SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Risalah Kebijakan
(Policy Brief)
Berdasar Peraturan LAN Nomor 28 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis
Ilmiah Bagi Analis Kebijakan
Oleh : Dr. Yudi Widayanto
Tujuan umum Policy Brief
Mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan
keputusan) berdasar informasi yang relevan
(informed evidence-based) pada organisasi-
organisasi yang relevan (memiliki wewenang
untuk membuat kebijakan/membuat
keputusan).
2
Muatan dalam Policy Brief
Muatan dalam policy brief menjelaskan
isu/masalah, konteks, stakeholders, cakupan dan
dampak.
Policy brief mengeksplorasi berbagai penyebab
masalah, hubungan antar berbagai isu terkait,
serta mengidentifikasi implikasi temuan-temuan
dalam analisis terhadap aktor-aktor kunci.
3
Tujuan Utama Policy Brief
Media untuk eksplorasi
• sebagai media eksplorasi
yang memberikan sebuah
rekomendasi terpilih
Media untuk advokasi
• sebagai media advokasi yang
memberikan pilihan terhadap
sebuah solusi tertentu.
4
Beberapa catatan yang harus diperhatikan
1. fokuskan pada satu masalah kebijakan;
2. jelaskan tujuan;
3. identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan;
4. argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami;
5. susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target
pembaca atau audiens; dan
6. batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan
jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman
(maksimal 8 (delapan) halaman).
5
Sistematika Penulisan Policy Brief
a. Judul
1) menarik sehingga pembaca menjadi ingin
mengetahui lebih lanjut.
2) memunculkan minat pembaca.
3) singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan.
b. Ringkasan eksekutif (executive summary)
1) terdapat faktor-faktor yang menjadi akar
masalahnya.
2) mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
3) bagaimana solusi untuk menyelesaikan
masalah tersebut.
4) siapa yang menjadi subjek dalam
menyelesaikan masalah tersebut.
c. Pendahuluan
1) terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan
tetapi menarik minat untuk membaca
keseluruhan.
2) mengungkapkan urgensi dari topik yang
diangkat.
d. Deskripsi Masalah
1) spesifik langsung ke inti permasalahan.
2) terukur disertai bukti-bukti yang
memadai (evidence-based).
3) analisis (apa, di mana, siapa, mengapa,
dampak/efek).
e. Rekomendasi
1) spesifik memberikan solusi terhadap
permasalahan yang diangkat.
2) terukur, dalam arti solusi yang
ditawarkan sesuai dengan kemampuan
pemangku kepentingan (stakeholder)
serta didukung oleh faktor-faktor yang
ada.
3) alternatif (disertai analisis singkat,
metode penentuan/pemilihan dan
gambaran singkat alternatif yang
dipilih).
f. Apendiks (jika diperlukan)
g. Referensi
6
Terimakasih
yudiwid@gmail.com

More Related Content

What's hot

Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakanunitpublikasi
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Metode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian KuantitatifMetode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian KuantitatifSiti Sahati
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakanMuh Firyal Akbar
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanDadang Solihin
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Metode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian KuantitatifMetode Penelitian Kuantitatif
Metode Penelitian Kuantitatif
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Pertemuan ke 6 & 7 - logical framework approach
Pertemuan ke 6 & 7 - logical framework approachPertemuan ke 6 & 7 - logical framework approach
Pertemuan ke 6 & 7 - logical framework approach
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Konsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar PerencanaanKonsep Dasar Perencanaan
Konsep Dasar Perencanaan
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 

Similar to POLBRF

Belajar Menulis Policy Brief, Berbasis Bukti
Belajar Menulis Policy Brief, Berbasis BuktiBelajar Menulis Policy Brief, Berbasis Bukti
Belajar Menulis Policy Brief, Berbasis BuktiIndraKlobot
 
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfAdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfINDIRAARUNDINASARISA
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfAsroriAbuHammam
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxStrategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxAyunSridamayanti
 
policy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxpolicy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxBoiHariyadi
 
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptxMateri Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptxagus585423
 
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakangigin k basar
 
MATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdf
MATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdfMATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdf
MATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdfBettyHerlina4
 
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxPolicy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxfachrulshidiq3
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2unitpublikasi
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraAlya Chandra Pinanditha
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Ahmad Syarif
 
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy BriefSekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy BriefRusman R. Manik
 
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxEdit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxBenben616564
 
Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...
Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...
Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...Tata Naipospos
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1siskamto
 

Similar to POLBRF (20)

