Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sifat masalah kebijakan publik serta teknik perumusan masalah kebijakan. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian masalah kebijakan, ciri-ciri masalah kebijakan, fase-fase perumusan masalah kebijakan, dan langkah-langkah analisis kebijakan termasuk penentuan kriteria dan penilaian alternatif kebijakan.

1. I. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH
KEBIJAKAN PUBLIK
1
(PENGERTIAN)
a. Masalah Kebijakan “adalah produk pemikiran, yang
dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah,
yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis.” (Dunn
1998:210-213)
b. Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang tidak terealisir,
tapi dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik.

2. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK
2
(PENGERTIAN)
c. Perumusan Masalah Kebijakan merupakan hal yang
paling penting bagi para analis;
d. Merupakan sistem petunjuk pokok / mekanisme pendorong
yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis;
e. Apabila perumusan masalah benar, berarti 50% pemecahan
telah selesai..

3. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK
3
(PENGERTIAN)
f. Dalam perumusan masalah ditemukan :
a) Asumsi yang tersembunyi.
b) Mendiagnosa sebab akibat.
c) Memetakan tujuan.
d) Memadukan pandangan yang bertentangan.
e) Merancang peluang.

4. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH
KEBIJAKAN PUBLIK
4
CIRI-CIRI / SIFAT MASALAH KEBIJAKAN
PUBLIK
1. Saling ketergantungan antara masalah kebijakan;
2. Ada subyektivitas dari masalah kebijakan;
3. Sifat buatan dari masalah;
4. Dinamika masalah kebijakan;
5. Pembedaaan masalah : sederhana , agak
sederhana dan rumit.

5. II. TEKNIK PERUMUSAN MASALAH
(Fase-fase Perumusan Masalah Kebijakan)
5
META MASALAH
PENDEFINISIAN
MASALAH
MASALAH
SUBSTANTIF
SPESIFIKASI
MASALAH
MASALAH
FORMAL
PENGENALAN
MASALAH
SITUASI MASALAH
PENCARIAN MASALAH

6. SITUASI
MASALAH
META
MASALAH
MASALAH
SUBSTANTIF
MASALAH
FORMAL
Untuk
mengetahui
situasi masalah
harus mengenali
situasi yg
merupakan issue
publik
Dikenal sebagai
tumpukan
masalah yang
belum terstruktur
yaitu mengapa
terjadi situasi
masalah
Masalah
substantif
didefinisikan dari
meta masalah
yaitu dipilih
mana saja
masalahnya yg
tampak
Masalah formal
yaitu masalah
substantif yang
akan segera
ditangani sesuai
kemampuan.
6
Formulasi KP
TEHNIK PERUMUSAN MASALAH

7. TEHNIK PERUMUSAN MASALAH
C O N T O H
SITUASI MASALAH META MASALAH MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL
Misalnya pedagang
kaki lima (PKL)
Dirumuskan :
Terganggunya
Ketertiban Umum Oleh
PKL.
1. Disiplin rendah
2. Jumlah meningkat
3. Tempat terbatas
4. Perilaku se-
mrawut. dsb.
5. Penegakan hukum
kurang
6. PKL kurang rasa
memiliki lingkungan
7.PKL pendatang
bertambah
8.Pendidikan rendah
9.Pendapatan rendah
10.Tempat baru kurang
1. Pendapatan PKL
rendah
2. Disiplin PKL rendah
3. Tempat PKL terba
tas
4. Penegakan hukum
kurang
5. Pendidikan PKL
kurang
6. Jumlah aparat
ketertiban kurang
7. PKL pendatang
bertambah dsb.
Kurangnya Penegakan
Hukum
Tempat PKL
7
Formulasi KP

8. 8
TUJUH LANGKAH ANALISA KEBIJAKAN
(Mustopadidjaja)
1. PENGKAJIAN PERSOALAN
2. PENENTUAN TUJUAN
4. PENYUSUNAN MODEL
5. PENETAPAN KRITERIA
6. PENILAIAN ALTERNATIF
7. PERUMUSAN
REKOMENDASI
MASALAH
KEBIJAKAN
PERUMUSAN
MASALAH
MASA DEPAN
KEBIJAKAN
PERAMALAN
AKSI
KEBIJAKAN
REKOMENDASI
3. PERUMUSAN
ALTERNATIF KEBIJAKAN

