
kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia
tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan,
sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Kedudukan wn & penduduk indonesia

More Related Content

What's hot

perdata
perdataperdata
perdata
amanda lubis
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
DIANTO IRAWAN
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Adhy Djr
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
Aji Wasesa
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Idik Saeful Bahri
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan hamMardiah Ahmad
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
Rizki Gumilar
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
villa kuta indah
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Vallen Hoven
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
Nuelimmanuel22
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Fenti Anita Sari
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
dwipuspasar1
 
Pertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidana
Pertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidanaPertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidana
Pertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidana
yudikrismen1
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdatasesukakita
 
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
Fenti Anita Sari
 

What's hot (20)

perdata
perdataperdata
perdata
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanHukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaan
 
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata HukumHukum Antar Tata Hukum
Hukum Antar Tata Hukum
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham
 
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
Hukum perdata internasional - Memahami status anak dari hasil perkawinan camp...
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Pertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidana
Pertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidanaPertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidana
Pertemuan 9 perlindungan ham dalam sistem peradilan pidana
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
ILMU NEGARA “PROSES TERJADINYA NEGARA SECARA PRIMER dan SEKUNDER”
 

Viewers also liked

Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
dianwidya sains
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Dedi Saputra
 
Noor
NoorNoor
Correctional Reentry Services at VOA
Correctional Reentry Services at VOACorrectional Reentry Services at VOA
Correctional Reentry Services at VOA
Robert P. Givens
 
Commutication - CodeMash 2017
Commutication - CodeMash 2017Commutication - CodeMash 2017
Commutication - CodeMash 2017
Damian Synadinos
 
ENorthrup_EcommercePort
ENorthrup_EcommercePortENorthrup_EcommercePort
ENorthrup_EcommercePort
Emily Northrup
 
Quick reference for mongo shell commands
Quick reference for mongo shell commandsQuick reference for mongo shell commands
Quick reference for mongo shell commands
Rajkumar Asohan, PMP
 
State life
State lifeState life
1
11
Rbs – rutherford backscattering spectrometry
Rbs – rutherford backscattering spectrometryRbs – rutherford backscattering spectrometry
Rbs – rutherford backscattering spectrometry
Pelagia Tsintari
 
19. Тураўскае княства
19. Тураўскае княства19. Тураўскае княства
19. Тураўскае княства
AnastasiyaF
 
Quick reference for hql
Quick reference for hqlQuick reference for hql
Quick reference for hql
Rajkumar Asohan, PMP
 
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
AnastasiyaF
 
University Transcript
University TranscriptUniversity Transcript
University TranscriptSophie Winton
 
The deadliest lung cancer on women and preventive methods
The deadliest lung cancer on women and preventive methodsThe deadliest lung cancer on women and preventive methods
The deadliest lung cancer on women and preventive methods
lee shin
 
CAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation Framework
CAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation FrameworkCAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation Framework
CAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation Framework
nexgentechnology
 
Top Attractions in Atlanta
Top Attractions in AtlantaTop Attractions in Atlanta
Top Attractions in Atlanta
49ThingstoDo
 
Horror channel
Horror channel Horror channel
Horror channel
DIDI1998sdf
 
Java8
Java8Java8
Jak vybrat správný gril
Jak vybrat správný grilJak vybrat správný gril
Jak vybrat správný gril
SmutekMartin
 

Viewers also liked (20)

Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
 
Noor
NoorNoor
Noor
 
Correctional Reentry Services at VOA
Correctional Reentry Services at VOACorrectional Reentry Services at VOA
Correctional Reentry Services at VOA
 
Commutication - CodeMash 2017
Commutication - CodeMash 2017Commutication - CodeMash 2017
Commutication - CodeMash 2017
 
ENorthrup_EcommercePort
ENorthrup_EcommercePortENorthrup_EcommercePort
ENorthrup_EcommercePort
 
Quick reference for mongo shell commands
Quick reference for mongo shell commandsQuick reference for mongo shell commands
Quick reference for mongo shell commands
 
State life
State lifeState life
State life
 
1
11
1
 
Rbs – rutherford backscattering spectrometry
Rbs – rutherford backscattering spectrometryRbs – rutherford backscattering spectrometry
Rbs – rutherford backscattering spectrometry
 
19. Тураўскае княства
19. Тураўскае княства19. Тураўскае княства
19. Тураўскае княства
 
Quick reference for hql
Quick reference for hqlQuick reference for hql
Quick reference for hql
 
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
22. Горад у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.
 