Belajar Menulis Policy Brief, Berbasis Bukti
Belajar Menulis Policy Brief, Berbasis BuktiBelajar Menulis Policy Brief, Berbasis Bukti
Belajar Menulis Policy Brief, Berbasis Bukti
 
The Policy Brief
The Policy BriefThe Policy Brief
The Policy Brief
 
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfAdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
 
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdfMateri Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
Materi Modul 6 - Prof. Laksono Trisnantoro.pdf
 
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan PublikPeran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Peran dan Strategi JFAK Dalam Komunikasi Kebijakan Publik
 
Policy Brief
Policy BriefPolicy Brief
Policy Brief
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docxStrategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
Strategi Komunikasi dan Advokasi Saran Kebijakan.docx
 
policy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxpolicy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptx
 
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptxMateri Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
Materi Penyusunan Naskah Kebijakan/policy brief.pptx
 
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
 
MATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdf
MATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdfMATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdf
MATERI PEKSOS- PENULISAN ARTIKEL DAN RILIS.pdf
 
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxPolicy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2
 
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus PareraRisalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
Risalah Kebijakan-Pusdiklat Menpim MA-Philipus Parera
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy BriefSekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
Sekelumit Tentang Penyusunan Policy Brief
 
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxEdit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
 
Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...
Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...
Kajian Strategis Pra-Profesi Kedokteran Hewan, Sekolah Kajian Strategis IMAKA...
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 103.Anilisis Kebijakan Publik 1
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
 

More from Yudiwid

Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifPolicy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifYudiwid
 
Policy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerPolicy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerYudiwid
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Yudiwid
 
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao  di ...Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao  di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...Yudiwid
 
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaPermasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaYudiwid
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
 
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...Yudiwid
 
Skema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerahSkema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerahYudiwid
 
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah    dr zulkieflimansyahPeran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah    dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyahYudiwid
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaYudiwid
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Yudiwid
 
Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017 Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017 Yudiwid
 

More from Yudiwid (13)

Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifPolicy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
 
Policy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerPolicy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprener
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid  30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
 
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao  di ...Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao  di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
 
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaPermasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
 
Skema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerahSkema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerah
 
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah    dr zulkieflimansyahPeran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah    dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas
 
Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017 Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxsdn3jatiblora
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptxAksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
Aksi nyata Malaikat Kebaikan [Guru].pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 

POLBRF

  • 1. Risalah Kebijakan (Policy Brief) Berdasar Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan Oleh : Dr. Yudi Widayanto
  • 2. Tujuan umum Policy Brief Mendukung pembuatan kebijakan (pembuatan keputusan) berdasar informasi yang relevan (informed evidence-based) pada organisasi- organisasi yang relevan (memiliki wewenang untuk membuat kebijakan/membuat keputusan). 2
  • 3. Muatan dalam Policy Brief Muatan dalam policy brief menjelaskan isu/masalah, konteks, stakeholders, cakupan dan dampak. Policy brief mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan antar berbagai isu terkait, serta mengidentifikasi implikasi temuan-temuan dalam analisis terhadap aktor-aktor kunci. 3
  • 4. Tujuan Utama Policy Brief Media untuk eksplorasi • sebagai media eksplorasi yang memberikan sebuah rekomendasi terpilih Media untuk advokasi • sebagai media advokasi yang memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu. 4
  • 5. Beberapa catatan yang harus diperhatikan 1. fokuskan pada satu masalah kebijakan; 2. jelaskan tujuan; 3. identifikasi fakta formal yang mendukung tujuan; 4. argumentasikan dalam narasi yang mudah dipahami; 5. susun rekomendasi yang dapat digunakan (accessible) oleh target pembaca atau audiens; dan 6. batasi tulisan kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kata, dengan jumlah halaman 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) halaman (maksimal 8 (delapan) halaman). 5
  • 6. Sistematika Penulisan Policy Brief a. Judul 1) menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut. 2) memunculkan minat pembaca. 3) singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan. b. Ringkasan eksekutif (executive summary) 1) terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya. 2) mengapa masalah tersebut perlu/strategis. 3) bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. 4) siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut. c. Pendahuluan 1) terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan. 2) mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat. d. Deskripsi Masalah 1) spesifik langsung ke inti permasalahan. 2) terukur disertai bukti-bukti yang memadai (evidence-based). 3) analisis (apa, di mana, siapa, mengapa, dampak/efek). e. Rekomendasi 1) spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat. 2) terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (stakeholder) serta didukung oleh faktor-faktor yang ada. 3) alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih). f. Apendiks (jika diperlukan) g. Referensi 6