9. MASALAH FORMAL
PENETAPAN TUJUAN
TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI.
SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK
MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAHTERJADINYA KEBURUKAN
ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN.
TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR
PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN
UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG,
SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU
CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA
9

10. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(4) PENYUSUNAN MODEL
10
 MODELADALAH PENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN
PERSOALANYANG DIHADAPI, DIWUJUDKAN DALAM
HUBUNGAN-HUBUNGAN KAUSAL ATAU FUNGSIONAL;
 ADA BEBERAPA BENTUK MODEL,YAITU :
1. SKEMATIK MODEL
2. FISIKAL MODEL
3. GAME MODEL

11. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(5) PENENTUAN KRITERIA
11
1.TECHNICAL FEASIBILITY ,MELIHAT SAMPAI
SEJAUHMANA SETIAPALTERNATIF KEBIJAKAN
DAPAT MENCAPAITUJUAN DAN SASARANYANG
TELAH DITETAPKAN. KRITERIA PENILAIAN INI
LEBIH MENEKANKAN PADAASPEK “EFEKTIVITAS”
SUATU ALTERNATIF LANGKAH INTERVENSI DALAM
MENCAPAI APAYANG MENJADITUJUAN DAN
SASARANYANGTELAH DITETAPKAN.

12. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN….
12
2. ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY,
MELIHAT SAMPAI SEJAUH-MANA SETIAP
ALTERNATIF KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN BIAYA,
DAN SEBERAPA BESAR KEUNTUNGANYANG DAPAT
DIPEROLEH DARI SETIAPALTERNATIF KEBIJAKAN.
KRITERIA INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK
“EFISIENSI” DARI SETIAPALTERNATIF KEBIJAKAN
PUBLIK MENCAPAI APAYANG MENJADI
TUJUANNYA. KRITERIA INI DAPAT
MENGGUNAKANTEKNIS COST AND BENEFIT
ANALYSIS.

13. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN…..
13
3.POLITICALVIABILITY, MELIHAT SEBERAPA JAUH EFEK
MAUPUN DAMPAK POLITIKYANGAKAN DITIMBULKAN OLEH
SETIAPALTERNATIF KEBIJAKAN. DAMPAK POLITIK DARI
ALTERNATIF KEBIJAKAN INIAKAN DILIHAT DARITINGKAT
AKSEBILITAS (ACCEPTABILITY), KECOCOKKAN DENGAN NILAI
DI MASYA-RAKAT (APPROPRIATENESS), RESPONSIVITAS
(RESPONSIVENESS), KESESUAIAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL SUITABILITY), DAN
PEMERATAAN (EQUITY). KRITERIA INI, INTINYA UNTUK
MEMPEROLEH DUKUNGAN POLITIK (POLITICAL SPONSORSHIP)
TERHADAPALTERNATIF KEBIJAKANYANG DIUSULKAN.

14. 14
4.ADMINISTRATIVE OPERABILITY, MELIHAT
SEBERAPA BESAR KEMUNGKINAN SUATU
ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT BERHASIL
DILAKSANAKAN DALAM KONTEK POLITIK,
EKONOMI, SOSIAL, DANADMINISTRASIYANG
BERLAKU. KRITERIA ADMINISTRATIVE
OPERABILITY INIAKAN MELIHAT DARI DIMENSI
OTORITAS INTANSI PELAKSANA, KOMITMEN
KELEMBANGAAN, KAPABILITAS STAF DAN DANA,
DAN DUKUNGAN ORGANISASI.
LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN…..