University Transcript
University TranscriptUniversity Transcript
University Transcript
 
The deadliest lung cancer on women and preventive methods
The deadliest lung cancer on women and preventive methodsThe deadliest lung cancer on women and preventive methods
The deadliest lung cancer on women and preventive methods
 
CAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation Framework
CAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation FrameworkCAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation Framework
CAHR: A Contextually Adaptive Home-Based Rehabilitation Framework
 
Top Attractions in Atlanta
Top Attractions in AtlantaTop Attractions in Atlanta
Top Attractions in Atlanta
 
Horror channel
Horror channel Horror channel
Horror channel
 
Java8
Java8Java8
Java8
 
Jak vybrat správný gril
Jak vybrat správný grilJak vybrat správný gril
Jak vybrat správný gril
 

Similar to Kedudukan wn & penduduk indonesia

Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
MuhammadAmarRahman
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
afifahdhaniyah
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negara
Farida Lukmi
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
HamzahAsadullah5
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H
 
PPKN TUGAS KELOMPOK.pptx
PPKN TUGAS KELOMPOK.pptxPPKN TUGAS KELOMPOK.pptx
PPKN TUGAS KELOMPOK.pptx
ikhytuni
 
kedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesiakedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesia
abd_
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
dionteguhpratomo
 
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaAli R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Universitas Trisakti
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
kakayeuis
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Yeni Sujarnoko
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
roys7
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
fahira_ila
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
fahiraila
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
HaryaDimasHendrasmar
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia
Rama Putra
 
Hak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wniHak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wni
Meita Purnamasari
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)Eko Budi
 

Similar to Kedudukan wn & penduduk indonesia (20)

Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
Persamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negaraPersamaan kedudukan warga negara
Persamaan kedudukan warga negara
 
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docxMAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
MAKALAH_KEWARGANEGARAAN.docx
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
PPKN TUGAS KELOMPOK.pptx
PPKN TUGAS KELOMPOK.pptxPPKN TUGAS KELOMPOK.pptx
PPKN TUGAS KELOMPOK.pptx
 
kedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesiakedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesia
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
 
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan IndonesiaAli R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
Ali R-Hukum Kewarganegaraan Indonesia
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupanPersamaan kedudukan warga negara  dalam segala kehidupan
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupan
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1
 
Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia
 
Hak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wniHak dan kewajiban wni
Hak dan kewajiban wni
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)
 

Recently uploaded

AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
ahyani72
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
Materi 1_Bagaimana Kita Memaknai Sekolah yang Berkualitas_ (ss versi kab_kot)...
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 

Kedudukan wn & penduduk indonesia

  • 1. Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia Anggota: Dimas A.P Emi Kartika M. Abdullah R. Novitia Chinoi
  • 2. Status Warga Negara Indonesia Rakyat dibedakan atas dua : a. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal/menetap dalam suatu negara. Bukan penduduk adalah orang yang berada dalam suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal/menetap di wilayah negara tersebut. b. Warga negara dan bukan warga negara. warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Bukan warga negara disebut orang asing/warga negara asing.
  • 3. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945, yaitu : (1) Yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal halmengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang.
  • 4. Apakan setiap penduduk adalah warga negara Indonesia ?? Jawabannya tentu saja tidak ! Istilah penduduk lebih luas cakupannya dari pada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pu adalah penduduk Indonesia.
  • 5. Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia  Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.  Asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu.
  • 6. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu: Asas Ius sanguinis (asas keturunan) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Asas ius Soli (asas kedaerahan) merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
  • 7. Asas kewarganegaraan apa yg dianut negara Indonesia ? Berdasarkan UU RI No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas asas : 1. Asas Ius Sanguinis (law of blood) merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. 2. Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
  • 8. 3. Asas Kewarganegaraan Tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. 4. Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan asas yang menetukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Asas kewarganegaraan apa yg dianut negara Indonesia ?
  • 9. Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan UU No. 12 Th.2006 Pasal 8 yang berbunyi, “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.”. Arti kata ‘pewarganegaaraan’ sendiri adalah ‘tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara melalui suatu permohonan. Ini berarti, setiap orang berhak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, harus melalui berbagai persyaratan.
  • 10. Permohonan pewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Naturalisasi biasa syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 UU RI No. 12 thn 2006 sebagai berikut: 1. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; 2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 3. sehat jasmani dan rohani;
  • 11. 4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; 6. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; 7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan 8. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
  • 12. b. Naturalisasi Istimewa Naturalisasi istimewa diberikansesuai dengan ketentuan pasal 20 UU RI No. 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, seteleh memperoleh pertimbangan DPR. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda.
  • 13. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Menurut UU No. 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan : 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; 2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; 3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden; 4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
  • 14. 5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut; 6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing; 7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau 8. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.