Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas strategi komunikasi kebijakan mulai dari menganalisis audiens sasaran, menyusun dokumen kebijakan seperti policy paper dan policy brief, hingga menggunakan media komunitas dan sosial media dalam advokasi kebijakan.

1. Strategi Komunikasi dan
Advokasi Saran Kebijakan
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
Lembaga Administrasi Negara

2. AGENDA PEMBELAJARAN
MEMAHAMI
AUDIENS
KOMUNIKASI
LISAN
STRATEGI
KOMUNIKASI
MEDIA KOMUNITAS
DAN SOSIAL MEDIA
SEBAGAI
ALTERNATIF
PENGGUNAAN
DOKUMENTASI
KEBIJAKANDALAM
ADVOKASI
KEBIJAKAN
2

3. A. STRATEGI KOMUNIKASI
STRATEGI KOMUNIKASI KEBIJAKAN
Perencanaandan manajemen komunikasi
kebijakan guna menunjang pencapaian
tujuan-tujuan kebijakan
KOMUNIKASI KEBIJAKAN
pengkomunikasianalur kebijakan mulai
dari awal awal hingga pemberitahuan
hasil kebijakan kepada stakeholders
Strategi Komunikasi
Paduan perencanaankomunikasi
dan manajemenkomunikasi guna
mencapaitujuantertentu(Effendy,
2003)
3

4. Proses Komunikasi Kebijakan Berdasarkan Alur Kebijakan
Analisis
Kebijakan
Pengetahuan
Masalah kebijakan
Masa depankebijakan
Aksi Kebijakan
Hasil Kebijakan
Kinerja Kebijakan
Pengembangan
materi
Utilisasi
Pengetahuan
Presentasi
Percakapan
Konferensi
Pertemuan
Briefing
Dengar Pendapat
Komunikasi
Interaktif
4
Dokumen
Memorandum
Kebijakan
Paper isu kebijakan
Ringkasan eksekutif
Appendix
Pengumuman berita
Analisis
Kebijakan
Pelaku
Kebijakan
Penyusunan Agenda
Formulasi Kebijakan
AdopsiKebijakan
Implementasi
Kebijakan
Penilaian Kebijakan

5. Unsur Strategi Komunikasi dengan mengadopsi model komunikasi
Model Komunikasi Lasswell (1984)
WHO
(Siapa yang menjadi No
komunikator)
Komun
Dokumen
Kebijakan
ikasi Kebija
Who
kan Mengadops
What
i Model La
Media
sswell
Whom Effect
1
Says What
(Isi atau pesan kebijakan)
In Which Channel
Policy
Paper
Akademisi,
peneliti,
think-tank
Analisis ilmiah
dan mendalam
terkait isu
kebijakan
tertentu
Media
ilmiah,
media
massa
Masyarakat
umum,
akademisi,
stakeholders
Tidak
Langsung
(Media yang digunakan) 2
To Whom
Policy
Brief
Akademisi,
peneliti,
think-tank
Analisis singkat
terkait isu
kebijakan
tertentu
Leaflet,
media
massa
Pengambil
kebijakan
Tidak
langsung
(Sasaran Komunikasi)
3
With what effect
(Efek yang diharapkan)
Policy
Memo
Think-tank,
Pengambil
kebijakan
Reasoning,
poin-poin isu
dan
rekomendasi
Pesan
singkat,
tertulis
Pengambil
kebijakan
Langsung
5

6. Mengenal
khalayak atau
target penerima
pesan kebijakan
(audience)
Menetapkan
metode
penyampaian
Menyusun pesan,
terkait materi
yang disiapkan
Pemilihanmedia
komunikasi
6
4 Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi
(kebijakan) (Effendy, 2003)

7. Langkah-langkah atau tahapan
strategi komunikasi
Analisis Program
/ masalah
Analisis situasi
Perencanaan kegiatan
pengembangan media
Produksi dan
ujicobamedia
Analisis Khalayak Penggunaan media
TujuanKomunikasi
Strategi
Komunikasi
Media monitoring dan system
pengelolaan informasi
Evaluasi dan
analisis masalah
7

8. B. Memahami Audiens
INTERNAL
ORGANISASI
dan
EKSTERNAL
ORGANISASI
SINGLE AUDIENCE
and
MULTIPLE
AUDIENCE
LEGISLATIF,
JUDIKATIF,
EKSEKUTIF
8

9. Metode Penyampaian Dokumen Kebijakan
No Metode Dokumen Kebijakan Keterangan
Policy
Paper
Policy
Brief
Policy
Memo
1 Repetisi √ √ X Repetisi untuk membangun kesadaran
2 Kanalisasi X √ √ Kanalisasi untuk menyasar segmen tertentu
3 Informatif √ √ X Dokumen kebijakan sbg sarana informasi kebijakan
bagi target yang terbuka
4 Persuasif √ √ X Dokumen kebijakan untuk memngaruhi target
audiens tertentu
5 Edukatif √ √ X Dokumen kebijakan untuk memberi edukasi
6 Koersif X X √ Dokumen kebijakan yang bersifat memaksa agar
dipatuhi dan dilaksanakan
9