15. • Technical Feasibility..
 Economic And Financial Feasibility.
 Political Viability.
• Administrative Operability.
KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF
KEBIJAKAN
15

16. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
16
NO KRITERIA DIMENSI
1 TECHNICAL
FEASIBILITY
(EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN).
2 ECONOMIC AND
FINANCIAL
FEASIBILITY.
EFISIENSI (MENCAKUP : BIAYA DAN HASIL).
3 POLITICAL VIABILITY. (MELIPUTI) :
 ACCEPTABILITY.(Dpt Menerima)
 APPROPRIATENESS.(Kepantasan)
 RESPONSIVENESS.(Kepekaan)
 LEGAL SUITABILITY.(Pengakuan)
 EQUITY.(Adil)
4 ADMINISTRATIVE
OPERABILITY.
(DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA KONTEKS
SOSIAL, POLITIK, DAN ADMINISTRASI YANG
BERLAKU).

17. 5) PENENTUAN KRITERIA
17
NO KRITERIA
ALTERNATIF
A B C
1 Technical Feasibility
…………………………
…………………………
………………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
2
Economic and financial
feasibility.
…………………………
…………………………
…………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
3 PoliticalViability.
…………………………
…………………………
…………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
4 Administrative
Operability.
…………………………
…………………………
………………………….
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………

18. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(6) PENILAIAN ALTERNATIF
18
 ALTERNATIF-ALTERNATIFYANGTELAH
DIRUMUSKAN PERLU DINILAI BERDASARKAN
KRITERIA-KRITERIAYANGTELAH DITETAPKAN;
 TUJUANNYA ADALAH MENDAPATKAN GAMBARAN
LEBIH MENDALAM MENGENAITINGKAT
EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN FISIBILITAS DARITIAP-
TIAPALTERNATIF.
 ALTERNATIFYANG DINILAI, DIBERIKAN URUTAN
RANGKING DAN DIPILIHYANG MENDAPATKAN
RANGKINGTERTINGGI.

19. 6) PENILAIAN ALTERNATIF
KRITERIA
ALTERNATIF
KET
Relokasi Penataan Diusir
B N S B N S B N S
Technical Feasibility 1 1 1 1 3 3 1 2 2
Economic and financial
feasibility.
3 3 9 3 1 3 3 2 6
PoliticalViability. 4 3 12 4 2 8 4 1 4
Administrative Operability. 2 1 2 2 3 6 2 2 4
24 20 16
1 2 3
19
B = Bobot; N = Nilai S = Skor

20. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS
(7) PERUMUSAN REKOMENDASI
20
 PENILAIANATASALTERNATIF-ALTERNATIFAKAN
MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI SEJUMLAH PILIHAN
YANGTEPAT UNTUK MENCAPAITUJUAN-TUJUAN
TERTENTU;
 LANGKAHTERAKHIR DARI ANALISIS KEBIJAKANADALAH
MERUMUSKAN REKOMENDASI, DILENGKAPI DENGAN
STRATEGI PELAKSANAANNYA.

21. MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN
21
No
Masalah
Formal
Dampak
Kini
Tujuan
Kebij.
Instrumen
Dampak
Pelaksanaan
Alternatif
kebijakan
Ramalan
Masa
Depan
Hal-2
yang
diatur
1. Data
Masy
miskin
blm
akurat.
Pelayanan
kesehatan
masy
miskin
belum
optimal
Meningkat
kan kinerja
yan kes masy
miskin.
Keputusan
Bupati
-Akurasi data
-Yankes masy
miskin
meningkat
Pembentuka
nTim
Koordinasi
Lintas
Sektor.
Data akurat
Yankes
meningkat
Tkt kes
masy
mening kat
Dom.
Teknis
Laks.
Op. tim.
Tap.
Krite -
ria mis
kin

22. Perumusan Rekomendasi Kebijakan
22
 Apa yang akan dikerjakan.
 Informasi atas aksi yang akan dilakukan.
 Prosedur penetapan kebijakan.
 Faktor pendukung untuk menentukan rekomendasi.
 Estimasi tingkat resiko, ketidak pastian, akibat ganda dan
kriteria pilihan.
 Rekomendasi pengambilan keputusan.
Formulasi KP