10. C. Komunikasi Lisan
Saran kebijakan tidak hanya dapat dibaca tetapi harus didiskusikan dan dimengerti
Setelah dokumentasi saran
kebijakan selesai disipakan,
perlu dikomunikasikan secara
lisan dengan metodeyang tepat
A
Dokumentasi saran kebijakan
tidak saja perlu dibaca, namun
harus didiskusikan dan
B dimengerti
Metode yang ditempuh misalnya
Presentasi, Rapat, Diskusi
terbuka, media dialog, press
C release
10

11. D. Media Komunitas dan Sosial sebagai Alternatif
• Media Penyiaran Komunitas sebagai ruang komunikasi baru merupakan
derivasi dari konsep diversitas (diversity) kepemilikan dan penguasaan
frekuensi, diversitas bentuk dan isi siaran dan proses lokalisme atau
otonomisasi khalayak (Dominick,2001)
• Karena mendahulukan pemenuhan aspirasi komunitas maka media
komunitas berpeluang mendorong proses demokrasi local
• Media komunitas paling memenuhi syarat bagi model komunikasi
transksional yang tepat digunakan untuk strategi sosialisasi kebijakan public
• Dalam era digital, media social dapat menjadi sarana untuk mengembangkan
network dalam kontak yang sifatnya informal dengan kalangan komunitas
kebijakan
• Membangun eksistensi dalam media social diperlukan untuk meningkatkan
aksesibilitas terhadap pengambil keputusan dan komunitas kebijakan public
lainnya
• Media social dan komunitas online juga dapat menjadi jembatan antara riset
dan kebijakan public
• Analis dapat mempopulerkan risalah kebijakan, infografis atau argumentasi
terhadap pilihan kebijakan melalui media sosial
11

12. F. Penggunaan Dokumentasi Kebijakan
dalam Advokasi Kebijakan
1. Advokasi Kebijakan dipahami sebagai aksi kolektif yang terencana untuk
mengubah iklim politik yang melibatkan semua pengemban kepentingan
(stakeholder) yang diarahkan untuk mengatasi isu-isu dan problem-problem
spesifik melalui kebijakan public.
2. Pengagas dan pelaksana advokasi kebijakan dapat muncul dari berbagai
pihak misalnya LSM, Organisasi tertentu, aktivis maupun para pembuat
kebijakan itu sendiri.
3. Sehingga adokasi menjadi salah satu alat demokrasi yang digunakan untuk
terus memantau penyelenggara Negara supaya melahirkan kebijakan-
kebijakan yang memihak pada masyarakat.
12

13. Empat Unsur penting dalam proses advokasi
Kebijakan public
yang menjadi
target atau
sasaran advokasi
(Policy/regulation)
Para aktor
(stakeholder) yang
terlibat dalam proses
ini yakni pihak yang
melakukan advokasi
dan pihak yang
diadvokasi (subyek
sasaran kegiatan
advokasi)
Adanya upaya
untuk memngaruhi
(influencing) para
pembuat kebijakan
yang sifatnya
bertahap-maju
(incremental)
Upaya disengajadan tidak
tergesa-gesa(deliberating)
yang melibatkan langkah-
langkah sistematis yang
meniscayakan identifikasi
terhadap aktor-aktor yang
akan berusaha dipengaruhi
serta isu/kebijakan yang
diusahakan untuk diubah
13

14. 5. Melakukan
stakeholder maping
dan atau
membangun koalisi
9. Monitoring dan
evaluasi
4. Memahami
system kebijakan
3. Mengumpulkan
informasi dan
melakukan
penelitian
8. Memengaruhi
pembuat kebijakan/
melaksanakan
agenda advokasi
2. Menentukan
target yang ingin
dicapai
1. Menentukan isu
7. Merancang
strategi advokasi
6. Melakukan
analisis potensi dan
ancaman
14
Langkah – langkah dalam Advokasi Kebijakan

15. Kesimpulan
1. Dokumen kebijakan digunakan untuk menyampaikan berbagai data, informasi dan
evidence serta pandangan yang dapat digunakan dalam berbagai tahapan proses
kebijakan;
2. Bentuk dokumentasi kebijakan yakni policy paper, policy brief dan policy memo;
3. Dokumentasi kebijakan bersifat persuasive dengan tulisan tersetrukturdan
didasarkan pada bukti-bukti;
4. Dokumen saran kebijakan memiliki orientasi yang sangat kuat kepada audiens,
sehingga sebaiknya dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari
audiens tersebut;
5. Selain menentukan audiens, analis perlu menentukan bagaimana komunikasi akan
dilakukan, apa yang akan dikomunikasikan, dan kapan saat yang tepat untuk
melakukan komunikasi kebijakan
15

16. Komunitas Analis Kebijakan
@analiskebijakan
Jendela Analis Kebijakan
› pusaka.lan.go.id
› dev-pusaka.lan.go.id
› jfak.lan.go.id
› pusaka@lan.go.id
› analiskebijakan@gmail.com
(021)3868201-05,3455021-5
Fax: (021) 3800187
Jl. Veteran No.10, Jakarta, 10110